Kementerian Perhubungan Archives -

Kemenhub Masih Kaji Usulan Kenaikan Tarif Ojek Online Dan Pengurangan Potongan Aplikator Goto Gojek Tokopedia

Kemenhub Masih Kaji Usulan Kenaikan Tarif Ojek Online Dan Pengurangan Potongan Aplikator

Hedi Batubara 1 Juli 2025

MoneyTalk, Jakarta – Kementerian Perhubungan menyatakan rencana kenaikan tarif ojek online belum merupakan keputusan final. Saat ini, Kementerian Perhubungan masih melakukan pengkajian, pembahasan, dan pendalaman terhadap berbagai masukan dari para pemangku kepentingan terkait kenaikan ini.

“Rencana kenaikan tarif ojek online masih dalam proses pengkajian. Ini bukan keputusan yang sudah ditetapkan. Kami masih akan berdiskusi lebih lanjut dengan para aplikator dan perwakilan asosiasi driver ojek online,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan di Jakarta, Selasa (1/7).

Setiap kebijakan pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat luas, terutama terkait tarif transportasi, kata Dirjen Aan, harus melalui proses dialog dan pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, Kemenhub akan membuka ruang komunikasi secara intensif dengan para pihak terkait.

Dirjen Aan menegaskan pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara kepentingan pengemudi, aplikator, dan kemampuan bayar masyarakat sebagai pengguna. Pemerintah memastikan bahwa setiap perubahan tarif harus didasari kajian menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak negatif, baik secara sosial maupun ekonomi.

Ia mengatakan Kemenhub berkomitmen untuk memastikan kebijakan yang diambil akan bersifat adil, transparan, dan berkelanjutan serta mengedepankan dialog dan keterbukaan dengan semua pemangku kepentingan. Kemenhub berharap dengan pendekatan yang adil dan transparan ini, keputusan terkait tarif ojek online akan dapat diterima oleh semua pihak dan membawa manfaat yang optimal bagi ekosistem transportasi daring di Indonesia.

“Prinsip kami adalah mencari titik temu yang terbaik, yang tidak hanya memastikan keberlangsungan ekosistem ojek online tetapi juga menjaga kesejahteraan pengemudi dan keterjangkauan layanan bagi masyarakat,” ujar Dirjen Aan.

Selain itu, Ditjen Hubdat juga masih mengkaji aspirasi mitra pengemudi terkait usulan pembatasan potongan biaya aplikasi sebesar maksimal 10 persen. Hingga saat ini, belum ada keputusan kebijakan yang bersifat final.

“Hal ini harus dipertimbangkan dengan matang karena tentu akan berdampak pada seluruh bagian dari ekosistem. Saat ini, ada lebih dari 1 juta mitra pengemudi serta lebih dari 20 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang juga tergabung. Semua aspek ini harus dikaji secara menyeluruh,” kata Aan.

Dirjen Aan menyampaikan bahwa pihaknya berencana menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra pengemudi, perusahaan aplikator, dan DPR RI. Pertemuan ini dimaksudkan untuk merumuskan solusi terbaik terhadap berbagai isu dalam sistem transportasi berbasis aplikasi.

Ke depan, Ditjen Hubdat bersama para pemangku kepentingan juga akan memprioritaskan penyusunan regulasi yang lebih rinci terkait ekosistem transportasi online.

Aroma Dugaan Korupsi Tercium di Lelang Pelabuhan Cantik Painan: CBA Desak KPK Usut Rekayasa Pemenang Uchok Sky Khadafi

Aroma Dugaan Korupsi Tercium di Lelang Pelabuhan Cantik Painan: CBA Desak KPK Usut Rekayasa Pemenang

Hedi Batubara 21 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Proses lelang proyek Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Cantik Carocok Painan di Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan tengah menjadi sorotan tajam menyusul dugaan adanya praktik korupsi dan kolusi. Pasalnya, pemenang lelang, PT.Hikmah Hidup Gemilang, ditengarai ditetapkan meskipun memiliki nilai terkoreksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran awal dan beberapa peserta lain yang mengajukan penawaran lebih kompetitif.

Berdasarkan data detail peserta lelang yang tercantum pada situs Kementerian Perhubungan, PT. HIKMAH HIDUP GEMILANG, ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan “Harga Terkoreksi” sebesar Rp 88.467.708.657,66. Sementara itu, “Harga Penawaran” awal perusahaan ini adalah Rp 88.467.708.657,66. Nilai Pagu proyek ini sendiri adalah Rp 97.171.000.000,00.

Yang menjadi perhatian serius adalah perbandingan dengan penawaran dari peserta lain. Tercatat beberapa perusahaan yang mengajukan penawaran dengan harga jauh lebih rendah:
* PT. SULAIMAN MAKMUR PRATAMA: Harga Penawaran Rp 77.737.531.903,00 (Harga Terkoreksi Rp 77.737.531.903,00)
* PT. KEMBAR JAYA ABADI: Harga Penawaran Rp 82.293.977.813,50 (Harga Terkoreksi Rp 82.293.977.813,50)
* PT. INDORAHAYU GEMILANG: Harga Penawaran Rp 93.353.150.486,13 (Harga Terkoreksi Rp 93.353.150.486,13)
* PT. GARUDA BANGUNAN SEJATI: Harga Penawaran Rp 96.370.000.000,00 (Harga Terkoreksi Rp 96.370.000.000,00)

Kejanggalan ini memicu pertanyaan serius mengenai integritas proses lelang. Dalam praktik pengadaan barang dan jasa yang wajar, pemenang lelang seharusnya adalah peserta yang menawarkan harga terendah atau harga yang paling menguntungkan bagi negara setelah melalui proses evaluasi yang transparan dan akuntabel. Penetapan PT. HIKMAH HIDUP GEMILANG sebagai pemenang, sementara ada setidaknya dua perusahaan lain seperti PT. SULAIMAN MAKMUR PRATAMA dan PT. KEMBAR JAYA ABADI yang mengajukan penawaran dengan selisih hingga lebih dari 10 miliar rupiah lebih rendah dari harga terkoreksi pemenang, mengindikasikan adanya potensi penyimpangan dan kerugian negara yang signifikan.

“Ini jelas modus korupsi klasik yang merugikan keuangan negara,” ujar Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA). “Bagaimana mungkin pemenang lelang adalah perusahaan yang penawarannya jauh lebih tinggi daripada peserta lain yang sebenarnya lebih murah dan kompetitif? Ini menunjukkan ada pengaturan sejak awal. Proyek ini berpotensi menjadi bancakan oknum-oknum yang haus uang rakyat.”

Uchok Sky menambahkan, “Kami mendesak aparat penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung, untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proses lelang proyek Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Cantik Painan ini. Data penawaran peserta yang terpampang jelas di situs Kementerian Perhubungan harus menjadi bukti awal yang kuat bagi penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan rekayasa lelang ini.”

CBA juga menyerukan kepada Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan audit internal terhadap proses lelang ini dan mempublikasikan seluruh dokumen terkait secara transparan agar publik dapat melakukan pengawasan.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Proyek infrastruktur yang vital seperti pembangunan pelabuhan seharusnya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan bebas dari praktik korupsi demi kepentingan masyarakat luas dan kemajuan bangsa.

Ini Kebijakan Mudik Jalur Darat mudik-lebaran

Ini Kebijakan Mudik Jalur Darat

Farah Akhmad 19 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Kementerian Perhubungan telah menyiapkan beberapa kebijakan pengaturan mobilitas di jalur darat selama mudik Lebaran 2023.

Libur lebaran segera tiba. Pemerintah pun telah merilis jadwal libur bersama Idulfitri 1444 Hijriah mulai 19–25 April 2023. Penetapan jadwal cuti bersama itu bertujuan agar masyarakat bisa melakukan ritual mudik Lebaran 2023 dengan lebih terencana dan santai.

Tentu penetapan jadwal libur bersama oleh pemerintah patut diapresiasi. Penetapan libur bersama telah diputuskan melalui SKB 3 Menteri di Kantor Kemenko PMK (29/3/2023).

SKB itu menjadi upaya mengantisipasi membludaknya arus mudik, setelah tren penularan akibat Covid-19 yang mendera bangsa lebih dari dua tahun ini mulai melandai.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membuat analisa berkaitan rencana mudik Idulfitri 1444 Hijriah. Prediksinya, sebanyak 52,3 juta orang akan mudik lebaran. Itu merupakan jumlah pemudik yang cukup besar, sehingga perlu diatur dengan baik dan diantisipasi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, proyeksi terjadi kepadatan pemudik di jalur darat pada periode Lebaran 2023 merupakan hasil riset Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan.

Mengutip data Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, dari 53,4 juta pemudik, sebanyak 27,32 juta di antaranya menggunakan mobil pribadi, sementara pengguna sepeda motor sebanyak 25,13 juta orang.

“Untuk mudik kali ini, pertempuran kita (Kementerian Perhubungan) di darat, karena begitu masif pergerakannya,” jelasnya.

Budi memprediksi, total perjalanan selama arus mudik dan balik Lebaran mencapai 123,8 juta orang atau naik 44,79 persen dibandingkan periode yang sama di 2022, yakni sebanyak 85,5 juta orang. Riset Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub juga mencatat sebanyak 22,77 juta pemudik akan memakai bus dan 9,53 juta orang menggunakan mobil sewa.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Kemenhub menyikapi kondisi tersebut? Kementerian itu telah menyiapkan beberapa kebijakan pengaturan mobilitas di jalur darat selama mudik Lebaran 2023.

Pertama, melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada simpang dan ruas jalan, baik tol maupun nontol. Kedua, memfasilitasi mudik gratis untuk pemudik dengan moda transportasi sepeda motor.

“Hal ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas,” ujar Budi Karya.

Ketiga, pemberlakuan pembatasan angkutan barang bahan galian seperti pasir, batu, tanah, serta angkutan bahan tambang dan bangunan. Keempat, Kemenhub bersama Polri, TNI, Pemda, serta pihak terkait akan melakukan rekayasa lalu lintas apabila dibutuhkan, di mana kebijakan itu akan diberlakukan terutama di ruas rawan kemacetan dan pasar tumpah.

“Kami juga akan menambah rest area dan memastikan pasokan BBM di jalur utama yang digunakan,” katanya.

Adapun, secara umum Kemenhub berkomitmen untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh pemangku kepentingan.

Dia mengatakan, pihaknya juga akan mempersiapkan posko monitoring mudik lebaran pada simpul dan ruas jalan strategis. Selanjutnya, Kemenhub juga akan inspeksi atau ramp check pada moda transportasi umum serta memperbaiki sarana prasarana yang digunakan untuk mudik.

Pihaknya juga akan mengimplementasikan penggunaan QR code Satu Sehat pada seluruh moda transportasi umum.

Kemudian, Kemenhub juga akan melakukan sosialisasi kepada petugas dan masyarakat perihal kebijakan penyelenggaraan pelayanan transportasi, aspek keselamatan dan keamanan, serta imbauan terkait protokol kesehatan.

Dalam rangka kelancaran jalur mudik Lebaran 2023, Kemenhub juga melakukan kebijakan pembatasan operasional truk di jalan raya. Menurut Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno, ketentuan pembatasan truk dan angkutan barang selama masa mudik Lebaran 2023.

Pembatasan tersebut berlaku selama 12 hari yang terbagi atas beberapa periode. Pembatasan truk itu ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Korlantas Polri dan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SKB No: KP-DRJD 2616 Tahun 2023, SKB/48/ IV/2023, 05/PKS/Db/2023 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2023/1444 Hijriah.

Hendro menjelaskan, pengaturan pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan pada ruas jalan tol dan nontol. Secara terperinci, ketentuan waktu pengaturan lalu lintas untuk masa arus mudik diberlakukan mulai Senin, 17 April 2023 pukul 16.00 WIB hingga Jumat, 21 April 2023 pukul 24.00 waktu setempat.

Sementara itu, pembatasan operasional angkutan barang untuk arus balik akan dibagi menjadi dua bagian. Pembatasan periode pertama berlaku mulai Senin, 24 April 2023 pukul 00.00 hingga Rabu, 26 April 2023 pukul 08.00 waktu setempat.

“Adapun, untuk arus balik periode dua berlaku mulai Sabtu, 29 April 2023 pukul 00.00 hingga Selasa, 2 Mei 2023 pukul 08.00 waktu setempat,” jelas Hendro dalam keterangan resminya.

Hendro memaparkan, pembatasan itu berlaku untuk lima kategori kendaraan. Pertama, mobil barang dengan jumlah berat yang diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 kilogram. Kedua, mobil barang dengan tiga sumbu atau lebih.

Lalu ketiga, mobil barang dengan kereta tempelan. Keempat, mobil barang dengan kereta gandengan. Kelima, mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian (tanah, pasir, batu), hasil tambang, dan bahan bangunan.

Adapun, pembatasan truk tidak berlaku bagi beberapa jenis kendaraan angkutan barang. Kendaraan pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk, sepeda motor mudik dan balik gratis mendapatkan dispensasi dari kebijakan ini.

Pengecualian juga diberikan pada kendaraan pengangkut barang pokok seperti beras, tepung terigu/tepung gandum/tepung tapioka, jagung, gula, sayur dan buah–buahan, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan mentega, susu, telur, garam, kedelai, bawang, serta cabai.

Menurutnya, angkutan barang yang dikecualikan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan ketentuan yang diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan dengan keterangan jenis barang yang diangkut, tujuan pengiriman barang, dan nama serta alamat pemilik barang. “Surat muatan ini harus ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang,” jelasnya.

Jumlah Pemudik Lebaran 2023 Diprediksi Capai 123 Juta Orang

Farah Akhmad 16 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Kementerian Perhubungan memprediksi, jumlah pemudik pada Lebaran 2023 ini mencapai 123,8 juta. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 47% secara nasional dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Triono Junoasmono mengatakan, dalam mengantisipasi peningkatan jumlah pemudik tersebut, Kementerian PUPR telah menyiapkan jalan tol sepanjang 2.624 km dengan 70 ruas jalan tol yang dikelola oleh 49 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali.

“Kementerian PUPR juga memiliki 47.602 km jalan nasional dengan kemantapan 91,8% yang siap digunakan. Untuk jalan tol, kami juga menyiapkan ruas operasi tambahan di Jawa. Seperti Cinere-Jagorawi seksi 3A, Becakayu Seksi 2A dan 2A Ujung, Semarang-Demak Seksi 2 yang sudah dioperasikan pada 25 Februari 2023 dan Krian-Legundi-Bunder-Manyar ramp 2, 4, 5, dan 8 junction Wringinanom.”

“Di luar itu, kami juga menyiapkan 11 ruas yang akan difungsionalkan selama Mudik Lebaran saja yaitu 7 ruas di Jawa dan 4 di Sumatera dengan total panjang 222 km,” kata Triono.

Kementerian PUPR juga intens berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik dengan Korlantas POLRI, Kementerian/ Lembaga lain seperti Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah dan BUJT dengan melakukan survey bersama untuk memastikan jalan tol yang beroperasi sesuai dan aman untuk digunakan.

“Saat ini, kami masih menyelesaikan beberapa perbaikan dan pelebaran jalan yang akan kami targetkan selesai di H-10 Lebaran. Setelahnya, semua peralatan berat akan dikeluarkan, sehingga pengguna jalan bisa langsung menggunakan jalan tersebut,” kata Triono.

Triono menambahkan, terkait 11 ruas jalan tol yang akan difungsionalkan, masih ada beberapa hal yang perlu diantisipasi seperti kurangnya penerangan jalan, atau kurang lengkapnya fasilitas, seperti Rest Area. Sehingga, 11 ruas tersebut belum dapat difungsionalkan sepenuhnya.

“Misalnya Jalan Tol Cisumdawu yang akan kami fungsionalkan hanya dari pagi sampai siang hari karena memang belum lengkap. Tapi nanti di 11 ruas tersebut akan kami siapkan Rest Area sementara dengan fasilitas toilet, mobile BBM dan juga gardu makanan-minuman secara sederhana.”

“Kami juga akan menyiapkan Rest Area sementara di jalan tol Cikampek-Palimanan KM 81 A dan B. Mudah-mudahan dapat menampung traffic flow di jalan tol,” tambahnya.

Dari pengalaman tahun sebelumnya yang berjalan lancar, Kementerian PUPR juga akan menambahkan 2.833 mobile toilet tambahan dari jumlah eksistingnya 6.175 toilet. Sehingga total jumlah mobile toilet yang disiapkan ada sekitar 9 ribu.

OTT KPK Sergap Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api

Hedi Batubara 15 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan tangkap tangan dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penerimaan suap oleh Penyelenggara Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Operasi tangkap tangan (OTT) tersebut terkait Pembangunan Jalur Kereta Api di Wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Barat, dan Jawa-Sumatera T.A 2018-2022.

Dalam tangkap tangan tersebut KPK mengamankan sejumlah 25 orang, yaitu 16 orang diamankan di Jakarta dan Depok Jawa Barat, 8 orang di Semarang, 1 orang di Surabaya. KPK juga mengamankan sejumlah Barang Bukti berupa uang sebesar sekitar Rp2,027 Miliar, US$20.000, kartu debit senilai Rp346 juta, serta saldo pada rekening bank senilai Rp150 juta, sehingga secara keseluruhan setara sekitar Rp2,823 Miliar.

KPK kemudian menetapkan 10 orang sebagai Tersangka yaitu Pihak Pemberi DIN Direktur PT IPA, MUH Direktur PT DF, YOS Direktur PT KA Manajemen Properti sd. Februari 2023, serta PAR selaku VP PT KA Manajemen Properti.

Kemudian sebagai Pihak Penerima HNO Direktur Prasarana Perkeretaapian, BEN PPK BTP Jabagteng, PTU Kepala BTP Jabagteng, AFF PPK BPKA Sulsel, FAD PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, serta SYN selaku PPK BTP Jabagbar.

Para Tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 12 April s.d 1 Mei 2023. DIN ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan, MUH di Rutan Pomdam Jaya Guntur, YOS dan FAD di Rutan Polres Jakarta Barat, PAR dan PTU di Rutan Polres Jakarta Pusat, HNO di Rutan KPK Kav. C1, BEN dan AFF di Rutan Polres Jakarta Timur, serta SYN di Rutan KPK Gedung Merah Putih KPK.

Dalam konstruksi perkara ini, Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan melaksanakan beberapa proyek pembangunan dan pemeliharaan Jalur Rel Kereta Api pada TA 2018 – 2022, diantaranya Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda Solo Balapan – Kadipiro – Kalioso, Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api di Makassar Sulawesi Selatan, 4 Proyek konstruksi Jalur Kereta Api dan 2 proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat, serta Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak mulai proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Atas dimenangkannya para pihak dalam pelaksanaan proyek tersebut, diduga telah terjadi penerimaan uang oleh Peyelengara Negara di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek, sekitar 5 s.d 10% dari nilai proyek. Yakni PUT bersama-sama BEN menerima sejumlah uang dari DIN terkait dengan Proyek Pembangunan Jalur KA Ganda Solo Balapan – Kadipiro – Kalioso senilai sekitar Rp800 juta; AFF menerima sejumlah uang dari DIN terkait Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api di Makassar Sulawesi Selatan senilai Rp150 juta.

Kemudian SYN menerima sejumlah uang dari MUH, DIN, dan FAK, terkait pelaksanaan 4 Proyek konstruksi Jalur Kereta Api dan 2 proyek supervisi di Lampegan Cianjur, senilai total sekitar Rp1,6 miliar. Serta HRN bersama-sama FAD menerima sejumlah uang dari YOS bersama-sama PAR terkait Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera, senilai Rp1,1 Miliar. Dari hasil pemeriksaan, penerimaan uang ini diantaranya diduga untuk Tunjangan Hari Raya (THR).

Dari permintaan keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan sejumlah bukti awal, peneriman uang yang diduga sebagai suap oleh para pihak dalam kegiatan proyek pengadaan dan pemeliharaan jalan kereta api dimaksud, sejauh ini diduga mencapai lebih dari Rp14,5 Miliar. KPK masih terus mengembangkan dan mendalami lebih lanjut pada proses penyidikannya.

Para tersangka Penerima, Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan para Tersangka Pemberi, Pasal 5 atau Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK prihatin adanya korupsi dalam proyek pembangunan jalur kereta api yang merupakan penopang moda angkutan umum. Korupsi pada sektor ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga berpotensi mendepresiasi kualitas jalur kereta yang dapat membahayakan keselamatan masyakat sebagai pengguna layanan.

Prinsip Integritas dan antikorupsi harus menjadi komitmen bersama antara Penyelenggara Negara dan pelaku usaha, agar tidak terjadi permufakatan jahat yang melanggar ketentuan hukum melalui praktik-praktik korupsi.

Kemendagri: Ranperda tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Harus Perhatikan Peraturan Lebih Tinggi Pemerintah Perkuat Perbatasan RI-PNG dengan Pembangunan Jalan Lintas Batas Papua

Pemerintah Perkuat Perbatasan RI-PNG dengan Pembangunan Jalan Lintas Batas Papua

Kemendagri: Ranperda tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Harus Perhatikan Peraturan Lebih Tinggi

Hedi Batubara 5 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah melakukan evaluasi Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (4/4/2023) secara hybrid bertempat di Ruang Rapat Praja Bakti Utama, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan.

Rapat dipimpin oleh Plh. Direktur SUPD I Gunawan Eko Movianto dan dihadiri oleh Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Timur, serta perwakilan kementerian/lembaga di antaranya Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Marves, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan SKK Migas.

Pada pendahuluan pembahasan, Gunawan menyampaikan bahwa Ranperda tentang RTRW Provinsi harus memperhatikan peraturan yang lebih tinggi dan memastikan kesesuaian dengan kepentingan umum. Selain itu, Raperda juga harus sudah clean and clear saat terbit persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN.

“Pemerintah Provinsi agar memperhatikan jangka waktu penetapan Raperda menjadi Perda yaitu dua bulan sejak persetujuan substansi,” kata Gunawan.

Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Irkhan Hukmaidy menyampaikan isu strategis yang termuat dalam Ranperda RTRW Provinsi Kalimantan Timur yaitu adanya usulan perubahan pengaturan pembangunan anjungan migas sebagai ketentuan tidak diperbolehkan menjadi ketentuan diperbolehkan bersyarat dalam zona pelabuhan umum pada tabel PKKPRL.

Dalam diskusi, kementerian/lembaga memberikan masukan-masukan teknis berkaitan dengan muatan pada Ranperda.

Salah satunya, Dr. Krishna Samudra selaku Direktur Direktorat PRL KKP menyampaikan bahwa sesuai UU 23/2014 penyelenggaraan minyak dan gas bumi di daerah menjadi kewenangan pusat, tetapi pemerintah daerah perlu mengenali kegiatan untuk memberikan data dan informasi. Hal ini tentunya sebagai bagian dari penyempurnaan Ranperda RTRW Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini di evaluasi.

Selanjutnya berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi dimaksud, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri akan memproses lebih lanjut Ranperda RTRW Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan.[MT]

Kementerian Perhubungan

Kemenhub Masih Kaji Usulan Kenaikan Tarif Ojek Online Dan Pengurangan Potongan Aplikator

Aroma Dugaan Korupsi Tercium di Lelang Pelabuhan Cantik Painan: CBA Desak KPK Usut Rekayasa Pemenang

Ini Kebijakan Mudik Jalur Darat

Jumlah Pemudik Lebaran 2023 Diprediksi Capai 123 Juta Orang

OTT KPK Sergap Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api

Kemendagri: Ranperda tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Harus Perhatikan Peraturan Lebih Tinggi

Baca Juga Berita Ini

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Mohamad Sobary Pertanyakan Surat Pengunduran Diri Gibran: MPR Jangan Lembek, Makzulkan!

Buni Yani Minta Prabowo dan Kapolri Bongkar Dugaan Bunker Uang Jokowi di Solo

Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran