Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Archives -

CBA Kritik Fokus OJK Soal Suku Bunga: Celoteh Dugaan Suap Perbankan Lebih Krusial Diselidiki Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi

CBA Kritik Fokus OJK Soal Suku Bunga: Celoteh Dugaan Suap Perbankan Lebih Krusial Diselidiki

Hedi Batubara 23 September 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) melontarkan kritik tajam terhadap fokus pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di tengah langkah OJK yang meminta perbankan untuk cermat memperhitungkan kemampuan bayar debitur menghadapi kenaikan suku bunga, CBA mendesak agar OJK tidak melupakan isu krusial lainnya, yakni pengawasan investigatif terhadap potensi suap atau gratifikasi dalam proses pencairan kredit.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai bahwa isu kenaikan suku bunga kredit bukanlah satu-satunya hal utama yang harus diperhatikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae. Menurutnya, celah terbesar yang memicu risiko kredit macet justru bermula dari proses seleksi kredit yang berpotensi dicederai oleh praktik suap. CBA meminta OJK tidak hanya berfokus pada kemampuan bayar debitur, melainkan mengungkap dan menyelidiki secara mendalam apakah lolosnya suatu kredit dari perbankan telah sesuai persyaratan atau justru melibatkan suap kepada pejabat bank. Lolosnya kredit perbankan yang diwarnai praktik suap-menyuap dinilai sangat berisiko memicu terjadinya kredit macet, yang pada akhirnya akan merugikan bank yang bersangkutan.

Sebelumnya, OJK meminta industri perbankan untuk lebih cermat dan mempertimbangkan secara mendalam kemampuan bayar debitur sebelum melakukan penyesuaian suku bunga kredit, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Langkah preventif ini penting guna mengantisipasi potensi peningkatan risiko kredit di tengah tren kenaikan suku bunga acuan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa penyesuaian suku bunga perbankan yang terus berlanjut merupakan respons terhadap pergerakan naik BI Rate serta perubahan struktur biaya dana. Tercatat pada periode April hingga Juli 2026, BI Rate meningkat sebesar 100 bps. Kenaikan ini direspons dengan kenaikan rata-rata tertimbang suku bunga DPK rupiah sebesar 19 bps dan suku bunga kredit rupiah secara terbatas sebesar 15 bps.

“Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa transmisi kenaikan BI rate ke suku bunga kredit berlangsung secara bertahap,” sebagaimana dikutip dari jawaban tertulis, Senin (21/9/2026).

Kendati demikian, OJK menegaskan agar perbankan tidak menaikkan suku bunga secara terlalu cepat dan tinggi tanpa memperhitungkan kapasitas finansial nasabah. Bank juga didorong untuk mengoptimalkan porsi dana murah guna menciptakan fleksibilitas, menjaga daya saing, profitabilitas, serta transparansi informasi kepada nasabah agar mereka dapat mengambil keputusan finansial secara bijak dan terlindungi.

Di tengah dinamika penyesuaian suku bunga tersebut, kinerja sektor perbankan nasional pada Juli 2026 terpantau tetap mencatatkan pertumbuhan yang solid dan terjaga dengan baik. Penyaluran kredit mencapai Rp9.135 triliun atau tumbuh 13,58% secara tahunan, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 12,67%. Dari sisi kualitas aset, rasio NPL gross tercatat stabil di level 2,10%, sementara NPL net membaik menjadi 0,81%, dan Loan at Risk menunjukkan perbaikan dengan turun ke level 8,39%. OJK akan terus memantau konsistensi perbankan dalam menjaga keseimbangan antara pengelolaan biaya pendanaan, kualitas aset, dan keberlanjutan penyaluran kredit demi mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Ngeri ! Kejari Karawang Segel Kantor PT BAS Terkait Dugaan Korupsi KPR BTN Bank BTN

Ngeri ! Kejari Karawang Segel Kantor PT BAS Terkait Dugaan Korupsi KPR BTN

Hedi Batubara 31 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Dugaan PT Bumi Arta Sedayu kasus yang merugikan keuangan negara kembali mencuat, dan kali ini sorotan tertuju pada salah satu bank milik pemerintah. Di tengah kondisi ekonomi nasional yang sedang berjuang pulih, publik menaruh perhatian besar terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penyelidikan Kejaksaan Negeri Karawang. Kedua lembaga ini kini menelusuri dugaan skandal besar dalam tata kelola Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di lingkungan Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Tbk.

‎Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Dedy Irwan Virantama, mengonfirmasi pihaknya telah memeriksa 91 orang saksi. Kelompok ini mencakup sejumlah pejabat bank dan pihak terkait. Menurut Dedy, indikasi penyalahgunaan mekanisme penyaluran kredit sangat kuat dan berpotensi merugikan negara.
‎
‎Penyidik menemukan bukti kuat adanya tindak pidana dalam penyaluran kredit kepada PT Bumi Arta Sedayu (BAS) selaku pengembang dua proyek perumahan besar, yaitu Citra Swarna Grande dan Kartika Residence. Rentang waktu transaksi mencurigakan ini berlangsung dari tahun 2021 hingga 2024.
‎
‎Pola kejanggalan yang terungkap sangat sistematis. Modus operandi utamanya meliputi penggunaan joki atau peminjaman identitas orang lain, pemalsuan data pribadi, hingga pembuatan dokumen palsu agar pengajuan kredit lolos verifikasi. Pihak pengembang bahkan membentuk tim khusus untuk mengatur alur rekayasa pengajuan tersebut.
‎
‎Proses hukum di kantor cabang BTN ini berjalan aktif sejak Maret 2026. Penyidik menelusuri alur dana dari kantor cabang hingga ke lokasi proyek. Tim juga melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda, mencakup wilayah Bekasi hingga Karawang, baik di kantor bank maupun kantor pengembang, guna mengamankan barang bukti kunci.
‎
‎Pihak kejaksaan juga memanggil ratusan debitur. Dari total 481 nama yang tercatat sebagai pembeli rumah dengan harga Rp500 juta hingga Rp1 miliar, baru 51 orang yang menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
‎
‎Sebelumnya, dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2025, BPK telah mengungkap potensi kerugian negara yang sangat masif, mencapai angka Rp1,3 triliun. Temuan ini menyoroti kelemahan pengawasan dokumen dan pengendalian internal yang lemah di BTN.
‎
‎BPK mencatat dua poin kerugian utama. Pertama, potensi kerugian PT BTN Tbk mencapai Rp707,18 miliar akibat penundaan penyelesaian proses sertifikat kepemilikan tanah yang berlarut-larut. Kedua, kerugian sebesar Rp628,45 miliar yang merujuk pada 1.215 debitur KPR yang terhubung langsung dengan PT BAS.
‎
‎Selain persoalan data peminjam, tim pemeriksa juga menemukan masalah klasik yang merugikan nasabah. Banyak sertifikat rumah milik debitur KPR belum tuntas prosesnya dan tertahan di berbagai pihak, mulai dari pengembang, notaris, Badan Pertanahan Nasional, hingga bank lain. Kondisi ini berisiko memicu sengketa hukum baru dan kerugian finansial.
‎
Menurut catatan BPK, banyak debitur dalam kasus ini justru mendapatkan bantuan pembayaran angsuran dari pengembang PT BAS atau PT.Banua Anugerah Sejahtera itu sendiri. Hal ini memperkuat dugaan bahwa transaksi tersebut hanya rekayasa administrasi semata.

‎Lembaga pemeriksa juga menilai BTN lalai menerapkan klausul buyback guarantee atau jaminan pembelian kembali dalam program KPR Simple yang dijalankan bersama pengembang. Padahal, klausul itu berfungsi sebagai jaring pengaman keuangan. Di sisi lain, proses persetujuan kredit justru banyak diatur oleh pihak pengembang dengan memasukkan data debitur yang tidak sesuai kenyataan.
‎
‎Merespons berbagai temuan tersebut, BPK meminta Direktur Utama BTN segera mengambil langkah penyelamatan aset atas kredit bermasalah dalam program tersebut. BPK juga merekomendasikan evaluasi total terhadap kebijakan penyaluran kredit melalui skema KPR Simple.
‎
‎Saat ini, tim investigasi BPK masih mendalami seluruh alur penyaluran kredit konsumen yang melibatkan PT BAS. Selain itu, Dewan Komisaris BTN mendapat perintah khusus untuk memperketat pengawasan di lapangan, khususnya terkait penyelesaian sertifikat rumah agar hak nasabah dan aset negara tetap aman.

Skandal KPR BTN Terbongkar: BPK Endus Potensi Kerugian Negara Rp1,3 Triliun Bank BTN

Skandal KPR BTN Terbongkar: BPK Endus Potensi Kerugian Negara Rp1,3 Triliun

Hedi Batubara 30 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Sorotan publik terhadap pengelolaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN kian menguat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap potensi kerugian negara bernilai fantastis.

Dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025, BPK menemukan potensi kerugian mencapai Rp1,3 triliun yang diduga berkaitan dengan lemahnya pengawasan dokumen hingga tata kelola penyaluran KPR.

Temuan itu mencakup persoalan penyelesaian sertifikat rumah debitur yang berlarut-larut serta dugaan kredit bermasalah yang melibatkan ribuan debitur.

BPK juga menyoroti adanya dokumen persetujuan kredit yang disebut dibuat oleh pihak pengembang menggunakan data profil debitur yang tidak akurat.

“Akibatnya, berpotensi merugikan PT BTN minimal sebesar Rp707,18 miliar atas proses penyelesaian sertifikat yang berlarut-larut,” tulis BPK dalam keterangannya, dikutip Selasa (19/5/2026).

“Dan sebesar Rp628,45 miliar atas 1.215 debitur KPR pada PT BAS selaku developer,” tambahnya.

Dalam pemeriksaannya, BPK menemukan masih banyak sertifikat rumah milik debitur KPR yang belum selesai dan tertahan di sejumlah pihak ketiga. Sertifikat disebutkan berada di pengembang, notaris, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga bank lain.

Selain persoalan sertifikat, BPK turut mengungkap adanya 1.215 debitur KPR dengan baki debet mencapai Rp628,45 miliar yang diduga menggunakan modus pinjam nama.

Temuan tersebut berkaitan dengan program KPR Simple yang dijalankan bersama pengembang PT BAS atau Banua Anugerah Sejahtera. BPK menyebut para debitur diduga memperoleh pembiayaan angsuran kredit langsung dari pihak pengembang.

Tak hanya itu, BTN juga dinilai tidak menerapkan klausul buyback guarantee dalam program KPR Simple tersebut. Kondisi itu dinilai memperbesar risiko kredit bermasalah.

BPK turut menyoroti proses persetujuan kredit yang disebut disusun pihak pengembang menggunakan data debitur yang tidak valid.

Atas temuan itu, BPK meminta Direktur Utama BTN segera mengambil langkah penyelamatan terhadap kredit bermasalah dalam program KPR tersebut.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penyaluran kredit melalui skema Program KPR Simple.

Saat ini, BPK masih melakukan pemeriksaan investigatif terkait penyaluran kredit konsumer perumahan yang melibatkan PT BAS.

Tak hanya kepada direksi, BPK juga meminta Dewan Komisaris BTN memperketat pengawasan terhadap proses penyelesaian sertifikat kepemilikan rumah debitur KPR.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

CBA Kritik Fokus OJK Soal Suku Bunga: Celoteh Dugaan Suap Perbankan Lebih Krusial Diselidiki

Ngeri ! Kejari Karawang Segel Kantor PT BAS Terkait Dugaan Korupsi KPR BTN

Skandal KPR BTN Terbongkar: BPK Endus Potensi Kerugian Negara Rp1,3 Triliun

Baca Juga Berita Ini

Sebut Sekjen dan Waketum Tak Urus Partai, DPC PPP Jakbar Pasang Badan untuk Mardiono

Muslim Arbi: Oligarki Diduga Siapkan Dana Berlimpah untuk KDM-Gibran di Pilpres 2029

Kredit Macet Rp4 Triliun Lebih, Laba KB Bank Ambles, Kepercayaan Nasabah Dipertaruhkan

Kasus Eks Wamen Imipas, FORMASI Desak KPK Periksa Menteri “RAMA”