MoneyTalk, Jakarta – Aktivis politik yang juga politikus PDIP Beathor Suryadi kembali melontarkan pernyataan keras terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Dalam pernyataannya, Beathor bahkan menyerukan agar aparat penegak hukum mengambil langkah tegas, termasuk memproses secara hukum dugaan yang selama ini dipersoalkan.
Beathor menilai, isu ijazah tersebut bukan persoalan baru, melainkan telah melalui berbagai proses hukum dan sengketa informasi. Ia merujuk pada sejumlah forum seperti sengketa di Komisi Informasi Pusat serta proses yang berkaitan dengan Komisi Pemilihan Umum.
“Sudah berulang kali sidang digelar. Kalau memang dokumen itu ada, seharusnya bisa ditunjukkan secara terang,” ujar Beathor dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).
Ia juga menyinggung kasus sebelumnya yang melibatkan Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur. Menurutnya, meski keduanya divonis dalam perkara hukum, polemik terkait substansi ijazah tetap menjadi pertanyaan di ruang publik.
Beathor berpendapat bahwa sejumlah proses, baik di pengadilan maupun lembaga publik, belum memberikan jawaban yang memuaskan bagi sebagian kalangan. Ia mengklaim bahwa tidak ditemukannya dokumen dalam beberapa proses sengketa informasi menjadi dasar bagi tuntutan transparansi lebih lanjut.
Selain itu, ia juga menilai pendekatan seperti restorative justice (RJ) tidak relevan untuk menjawab substansi persoalan yang menurutnya membutuhkan kejelasan hukum.
“Ini bukan soal damai atau tidak, tapi soal kebenaran dokumen,” tegasnya.
Sementara itu, hingga kini belum ada pernyataan resmi terbaru dari pihak Jokowi terkait pernyataan Beathor tersebut.
