18 November 2026

Makan minum

MoneyTalk, Bekasi – Anggaran belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tahun 2025 menuai sorotan tajam. Berdasarkan data yang tercantum di APBD Pemkab Bekasi mengalokasikan dana fantastis untuk sewa hotel dan belanja makanan/minuman, dengan total mencapai Rp142,91 miliar.

Rincian anggaran tersebut terdiri dari:

Sewa hotel sebesar Rp77,02 miliar untuk 943 kegiatan. Dan Belanja makanan dan minuman mencapai Rp65,89 miliar untuk 3.017 kegiatan.

Direktur CBA: Dugaan Pemborosan dan dugaan Korupsi!

Direktur Center for Budget Analysis (CBA),Uchok Sky Khadafi, dengan tegas menyoroti anggaran yang dinilai tidak masuk akal. Ia menyebut angka Rp142 miliar hanya untuk sewa hotel dan konsumsi berpotensi sebagai bentuk pemborosan dan penyalahgunaan anggaran.

“Kabupaten Bekasi justru menghamburkan uang rakyat, bukan melakukan penghematan. Ini perlu diselidiki! Kami meminta KPK segera turun tangan membuka penyelidikan,” ujar Uchok Sky

Lebih lanjut, ia mengkritisi penggunaan dana publik yang tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat, melainkan hanya untuk kenyamanan pegawai pemerintahan.

Tak Sejalan dengan Instruksi Presiden Prabowo

Ironisnya, kebijakan anggaran Pemkab Bekasi ini bertolak belakang dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pada Sidang Kabinet Paripurna 22 Januari 2025, Presiden menekankan efisiensi dan pemangkasan anggaran yang tidak esensial.

Kriteria anggaran harus menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mengarah ke swasembada pangan dan energi,” tegas Presiden Prabowo, seperti dikutip dari situs resmi Setkab.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan Pemkab Bekasi justru mengalokasikan dana besar untuk hal-hal yang dinilai tidak produktif.

Publik Menanti Langkah Tegas KPK

Dengan besarnya alokasi anggaran ini, publik berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan audit dan penyelidikan terkait potensi penyalahgunaan dana.

Jika terbukti ada indikasi korupsi, maka pejabat terkait harus bertanggung jawab atas kebijakan anggaran yang membebani keuangan daerah tanpa manfaat signifikan bagi masyarakat.

Apakah anggaran miliaran ini benar-benar diperlukan atau hanya modus pemborosan? Masyarakat Kabupaten Bekasi menunggu jawaban!

MoneyTalk,Jakarta – Pada era Bupati Nina Agustina, Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mempunyai Program yang bernama Pendidikan Santri Tahfizh Takhassus atau Penghapal Al-qur’an dengan anggaran sebesar Rp3.348.290.800,00.

Dan Program pendidikan penghafal Al-qur’an sudah direncanakan sejak Tahun 2019 dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Indramayu Nomor 31 Tahun 2019 tentang Program Pendidikan Santri Tahfizh Takhassus.

Pada pelaksanaan Program Pendidikan Santri Tahfizh Takhassus Tahun 2021, Pemda Indramayu menyediakan anggaran untuk makanan dan minuman (mamin) di rumah tahfizh untuk para santri, muhafizh dan admin selama dua semester.

Selanjutnya Penyediaan mamin pada tahun 2021 dilakukan melalui pihak ketiga. Dan pihak ketiga ini dipilih melalui proses lelang untuk paket pekerjaan dengan nilai lebih dari Rp.200.000.000,00, dan melalui pengadaan langsung untuk paket pekerjaan dengan nilai kurang dari Rp 200.000.000,00.

Dalam proyek Mamin ini Terdapat 20 paket pekerjaan pengadaan yang terdiri dari 8 paket hasil lelang dan 12 paket hasil pengadaan langsung. Kemudian pihak ketiga memiliki kewajiban untuk menyediakan mamin di rumah tahfizh setiap hari sebanyak tiga kali dengan menu atau spesifikasi yang telah ditetapkan. Harga satuan mamin untuk setiap pihak ketiga bervariasi antara Rp.61.600,00 sampai dengan Rp.64.750,00 per orang perhari.

Ketika meminta tanggapannya Koordinator Nasional GSBK (Gerakan Santri Biru Kuning),Febri Yohansyah menyatakan bahwa Mamin Buat rumah tahfizh diduga banyak penyimpangan yang harus diusut Kejati Jawa Barat.

Bentuk penyimpangan dimulai ketika pihak ketiga tidak pernah secara langsung menyediakan mamin untuk para santri, muhafidz dan instruktur rumah tahfizh, tambah Febri.

Dan Pihak ketiga hanya memberikan dalam bentuk uang tunai kepada pengurus rumah tahfizh muhafizh atau pengelola rumah tahfizh lainnya. uang tunai ini oleh Pihak ketiga diserahkan langsung kepada instruktur rumah tahfizh atau admin secara bertahap setiap bulan atau setiap dua minggu, lanjut Febri.

Selanjutnya Jumlah uang yang diterima oleh pengelola rumah tahfizh dari pihak ketiga hanya sebesar Rp.35.000,00 per orang per hari. Dan dari sini diminta kepada Kejati Jawa Barat untuk segera memanggil para direktur perusahaan, Sekda Kabupaten Indramayu, dan Bupati Indramayu, tegas Koordinator Nasional GSBK .