17 November 2026

Komisi Yudisial (KY)

MoneyTalk.id,Jakarta – Independensi hakim tidak boleh dimaknai sebagai kekuasaan tanpa batas. Kebebasan hakim dalam memutus perkara harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas, integritas, dan profesionalitas. Karena itu, pengawasan terhadap perilaku dan profesionalitas hakim menjadi bagian penting dalam mewujudkan peradilan yang bersih, mandiri, dan berkeadilan.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi Yudisial (KY) RI, Prof. Dr. KPA. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., dalam tulisan berjudul Akuntabilitas Putusan Pengadilan dan Posisi Komisi Yudisial, Senin (2/11/2026).

Menurut Abdul Chair Ramadhan, salah satu prinsip utama negara hukum demokratis adalah terselenggaranya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Namun, independensi tersebut harus disertai pertanggungjawaban hukum maupun tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

“Independensi peradilan tidak dapat dimaknai sebagai kekuasaan tanpa batas. Independensi peradilan harus selalu berjalan beriringan dengan pertanggungjawaban peradilan (judicial accountability),” tegasnya.

Ia menjelaskan, akuntabilitas diperlukan untuk memastikan hakim tidak hanya bebas dari intervensi pihak mana pun, tetapi juga menjalankan kewenangannya berdasarkan hukum, fakta persidangan, dan rasa keadilan.

Putusan Transaksional Menjadi Ancaman Peradilan

Abdul Chair menyoroti persoalan integritas dan objektivitas hakim dalam menghasilkan putusan pengadilan. Menurutnya, putusan hakim semestinya menjadi cerminan bagaimana hukum dan keadilan ditegakkan melalui proses yang benar.

Namun, dalam praktik peradilan masih ditemukan persoalan penerapan hukum acara yang tidak pada tempatnya. Bahkan, ia menyinggung adanya rekayasa dalam putusan pengadilan yang lazim disebut sebagai putusan transaksional.

Persoalan tersebut, menurutnya, tidak dapat dipandang hanya sebagai kesalahan teknis. Jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip disiplin tinggi dan profesionalitas, hal itu juga menyangkut integritas, etika, serta perilaku hakim.

Ia menegaskan bahwa hakim berkewajiban memahami dan melaksanakan hukum acara secara benar. Hakim juga harus menghindari kekeliruan dalam membuat keputusan, mengabaikan fakta yang relevan, maupun menyusun pertimbangan yang sengaja menguntungkan salah satu pihak.

Karena itu, prinsip akuntabilitas harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

KY Tidak Boleh Dikesampingkan dalam Pengawasan Hakim

Ketua KY tersebut juga menguraikan persoalan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial terhadap putusan pengadilan.

Ia mengingatkan bahwa sebelumnya terdapat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam ketentuan tersebut, prinsip disiplin tinggi dan profesionalitas menjadi bagian dari standar perilaku hakim. Bahkan, hakim diwajibkan menghindari kekeliruan dalam mengambil keputusan serta tidak boleh mengabaikan fakta-fakta yang relevan dalam perkara.

Namun, ketentuan terkait pengawasan tersebut kemudian dibatalkan Mahkamah Agung setelah melalui pengujian materiil.

Persoalan lainnya muncul setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2006 yang memunculkan perdebatan mengenai istilah “teknis yudisial”. Menurut Abdul Chair, pemahaman terhadap istilah tersebut menimbulkan kondisi dilematis karena penyimpangan penerapan hukum acara seolah-olah ditempatkan di luar wilayah pengawasan etik.

Persoalan itu kemudian berkaitan dengan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 16 mengatur bahwa pemeriksaan dugaan pelanggaran prinsip disiplin tinggi dan profesionalitas dilakukan oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial apabila terdapat usulan pemeriksaan bersama dari KY.

Bagi Abdul Chair, pengawasan terhadap hakim tidak seharusnya dipahami sebagai upaya mencampuri kewenangan hakim dalam memutus perkara. Pengawasan justru diperlukan untuk memastikan proses pengambilan keputusan tetap berada dalam koridor hukum, etika, dan keadilan.

Kehormatan Hakim Terlihat dari Putusannya

Ia menegaskan bahwa kehormatan hakim tidak hanya ditentukan oleh jabatan dan kedudukannya dalam lembaga peradilan. Kehormatan itu terutama tercermin dalam putusan yang dihasilkan serta pertimbangan hukum yang mendasarinya.

Putusan hakim harus berlandaskan peraturan perundang-undangan, fakta persidangan, rasa keadilan, dan kearifan yang hidup dalam masyarakat.

Karena itu, menurutnya, pengawasan terhadap putusan yang diduga bertentangan dengan prinsip disiplin tinggi dan profesionalitas semestinya menjadi bagian dari perhatian Komisi Yudisial, sepanjang menyangkut integritas, etika, dan perilaku hakim.

“Pengawasan tidak dimaksudkan untuk mereduksi prinsip independensi peradilan, namun memastikan bahwa independensi berjalan beriringan dengan akuntabilitas,” jelasnya.

Ia juga mengutip pandangan Paulus Lotulung (2003), bahwa untuk mewujudkan independensi hakim, setiap kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam bentuk akuntabilitas dan transparansi.

Dengan demikian, pengawasan bukanlah ancaman bagi kemerdekaan hakim. Sebaliknya, pengawasan yang efektif justru dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Hakim Harus Berpihak pada Kebenaran dan Keadilan

Dalam tulisannya, Abdul Chair turut mengingatkan tanggung jawab moral hakim melalui perspektif ajaran Islam.

Ia mengutip hadis riwayat Abu Dawud yang menjelaskan bahwa hakim terbagi dalam tiga golongan. Satu golongan akan masuk surga, sedangkan dua golongan lainnya masuk neraka.

Golongan yang mendapat keselamatan adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan memutus perkara berdasarkan kebenaran tersebut. Sementara hakim yang mengetahui kebenaran tetapi memutus secara tidak benar, serta hakim yang memutus tanpa ilmu dan pemahaman yang memadai, termasuk golongan yang mendapat ancaman.

Menurutnya, pesan tersebut menunjukkan bahwa profesi hakim bukan pekerjaan biasa. Ada tanggung jawab moral dan pertanggungjawaban yang sangat besar dalam setiap keputusan yang dijatuhkan.

Ia juga mengutip pemikiran Benjamin N. Cardozo mengenai kewajiban hakim untuk menegakkan objektivitas hukum. Putusan hakim bukanlah tempat menyalurkan aspirasi atau pendirian pribadi, melainkan harus mencerminkan nilai hukum dan falsafah masyarakat pada zamannya.

Karena itu, integritas dan profesionalitas merupakan dua hal yang mutlak melekat pada seorang hakim.

Integritas berkaitan dengan moralitas dan kejujuran, sedangkan profesionalitas menyangkut kompetensi serta kemampuan memahami dan menerapkan hukum secara tepat.

KY Harus Menjadi Penjaga Akuntabilitas Peradilan

Pada bagian akhir tulisannya, Abdul Chair menekankan bahwa tujuan kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian hukum yang adil. Oleh sebab itu, independensi peradilan harus diperkuat melalui mekanisme akuntabilitas yang berjalan efektif.

Ia menggunakan kaidah fikih Al-wasilatu laha ahkamul maqashid, yang berarti hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Dalam hal ini, pengawasan Komisi Yudisial merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka, berintegritas, dan mampu menegakkan keadilan.

Hakim, lanjutnya, juga dituntut mampu mempertemukan legal justice atau keadilan hukum dengan moral justice atau keadilan moral.

Sebab, hukum tidak selalu identik dengan keadilan apabila penerapannya mengabaikan kebenaran dan rasa keadilan masyarakat.

“Pengawasan Komisi Yudisial terhadap profesionalitas hakim dalam putusan yang dibuatnya adalah suatu keharusan,” tegas Abdul Chair.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan hakim bukanlah hak istimewa untuk bertindak tanpa pertanggungjawaban. Independensi harus melindungi hakim dari intervensi, sementara akuntabilitas memastikan kewenangan itu dijalankan secara benar.

Pada akhirnya, peradilan yang kuat bukan hanya peradilan yang bebas dari tekanan kekuasaan, melainkan juga peradilan yang berani mempertanggungjawabkan setiap putusannya di hadapan hukum, etika, dan rasa keadilan masyarakat.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menilai bahwa kebijakan pemerintah menaikkan remunerasi bagi para hakim harus dibarengi dengan pembinaan mental, integritas, dan pengawasan yang kuat agar tujuan reformasi peradilan benar-benar tercapai. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan memang penting, namun tidak serta‐merta menjadi jaminan bahwa praktik kecurangan atau penyimpangan di lingkungan peradilan otomatis hilang.

Amir menegaskan bahwa mentalitas, komitmen moral, dan integritas personal merupakan fondasi utama dalam profesi kehakiman yang bersentuhan langsung dengan rasa keadilan masyarakat. “Kenaikan remunerasi itu baik, tetapi tidak menjamin hakim tidak berbuat curang,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).

Ia mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan banyak kasus penyimpangan justru terjadi di lembaga yang gajinya relatif besar, karena persoalannya bukan semata nominal, melainkan karakter dan nilai‐nilai yang dipegang oleh pejabat publik.

Dalam pandangannya, hakim justru perlu mencontoh semangat pengabdian profesi yang ditunjukkan oleh para guru honorer, yang meskipun menerima gaji kecil, tetap mendedikasikan diri untuk pendidikan dan masa depan bangsa.

“Guru honorer gajinya kecil, tetapi pengabdiannya sangat luar biasa. Harusnya hakim meniru mental guru honorer,” kata Amir menekankan. Ia menambahkan, jika profesi guru yang pendapatannya minim saja bisa memelihara nilai pengabdian, kejujuran, dan semangat bekerja tanpa keluh kesah, maka profesi hakim yang digaji tinggi seharusnya mampu menunjukkan integritas lebih besar lagi.

Amir juga mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, tetapi juga memperhatikan nasib para guru honorer yang menjadi pilar pendidikan di daerah. “Negara ini berdiri karena pendidikan. Jadi kalau remunerasi hakim naik, jangan lupa bahwa guru honorer pun harus diperhatikan,” ujarnya.

Menurut Amir, kenaikan remunerasi baru akan efektif mendorong perbaikan kualitas peradilan jika dibarengi dengan pembinaan mental yang berkelanjutan. Ia menilai perlu adanya sistem internal yang kuat, mulai dari pendidikan integritas sejak di bangku sekolah calon hakim, evaluasi berkala, hingga pengawasan yang tegas dari Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA).

“Remunerasi adalah instrumen. Tapi yang paling penting adalah pembentukan mental. Jika mental tidak siap, gaji naik pun tidak mengubah perilaku,” tegasnya.

Ia mencontohkan bahwa negara‐negara dengan indeks korupsi rendah tidak hanya memberikan gaji tinggi bagi pejabat publik, tetapi juga menerapkan sistem integritas yang transparan, mengawasi setiap keputusan penting, dan menindak tegas pelanggaran tanpa pandang bulu.

Amir juga menyoroti masalah terbesar lembaga peradilan saat ini: rendahnya tingkat kepercayaan publik. Setiap kasus suap hakim, putusan kontroversial, atau ketidakadilan yang dirasakan masyarakat semakin memperburuk citra lembaga hukum. Ia menilai, kenaikan remunerasi justru akan menjadi beban moral bagi hakim.

“Dengan gaji tinggi, ekspektasi publik juga tinggi. Kalau masih ada yang berbuat curang, itu pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat,” katanya.

Amir menyimpulkan bahwa peningkatan remunerasi hanyalah bagian kecil dari upaya besar membangun peradilan yang bersih. Poin utama tetap pada integritas dan pembinaan mental para hakim.

“Memperbaiki lembaga peradilan bukan hanya soal gaji, tapi bagaimana membentuk manusia yang jujur, kuat mentalnya, dan menjadikan keadilan sebagai panggilan hidup. Di situ letak kunci reformasi,” ujarnya.

Dengan pesan yang tegas itu, Amir berharap pemerintah, lembaga peradilan, dan seluruh komponen negara dapat menjadikan momen kenaikan remunerasi hakim sebagai langkah awal memperkuat integritas, bukan sekadar meningkatkan kesejahteraan individu.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, memberikan tanggapan terkait proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap tujuh calon anggota Komisi Yudisial (KY) di Komisi III DPR RI.

Ke-7 calon Anggota KY itu diketahui telah disetujui oleh delapan fraksi dalam rapat pleno persetujuan hari ini di Ruang Rapat Komisi III DPR RI dan hasilnya segera dibawa ke rapat paripurna.

Menurut Uchok, salah satu dari tujuh calon Anggota KY adalah Anita Kadir. Satu-satunya calon perempuan yang mengikuti proses seleksi. Dimana dari informasi yang didapatkan CBA, Anita Kadir merupakan adik dari Wakil Ketua DPR RI nonaktif Adies Kadir.

“Lolosnya calon Anggota Anita Kadir ini sangat menarik, karena yang bersangkutan merupakan adik dari Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir,” tegas Uchok dalam keterangannya, Rabu (19/11/2025).

Tanpa bermaksud menduga-duga adanya potensi kolusi dalam proses uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI, namun Uchok berharap nantinya Anggota KY terpilih benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas hakim.

Selain sebagai pengawas hakim, KY disebutkan Uchok Sky juga mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta memiliki wewenang lain untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Dengan kata lain, lanjut Uchok, Komisi Yudisial mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga integritas hakim.

“Jangan sampai nanti misalnya ada hakim yang diduga melanggar etik dalam memutus suatu perkara, namun karena perkara yang diputus berkaitan dengan kepentingan tertentu, KY jadi melempem,” ucap Uchok.

Sekedar diketahui, ke-7 calon Anggota KY yang mengikuti fit and proper test dan telah disetujui selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna. Ke-7 calon Anggota KY itu adalah F. Willem Saija, Setyawan Hartono, Anita Kadir, Desmihardi, Andi Muhammad Asrun, Abdul Chair Ramadhan, Abhan.

Tujuh calon Anggota KY ini sebelumnya diajukan Presiden RI Prabowo Subianto ke DPR melalui surat bernomor R-65/Pres/10/2025 tertanggal 22 Oktober 2025. Surat tersebut menandai dimulainya proses pengisian keanggotaan KY periode 2025–2030.

“Bersama ini kami sampaikan tujuh orang calon anggota Komisi Yudisial hasil pemilihan oleh Panitia Seleksi,” tulis Presiden dalam surat yang ditujukan kepada Ketua DPR RI.

MoneyTalk,Batam – Aroma skandal hukum menyeruak dari Kota Batam! Ketua Pengadilan Negeri Batam, Tiwik, SH., M.Hum., resmi dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) oleh Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86). Laporan panas itu terkait putusan penetapan nama Li Claudia Chandra, yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam.

Ketua Kodat86, Cak Ta’in Komari, mengaku turun langsung mengantarkan berkas laporan tersebut ke Jakarta pada Rabu (15/10/2025). “Semua surat pengaduan sudah saya sampaikan sendiri ke Bawas MA dan KY. Kami berharap ada tindakan cepat dan tegas!” tegasnya.

Menurut Cak Ta’in, putusan hakim Tiwik dalam perkara penetapan nama Li Claudia Chandra penuh kejanggalan mulai dari masalah yurisdiksi, local delicty, hingga inkonsistensi penyebutan nama dalam putusan. Ia menyoroti kejanggalan fatal seperti perbedaan penulisan Li Mi Lan dan Lie Mie Lan, yang bisa memicu tafsir hukum berbeda.

“Putusan itu ceroboh dan bisa menimbulkan tafsir ganda. Hakim sekelas Ketua PN kok bisa teledor begitu? Ini jelas memalukan institusi peradilan!” ujar Cak Ta’in geram.

Lebih lanjut, Cak Ta’in mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memeriksa integritas dan kecermatan hakim Tiwik, bahkan mempertanyakan kelayakannya sebagai Ketua PN Batam.

Tak berhenti di situ, Kodat86 juga menyoroti implikasi hukum dari penetapan nama tersebut terhadap legalitas pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam 2024. Menurutnya, putusan yang cacat yuridis bisa berdampak pada keabsahan pencalonan pejabat publik.

“Publik berhak tahu! Ini bukan soal nama, tapi soal legalitas pejabat publik yang kini mengatur Batam,” tegas Cak Ta’in.

Cak Ta’in bahkan mengungkapkan rencana menggugat SK KPU Batam Nomor 480 Tahun 2024 ke PTUN dan menguji keabsahan hasil Pilkada Batam 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).

“Langkah kami tidak berhenti di sini. Laporan ke KY dan MA baru awal. Setelah ini, kita bongkar tuntas potensi cacat hukum dalam Pilkada Batam,” tutupnya dengan nada tajam.

Drama hukum di Batam pun kian memanas. Akankah laporan ini membuka borok di balik kursi kekuasaan hukum dan politik di kota industri itu? Publik menanti gebrakan KY dan MA apakah akan berani menindak hakim yang disebut “tidak cermat” ini, atau justru kasusnya menguap begitu saja?

MoneyTalk, Jakarta – Dalam beberapa waktu terakhir, dugaan suap yang melibatkan Ronald Tannur sebesar Rp20 miliar telah mencuri perhatian publik. Isu ini membuka kotak pandora tentang mafia hukum yang mungkin beroperasi di balik layar sistem peradilan.

Dalam diskusi antara Doni De Casiser dan Prof. Mukti di Nusantara TV pada Kamis (23/10)terungkap bahwa banyak isu serupa tidak mendapatkan perhatian publik yang memadai, meskipun dampaknya sangat signifikan terhadap keadilan. Artikel ini akan mengupas tuntas dugaan suap tersebut, implikasi yang lebih luas terhadap sistem peradilan, dan harapan untuk perbaikan di masa depan.

Dugaan suap sebesar Rp 20 miliar yang melibatkan Ronald Tannur mencerminkan praktik-praktik ilegal yang mungkin terjadi di berbagai lapisan hukum. Prof. Mukti menggarisbawahi bahwa dalam banyak kasus, terdapat individu yang tidak memiliki suara dalam sistem hukum, dan keadilan sering kali hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kekuatan finansial.

Teori Rejudikata

Dalam hukum, terdapat teori rejudikata yang menyatakan bahwa putusan hakim dianggap benar dan tidak dapat dibantah. Namun, jika putusan itu dihasilkan melalui praktik yang tidak etis, pertanyaannya menjadi: Apakah putusan tersebut masih bisa dianggap sah? Prof. Mukti menegaskan pentingnya transparansi dan integritas dalam sistem peradilan untuk mencegah korupsi yang merugikan masyarakat.

Ketika hakim dihadapkan pada tawaran suap atau intervensi, keputusan yang diambil bisa sangat merugikan. Dalam situasi ini, hakim yang diinvestigasi oleh Komisi Yudisial (KY) mungkin akan dihukum, tetapi keputusan yang diambilnya tetap memberikan keuntungan bagi pihak yang menyuap. Hal ini menunjukkan betapa rumitnya situasi yang dihadapi oleh hakim dalam mempertahankan integritas dan keadilan.

Diskusi antara Doni dan Prof. Mukti juga menyoroti harapan untuk masa depan sistem peradilan di Indonesia. Meskipun ada banyak tantangan, mereka optimis bahwa ada peluang untuk memperbaiki integritas dan transparansi hukum.

Peningkatan Kompetensi Hakim

Salah satu langkah penting untuk mencapai keadilan adalah peningkatan kompetensi hakim. KY berperan dalam menjaga martabat dan perilaku hakim melalui pengawasan dan pelatihan. Hakim diharapkan memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan mampu menolak tawaran yang merugikan integritas mereka.

Prof. Mukti menekankan bahwa hakim harus memiliki standar sosial dan etik yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum. Mereka tidak hanya diharapkan untuk mematuhi hukum, tetapi juga untuk memahami dampak dari keputusan yang diambil dan bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi masyarakat.

Perlindungan terhadap hakim yang terancam oleh ancaman eksternal juga penting. KY bekerja sama dengan kepolisian untuk menjaga keamanan hakim dari tekanan dan intimidasi yang dapat memengaruhi independensi mereka. Ini menjadi bagian integral dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi hakim untuk menjalankan tugasnya dengan adil.

Dugaan suap Ronald Tannur dan isu-isu terkait mafia hukum menunjukkan tantangan besar yang dihadapi sistem peradilan Indonesia. Namun, dengan komitmen untuk meningkatkan kompetensi hakim, menegakkan standar etika yang lebih tinggi, dan melindungi independensi hakim, ada harapan untuk mencapai keadilan yang lebih baik di masa depan.

Hanya dengan cara ini, keadilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh mereka yang memiliki kekuatan finansial. Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik tentang isu-isu ini, diharapkan sistem hukum Indonesia akan bergerak menuju transparansi dan integritas yang lebih besar.(c@kra)