17 November 2026

Labuan Bajo

MoneyTalk,Labuan Bajo – Seperti sudah diberitakan sebelumnya, bahwa Santosa Kadiman bertindak selaku penyelenggara ground breaking The Hotel St.Regis Labuan Bajo April 2022 lalu, dimana lokasi hotelnya ternyata tumpang tindih di atas tanah warga pemilik tanah di Kerangan, Labuan Bajo. Dan sejak saat itu para pemilik tanah melawan hingga kini.

Pemilik tanah melawan dan terjadi gugatan beruntun ke Pengadilan. Para pemilik tanah pantang mundur melawan gerombolan terduga mafia tanah, Santosa Kadiman, ahli waris Niko Naput, Haji Ramang Ishaka dan Muhamad Syair yang bukan penerus jabatan fungsionaris adat.

“Setelah inkrah perkara perdata 11 ha ahli waris Ibrahim Hanta, dimana klaim hak 40 ha itu ternyata fiktif, maka terdapat 8 pemilik tanah lagi di kawasan itu melakukan gugatan perdata sejak April 2025. Perkara no.32, 33, 41 dan 44/2025. Minggu lalu, masuk lagi gugatan intervensi dari atas Kusyani, pemilik tanah 1 hektare, ke perkara perdata no.53/2025,” ujar Dr (c) Indra Triantoro, anggota tim kuasa hukum dari Kantor Advokat Sukawinaya-88 Law Firm & Partners, Kamis (11/12/2025) di Labuan Bajo

Menurutnya, ada pondok dari Kusyani pemilik tanah yang dihancurkan secara paksa oleh terduga otak mafia Santosa Kadiman dkk. Sekitar April 2025, pondok dan pagar di tanah itu dibongkar paksa oleh  preman dan oknum TNI.

“Pondok itu dibangun dengan biaya urunan sesama anggota Masjid. Mereka bikin pagar seng terbentang di batas jalan raya Labuan Bajo Kerangan di batas timur tanah Kusyani. Inilah cara-cara premanisme dalam merampas tanah dan rumah rakyat Labuan Bajo,” kata Indra.

Menurut Kusyani mengatakan, hampir dipastikan bahwa otak dibalik ini semua adalah terduga mafia tanah pembeli dan penjual 40 ha tanah fiktif. Yaitu Santosa Kadiman dan Nikolaus Naput (red-anak-anaknya). Terbukti Santosa Kadiman bangun pos baru miliknya itu di tanah miliknya, serta di pagar dipasang spanduk.

Dimana bertuliskan ‘tanah ini milik ahli waris Nikolaus Naput dan Beatrix Seran berdasarkan perolehan tanah adat 21 Oktober 1991. Padahal setahu Kusyani tanah berdasarkan surat itu lokasinya di tempat lain, dan sudah dibatalkan oleh fungsionaris adat 1998.

“Tanah itu tumpang tindih, karena berada di atas tanah warga dan sebagian tanah pemda,” kata Kusyani dengan nada tegang.

Katanya, tanah itu miliknya yang dibeli dari pemilik semula, perolehan tanah adat 1992. Dirinya berjanji akan mempertahankan tanah miliknya dan siap mati demi hak milik tersebut.

“Saya tidak takut mati sebagai manusia, kecuali takut kepada Tuhan,” ucap Kusyani berlinang air mata dan kertak gigi siap mati di tanah miliknya.

Kusyani menyatakan, sangat heran dalam perkara perdata di PN Labuan Bajo, no.53/2025. Dimana anak-anak Nikolaus Naput menggugat Ramang Ishaka dan Muhamad Syair.

Hal ini supaya tanah Nikolaus Naput dan Beatrix Seran yang sudah dibatalkan 1998 oleh fungsionaris alm. Ishaka dan Haku Mustafa diganti rugi oleh Ramang Ishaka dan Muhamad Syair. Karena kedua orang ini menurut anak-anak Nikolaus Naput adalah penerus otomatis jabatan Fungsionaris adat, alias mereka masih berkuasa sampai hari ini.

Padahal kata Kusyani, Ramang dan Syair bukan penerus jabatan fungsionaris adat. Mereka adalah ahli waris perdata biasa, bukan ahli waris tanah ulayat dan jabatan fungsionaris ulayat Nggorang.

“Oleh karena itu saya melakukan gugatan intervensi. Tergugatnya adalah Johanis van Naput, mewakili anak-anak Nikoloaus Naput dan Beatrix, Rosyina Yulti Mantuh, Santosa Kadiman, Ramang Ishaka dan Muhamad Syair, dll,” jelas Kusyani.

Sementara itu salah satu warga mengatakan, akan ada gugatan perdata oleh 3 Pemilik Tanah Kerangan lainnya. Dimana nantinya akan didaftarkan pada tahun 2026, 2028, 2031

“Kami juga akan melakukan gugatan perdata atas perlakuan terduga mafia tanah Santosa Kadiman dkk. Awal tahun 2026, 2029, dan 2031. Tanah kami tiba-tiba disertifikatkan oleh Nikolaus Naput, padahal orangtua kami dulu tidak pernah menjual tanahnya sampai 10 ha lebih kepada mereka. Kami siap mati di tanah leluhur kami,” ucap salah satu pemilik tanah di Kerangan.

Jon Kadis, S.H., salah satu anggota tim kuasa hukum penggugat mengatakan, bahwa memang benar klien kami Kusyani telah melakukan gugatan intervensi terhadap perkara no.53/2025. Tergugat-nya adalah Johanis van Naput mewakili anak-anak Niko Naput, Ramang & Syair, Santosa Kadiman, dkk minggu lalu.

“Pondok di tanah Kusyani dibongkar paksa, lalu tanah dipagari dan diduduki oleh tergugat. Sudah ada 5 orang melakukan gugatan (red-5 dari 8 orang) dengan total 4,1 ha. Dan nanti akan ada lagi pemilik asli di situ yang akan ajukan gugatan hingga tahun 2030an. Total tanah mereka sekitar 16 hektar semuanya,” kata Jon Kadis, SH, yang juga berdomisili di Labuan Bajo.

Menurutnya, para pemilik tanah ini memang berani bangkit pantang mundur saat ini. Karena mereka sudah tahu, bahwa jelas terbukti di Kejaksaan Agung bahwa Santosa Kadiman & Nikolaus Naput, mereka semua tidak punya dokumen tanah yang benar.

“Dokumen para terduga mafia tanah tersebut, idak ada aslinya dan dokumen tanah salah lokasi. Bahkan dokumen tanah tidak ada luas-nya, dll,” tutup Jon yang juga tokoh masyarakat adat-budaya Labuan Bajo.

JAKARTA, MoneyTalk – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan, harusnya pemerintah mencari tempat yang representatif tidak perlu lagi membangun berbagai macam infrastruktur. Terutama dalam penyelenggaran KTT ASEAN.

Pasalnya penyelenggaran KTT ASEAN di Labuan Bajo, ia yakini banyak pemerintah gelontorkan anggaran untuk membangun infrastruktur penunjang di sana.

Padahal, bila lokasi kegiatannya dialihkan ke kota-kota yang sudah siap, pemerintah bisa mengalihkan anggaran tersebut untuk biaya pendidikan anak putus sekolah dan kuliah gratis bagi para generasi penerus bangsa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kalau penyelenggaraannya di kota-kota yang sudah siap secara infrastruktur kan enak. Jadi APBN nya bisa alokasikan buat anak yang tak mampu. Jadi adik-adik di NTT yang kurang mampu tapi ingin kuliah dibantu pakai uang itu,” kata Jerry Massie kepada wartawan, Rabu (3/5/2023).

Menurut Jerry, justru bila anggaran banyak dikeluarkan untuk membangun sarana penunjang pelaksanaan KTT ASEAN namun di sisi lain di wilayah NTT masih banyak anak-anak tidak mampu melanjutkan studi karena terbatas biaya, maka berbalik dengan upaya memperkuat relevansi ASEAN.

Mengingat semangatnya ASEAN adalah merespon tantangan kawasan dan global, dan memperkuat posisi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan, demi kemakmuran rakyat di Asia Tenggara.

“Bagaimana rakyat mau makmur kalau banyak yang putus sekolah karena tidak ada biaya? Nah ini seharusnya para pembisik presiden tahu sebelum mengajukan tempat. Mendingan uangnya buat biaya sekolah gratis dan diberi pelatihan soft skill biar ada kemampun khusus bila masuk dunia kerja,” tutup Jerry.

Sebelumnya, Gerakan Mahasiswa dan Petani NTT (Gempa NTT), tolak KTT ASEAN di Labuan Bajo. Pasalnya mereka menilai putra-putri NTT lebih membutuhkan anggaran untuk revolusi pendidikan. Bukan hanya sekadar mengakomodasi antusiasme masyarakat sifatnya hanya sesaat.

“KTT Asean di Labuan Bajo otomatis menggerus banyak annggaran APBN. Khususnya untuk bangun jalan sana sini dan infrastruktuk penunjang lain.” kata Koordinator Gempa NTT Yohanes DN dalam keterangannya.

Harusnya lanjut Yohanes, KTT ASEAN digelar di wilayah yang telah maju seperti di wilayah Jawa ataupun Jakarta. Hal itu agar tidak menguras banyak anggaran APBN. Jadi anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk membiayai anak putus sekolah di NTT. Perbaiki sekolah-sekolah rusak di NTT.

Yohanes menambahkan, putra-putri NTT butuh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kuliah gratis bagi mahasiswa dan jaminan lapangan kerja untuk sarjana.(MT)

JAKARTA, MoneyTalk – Membuktikan komitmennya dalam menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas serta mendukung perhelatan internasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, PT Brantas Abipraya (Persero) membangun beberapa infrastruktur di Labuan Bajo, diantaranya adalah Embung Anak Munting di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Memastikan pengerjaannya tuntas dengan mutu unggul dan aman, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti dengan didampingi Direktur Utama Brantas Abipraya Sugeng Rochadi mengunjungi lokasi pada Selasa, 14 Maret 2023.

“Mulai dikerjakan pada Desember 2022, kami optimis pembangunan embung ini dapat tuntas tepat waktu pada April 2023. Ruang lingkup pekerjaan Brantas Abipraya meliputi maindam, jogging track dan spillway,” Sugeng Rochadi, Direktur Utama Brantas Abipraya.

Sebagai tambahan informasi, kunjungan kerja ini dilakukan untuk memastikan kesiapan Labuan Bajo sebagai lokasi perhelatan KTT ASEAN pada Mei 2023.

Lewat pembangunan embung ini Brantas Abipraya menunjukkan kontribusi aktifnya dalam menunjang infrastruktur di Labuan Bajo untuk gelaran KTT 2023. Sebagai upaya mendukung operasional area wisata tersebut, Embung Anak Munting ini disiapkan dengan kapasitas tampung air baku hampir 160.000 meter kubik.

Tak hanya mengutamakan mutu dan kualitas konstruksi, di tiap pembangunan proyek yang sedang dikerjakan Brantas Abipraya juga tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Selain Embung Anak Munting, dukungan infrastruktur yang dilakukan Brantas Abipraya juga terlihat dari pembangunan Markas Komando (Mako) Polres Manggarai Barat. Lalu BUMN konstruksi ini juga telah menuntaskan pekerjaan Waterfront Pantai Marina, Labuan Bajo di tahun 2021.

Pekerjaan yang dikenal dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pantai Marina Bukit Pramuka, Brantas Abipraya telah menyelesaikan pekerjaan di zona 3 dan zona 5.

Penataan KSPN ini bertujuan untuk menciptakan ruang terbuka dan ruang aktivitas kreatif bagi masyarakat dan wisatawan untuk menikmati keindahan laut Labuan Bajo.

“Kami akan pastikan semua proyek yang Brantas Abipraya bangun di Labuan Bajo siap untuk KTT ASEAN 2023. Ini merupakan bukti peran aktif kami sebagai agen pembangunan dalam mendukung pengembangan infrastruktur di Labuan Bajo dan nantinya memperkuat lokasi ini menjadi destinasi wisata super prioritas, sehingga dapat menjadi daya tarik banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara,” tutup Sugeng.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Akses Labuan Bajo-Golo Mori, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Selasa, 14 Maret 2023. Presiden berharap jalan tersebut dapat mendorong pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas.

“Pagi hari ini kita melihat bahwa jalan dari Labuan Bajo ke Golo Mori telah selesai. Ini akan memperbaiki konektivitas dalam rangka kita mengembangkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas,” ucap Presiden dalam sambutannya.

Tidak hanya mendukung pengembangan Labuan Bajo, Presiden juga menyebut jalan yang menghubungkan Labuan Bajo dan Golo Mori dapat mendukung perkembangan kawasan sekitarnya. Jalan akses sepanjang 25 kilometer tersebut dibangun dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp481 miliar.

“Kawasan antara Labuan Bajo dan Golo Mori nanti akan bisa berkembang dengan baik,” tandasnya.

Dalam keterangan terpisah, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) X NTT, Agustinus Junianto, menjelaskan bahwa sepanjang jalan akses tersebut juga dibangun beberapa jembatan dengan total panjang 175 meter.

“Di dalam pembangunan jalan ini ada jembatan yang kita bangun sepanjang 175 meter, ada empat jembatan yaitu Jembatan Naganae, Jembatan Wae Mburak, Jembatan Wae Kenari, dan juga Jembatan Soknar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Agustinus menilai bahwa dengan dibangunnya jalan akses tersebut dapat memangkas waktu tempuh dari Labuan Bajo menuju Golo Mori. “Sebelumnya kalau dari Labuan Bajo sampai dengan di Golo Mori itu kita menempuh waktu kurang lebih dua sampai tiga jam, kalau sekarang hanya 30 menit,” jelasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, dan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.[MT]