17 November 2026

Meutia Hafid

MoneyTalk, Jakarta – Pada Selasa (05/11), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkomdigi), Meutia Hafid, mengumpulkan tiga pakar siber ternama tanah air di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Jakarta. Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat keamanan siber dan digitalisasi di Indonesia.

Tiga pakar siber yang diundang adalah Pratama Persada, chairman lembaga riset siber Sisrek; Alfons Tanujaya, pakar keamanan siber dari Vaksinom; dan Ruby Alamsyah, ahli digital forensik. Ketiganya memiliki pengalaman luas dalam bidangnya dan diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam memperbaiki kebijakan serta melawan ancaman di dunia maya.

Pertemuan ini melibatkan para pakar yang sudah diakui kiprahnya dalam dunia siber dan keamanan digital. Mereka adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam perkembangan kebijakan digital Indonesia.

Pratama Persada. Sebagai chairman dari Sisrek, lembaga riset siber, Pratama dikenal dengan keahlian dalam menganalisis dan merancang kebijakan mengenai data dan keamanan siber. Melalui riset-risetnya, Sisrek telah banyak berkontribusi dalam pengembangan kebijakan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait ancaman di dunia maya.

Alfons Tanujaya. Sebagai pakar keamanan siber dari Vaksinom, Alfons memiliki pengalaman dalam merancang sistem keamanan digital yang lebih solid. Vaksinom sendiri dikenal sebagai salah satu perusahaan teknologi yang berfokus pada solusi perlindungan data di era digital. Keahlian Alfons di dunia siber sangat penting untuk melindungi data sensitif dari ancaman yang terus berkembang.

Ruby Alamsyah. Sebagai ahli digital forensik, Ruby memiliki peran penting dalam penyelidikan kejahatan dunia maya. Keahlian dalam digital forensik memungkinkan Ruby untuk menganalisis bukti-bukti digital yang dapat digunakan dalam proses hukum, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki celah-celah keamanan dalam sistem digital Indonesia.

Pertemuan dengan tiga pakar siber tersebut bukan sekadar diskusi biasa. Menkomdigi menerima berbagai masukan mengenai pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan di sektor keamanan digital Indonesia. Beberapa isu yang disoroti dalam pertemuan ini antara lain:

Peraturan Turunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP). Salah satu fokus utama adalah pengembangan aturan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan. Menurut Pratama Persada, UUPDP yang disahkan pada tahun 2023 masih memerlukan sejumlah peraturan teknis untuk implementasi yang lebih efektif. Dalam diskusi tersebut, Pratama menggarisbawahi perlunya penguatan lembaga pengawas perlindungan data pribadi, yang harus memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa data pribadi warga negara terlindungi dengan baik.

Penyelesaian Masalah Judi Online. Masalah judi online yang semakin marak di Indonesia juga menjadi topik yang mendapat perhatian serius. Judi online tidak hanya berdampak buruk pada masyarakat, tetapi juga menjadi celah bagi pelaku kejahatan siber untuk menyalahgunakan data pribadi. Alfons Tanujaya menekankan bahwa perlu ada tindakan lebih tegas dalam menanggulangi judi online. Selain penegakan hukum yang lebih keras, Alfons juga mengusulkan pendekatan berbasis teknologi untuk memantau dan mencegah peredaran situs judi online, termasuk melalui sistem pemblokiran yang lebih efektif dan penggunaan AI untuk mendeteksi situs ilegal.

Penguatan Infrastruktur Keamanan Siber. Ruby Alamsyah menekankan pentingnya penguatan infrastruktur keamanan siber, terutama untuk melindungi sektor-sektor vital seperti perbankan, kesehatan, dan pemerintahan. Sistem keamanan yang lebih kuat dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman dari serangan siber yang semakin canggih. Oleh karena itu, penting bagi Komdigi untuk terus memperbarui sistem pengamanan digital dan memastikan bahwa seluruh infrastruktur teknologi memiliki lapisan perlindungan yang memadai.

Setelah pertemuan dengan ketiga pakar siber, Meutia Hafid mengajak mereka untuk melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kementerian Komdigi. Ditjen Aptika bertanggung jawab dalam mengelola aplikasi-aplikasi yang mendukung digitalisasi di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan sektor teknologi informasi dan komunikasi.

Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan wawasan langsung kepada para pakar mengenai upaya yang telah dilakukan Ditjen Aptika dalam memperkuat ekosistem digital Indonesia. Selain itu, Meutia juga berharap para pakar dapat memberikan saran dan rekomendasi terkait kebijakan yang lebih baik dalam menangani tantangan-tantangan digital yang dihadapi Indonesia, mulai dari masalah privasi hingga ancaman terhadap infrastruktur digital negara.

Dengan semakin pesatnya transformasi digital di Indonesia, tantangan dalam memastikan keamanan dunia maya semakin kompleks. Menkomdigi Meutia Hafid dan para pakar siber yang dikumpulkan memiliki tugas besar untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pemain dalam ekosistem digital global, tetapi juga melindungi data dan informasi yang dimiliki oleh setiap warganya.

Pekerjaan rumah yang dihadapi Indonesia tidak hanya tentang membuat kebijakan yang efektif, tetapi juga tentang penerapan kebijakan tersebut di lapangan. Kolaborasi antara pemerintah, pakar siber, dan masyarakat sangat penting agar Indonesia dapat menghadapi tantangan digital dengan lebih percaya diri dan aman.

Langkah Menkomdigi Meutia Hafid untuk mengumpulkan tiga pakar siber ternama ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat infrastruktur dan kebijakan terkait keamanan digital. Dengan melibatkan pakar-pakar yang berkompeten, Meutia berharap Indonesia dapat lebih siap menghadapi ancaman-ancaman dunia maya dan dapat melanjutkan transformasi digital dengan aman. Kolaborasi antara pemerintah dan pakar siber akan menjadi kunci sukses dalam menjaga keamanan data pribadi serta memerangi kejahatan siber, termasuk judi online, yang terus.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Isu terkait judi online yang melibatkan sejumlah oknum pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) Indonesia kembali mencuat. Hal mengejutkan disampaikan oleh Farah Nahilla, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN, pada rapat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutia Hafid, pada Selasa (05/11).

Farah mengungkapkan kekhawatirannya terhadap modus operandi judi online yang semakin berkembang dan diduga melibatkan sejumlah pegawai Komdigi. Kabar terbaru bahkan diduga ada yang mengalirkan uang haram tersebut ke eks komisaris di beberapa BUMN. Pernyataan ini semakin menarik karena menyentuh ranah korupsi yang sudah meresahkan dan dapat merusak marwah pemerintah.

Farah Nahilla menyampaikan, lebih dari 5.000 situs judi online ditemukan aparat penegak hukum, dengan 4.000 situs sudah berhasil diblokir. Namun, sekitar 1.000 situs judi online tetap beroperasi. Menurut informasi yang berkembang, oknum-oknum di Komdigi diduga terlibat dalam pengelolaan dan pembayaran situs-situs tersebut. Masing-masing situs ini diberi bayaran sekitar Rp8,5 juta, jika dikalkulasi dengan jumlah situs yang dipertahankan, berarti ada aliran uang yang sangat besar—lebih dari Rp8,5 miliar.

Lebih mengejutkan adalah dugaan aliran uang ini bukan hanya berputar di kalangan pegawai Komdigi, tetapi juga diduga mengalir ke pihak-pihak lain yang memiliki posisi strategis. Farah menyebutkan, sejumlah uang haram ini akhirnya mengalir kepada eks komisaris di BUMN yang merupakan individu dengan kekuasaan besar di dunia bisnis dan pemerintahan.

Farah juga menanyakan perihal pengawasan internal yang seharusnya lebih proaktif. Menurut informasi yang beredar, beberapa oknum yang terlibat dalam praktik perjudian online ini sudah lama berada dalam pengamatan internal Komdigi. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak langsung ditindak tegas?

Farah mendesak agar Komdigi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajarannya. Ia menegaskan, jika tidak ditangani dengan cepat dan transparan, kasus ini bisa merusak integritas kementerian yang baru saja berganti nama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Nama baru ini menurut Farah diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan, namun dengan adanya kasus ini, reformasi di dalam kementerian tersebut bisa terhambat.

Skandal judi online ini tidak hanya soal integritas, tetapi juga soal kerugian negara yang sangat besar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Farah, aliran uang yang berasal dari judi online ini seharusnya menjadi perhatian serius, karena uang yang tidak jelas sumbernya dapat menggerus stabilitas ekonomi dan memperburuk citra negara. Uang haram tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, yang berpotensi merusak tatanan pemerintahan yang bersih.

Lebih parah lagi, dugaan keterlibatan oknum-oknum dalam posisi strategis di Komdigi dan pengaruh yang mengarah ke BUMN menunjukkan bahwa skandal ini mungkin jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Jika benar bahwa uang dari judi online ini mengalir ke pihak-pihak di luar pemerintahan, maka ini bisa menjadi masalah yang merusak tatanan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Farah menyampaikan apresiasinya terhadap sikap Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid yang telah mendukung investigasi yang terbuka dan transparan. Menurutnya, langkah ini sangat penting agar kasus ini bisa diselesaikan tanpa ada penutupan atau upaya menutupi fakta. Farah juga mengharapkan agar pihak kepolisian diberikan ruang untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan mendalam. Pembersihan ini tidak hanya perlu dilakukan di tingkat kementerian, tetapi juga harus melibatkan pemeriksaan terhadap setiap individu yang terlibat, tak terkecuali mereka yang berada di posisi kekuasaan tinggi.

Hal ini menjadi penting mengingat Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan memberikan tempat bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pemberantasan korupsi dan praktek ilegal lainnya, seperti judi online, harus menjadi prioritas utama agar Indonesia bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Isu tentang judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdigi dan bahkan mengalir ke eks komisaris BUMN menunjukkan pentingnya melakukan reformasi besar di kementerian ini. Pencanangan perubahan nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus disertai dengan langkah nyata dalam memperbaiki tata kelola dan pengawasan internal. Kasus judi online ini harus menjadi pemicu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aparat yang terlibat, serta memastikan bahwa dana negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Pemerintah, khususnya Meutia Hafid, harus memimpin dengan tegas dalam menangani kasus ini, menunjukkan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, serta memastikan agar hal serupa tidak terulang di masa depan. Melalui tindakan yang transparan, tegas, dan akuntabel, Komdigi bisa memulihkan citra dan memperbaiki tata kelola di sektor digital Indonesia.(c@kra)