15 November 2026

Madrasah

JAKARTA, MoneyTalk – Presiden Joko Widodo bersama Wapres Kiai Ma’ruf Amin memprioritaskan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu dari lima program prioritas pemerintah periode 2019-2024.

Dalam mendukung program tersebut dari sisi infrastruktur pendidikan, pemerintah antara lain menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar.

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PUPR mendapat tugas tambahan untuk melakukan percepatan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 10.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan standar pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sekolah dan madrasah harus baik, selain itu dilengkapi fasilitas olahraga, penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik termasuk tempat cuci tangan, penataan lansekap (taman), dan tahan gempa.

“Standar bangunan dan kelengkapannya agar bisa diterapkan di sekolah-sekolah lain. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik,” kata Menteri Basuki.

Pada Tahun Anggaran 2022, Kementerian PUPR melalui Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi sekolah sebanyak 458 sekolah (SD, SMP dan SMU) dan 83 madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah).

Pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sekolah tersebut dilengkapi fasilitas lapangan olahraga, toilet yang baik termasuk tempat cuci tangan serta penataan lansekap.

Pembangunan infrastruktur pendidikan di tingkat SD, SMP, dan SMU dilanjutkan pada TA 2023 dengan menargetkan sebanyak 1.174 sekolah, sehingga total selama 2019-2024 sebanyak 4.636 sekolah.

Rehabilitasi sekolah yang telah selesai pada TA 2022 salah satunya SD Negeri Sekru Fakfak di Papua Barat.

Dukungan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR di antaranya pembangunan 9 ruang kegiatan belajar, toilet, jalan akses, jalan akses difabel, toilet difabel, lapangan, tempat cuci tangan depan kelas, menara air, bak sampah, pagar, gapura, drainase, rehabilitasi ruang guru, dan lansekap.

“Rehabilitasi SDN Sekru Fakfak merupakan salah satu sekolah dari 15 sekolah yang mendapat penanganan rehabilitasi dan renovasi di Papua Barat untuk TA 2022,” kata Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Marsudi.

Selain rehabilitasi dan renovasi sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMU, Kementerian PUPR juga memberikan dukungan sarana pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi Negeri, termasuk pembangunan lanjutan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Pada TA 2022 telah diselesaikan pembangunan sarana pendidikan untuk universitas dan politeknik sebanyak 25 unit, dan dilanjutkan TA 2023 sebanyak 9 unit.

JAKARTA, MoneyTalk – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan dan rehabilitasi berbagai fasilitas pendidikan, salah satunya yaitu rehabilitasi madrasah di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rehabilitasi fasilitas pendidikan merupakan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi sekolah, madrasah, dan lanjutan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/PTKIN di seluruh Indonesia.

Rehabilitasi madrasah bertujuan untuk mendukung fokus Pemerintah dalam pengembangan SDM yang unggul.

“Kita lanjutkan pembangunan sarana pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik,” kata Menteri Basuki.

Pekerjaan rehabilitasi madrasah dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya.

“Ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi/Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Prasarana Tinggi Keagamaan Islam dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,” kata Direktur Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Essy Asiah.

Tercatat rehabilitasi madrasah yang telah diselesaikan pada tahun anggaran 2019-2022 sebanyak 494 madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total anggaran sebesar Rp1,5 triliun.

Sebaran madrasah yang telah selesai yaitu 178 madrasah di Pulau Sumatra, 194 madrasah di Pulau Jawa, 25 madrasah di Pulau Kalimantan, 46 madrasah di Pulau Sulawesi, 11 madrasah di Pulau Papua, 18 madrasah di Kepulauan Maluku, serta 22 madrasah di Pulau Bali dan Nusa Tenggara.

“Tahun anggaran 2023 ini, kami melakukan rehabilitasi lagi sebanyak 278 madrasah. 65 madrasah diantaranya adalah pekerjaan lanjutan dari multi years contract tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan 213 madrasah lainnya merupakan pekerjaan baru yang terkontrak tahun ini, baik secara single years contract maupun multi years contract,” jelas Essy.

Adapun sebaran madrasah yang direhabilitasi pada tahun anggaran 2023 ini yaitu 100 madrasah di Pulau Sumatra, 41 madrasah di Pulau Jawa, 41 madrasah di Pulau Kalimantan, 62 madrasah di Pulau Sulawesi, 17 madrasah di Kepulauan Maluku, serta 17 madrasah di Pulau Bali dan Nusa Tenggara.

Pekerjaan rehabilitasi yang dilakukan antara lain meliputi renovasi ruang kelas, gedung kantor guru, perpustakaan, laboratorium, toilet, sarana sanitasi (septic tank dan tower air), musala, kantin, lapangan olahraga, paving block, pagar sekolah, dan ruang kegiatan siswa.