20 November 2026

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

JAKARTA, MoneyTalk – Sebagai negara yang memiliki potensi ekonomi dan keuangan syariah tertinggi, Indonesia diuntungkan dengan jumlah pondok pesantren yang mencapai 37 ribu dan lebih dari 4,8 juta santri yang tersebar di berbagai wilayah.

Pondok pesantren memiliki peran yang strategis, terlebih hampir 40% dari total pesantren memiliki potensi secara ekonomi baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha mikro kecil.

Besarnya potensi ekonomi dalam ekosistem pondok pesantren tersebut dinilai mampu mendukung salah satu upaya Pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan melalui pengembangan ekonomi berbasis pesantren yang dapat meningkatkan aktivitas keuangan dengan memanfaatkan layanan keuangan formal.

Inklusi keuangan sendiri diyakini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah.

“Tentu pendidikan pesantren menjadi penting terutama untuk mendorong kewirausahaan dan hanya dengan praktik langsung kewirausahaan bisa disejajarkan jadi tidak hanya dengan teori tapi langsung berpraktik,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengunjungi Ponpes Raudhatul Tarbiyah dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Purwakarta, Rabu (5/04).

Akselerasi upaya inklusi keuangan tersebut juga dilakukan Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 untuk mendukung perluasan akses keuangan kepada masyarakat dengan memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemda, Industri Jasa Keuangan, Organisasi Masyarakat, serta lembaga pendidikan seperti ponpes pada berbagai segmen sasaran, salah satunya adalah santri dan pemuda.

Lebih lanjut, pada kesempatan tersebut Menko Airlangga juga berkesempatan untuk melakukan tinjauan langsung ke peternakan sapi limosin dan konveksi yang dimiliki oleh Ponpes Raudhatul Tarbiyah sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi pesantren dan peningkatan keterampilan santri.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga mendorong kemandirian Ponpes Raudhatul Tarbiyah tersebut dengan memberikan bantuan permodalan usaha melalui KUR dengan jumlah kumulatif sebesar Rp4,5 miliar dan bunga hanya 6%.

”Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pesantren Raudhatul Tarbiah yang sudah mandiri secara ekonomi. Tadi berbicara mengenai kepemilikan sawah, ternak sapi, dan juga usaha konveksi, ini merupakan contoh bahwa pondok pesantren bisa berdiri mandiri, dan tentu ini bisa terjadi karena ekosistem pesantren yang kuat,” pungkas Menko Airlangga.

Sebelum mengunjungi Ponpes Raudhatul Tarbiyah, Menko Airlangga juga mengunjungi Ponpes Al Muhajirin guna mempererat silaturahmi sekaligus meninjau secara langsung perkembangan ekosistem ekonomi pada pesantren tersebut.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Anggota Komisi VIII DPR RI, Deputi Bidang Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, serta Bupati Purwakarta.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah Indonesia mendorong optimalisasi transformasi digital yang mampu menjadi enabler bagi terciptanya efisiensi input untuk mendukung produktivitas tinggi pada berbagai sektor ekonomi dan bisnis.

Hal itu dilatarbelakangi kondisi bahwa pada tahun lalu sekitar 40% atau mencapai US$77 miliar dari nilai total transaksi ekonomi digital ASEAN berasal dari Indonesia.

Pada 2025, nilai tersebut diprediksi akan meningkat dua kali lipat menjadi US$130 miliar, dan terus akan meningkat hingga mencapai sekitar US$360 miliar di 2030.

“Ke depan, potensi dan peluang ekonomi digital Indonesia semakin terbuka lebar. Apalagi Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, yang sebagian besar dalam usia produktif (bonus demografi), serta tingkat penetrasi internet kita mencapai 76,8%,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam virtual keynote speech pada Peluncuran Laporan East Ventures – Digital Competitiveness Index 2023, di Jakarta (5/4).

Laporan East Ventures – Digital Competitiveness Index 2023 yang mengangkat tema “Keadilan Digital bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menekankan aspek fundamental yaitu inklusivitas dari ekonomi digital. Dalam hal ini, Pemerintah menjalankan beberapa strategi untuk mewujudkan inklusivitas tersebut.

Pertama dengan meningkatkan aksesibilitas melalui pengembangan sarana dan prasarana digital guna mengurangi kesenjangan digital di masyarakat.

Kedua, meningkatkan keterampilan digital melalui program pelatihan dan pendidikan di bidang teknologi digital, seperti Program Kartu Prakerja dan Digital Talent Scholarship.

“Ketiga, Pemerintah mendorong kewirausahaan dan transformasi UMKM melalui fasilitasi dan penguatan ekosistem UMKM dan perdagangan sistem elektronik. Hal ini akan mendorong UMKM naik kelas dan menciptakan iklim usaha yang sehat,” tutur Menko Airlangga.

Keempat, memperluas akses kepada layanan keuangan digital melalui regulasi dan kebijakan yang mampu memicu lahirnya berbagai inovasi yang mampu melindungi masyarakat pengguna layanan fintech beserta ekosistemnya secara optimal.

Kelima, menjamin keamanan dan privasi data masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. UU tersebut menjadi payung hukum yang mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi, baik di sektor publik maupun privat, sebagai upaya meningkatkan standar industri.

Dan, keenam adalah penguatan jalinan kerja sama antara Pemerintah dan swasta misalkan melalui kemitraan dengan perusahaan teknologi dalam mengembangkan solusi inovatif yang akan memperkuat ekosistem ekonomi digital Indonesia.

“(Kesemua strategi itu) diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif, agile, dan berkelanjutan, serta dapat memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan pertumbuhan ekonomi digital. Hal ini sejalan dengan upaya kami menyiapkan Kerangka Pengembangan Ekonomi Digital (2022-2030) yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian Visi Indonesia Emas 2045,” ungkap Menko Airlangga.

Laporan East Ventures – Digital Competitiveness Index 2023 yang dikerjakan bersama dengan Katadata dan PwC Indonesia sejak 2020 merupakan laporan dalam bentuk indeks yang mengukur perbandingan daya saing digital di antara 38 provinsi dan 157 kabupaten/kota di Indonesia.

Laporan itu diharapkan dapat menjadi rujukan yang dapat dimanfaatkan stakeholders dalam membangun ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Tercantum dalam laporan ini juga bahwa Digital competitiveness Index Indonesia naik dari 27,9 (2020) menjadi 38,3 (2023) sehingga menunjukkan transformasi digital di Indonesia sudah berkembang cukup signifikan.

Turut hadir dalam acara ini yakni antara lain Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Co-Founder and Managing Partners East Ventures, CEO Katadata, Direktur Katadata Insight Center, dan Partner at PwC Indonesia Advisory.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Kuatnya perekonomian nasional merupakan hasil dari penerapan bauran kebijakan oleh Pemerintah yang tidak lepas dari upaya penguatan hubungan ekonomi yang dijalin Indonesia dengan negara lain.

Misalnya dengan Uni Eropa yang merupakan salah satu pasar utama Indonesia di dunia, kedua pihak kerap duduk bersama mengatasi berbagai permasalahan perdagangan dan mendorong kesepakatan Indonesia – European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara diskusi publik dan peluncuran EuroChamp Position Papers 2023, Kamis (6/04), menyampaikan bahwa percepatan penyelesaian negosiasi IEU-CEPA secara substansial harus dilakukan. Hal ini penting untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang besar antara Indonesia dan Uni Eropa.

“Selama pertemuan Presiden Joko Widodo di Uni Eropa, kita telah menargetkan penyelesaian perundingan IEU-CEPA pada tahun ini,” kata Menko Airlangga.

Upaya lainnya yang dilakukan Indonesia untuk terus menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain sekaligus mempromosikan daya saing Indonesia adalah keikutsertaan Indonesia dalam pameran internasional Hannover Messe di Jerman.

Menko Airlangga mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir Indonesia telah dua kali menjadi partner country dalam Hannover Messe.

“Ini adalah komitmen Indonesia untuk terus hadir dalam pasar Uni Eropa,” ujar Menko Airlangga.

Selain membahas tentang komitmen Indonesia menjalin hubungan baik dengan negara-negara mitra dagang, Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan terkait strategi yang dilakukan Pemerintah agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh berkualitas.

Pemerintah menerapkan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel, responsif, dan akomodatif serta mendorong konsumsi dan investasi. Menko Airlangga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri didorong oleh pertumbuhan positif pada konsumsi, aktifitas manufaktur, rantai pasok, investasi dan ekspor.

Pemerintah terus mendorong investasi di Indonesia melalui reformasi struktural dan sejumlah kebijakan lainnya antara lain pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK dibentuk untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang bernilai ekonomi tinggi.

“Investment community menjadi prioritas Pemerintah karena investasi menciptakan lapangan kerja dan lapangan kerja dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia,” tegas Menko Airlangga.

Kemudian terkait EuroChamp Position Papers 2023, Menko Airlangga menyambut baik empat rekomendasi EuroCham yakni global value chain, support the existing investor, regulatory certainty and consistency, supporting investmen on inovation and sustainability.

“Saya kira (rekomendasi) itu sejalan dengan program Pemerintah,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Perdagangan, Duta Besar Uni Eropa untuk Republik Indonesia dan Brunei Darussalam, Chairman of EuroCham and President of HSBC, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah Kemenko Perekonomian.[MT]