18 November 2026

Li Claudia Chandra

MoneyTalk.id,Jakarta – Penanganan kasus blackout Batam–Bintan terus menjadi sorotan publik. Mus Gaber mendesak aparat penegak hukum mengusut perkara secara menyeluruh dan menjelaskan secara terbuka dasar pertanggungjawaban setiap pihak, termasuk jajaran pimpinan PT PLN Batam.

Sorotan ini muncul setelah Bareskrim Polri menetapkan lima tersangka dalam perkara blackout yang terjadi pada 12 Oktober 2026. Empat tersangka berasal dari pihak PLN Batam dan satu lainnya dari pihak kontraktor. Penyidik mendalami dugaan kelalaian pengamanan gardu induk serta tidak optimalnya sistem proteksi kelistrikan.

“Publik berhak bertanya, mengapa penyidikan telah menetapkan tersangka dari tingkat pelaksana, sementara pertanggungjawaban pada tingkat pimpinan masih menjadi pertanyaan?

Aparat harus menjelaskan sejauh mana seluruh rantai tanggung jawab telah diperiksa,” tegas Mus Gaber dalam pernyataan yang disiapkan untuk publikasi di Jakarta.

Hubungan Keluarga Memicu Pertanyaan Tata Kelola

Nama Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo, turut menjadi sorotan karena sejumlah pemberitaan menyebut dirinya merupakan adik kandung Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Hubungan keluarga tersebut menjadi perhatian publik di tengah tuntutan evaluasi kepemimpinan PLN Batam pascablackout.

Menurut Mus Gaber, hubungan keluarga pejabat publik dan pimpinan perusahaan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya intervensi, nepotisme, atau perlindungan politik. Namun, situasi tersebut memperkuat pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, dan proses pertanggungjawaban.

“Pertanyaan apakah ada pihak kuat yang melindungi Dirut PLN Batam harus dijawab dengan fakta, bukan spekulasi. Karena itu, kami meminta aparat dan pemegang saham memastikan tidak ada intervensi yang menghambat pemeriksaan siapa pun,” ujarnya.

Selain itu Mus Gaber menilai, pengusutan blackout tidak boleh hanya berfokus pada petugas lapangan. Penyidik juga perlu menelusuri tanggung jawab pengawasan, pemeliharaan instalasi, sistem proteksi, tindak lanjut laporan risiko, dan keputusan manajemen yang relevan.

Ia menyampaikan tiga tuntutan utama:

1. Bareskrim Polri mengusut seluruh rantai tanggung jawab, termasuk memeriksa pimpinan PLN Batam apabila relevan dengan perkara.
2. Pemegang saham dan pemerintah melakukan evaluasi terbuka terhadap kepemimpinan, tata kelola, dan sistem pengendalian risiko PLN Batam.
3. Hasil investigasi teknis dipublikasikan sejauh dimungkinkan oleh hukum, agar masyarakat mengetahui penyebab blackout dan langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa.

Mus Gaber juga meminta agar dugaan hubungan antara pengujian pusat data AI dan blackout diperiksa berdasarkan bukti teknis. PLN Batam sebelumnya membantah bahwa pemadaman tersebut berkaitan dengan operasional maupun kebutuhan daya pusat data.

Hukum Harus Bebas dari Pengaruh Kekuasaan

Mus Gaber menegaskan, tuntutan publik bukanlah vonis terhadap Kwin Fo ataupun pihak lain. Yang dipersoalkan adalah kepastian bahwa proses hukum berjalan independen, tidak diskriminatif, dan menjangkau seluruh pihak berdasarkan bukti.

“Jangan sampai masyarakat memiliki kesan bahwa pegawai kecil mudah dijerat, sedangkan pimpinan sulit disentuh. Jika ada bukti yang memenuhi unsur pidana, siapa pun harus diproses tanpa memandang jabatan atau hubungan keluarga. Jika tidak ada bukti yang cukup, hukum juga harus melindungi yang bersangkutan,” tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan mendesak agar penanganan blackout Batam–Bintan menjadi momentum memperbaiki tata kelola ketenagalistrikan sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.

“Jangan biarkan pertanyaan publik menggantung. Buka fakta, telusuri tanggung jawab hingga ke pucuk pimpinan, dan pastikan tidak seorang pun berada di atas hukum,” pungkas Mus Gaber.

MoneyTalk,Batam – Aroma skandal hukum menyeruak dari Kota Batam! Ketua Pengadilan Negeri Batam, Tiwik, SH., M.Hum., resmi dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) oleh Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86). Laporan panas itu terkait putusan penetapan nama Li Claudia Chandra, yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam.

Ketua Kodat86, Cak Ta’in Komari, mengaku turun langsung mengantarkan berkas laporan tersebut ke Jakarta pada Rabu (15/10/2025). “Semua surat pengaduan sudah saya sampaikan sendiri ke Bawas MA dan KY. Kami berharap ada tindakan cepat dan tegas!” tegasnya.

Menurut Cak Ta’in, putusan hakim Tiwik dalam perkara penetapan nama Li Claudia Chandra penuh kejanggalan mulai dari masalah yurisdiksi, local delicty, hingga inkonsistensi penyebutan nama dalam putusan. Ia menyoroti kejanggalan fatal seperti perbedaan penulisan Li Mi Lan dan Lie Mie Lan, yang bisa memicu tafsir hukum berbeda.

“Putusan itu ceroboh dan bisa menimbulkan tafsir ganda. Hakim sekelas Ketua PN kok bisa teledor begitu? Ini jelas memalukan institusi peradilan!” ujar Cak Ta’in geram.

Lebih lanjut, Cak Ta’in mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memeriksa integritas dan kecermatan hakim Tiwik, bahkan mempertanyakan kelayakannya sebagai Ketua PN Batam.

Tak berhenti di situ, Kodat86 juga menyoroti implikasi hukum dari penetapan nama tersebut terhadap legalitas pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam 2024. Menurutnya, putusan yang cacat yuridis bisa berdampak pada keabsahan pencalonan pejabat publik.

“Publik berhak tahu! Ini bukan soal nama, tapi soal legalitas pejabat publik yang kini mengatur Batam,” tegas Cak Ta’in.

Cak Ta’in bahkan mengungkapkan rencana menggugat SK KPU Batam Nomor 480 Tahun 2024 ke PTUN dan menguji keabsahan hasil Pilkada Batam 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).

“Langkah kami tidak berhenti di sini. Laporan ke KY dan MA baru awal. Setelah ini, kita bongkar tuntas potensi cacat hukum dalam Pilkada Batam,” tutupnya dengan nada tajam.

Drama hukum di Batam pun kian memanas. Akankah laporan ini membuka borok di balik kursi kekuasaan hukum dan politik di kota industri itu? Publik menanti gebrakan KY dan MA apakah akan berani menindak hakim yang disebut “tidak cermat” ini, atau justru kasusnya menguap begitu saja?

MoneyTalk, Jakarta – Setelah lama tenggelam polemik terkait penetapan nama Li Claudia Chandra, Wakil Walikota Batam 2015-2030, kembali mencuat. Cak Ta’in mengadukan dan melaporkan KPUD Kota Batam kepada KPU, Bawaslu, DKPP dan Mendagri karena diduga ada yang salah dalam proses Pilwako Batam 2024, bahkan terindikasi ada mal-administrasi, perbuatan melawan hukum dan pidana.

Menurut Cak Ta’in Komari SS, Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) pihaknya perlu melaporkan adanya proses Pilwako Batam yang salah. KPUD Kota Batam sendiri seolah sengaja menutupi data dan informasi terkait Li Claudia Chandra dengan tidak memberikan data dan informasi yang dimohonkan secara resmi bulan Juli 2025 lalu.

“Kami menilai KPUD Batam coba bermain-main. Sebenarnya tidak ada kepentingan mereka dengan tidak memberikan data dan informasi terkait pejabat negara yang dilakukan selama proses Pemilukada.” kata Cak Ta’in sesuai menyampaikan laporan ke Bawaslu, DKPP dan Mendagri, Rabu (27/8).

Cak Ta’in menjelaskan, persoalan permohonan data dan informasi terkait pendaftaran calon kepala daerah Pilwako Batam tahun 2024 ke KPUD Kota Batam akan ditindaklanjuti dengan permohonan melalui Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Kepri. Begitu juga untuk permohonan salinan putusan Penetapan Nama Li Claudia Chandra pada Pengadilan Negeri Batam. “PN Batam akan kami Surati lagi yang kedua, sementara KPUD Batam tidak perlu lagi bersurat, karena sudah dijawab dan itu tidak menunjukkan sikap transparan dan profesional,” ujarnya.

Lebih lanjut mantan Dosen Unrika Batam itu menegaskan, bahwa proses investigasi terkait status hukum nama Li Claudia Chandra akan terus dikejar sampai tuntas. Maka itu, pihaknya juga mengadukan persoalan KPUD Batam kaitannya dengan Wakil Walikota Batam Li Claudia Chandra pada Bawaslu, DKPP dan Mendagri. “Mereka lembaga resmi negara, termasuk penegak hukum, jadi apakah KPUD Batam dan PN Batam bisa menolaknya.” kilahnya.

Masyarakat Batam sempat dikejutkan dengan berita permohonan penetapan nama Li Claudia Chandra pada Pengadilan Negeri Batam pada awal Juli 2025. Putusan yang semestinya dibaca pada 2 Agustus ditunda pada 11 Agustus 2025 itupun menyisakan tanda tanya. Nama Li Claudia Chandra sudah digunakan dalam proses pilkada Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2024, namun baru dimintakan penetapan pada pengadilan, sehingga kuat dugaan nama tersebut bermasalah.

“Sampai kita bisa mendapatkan salinan putusan penetapan nama tersebut dari PN Batam, tahu positanya seperti apa, baru kita dapat mengambil kesimpulan ada tidaknya unsur pelanggaran hukum di dalamnya dan perlu proses lanjutan. Kita sedang mempersiapkan langkah yang perlu baik gerakan terbuka maupun tertutup,” tegas Cak Ta’in.

Dengan pengaduan dan laporan kepada Bawaslu, DKPP, KPU dan Mendagri maka bola sudah berpindah tangan. Cak Ta’in sangat yakin laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti secepatnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan. “Kan sekarang bukan musim pemilu atau pilkada, jadi ruang mereka memproses laporan ini sangat terbuka, apalagi bukti dan informasi yang kita sampaikan cukup lengkap,” urainya.

Menjadi pertanyaan lagi, lanjut Cak Ta’in, PN Batam yang menerima permohonan penetapan nama tersebut dan hasilnya kemungkinan dikabulkan, sebab hingga saat ini tidak ada kejelasan dan penjelasan yang terbuka baik dari PN Batam maupun yang bersangkutan yakni Li Claudia Chandra.

Bagaimana legal standing pemohon bisa diterima sekaligus sebagai obyek permohonan untuk ditetapkan, serta persoalan tempat perkara diajukan harusnya sesuai dengan alamat domisili dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan.

“Harusnya Li Claudia Chandra sendiri yang jelaskan ke publik, apa urgensi dari permohonan penetapan namanya tersebut, sebab dia pejabat negara dan pejabat publik,” tandasnya.