Ketua Umum Rekan Indonesia Archives -

Rumah Sakit Jangan Mengorbankan Pasien demi Pendapatan

Hedi Batubara 28 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Rumah sakit bisa dipenuhi pasien, dokter bekerja tanpa henti, dan pelayanan terus berjalan. Namun, di meja keuangan, uangnya tak kunjung masuk. Klaim BPJS Kesehatan tertahan, berkas dikembalikan, sengketa menumpuk. Pelayanan sudah diberikan, biaya sudah dikeluarkan, tetapi pendapatan masih berupa piutang.

Paradoks ini mengungkap persoalan mendasar tata kelola rumah sakit: pelayanan tidak otomatis menjadi pendapatan. Di antara keduanya terdapat mata rantai dokumentasi klinis, pengodean diagnosis, verifikasi, dan penagihan. Satu mata rantai yang gagal dapat menghambat seluruh proses.

Tetapi menjadikan BPJS Kesehatan sebagai kambing hitam bukanlah jawaban. Sebagian persoalan klaim justru lahir dari kelemahan internal rumah sakit. Rekam medis tidak lengkap, coding tidak tepat, atau verifikasi yang terlambat bukan semata-mata kesalahan administrasi. Itu cermin kegagalan manajemen mengintegrasikan pelayanan dengan tata kelola keuangan.

Rumah sakit tidak kekurangan pasien, tetapi bisa gagal mengelola nilai ekonomi dari pelayanan yang telah diberikan.

Di sinilah tanggung jawab direksi harus diuji. Keberhasilan rumah sakit tidak cukup diukur dari jumlah pasien, tingkat keterisian tempat tidur, atau besarnya pendapatan. Direksi juga harus mengetahui berapa klaim tertahan, mengapa tertahan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan masalah diselesaikan.

Jika dokter, rekam medis, coder, dan bagian keuangan terus bekerja dalam sekat masing-masing, sementara direksi baru bereaksi ketika piutang membengkak, persoalannya bukan lagi sekadar klaim BPJS. Itu kegagalan kepemimpinan.

Namun, ada bahaya yang lebih besar ketika tekanan keuangan mulai memengaruhi orientasi pelayanan. Rumah sakit memang membutuhkan pendapatan untuk membayar tenaga kesehatan, menyediakan obat, dan menjaga fasilitas. Tetapi kebutuhan menjaga arus kas tidak boleh berubah menjadi pembenaran untuk membatasi hak pasien.

Peserta JKN tidak seharusnya menanggung biaya yang menjadi tanggung jawab penjamin hanya karena administrasi klaim antara rumah sakit dan BPJS bermasalah. Pasien juga tidak boleh menjadi korban keputusan klinis yang lebih mempertimbangkan nilai klaim daripada kebutuhan medis.

Ketika pendapatan menjadi tujuan utama, pasien berisiko berubah dari subjek pelayanan menjadi objek perhitungan bisnis.

Karena itu, efisiensi klaim harus berjalan seiring dengan perlindungan pasien. Dokumentasi klinis yang benar, coding yang akurat, dan verifikasi internal yang disiplin merupakan bagian dari tata kelola pelayanan, bukan sekadar pekerjaan administratif.

BPJS Kesehatan pun harus memastikan verifikasi dan pembayaran berlangsung transparan serta sesuai ketentuan. Klaim yang bermasalah karena kesalahan rumah sakit harus dibedakan dari keterlambatan yang berada di luar kendalinya. Tanpa kejelasan tanggung jawab, rumah sakit dan BPJS akan terus terjebak dalam saling menyalahkan, sementara kepastian pembiayaan dan pelayanan menjadi taruhannya.

Persoalan ini menuntut perubahan ukuran keberhasilan manajemen. Bukan hanya berapa banyak pasien dilayani atau berapa besar klaim diajukan, melainkan apakah klaim dibayar secara benar, apakah keuangan rumah sakit berkelanjutan, dan apakah hak pasien tetap terlindungi.

Rumah sakit yang sehat bukan rumah sakit yang sekadar berhasil mencairkan klaim. Ia adalah rumah sakit yang mampu menjaga keseimbangan antara disiplin keuangan, integritas pelayanan, dan tanggung jawab kepada pasien.

Pendapatan adalah syarat keberlangsungan rumah sakit. Tetapi ketika pendapatan mengalahkan hak pasien, rumah sakit sedang kehilangan alasan paling mendasar mengapa ia didirikan.

Penulis : Agung Nugroho, Ketua Umum Rekan Indonesia.

Cabut Permenkes No. 47/2018 Tentang Kegawatdaruratan ! 1764500500870

Cabut Permenkes No. 47/2018 Tentang Kegawatdaruratan !

Hedi Batubara 17 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Kalimat “tidak gawat, tidak darurat” kini menjadi frasa kunci di banyak Instalasi Gawat Darurat (IGD). Ia terdengar teknis dan netral. Namun dalam praktik Jaminan Kesehatan Nasional, istilah ini bekerja sebagai alat seleksi sosial: menentukan siapa yang ditolong negara dan siapa yang dipulangkan untuk menanggung risiko sakit sendiri.

Poster “Kriteria Kegawatan yang Dijamin BPJS Kesehatan” terpampang di berbagai rumah sakit publik. Rujukannya jelas, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018. Secara administratif, aturan ini sah. Tetapi persoalan muncul ketika regulasi teknis dipraktikkan sebagai pagar pembatas hak, bukan sebagai alat perlindungan keselamatan pasien.

Konstitusi berbicara terang. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (3) menegaskan tanggung jawab negara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Tidak ada syarat “cukup gawat” dalam norma konstitusi. Namun di IGD, hak itu dipersempit melalui tafsir administratif.

Kasus Annisa di RSU Sundari pada 31 Oktober menjadi contoh nyata. Ia datang dengan keluhan sakit perut, demam naik turun, dan pembengkakan tubuh. Karena masih bisa berjalan, pasien dipulangkan dan diminta kembali jika kondisinya “sudah parah”. Keselamatan ditunda. Negara baru bersedia hadir ketika tubuh berada di ambang risiko yang lebih tinggi.

Di Jakarta Selatan, Ny. Kati, peserta JKN Penerima Bantuan Iuran, datang ke IGD RSUD Jati Padang setelah tiga hari mengalami pusing, mual, demam tinggi, dan sesak dada. Setelah observasi singkat, dokter menyatakan kondisinya tidak gawat darurat. JKN tidak dapat digunakan. Baru setelah advokasi Relawan Kesehatan Indonesia dan koordinasi dengan manajemen rumah sakit, pasien dibebaskan dari biaya IGD.

Kontradiksi paling telanjang terjadi di Kabupaten Kediri. Istianah dinyatakan tidak gawat dan diminta membayar mandiri di satu rumah sakit. Pada hari yang sama, dengan keluhan serupa, rumah sakit lain menetapkannya rawat inap dan BPJS dapat digunakan. Dua tafsir kegawatan, satu tubuh pasien. Ini menegaskan bahwa kegawatdaruratan bukan standar objektif, melainkan hasil tafsir kebijakan dan manajemen risiko klaim.

Dalam situasi ini, dokter IGD berada di posisi dilematis. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melarang penolakan pasien dalam keadaan darurat dan menempatkan keselamatan sebagai prioritas. Namun regulasi pembiayaan mendorong kehati-hatian berlebihan agar klaim tidak gugur. Negara memindahkan beban pengendalian fiskal ke ruang klinis, dan pasien menjadi korban tarik-menarik itu.

Di sinilah benturan konstitusional terjadi. Dalam prinsip hukum lex superior derogat legi inferiori, aturan yang lebih rendah tidak boleh menegasikan aturan yang lebih tinggi. Ketika peraturan presiden dan peraturan menteri dipraktikkan untuk membatasi hak yang dijamin UUD 1945, persoalannya bukan lagi sekadar teknis implementasi, melainkan penyimpangan kebijakan secara sistemik.

Lebih berbahaya lagi, praktik ini dinormalisasi. Poster-poster di IGD mengajarkan warga bahwa dipulangkan dalam kondisi sakit adalah hal wajar selama sesuai regulasi. Inilah bentuk kekerasan struktural yang paling sunyi: tidak memukul, tidak menghardik, tetapi membiarkan warga menanggung risiko kesehatan sendiri atas nama efisiensi.

Jaminan Kesehatan Nasional lahir dari semangat solidaritas sosial. Namun ketika bahasa medis dan administratif digunakan untuk menyaring, menunda, dan memulangkan pasien sampai cukup “layak” secara anggaran, yang runtuh bukan hanya pelayanan, melainkan makna kehadiran negara itu sendiri.

Jika logika ini terus dipertahankan, IGD tak lagi menjadi ruang penyelamatan, melainkan ruang seleksi. Dan frasa “tidak gawat, tidak darurat” akan tercatat bukan sebagai istilah medis, melainkan sebagai penanda zaman ketika hak atas kesehatan tunduk pada disiplin anggaran.

Penulis : Agung Nugroho, Ketua Umum Rekan Indonesia.

Mengkritisi Logika Menkes Soal Peserta BPJS Kesehatan Bergaji Rp100 Juta yang Masih Menjadi PBI 1761471317490

Mengkritisi Logika Menkes Soal Peserta BPJS Kesehatan Bergaji Rp100 Juta yang Masih Menjadi PBI

Hedi Batubara 16 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Menteri Kesehatan yang mempertanyakan keberadaan peserta BPJS Kesehatan dengan gaji Rp100 juta per bulan tetapi masih tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) memantik reaksi publik. Sekilas, pernyataan tersebut tampak wajar sebagai dorongan perbaikan data dan efisiensi anggaran. Namun bila ditelaah lebih dalam, logika di balik pernyataan itu sesungguhnya tidak sepenuhnya akurat dan berpotensi menyesatkan arah kebijakan jaminan kesehatan nasional.

Pertama, persoalan data sosial-ekonomi kita belum pernah sepenuhnya beres. Pemadanan data PBI dengan basis data kemiskinan nasional selama ini masih menyisakan masalah akurasi, keterlambatan update, dan kesalahan administratif. Seseorang yang tampil sebagai “desil 10” dalam data makro bisa saja sebenarnya bukan kelompok kaya dalam kehidupan nyata. Banyak pekerja sektor informal, keluarga dengan pendapatan fluktuatif, atau orang yang baru bangkrut masih tercatat sebagai berpenghasilan tinggi. Jika kebijakan diambil hanya dari data statis, maka risiko salah sasaran berupa penghapusan warga miskin dari daftar PBI akan membesar. Ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyangkut hak dasar atas kesehatan.

Kedua, penggunaan desil ekonomi sebagai ukuran kemampuan membayar iuran juga tidak linear dengan kenyataan lapangan. Menyatakan bahwa desil 10 sama dengan penghasilan Rp100 juta per bulan adalah penyederhanaan yang tidak mencerminkan variasi pendapatan, beban tanggungan keluarga, ataupun likuiditas seseorang. Orang yang “kaya versi statistik” tidak selalu berarti memiliki arus kas stabil atau mampu menanggung biaya kesehatan jangka panjang. Dalam berbagai studi jaminan sosial di banyak negara, penilaian kemampuan finansial untuk urusan kesehatan tidak bisa diukur semata dari pendapatan bulanan.

Ketiga, dari perspektif keberlanjutan sistem kesehatan, peserta berpenghasilan tinggi justru merupakan penopang penting. Prinsip gotong royong dalam BPJS bergantung pada keikutsertaan seluruh spektrum sosial: yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang rentan. Jika orang-orang yang dianggap “tidak layak PBI” kemudian enggan menjadi peserta mandiri atau memilih menarik diri dari sistem, maka pool risiko menjadi lebih kecil dan biaya rata-rata meningkat. Ironisnya, mengeluarkan peserta kuat dari PBI tanpa mekanisme transisi justru dapat merusak stabilitas pembiayaan jaminan kesehatan nasional.

Keempat, saran agar kelompok berpenghasilan tinggi menggunakan asuransi swasta bukan solusi. Asuransi swasta tidak memiliki mandat universal, premi lebih mahal, dan banyak pengecualian penyakit. Mengalihkan beban pelayanan kesehatan berat kepada asuransi swasta dapat membuat kelompok menengah-atas menjadi rentan secara finansial ketika menghadapi penyakit katastropik. Di sinilah letak inti persoalan: pernyataan Menkes berpotensi menggeser paradigma jaminan kesehatan dari hak sosial menuju logika komersial, yang bertentangan dengan semangat Universal Health Coverage (UHC).

Pada titik ini, kritik bukan ditujukan pada upaya menertibkan data atau memperbaiki ketidaktepatan sasaran, melainkan pada cara pandang kebijakan yang terlalu menyederhanakan persoalan. Kesehatan adalah hak dasar, bukan hadiah bagi yang miskin dan beban bagi yang kaya. Kebijakan yang terburu-buru dapat membuat kelompok miskin tersingkir dari PBI dan pada saat yang sama menggerus kepercayaan kelas menengah terhadap sistem jaminan sosial.

Arah kebijakan mestinya tidak berpijak pada retorika tentang siapa yang “pantas” atau “tidak pantas”, tetapi pada penguatan integritas data, mekanisme verifikasi yang manusiawi, serta konsistensi negara dalam melindungi seluruh warganya dari risiko kemiskinan akibat sakit. Sistem jaminan kesehatan hanya dapat berdiri kokoh jika pemerintah tidak tergoda untuk menyempitkan definisi perlindungan sosial menjadi urusan administratif semata.

Jika Menkes ingin memperbaiki PBI, langkah yang tepat adalah memperkuat pemutakhiran data, audit berkelanjutan, dan transparansi proses. Yang tidak tepat adalah menyederhanakan persoalan kompleks ini menjadi kesan bahwa keberadaan “orang kaya dalam PBI” sebagai anomali yang harus segera dihilangkan, tanpa melihat konsekuensi lebih luas bagi keberlanjutan jaminan kesehatan nasional. Pada akhirnya, jaminan kesehatan adalah investasi negara untuk melindungi rakyat semua rakyat, bukan hanya mereka yang dianggap layak dalam tabel statistik.

Penulis : Agung Nugroho, Ketua Umum Rekan Indonesia

Pengibaran Merah Putih & Bendera One Piece: Nasionalisme Rasa Fandom 1754213839732

Pengibaran Merah Putih & Bendera One Piece: Nasionalisme Rasa Fandom

Hedi Batubara 3 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Baru-baru ini jagat maya Indonesia ramai membahas satu hal yang tampaknya sederhana, tapi bikin geger: bendera Merah Putih dikibarkan bareng bendera One Piece. Iya, bendera bajak lautnya Luffy yang ada tengkoraknya itu.

Reaksinya? Campur aduk. Ada yang ngakak karena dianggap kreatif. Ada yang geram karena dianggap melecehkan lambang negara. Ada juga yang bingung, ini tuh sebenarnya salah atau enggak sih?

Tapi mari kita lihat ini bukan cuma soal boleh atau tidak. Fenomena ini justru membuka pertanyaan yang lebih menarik: sekarang ini, nasionalisme itu bentuknya kayak apa sih?

Nasionalisme Nggak Melulu Serius

Dulu, nasionalisme itu identik sama hal-hal serius: upacara, hormat bendera, dan pidato panjang di hari kemerdekaan. Tapi sekarang, anak-anak muda lebih sering menyatakan rasa cintanya ke Indonesia lewat cara yang lebih santai, bahkan kadang nyeleneh.

Nah, bendera Merah Putih dikibarin bareng Jolly Roger One Piece ini bisa dibilang salah satu contohnya. Bisa jadi, si pengibar nggak punya maksud melecehkan. Malah mungkin itu ekspresi jujur: “Gue cinta Indonesia. Tapi gue juga cinta Luffy.”

Kalau kata Benedict Anderson, bangsa itu adalah “komunitas yang dibayangkan”. Kita merasa senasib sebagai orang Indonesia karena kita berbagi cerita dan simbol yang sama. Tapi sekarang, cerita dan simbol itu bukan cuma datang dari sejarah nasional, tapi juga dari anime, film, dan budaya pop global lainnya.

Luffy & Merah Putih: Dua Simbol, Dua Dunia?

One Piece bukan sekadar anime. Di dalamnya ada cerita soal perjuangan, persahabatan, dan melawan ketidakadilan. Nilai-nilainya bisa dibilang nyambung juga sama semangat kemerdekaan.

Jadi wajar aja kalau banyak anak muda merasa lebih terhubung dengan cerita-cerita kayak gitu, ketimbang hafalan naskah proklamasi. Bukan karena mereka nggak nasionalis, tapi karena mereka butuh bahasa baru untuk mengekspresikannya.

Dalam dunia akademik, ini disebut nasionalisme kosmopolitan—konsep dari Craig Calhoun—yang intinya bilang: kita bisa cinta tanah air, tapi juga cinta budaya global. Nggak harus milih salah satu. Bukan pengkhianatan, tapi perluasan rasa cinta.

Tapi Tetap Harus Hati-Hati

Meski begitu, bukan berarti semua ekspresi bebas tanpa batas. Kalau semua simbol negara dijajarkan terus sama ikon budaya pop, lama-lama bisa kehilangan makna aslinya. Jadinya kayak properti konten doang, sekadar pemanis di foto TikTok.

Jean Baudrillard menyebut fenomena ini sebagai simulacra—simbol yang udah nggak punya makna nyata, cuma jadi salinan dari salinan, dan akhirnya cuma buat gaya-gayaan. Bendera bisa berubah dari simbol perjuangan jadi cuma aksesori cosplay.

Jadi perlu juga ada batas, bukan buat membatasi ekspresi, tapi biar makna dan rasa hormat tetap hidup.

Solusinya: Jangan Dimarahi, Ajak Ngobrol

Respon yang muncul kadang terlalu cepat: marah, lapor polisi, atau langsung ngecap “anak muda sekarang nggak punya nasionalisme.” Padahal, bisa jadi mereka justru sedang mencari bentuk baru untuk mencintai negaranya.

Daripada buru-buru ngegas, lebih baik negara, sekolah, dan media ngajak ngobrol. Ajak mereka ngomongin soal makna bendera, soal kemerdekaan, dan soal cara mencintai Indonesia di zaman yang udah berubah ini.

Karena faktanya: Merah Putih hari ini nggak hidup sendirian. Ia hidup bareng simbol-simbol baru yang dekat sama keseharian anak muda. Bukan saingan, tapi teman bicara.

Dan kalau suatu hari anak-anak muda berseru: “Merdeka!” sambil bilang, “I’m gonna be the Pirate King!” … barangkali itu bukan karena mereka bingung, tapi karena mereka tahu: nasionalisme bisa kok, dibalut fandom—asal maknanya tetap dijaga.

Penulis : Agung Nugroho, Ketua Umum Rekan Indonesia

Ketua Umum Rekan Indonesia

Rumah Sakit Jangan Mengorbankan Pasien demi Pendapatan

Cabut Permenkes No. 47/2018 Tentang Kegawatdaruratan !

Mengkritisi Logika Menkes Soal Peserta BPJS Kesehatan Bergaji Rp100 Juta yang Masih Menjadi PBI

Pengibaran Merah Putih & Bendera One Piece: Nasionalisme Rasa Fandom

Baca Juga Berita Ini

‎Bank Sampoerna Lanjutkan Komitmen Dukung Pertumbuhan UMKM

Hendrajit Sebut Prabowo Berhadapan dengan Triumvirat Luhut-Tito-Listyo, Bukan Sekadar Perseteruan Prabowo vs Jokowi

Kabar Pertemuan Rahasia Widya Chandra 3 Jam Sebelum Penangkapan, Menjadi Misterius

Utang Klaim AXA Mandiri Tembus Rp413 Miliar, Nasabah Keluhkan Penolakan Klaim, OJK Diminta Turun Tangan