MoneyTalk, Jakarta – Isu terkait judi online yang melibatkan sejumlah oknum pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) Indonesia kembali mencuat. Hal mengejutkan disampaikan oleh Farah Nahilla, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN, pada rapat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutia Hafid, pada Selasa (05/11).
Farah mengungkapkan kekhawatirannya terhadap modus operandi judi online yang semakin berkembang dan diduga melibatkan sejumlah pegawai Komdigi. Kabar terbaru bahkan diduga ada yang mengalirkan uang haram tersebut ke eks komisaris di beberapa BUMN. Pernyataan ini semakin menarik karena menyentuh ranah korupsi yang sudah meresahkan dan dapat merusak marwah pemerintah.
Farah Nahilla menyampaikan, lebih dari 5.000 situs judi online ditemukan aparat penegak hukum, dengan 4.000 situs sudah berhasil diblokir. Namun, sekitar 1.000 situs judi online tetap beroperasi. Menurut informasi yang berkembang, oknum-oknum di Komdigi diduga terlibat dalam pengelolaan dan pembayaran situs-situs tersebut. Masing-masing situs ini diberi bayaran sekitar Rp8,5 juta, jika dikalkulasi dengan jumlah situs yang dipertahankan, berarti ada aliran uang yang sangat besar—lebih dari Rp8,5 miliar.
Lebih mengejutkan adalah dugaan aliran uang ini bukan hanya berputar di kalangan pegawai Komdigi, tetapi juga diduga mengalir ke pihak-pihak lain yang memiliki posisi strategis. Farah menyebutkan, sejumlah uang haram ini akhirnya mengalir kepada eks komisaris di BUMN yang merupakan individu dengan kekuasaan besar di dunia bisnis dan pemerintahan.
Farah juga menanyakan perihal pengawasan internal yang seharusnya lebih proaktif. Menurut informasi yang beredar, beberapa oknum yang terlibat dalam praktik perjudian online ini sudah lama berada dalam pengamatan internal Komdigi. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak langsung ditindak tegas?
Farah mendesak agar Komdigi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajarannya. Ia menegaskan, jika tidak ditangani dengan cepat dan transparan, kasus ini bisa merusak integritas kementerian yang baru saja berganti nama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Nama baru ini menurut Farah diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan, namun dengan adanya kasus ini, reformasi di dalam kementerian tersebut bisa terhambat.
Skandal judi online ini tidak hanya soal integritas, tetapi juga soal kerugian negara yang sangat besar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Farah, aliran uang yang berasal dari judi online ini seharusnya menjadi perhatian serius, karena uang yang tidak jelas sumbernya dapat menggerus stabilitas ekonomi dan memperburuk citra negara. Uang haram tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, yang berpotensi merusak tatanan pemerintahan yang bersih.
Lebih parah lagi, dugaan keterlibatan oknum-oknum dalam posisi strategis di Komdigi dan pengaruh yang mengarah ke BUMN menunjukkan bahwa skandal ini mungkin jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Jika benar bahwa uang dari judi online ini mengalir ke pihak-pihak di luar pemerintahan, maka ini bisa menjadi masalah yang merusak tatanan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Farah menyampaikan apresiasinya terhadap sikap Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid yang telah mendukung investigasi yang terbuka dan transparan. Menurutnya, langkah ini sangat penting agar kasus ini bisa diselesaikan tanpa ada penutupan atau upaya menutupi fakta. Farah juga mengharapkan agar pihak kepolisian diberikan ruang untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan mendalam. Pembersihan ini tidak hanya perlu dilakukan di tingkat kementerian, tetapi juga harus melibatkan pemeriksaan terhadap setiap individu yang terlibat, tak terkecuali mereka yang berada di posisi kekuasaan tinggi.
Hal ini menjadi penting mengingat Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan memberikan tempat bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pemberantasan korupsi dan praktek ilegal lainnya, seperti judi online, harus menjadi prioritas utama agar Indonesia bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Isu tentang judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdigi dan bahkan mengalir ke eks komisaris BUMN menunjukkan pentingnya melakukan reformasi besar di kementerian ini. Pencanangan perubahan nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus disertai dengan langkah nyata dalam memperbaiki tata kelola dan pengawasan internal. Kasus judi online ini harus menjadi pemicu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aparat yang terlibat, serta memastikan bahwa dana negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Pemerintah, khususnya Meutia Hafid, harus memimpin dengan tegas dalam menangani kasus ini, menunjukkan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, serta memastikan agar hal serupa tidak terulang di masa depan. Melalui tindakan yang transparan, tegas, dan akuntabel, Komdigi bisa memulihkan citra dan memperbaiki tata kelola di sektor digital Indonesia.(c@kra)
