MoneyTalk, Jakarta – Janji pemerintah untuk melindungi petani tebu kembali dipertanyakan. Stok gula petani mencapai 100 ribu ton tak terserap pasar, sementara pemerintah justru membuka keran impor.
Ekonom Awalil Rizky mengungkapkan, kondisi ini menunjukkan inkonsistensi kebijakan. “Menteri Koordinator Pangan sempat berjanji tidak akan ada impor beras, jagung, garam, maupun gula jika harga terkendali. Faktanya, pada Februari 2025 impor gula 200 ribu ton tetap jalan. Akibatnya, gula petani menumpuk dan tidak terserap,” ujarnya dalam kanal YouTube miliknya, Minggu (24/8).
Padahal, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sempat menjanjikan penyelamatan dengan menyiapkan anggaran Rp1,5 triliun melalui BUMN ID Food untuk membeli gula petani. Namun, kebijakan impor membuat langkah itu kehilangan makna.
“Ini jelas dua kali inefisiensi. Negara keluar uang besar membeli gula petani, tapi tetap menguntungkan pengimpor. Petani akhirnya jadi korban janji manis pemerintah,” tegas Awalil.
Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) juga sudah memperingatkan bahwa impor di tengah panen bisa menghancurkan ekosistem industri gula nasional, mengancam ribuan tenaga kerja, dan menjauhkan target swasembada.
