MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, kembali melontarkan kritik keras terkait polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini tengah diperiksa dalam sidang Komisi Informasi Publik (KIP). Beathor menilai proses persidangan ini membuka fakta bahwa dokumen yang seharusnya dapat ditunjukkan secara jelas justru tak pernah ditampilkan secara konkret.
“Dari sidang KIP ini terlihat jelas, ijazah yang diklaim ada itu hanya ditunjukkan secara lisan, bentuk fisiknya tidak pernah muncul. Itu sudah sangat sederhana untuk dilihat publik,” ujar Beathor kepada wartawan, Kamis (20/11/2025).
Ia juga menyinggung pernyataan pihak terkait yang menyebut ijazah akan diperlihatkan bila diminta hakim. Menurut Beathor, janji tersebut hanya memperpanjang keraguan publik.
“Kalaupun ada, jangan-jangan itu cuma ijazah yang bisa dicetak di Pasar Pramuka. Katanya kalau diminta hakim baru ditunjukkan. Ini kan seperti pola lama saja. Publik sudah lelah dengan kebohongan seperti itu,” tegasnya.
Beathor meminta agar seluruh institusi negara, terutama penegak hukum, bersikap transparan, profesional, dan tidak melindungi siapa pun, termasuk mantan presiden.
“Kalau ada dugaan pemalsuan dokumen, itu bukan lagi isu politik. Itu isu hukum. Negara harus hadir, dan penegak hukum harus memprosesnya secara terbuka. Jangan sampai ada kesan kekebalan,” katanya.
Ia mengajak masyarakat sipil, akademisi, dan elemen pro-demokrasi untuk terus mengawal proses ini agar tidak berhenti di tengah jalan.
“Yang kita perjuangkan bukan balas dendam politik, tapi kejelasan dan integritas negara. Kalau dokumen asli ada, tunjukkan. Kalau tidak ada, proses sesuai hukum. Itu saja,” ujar Beathor.
Selain itu, mantan tahanan politik era Soeharto ini mengajak rakyat Indonesia untuk menangkap Jokowi dan antek-anteknya. “Tangkap dan adili Jokowi,” tegasnya.
Polemik ijazah Jokowi kembali menjadi sorotan setelah beberapa aktivis dan praktisi hukum mengajukan permohonan informasi publik ke KIP. Sidang yang tengah berlangsung dinilai dapat menjadi pintu pembuka penyelidikan lebih lanjut apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Sementara itu, pihak pendukung Jokowi selama ini menyatakan bahwa seluruh dokumen pendidikan Jokowi sah dan telah diverifikasi pemerintah.
Kasus ini diperkirakan akan terus bergulir dan mendapat perhatian luas dari masyarakat, mengingat posisi Jokowi sebagai mantan kepala negara dan besarnya dampak politik serta hukum yang mungkin muncul.
