21 November 2026

korupsi pengadaan alat olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi

MoneyTalk, Jakarta – Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dituntut dapat memeriksa Walikota Bekasi Tri Adhianto yang diduga kuat turut terlibat dalam pusaran Korupsi Pengadaan Alat-Alat Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi. Hal itu kembali dikemukakan para demonstran yang melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Jumat,4/06/2025.

“Kami mendesak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi punya taring, tunjukan taring Kejari dalam pengungkapan dugaan kasus Korupsi berjamaah pengadaan alat-alat olahraga yang merugikan keuangan Negara Rp4.7 miliar,”ungkap Mandor Baya, Ketua LSM Tri Nusa Bekasi Raya,Kota Bekasi Jawa Barat, Ali Maksum atau biasa disapa Mandor Baya.

Sejumlah alat bukti dan saksi yang sudah dimiliki Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, lanjut Mandor Baya, Seharusnya Kejaksaan tidak takut untuk memeriksa terduga Koruptor yang telibat, Utamanya mulaidari Periksa Walikota Bekasi Tri Adhianto hingga sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi dari salahsatu Fraksi yang sudah jelas buktinya ada saat mereka membagikan peralatan lengkap alat-alat olahraga masyarakat.

“Ibarat ada 7 terduga pelaku Narkoba, ditangkap aparat itu semua ditangkap dulu, kemudian diperiksa, artinya sudah sangat jelas sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi hingga Walikota Bekasi ini terlibat kenapa tidak diperiksa, Kajari tunjukan donk taringnya, jika tidak mampu,silahkan mundur saja,”ungkap Mandor.

Korlap aksi Titah Rakyat yang mewakil Formasi Bekasi Encang Alli mengatakan, pihaknya mendesak keberanian Kejaksaan untuk juga dapat memberikan keterangan secara transparan agar proses Hukum terus berjalan untuk mengungkap Dugaan Korupsi yang menyeret sejumlah Anggota DPRD Kota Bekasi hingga Walikota Bekasi Tri Adhianto.

“Sejumlah bukti mulaidari foto video keterlibatan mulai dari Dewan berinisial (FH),(ARH),(ND) hingga video pada saat pesta kepiting dikantor PT CIA bersama pemilik atau komisaris PT (CIA) pun harus dimintai keterangan, Periksa semuanya,”cetus Encang Alli Akbar.

Pihaknya juga mendesak Kejaksaan dapat berikan keputusan untuk pemeriksaan kepada para pihak yang diduga turut terlibat dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau fee atas pengadaan alat-alat olahraga pada Dispora tahun anggaran 2023 yang merugikan APBD Kota Bekasi sebesar Rp 4.7 miliar.

Kepala seksi intelejen yang menemui para pengunukrasa menyatakan siap untuk melakukan pemeriksaaan sesuai tuntunan para demonstran. Namun demikian pihaknya belum dapat memastikan kapan waktunya upaya pemeriksaan terhadap pihak-pihat yang dituntut diperiksa oleh sejumlah aktivis mahasiswa dan LSM Tri Nusa Bekasi Raya.

“Kami berterimakasih sudah diberikan alat-alat bukti yang diberikan teman-teman,yang pasti kami akan pastikan untuk melakukan pemeriksaaan sejumlah pihak yang teman-teman sudah berikan alat bukti berupa video dan foto,”kata Riyan Anugrah.

Saat ditantang Beranikah Kejaksaan Negeri Kota Bekasi memanggil dan memeriksa Walikota Bekasi Tri Adhianto beserta Anggota DPRD Kota Bekasi,Dengan tegas Riyan menyatakan siap dan berani.

“Siapapun tanpa tebang pilih,kami siap memanggil dan memeriksa tanpa terkecuali, namun untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kami berdasarkan alat bukti yang kuat,tapi kami pastikan siapapun kami tidak takut memeriksanya,”tutup Riyan.

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti lambannya penanganan dugaan korupsi pengadaan alat olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi TA 2023.

Meski tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi dinilai belum menyentuh aktor-aktor kuat lainnya, termasuk sejumlah anggota DPRD yang disebut-sebut terlibat.

Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi mempertanyakan alasan Kejari Bekasi belum memanggil legislator yang diduga punya andil dalam proyek bermasalah senilai hampir Rp 10 miliar tersebut.

“Kabar keterlibatan sejumlah legislatif DPRD Kota Bekasi sampai saat ini belum ada kejelasan dari pihak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi,” kata Uchok, Rabu (25/6/2025).

Menurutnya, indikasi keterlibatan sejumlah anggota DPRD sangat jelas, termasuk mereka yang disebut sebagai pemilik pokok pikiran (pokir) proyek. Ia menyebut, aliran dana haram dalam kasus ini tak mungkin berhenti di level teknis semata.

“Alat bukti itukan tidak mungkin tidak bisa didapat Kejaksaan, terlebih sudah ada tiga orang tersangkanya, masa iya dalam rangkaian sejumlah pihak yang diperiksa dalam proses penyidikan tidak diketemukan satupun kesaksian para tersangka,” ujarnya.

“Apalagi dari sejumlah video yang menunjukan keterlibatan oknum anggota DPRD Kota Bekasi saat itu sudah sangat jelas, bahkan sejumlah elemen masyarakat sempat melakukan demonstrasi agar kasus tersebut transparan dan terungkap hingga menyeret aktor intelektualnya,” sambungnya.

Menurutnya, kalau benar Kejaksaan sudah pegang bukti kuat, mustahil tidak ada satu pun nama dari pihak legislatif yang disebut oleh para tersangka. Uchok juga menyinggung aksi-aksi demonstrasi masyarakat yang sempat digelar beberapa waktu lalu, menuntut transparansi penanganan kasus dan pengusutan tuntas hingga ke aktor intelektualnya.

“Saya berharap Kejaksaan dalam kasus ini jangan sampai masuk angin, kita harus mengawal dan mengawasi proses hukumnya agar kasus tersebut terungkap hingga ke akar-akarnya,” tandasnya.

Kasus dugaan korupsi ini menyeret anggaran Dispora Kota Bekasi senilai Rp 4,7 miliar dari total hampir Rp 10 miliar proyek. Proyek tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga, PT Cahaya Ilmu Abadi (CIA), yang disebut-sebut memiliki hubungan khusus dengan sejumlah pejabat dan anggota dewan.

Kejaksaan telah menetapkan tiga tersangka: mantan Kepala Dispora Ahmad Zarkasih (AZ), mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Muhammad AR, dan Direktur PT CIA, Masturi. Pemilik PT CIA, Tomi Uno Walangitan (TUW), beserta stafnya juga telah diperiksa.

Kasus ini disebut-sebut turut menyeret nama Wali Kota Bekasi nonaktif Tri Adhianto, yang diduga menerima “fee” dari pihak rekanan.

Rencananya, berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada Juli 2025. Namun publik masih menanti, apakah Kejari Bekasi akan berani menindak pihak-pihak yang punya kekuasaan politik di balik proyek bermasalah ini.