MoneyTalk.id,Jakarta – Penanganan kasus blackout Batam–Bintan terus menjadi sorotan publik. Mus Gaber mendesak aparat penegak hukum mengusut perkara secara menyeluruh dan menjelaskan secara terbuka dasar pertanggungjawaban setiap pihak, termasuk jajaran pimpinan PT PLN Batam.
Sorotan ini muncul setelah Bareskrim Polri menetapkan lima tersangka dalam perkara blackout yang terjadi pada 12 Oktober 2026. Empat tersangka berasal dari pihak PLN Batam dan satu lainnya dari pihak kontraktor. Penyidik mendalami dugaan kelalaian pengamanan gardu induk serta tidak optimalnya sistem proteksi kelistrikan.
“Publik berhak bertanya, mengapa penyidikan telah menetapkan tersangka dari tingkat pelaksana, sementara pertanggungjawaban pada tingkat pimpinan masih menjadi pertanyaan?
Aparat harus menjelaskan sejauh mana seluruh rantai tanggung jawab telah diperiksa,” tegas Mus Gaber dalam pernyataan yang disiapkan untuk publikasi di Jakarta.
Hubungan Keluarga Memicu Pertanyaan Tata Kelola
Nama Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo, turut menjadi sorotan karena sejumlah pemberitaan menyebut dirinya merupakan adik kandung Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Hubungan keluarga tersebut menjadi perhatian publik di tengah tuntutan evaluasi kepemimpinan PLN Batam pascablackout.
Menurut Mus Gaber, hubungan keluarga pejabat publik dan pimpinan perusahaan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya intervensi, nepotisme, atau perlindungan politik. Namun, situasi tersebut memperkuat pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, dan proses pertanggungjawaban.
“Pertanyaan apakah ada pihak kuat yang melindungi Dirut PLN Batam harus dijawab dengan fakta, bukan spekulasi. Karena itu, kami meminta aparat dan pemegang saham memastikan tidak ada intervensi yang menghambat pemeriksaan siapa pun,” ujarnya.
Selain itu Mus Gaber menilai, pengusutan blackout tidak boleh hanya berfokus pada petugas lapangan. Penyidik juga perlu menelusuri tanggung jawab pengawasan, pemeliharaan instalasi, sistem proteksi, tindak lanjut laporan risiko, dan keputusan manajemen yang relevan.
Ia menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Bareskrim Polri mengusut seluruh rantai tanggung jawab, termasuk memeriksa pimpinan PLN Batam apabila relevan dengan perkara.
2. Pemegang saham dan pemerintah melakukan evaluasi terbuka terhadap kepemimpinan, tata kelola, dan sistem pengendalian risiko PLN Batam.
3. Hasil investigasi teknis dipublikasikan sejauh dimungkinkan oleh hukum, agar masyarakat mengetahui penyebab blackout dan langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa.
Mus Gaber juga meminta agar dugaan hubungan antara pengujian pusat data AI dan blackout diperiksa berdasarkan bukti teknis. PLN Batam sebelumnya membantah bahwa pemadaman tersebut berkaitan dengan operasional maupun kebutuhan daya pusat data.
Hukum Harus Bebas dari Pengaruh Kekuasaan
Mus Gaber menegaskan, tuntutan publik bukanlah vonis terhadap Kwin Fo ataupun pihak lain. Yang dipersoalkan adalah kepastian bahwa proses hukum berjalan independen, tidak diskriminatif, dan menjangkau seluruh pihak berdasarkan bukti.
“Jangan sampai masyarakat memiliki kesan bahwa pegawai kecil mudah dijerat, sedangkan pimpinan sulit disentuh. Jika ada bukti yang memenuhi unsur pidana, siapa pun harus diproses tanpa memandang jabatan atau hubungan keluarga. Jika tidak ada bukti yang cukup, hukum juga harus melindungi yang bersangkutan,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mendesak agar penanganan blackout Batam–Bintan menjadi momentum memperbaiki tata kelola ketenagalistrikan sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Jangan biarkan pertanyaan publik menggantung. Buka fakta, telusuri tanggung jawab hingga ke pucuk pimpinan, dan pastikan tidak seorang pun berada di atas hukum,” pungkas Mus Gaber.
