16 November 2026

Komisi Informasi Publik (KIP)

MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, kembali melontarkan kritik keras terkait polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini tengah diperiksa dalam sidang Komisi Informasi Publik (KIP). Beathor menilai proses persidangan ini membuka fakta bahwa dokumen yang seharusnya dapat ditunjukkan secara jelas justru tak pernah ditampilkan secara konkret.

“Dari sidang KIP ini terlihat jelas, ijazah yang diklaim ada itu hanya ditunjukkan secara lisan, bentuk fisiknya tidak pernah muncul. Itu sudah sangat sederhana untuk dilihat publik,” ujar Beathor kepada wartawan, Kamis (20/11/2025).

Ia juga menyinggung pernyataan pihak terkait yang menyebut ijazah akan diperlihatkan bila diminta hakim. Menurut Beathor, janji tersebut hanya memperpanjang keraguan publik.

“Kalaupun ada, jangan-jangan itu cuma ijazah yang bisa dicetak di Pasar Pramuka. Katanya kalau diminta hakim baru ditunjukkan. Ini kan seperti pola lama saja. Publik sudah lelah dengan kebohongan seperti itu,” tegasnya.

Beathor meminta agar seluruh institusi negara, terutama penegak hukum, bersikap transparan, profesional, dan tidak melindungi siapa pun, termasuk mantan presiden.

“Kalau ada dugaan pemalsuan dokumen, itu bukan lagi isu politik. Itu isu hukum. Negara harus hadir, dan penegak hukum harus memprosesnya secara terbuka. Jangan sampai ada kesan kekebalan,” katanya.

Ia mengajak masyarakat sipil, akademisi, dan elemen pro-demokrasi untuk terus mengawal proses ini agar tidak berhenti di tengah jalan.

“Yang kita perjuangkan bukan balas dendam politik, tapi kejelasan dan integritas negara. Kalau dokumen asli ada, tunjukkan. Kalau tidak ada, proses sesuai hukum. Itu saja,” ujar Beathor.

Selain itu, mantan tahanan politik era Soeharto ini mengajak rakyat Indonesia untuk menangkap Jokowi dan antek-anteknya. “Tangkap dan adili Jokowi,” tegasnya.

Polemik ijazah Jokowi kembali menjadi sorotan setelah beberapa aktivis dan praktisi hukum mengajukan permohonan informasi publik ke KIP. Sidang yang tengah berlangsung dinilai dapat menjadi pintu pembuka penyelidikan lebih lanjut apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

Sementara itu, pihak pendukung Jokowi selama ini menyatakan bahwa seluruh dokumen pendidikan Jokowi sah dan telah diverifikasi pemerintah.

Kasus ini diperkirakan akan terus bergulir dan mendapat perhatian luas dari masyarakat, mengingat posisi Jokowi sebagai mantan kepala negara dan besarnya dampak politik serta hukum yang mungkin muncul.

MoneyTalk, Jakarta – Wartawan senior Lukas Luwarso menilai persoalan utama dalam polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru terletak pada tindakan KPU Kota Surakarta yang mengaku telah memusnahkan dokumen pendaftaran pencalonan Wali Kota, termasuk salinan ijazah Jokowi. Menurutnya, pemusnahan arsip tersebut menjadi titik paling mencurigakan sekaligus memperburuk kepercayaan publik terhadap pengelolaan arsip negara.

Dalam podcast Madilog, Senin (17/11/2025), Lukas mengatakan bahwa sejumlah orang di sekitar Presiden Prabowo Subianto mempersilakan publik mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, asalkan tidak menyeret Presiden Prabowo ke dalam polemik. Namun, ia menegaskan bahwa justru langkah KPU Surakarta dalam memusnahkan dokumen penting itulah yang kini menjadi sorotan utama.

“Dari persidangan di KIP terlihat jelas, KPU Surakarta melanggar aturan kearsipan. Pemusnahan dokumen tanpa bukti resmi dan tanpa dasar hukum yang kuat adalah tindakan yang sangat fatal,” ujar Lukas.

Dalam persidangan di Komisi Informasi Publik (KIP), perwakilan KPU Surakarta menyampaikan bahwa mereka telah memusnahkan buku agenda pendaftaran pencalonan, termasuk salinan ijazah Jokowi. Pemusnahan itu disebut dilakukan berdasarkan retensi arsip selama satu tahun aktif dan dua tahun inaktif, merujuk pada PKPU No. 17 Tahun 2023.

Namun klaim tersebut justru memunculkan rentetan pertanyaan.

KIP Beri Teguran Keras: Tidak Ada Berita Acara Pemusnahan

Majelis Komisioner KIP memberikan teguran keras kepada KPU Surakarta karena:

1. Tidak dapat menunjukkan berita acara pemusnahan arsip.

2. Tidak mampu menjelaskan dasar hukum retensi yang sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan.

3. Melakukan prosedur pemusnahan yang dinilai tidak konsisten dan tidak sesuai standar arsip negara.

KIP menegaskan bahwa arsip negara terutama yang berkaitan dengan pencalonan pejabat publik termasuk kategori arsip vital yang tidak boleh dimusnahkan dalam waktu sesingkat itu. Masa retensi arsip vital umumnya minimal lima tahun, jauh lebih panjang dari tiga tahun seperti yang diklaim KPU Surakarta.

Lukas menilai bahwa pemusnahan dokumen justru memperkuat dugaan adanya kejanggalan dalam kasus ijazah Jokowi. Ia mengatakan bahwa alasan-alasan yang disampaikan KPU tidak hanya lemah, tetapi juga bertentangan dengan logika pengelolaan arsip negara yang seharusnya ketat dan transparan.

“Ini bukan lagi soal politik atau soal siapa yang mendukung siapa. Ini persoalan tata kelola arsip negara yang sangat buruk. Pemusnahan dokumen penting seperti ini tidak bisa diterima,” tegasnya.

Ia juga menyinggung keanehan lain dalam polemik ijazah Jokowi, seperti nomor ijazah yang pernah ditutupi dalam dokumen yang beredar. Menurutnya, hal-hal semacam ini semakin mengundang tanda tanya besar publik.

Dengan banyaknya kejanggalan yang mencuat, Lukas memperkirakan kasus ini masih akan terus berlanjut. Ada dua pertanyaan besar yang menurutnya belum terjawab:

1. Keabsahan ijazah Jokowi itu sendiri.

2. Kepatuhan KPU Surakarta terhadap aturan kearsipan.

“Selama KPU tidak bisa menunjukkan bukti pemusnahan yang sah dan dasar hukum yang kuat, kasus ini akan semakin berlarut. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Lukas.

MoneyTalk, Jakarta – Wartawan senior Lukas Luwarso kembali menyoroti polemik ijazah milik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan ramai dipersoalkan publik.

Demikian dikatakan Lukas dalam podcast Madilog, Senin (17/11/2025). Menurut Lukas, sejumlah orang di sekitar Presiden Prabowo Subianto justru mempersilakan masyarakat mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, namun dengan satu catatan penting jangan sampai menyeret atau mengganggu Presiden Prabowo dalam polemik tersebut.

Lukas menyebut, polemik ijazah Jokowi semakin menguat karena adanya sejumlah kejanggalan, salah satunya nomor ijazah yang ditutupi dalam dokumen yang pernah beredar. Keanehan ini, menurutnya, semakin memunculkan pertanyaan besar di masyarakat.

Dalam persidangan di Komisi Informasi Publik (KIP), perwakilan KPU Kota Surakarta mengakui bahwa mereka telah memusnahkan buku agenda dokumen pendaftaran pencalonan, termasuk salinan ijazah Jokowi ketika mencalonkan diri sebagai wali kota.

Pemusnahan itu disebut dilakukan berdasarkan aturan retensi arsip: satu tahun aktif dan dua tahun inaktif, merujuk pada PKPU No. 17 Tahun 2023.

Namun penjelasan ini justru memicu reaksi keras dari majelis komisioner KIP.

Majelis Komisioner KIP menegur keras KPU Surakarta karena:

-Tidak dapat menunjukkan berita acara pemusnahan arsip.

-Tidak mampu menjelaskan dasar hukum retensi yang kuat sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan.

-Melakukan prosedur pemusnahan yang dinilai inkonsisten dan tidak sesuai standar arsip negara.

Ketua majelis sidang menegaskan bahwa arsip negara tidak boleh dimusnahkan tanpa dokumen pendukung yang sah. Lebih jauh, arsip dengan kategori arsip vital, seperti dokumen pencalonan pejabat publik, umumnya memiliki retensi minimal 5 tahun, bukan hanya tiga tahun seperti yang diklaim KPU Surakarta.

Berdasarkan jalannya persidangan, Lukas menilai bahwa KPU Surakarta telah jelas melanggar aturan kearsipan. Ia menekankan bahwa pernyataan-pernyataan KPU justru menambah daftar kejanggalan dalam kasus ijazah Jokowi.

“Persidangan di KIP memperlihatkan betapa banyak ketidaksesuaian dan pelanggaran prosedur. Ini bukan lagi soal politik, tetapi soal tata kelola arsip negara yang diabaikan,” tegas Lukas.