16 November 2026

Tangkap dan Adili Jokowi!

MoneyTalk.id,Jakarta – Tersangka dalam perkara dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rustam Effendi Piliang, menantang Joko Widodo untuk berhadapan langsung di pengadilan. Rustam mengaku siap menjalani proses hukum dan mempertanggungjawabkan perkara yang menjerat dirinya.

Bahkan, ia meminta penyidik Bareskrim Polri segera melimpahkan kasusnya ke pengadilan agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut tanpa kepastian hukum.

“Saya siap ditahan atau Jokowi siap ditahan? Ayo kita maju ke pengadilan. Saya menantang Jokowi untuk segera melimpahkan kasus saya. Saya siap berhadap-hadapan dengan Jokowi di pengadilan,” kata Rustam Effendi di Podcast Forum Keadilan Madilog, Senin (2/11/2026).

Rustam menegaskan, dirinya ingin persoalan dugaan ijazah Jokowi diuji secara terbuka melalui persidangan. Menurut dia, pengadilan merupakan tempat yang tepat untuk mengadu argumentasi, bukti, dan data dari masing-masing pihak.

Ia bahkan menyebut pertarungan argumentasi di pengadilan berpotensi lebih sengit dibandingkan polemik yang melibatkan Roy Suryo dan dr Tifa.

Rustam mengatakan, dirinya bersama Rizal Fadilah dan Kurnia juga memiliki semangat untuk mengungkap persoalan tersebut melalui jalur hukum.

“Saya ingin beradu argumentasi, beradu data di pengadilan. Daripada tidak jelas seperti sekarang, lebih baik kasus ini segera dimajukan,” ujarnya.

Ia mengaku pernah menanyakan perkembangan kasusnya kepada penyidik. Namun, jawaban yang diterimanya justru membuat dirinya merasa belum mendapatkan kepastian kapan perkara tersebut akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Tidak hanya menantang Jokowi berhadapan di pengadilan, Rustam juga menyinggung laporan yang telah disampaikan ke Bareskrim Polri.

Menurut dia, laporan tersebut telah diterima dan kini tinggal menunggu penentuan jadwal tindak lanjut serta pemanggilan pihak-pihak yang namanya dicantumkan dalam laporan.

“Alhamdulillah hari ini mereka sudah terima, tinggal menentukan waktunya. Semua nama-nama yang dicantumkan itu harus segera dipanggil,” ungkapnya.

Rustam menyebut sejumlah nama yang menurutnya perlu dimintai keterangan, di antaranya Pratikno, Eko, dan Joko Widodo.

Ia juga menyoroti pencantuman nama Presiden Prabowo Subianto dalam laporan tersebut. Rustam meminta Prabowo turut memberikan perhatian dan mengambil langkah untuk memastikan persoalan dugaan ijazah Jokowi memperoleh kejelasan.

“Pak Prabowo harus dipanggil. Kalau satu keluarga ini masih berpolitik di Republik ini, ini akan gaduh terus. Pak Prabowo harus segera turun tangan,” katanya.

Rustam bahkan berharap Prabowo bersedia hadir dalam proses pemanggilan di Mabes Polri untuk memberikan penjelasan apabila memang memiliki informasi yang relevan mengenai persoalan tersebut.

Pernyataan Rustam semakin keras ketika menyinggung tuntutannya terhadap Jokowi. Ia meminta agar persoalan yang selama ini menjadi polemik tidak berhenti pada perdebatan di ruang publik, tetapi dituntaskan melalui mekanisme hukum.

“Jokowi ini diadili, ditangkap. Bahkan kalau bisa diungsikan satu keluarga dari Republik ini,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Rustam menginginkan proses hukum berjalan terbuka dan memberikan kepastian kepada seluruh pihak.

Meski demikian, berbagai tuduhan dan dugaan terkait persoalan ijazah Jokowi tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Status seseorang dalam laporan maupun pernyataan pihak yang berperkara tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana.

Kini, publik menunggu bagaimana Bareskrim Polri menindaklanjuti laporan tersebut, termasuk apakah pihak-pihak yang disebutkan Rustam akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Bagi Rustam, pengadilan menjadi arena yang ditunggu untuk menguji argumentasi dan bukti masing-masing pihak secara terbuka. Ia mengaku tidak gentar menghadapi proses hukum dan justru meminta agar perkara yang menjeratnya segera dibawa ke persidangan.

MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, kembali melontarkan kritik keras terkait polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini tengah diperiksa dalam sidang Komisi Informasi Publik (KIP). Beathor menilai proses persidangan ini membuka fakta bahwa dokumen yang seharusnya dapat ditunjukkan secara jelas justru tak pernah ditampilkan secara konkret.

“Dari sidang KIP ini terlihat jelas, ijazah yang diklaim ada itu hanya ditunjukkan secara lisan, bentuk fisiknya tidak pernah muncul. Itu sudah sangat sederhana untuk dilihat publik,” ujar Beathor kepada wartawan, Kamis (20/11/2025).

Ia juga menyinggung pernyataan pihak terkait yang menyebut ijazah akan diperlihatkan bila diminta hakim. Menurut Beathor, janji tersebut hanya memperpanjang keraguan publik.

“Kalaupun ada, jangan-jangan itu cuma ijazah yang bisa dicetak di Pasar Pramuka. Katanya kalau diminta hakim baru ditunjukkan. Ini kan seperti pola lama saja. Publik sudah lelah dengan kebohongan seperti itu,” tegasnya.

Beathor meminta agar seluruh institusi negara, terutama penegak hukum, bersikap transparan, profesional, dan tidak melindungi siapa pun, termasuk mantan presiden.

“Kalau ada dugaan pemalsuan dokumen, itu bukan lagi isu politik. Itu isu hukum. Negara harus hadir, dan penegak hukum harus memprosesnya secara terbuka. Jangan sampai ada kesan kekebalan,” katanya.

Ia mengajak masyarakat sipil, akademisi, dan elemen pro-demokrasi untuk terus mengawal proses ini agar tidak berhenti di tengah jalan.

“Yang kita perjuangkan bukan balas dendam politik, tapi kejelasan dan integritas negara. Kalau dokumen asli ada, tunjukkan. Kalau tidak ada, proses sesuai hukum. Itu saja,” ujar Beathor.

Selain itu, mantan tahanan politik era Soeharto ini mengajak rakyat Indonesia untuk menangkap Jokowi dan antek-anteknya. “Tangkap dan adili Jokowi,” tegasnya.

Polemik ijazah Jokowi kembali menjadi sorotan setelah beberapa aktivis dan praktisi hukum mengajukan permohonan informasi publik ke KIP. Sidang yang tengah berlangsung dinilai dapat menjadi pintu pembuka penyelidikan lebih lanjut apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

Sementara itu, pihak pendukung Jokowi selama ini menyatakan bahwa seluruh dokumen pendidikan Jokowi sah dan telah diverifikasi pemerintah.

Kasus ini diperkirakan akan terus bergulir dan mendapat perhatian luas dari masyarakat, mengingat posisi Jokowi sebagai mantan kepala negara dan besarnya dampak politik serta hukum yang mungkin muncul.

MoneyTalk, Jakarta – Situasi sosial politik nasional kian panas. Gelombang kemarahan rakyat terus membesar pasca wafatnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas mobil taktis Brimob saat aksi protes di depan DPR RI. Tragedi ini menjadi pemicu ledakan emosi publik terhadap rezim, bukan hanya kepada DPR, tetapi juga terhadap eksekutif.

Di tengah situasi genting ini, politikus senior PDIP, Beathor Suryadi, menyuarakan langkah ekstrem: pemakzulan segera terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Pemakzulan itu prosesnya bisa tiga tahunan. Rakyat sudah tidak sabar. Negara bisa chaos bila Gibran dibiarkan. Tarik mundur itu hanya butuh dua hari saja,” tegas Beathor dalam keterangan persnya, Sabtu (30/8/2025).

Beathor juga menuding Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai biang kerok atas lolosnya Gibran dalam Pilpres 2024. Menurutnya, sembilan hakim MK telah melakukan “pembangkangan” terhadap konstitusi dengan mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

“Kalau sembilan hakim MK mampu menemukan cara agar Gibran bisa lolos, maka sembilan hakim MK juga harus mampu menemukan cara agar Gibran dibatalkan. Hak untuk mengubah konstitusi itu hanya Presiden dan DPR, bukan hakim MK. Karena itu, hakim MK bisa dipidana bila membangkang,” ujarnya lantang.

Tragedi wafatnya Affan Ojol disebut Beathor sebagai titik balik kemarahan rakyat. Awalnya, gelombang protes hanya tertuju pada DPR yang dinilai serakah menaikkan kesejahteraan diri sendiri secara “brutal.” Namun kini, amarah publik merembet ke arah eksekutif.

“Ini bukan hanya soal Gibran, tapi soal keadilan. Rakyat sudah kecewa, rakyat sudah marah. Jangan biarkan negara hancur karena kesewenang-wenangan elit,” tegas Beathor.

Tak hanya menyerang Gibran, Beathor juga menyentil keras mantan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, bila Presiden Prabowo berani mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo, maka gelombang rakyat akan semakin kuat menuntut penangkapan dan pengadilan terhadap Jokowi.

“Begitu Kapolri dicopot oleh Presiden Prabowo, maka isu tangkap dan adili Joko Widodo menjadi kebangkitan kekuatan rakyat untuk menata bangsa dan negara ke arah yang lebih baik,” seru Beathor.

Beathor menutup pernyataannya dengan seruan lantang yang bernada perlawanan rakyat terhadap elit politik.

“Amankan negara, tarik mundur Gibran! Jangan biarkan rakyat terus berduka. Tangkap dan adili Jokowi. Salam juang!”