MoneyTalk.id, Jakarta – Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) mengungkapkan setidaknya empat tantangan kritis dalam pembangunan infrastruktur digital Indonesia yang dapat mengancam pencapaian visi Indonesia Emas 2045. (lebih…)
Kementerian Komdigi
MoneyTalk, Jakarta – Indonesia terus memperkuat langkah untuk menjadi pemain global dalam teknologi kecerdasan buatan (AI). Ini sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam sambutannya pada acara Ecosystem for Artificial Intelligence Development (EID) menegaskan pentingnya fokus pada tiga aspek utama, yakni Policy (Kebijakan), People (Sumber Daya Manusia), dan Platform untuk menciptakan ekosistem AI yang kuat, inklusif, dan berdaulat.
Kebijakan menjadi landasan penting untuk memastikan tata kelola AI yang jelas dan terpercaya. Meutya Hafid menyampaikan, pemerintah mengambil pendekatan horizontal (umum untuk semua sektor) dan vertikal (khusus untuk sektor tertentu) untuk menjembatani kesenjangan regulasi.
Pendekatan horizontal memastikan kebijakan AI berlaku universal di berbagai sektor, memberikan kepastian hukum sekaligus ruang inovasi.
Pendekatan vertikal memberi fleksibilitas kepada sektor tertentu untuk mengembangkan aturan khusus yang relevan.
Langkah ini dirancang untuk menciptakan ekosistem AI yang aman sekaligus inovatif, yang dapat diandalkan masyarakat dan pelaku industri.
Bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada 2030 menjadi peluang emas untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia. Menteri Meutya Hafid menekankan bahwa pengembangan talenta digital adalah kunci untuk menghadapi disrupsi teknologi.
Melalui program Digital Talent Scholarship, Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan industri, perguruan tinggi, dan asosiasi, berupaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia di bidang AI. Salah satu inisiatif penting adalah pendirian AI Center di Jayapura, Papua, yang direncanakan selesai pada awal 2024. Pusat ini diharapkan menjadi sarana strategis untuk melatih generasi muda di wilayah timur Indonesia.
Pemerintah juga fokus pada penciptaan platform teknologi yang dapat mendorong kolaborasi lintas sektor. Platform ini bertujuan untuk:
Mengembangkan adopsi teknologi AI di berbagai sektor, seperti pertanian, kesehatan, dan perencanaan kota.
Mendorong inovasi berbasis AI untuk menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup.
Kerja sama dengan pemimpin global seperti Nvidia menjadi salah satu strategi untuk memperkuat infrastruktur AI Indonesia. Nvidia dengan kepakarannya dalam AI dan komputasi terakselerasi dianggap dapat memainkan peran besar dalam memperkuat kapasitas lokal dan mendukung transformasi digital di Indonesia.
Dalam sambutannya, Meutya Hafid juga menyoroti kontribusi AI terhadap ekonomi global, terutama pada sektor tenaga kerja. AI memberikan dampak signifikan di negara-negara maju, memengaruhi hingga 60% pekerjaan. Namun, di negara berkembang seperti Indonesia, potensi AI masih terus digali untuk memastikan transformasi digital berdampak positif dan merata.
Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah optimis AI akan menjadi salah satu pendorong utama. Inovasi teknologi berbasis AI diharapkan mampu memperkuat produktivitas nasional dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.
Indonesia menargetkan untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2038 dengan PDB per kapita mencapai $15.700. Pencapaian ini hanya dapat diraih jika teknologi digital, termasuk AI, dimanfaatkan secara maksimal. Melalui dokumen strategis Indonesia Digital 2045, pemerintah memetakan langkah untuk menciptakan ekosistem digital yang memberdayakan, terpercaya, dan berdaulat. Langkah tersebut antara lain:
Manfaatkan AI untuk kebaikan, gunakan teknologi ini untuk menyelesaikan masalah sosial dan mendorong inovasi.
Kembangkan talenta digital, persiapkan generasi muda dengan keterampilan memadai untuk era AI.
Bangun ekosistem AI yang sehat, dorong kolaborasi lintas sektor untuk memaksimalkan potensi teknologi ini.
Kerja sama dengan mitra global seperti Nvidia menjadi simbol langkah besar Indonesia menuju peran global dalam industri AI. Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang solid, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain utama dalam transformasi digital global.
“AI bukan hanya alat untuk inovasi, tetapi juga sarana melestarikan identitas bangsa.” tutup Meutya Hafid.(c@kra)
MoneyTalk, Jakarta – Pada konferensi pers usai pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Meutya Hafid dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk menangani isu judi online dan meningkatkan keamanan data di Indonesia.
Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Kemkomdigi dan Kementerian Sekretariat Negara, serta menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait prioritas pemerintah dalam membangun ruang digital yang aman dan terkoneksi. Langkah-langkah ini termasuk fokus pada perlindungan data pribadi dan pemberantasan judi online yang semakin mengkhawatirkan.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa ada beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya adalah upaya penanganan judi online yang menjadi arahan utama Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan ruang digital yang aman dan ramah bagi masyarakat, serta menjauhkan ruang tersebut dari aktivitas kriminal seperti judi online dan kejahatan digital lainnya.
Selain itu, peningkatan konektivitas digital dari Sabang sampai Merauke juga menjadi salah satu fokus utama. Pemerintah menargetkan pemerataan akses internet untuk memastikan bahwa seluruh wilayah di Indonesia dapat terhubung dengan baik, mendukung transformasi digital, serta meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat.
Menanggapi maraknya judi online di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan yang jelas kepada aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan Agung, untuk menindak tegas pelaku dan bandar judi online.
Pemerintah menyatakan bahwa komitmen pemberantasan judi online ini akan dilakukan tanpa pandang bulu. Mensesneg Prasetyo Hadi menambahkan, jika ditemukan fakta hukum yang kuat, maka para pelaku judi online harus dihukum seberat-beratnya.
Meutya Hafid menegaskan, Kemkomdigi akan berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk mengatasi fenomena judi online. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah peningkatan pengawasan di ruang digital, khususnya pada platform yang rawan digunakan untuk aktivitas perjudian. Penanganan ini mencakup kerjasama dengan penyedia platform digital dan penegakan regulasi ketat untuk mencegah penyebaran aplikasi atau situs judi online di masyarakat.
Selain menangani isu judi online, pertemuan tersebut juga membahas keamanan data yang menjadi salah satu prioritas dalam pemerintahan baru ini. Meutya Hafid mengungkapkan bahwa perlindungan data pribadi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dan akan diperkuat melalui kebijakan serta regulasi baru.
Salah satu fokus utama adalah lembaga yang menangani perlindungan data pribadi atau PDP, yang diharapkan dapat beroperasi secara efektif untuk melindungi privasi masyarakat. Meskipun undang-undang perlindungan data pribadi telah disahkan, realisasi penerapan aturan ini membutuhkan sinergi antar lembaga dan evaluasi lanjutan.
Pemerintah juga menggandeng sejumlah perusahaan teknologi besar, termasuk Nvidia, untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan dalam pengelolaan data di Indonesia tetap aman, terlindungi, dan berdaulat.
Dalam pertemuan ini juga dibahas rencana untuk meningkatkan infrastruktur digital di Indonesia. Pemerintah menargetkan peningkatan akses internet hingga ke daerah terpencil, sehingga setiap warga negara dapat terhubung ke dunia digital.
Menurut Prasetyo Hadi, akses internet yang merata sangat penting untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi kendala teknis yang menghambat konektivitas, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.(c@kra)
MoneyTalk, Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal (Purn) Budi Gunawan, memberikan tanggapan tegas mengenai dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie, dalam kasus judi online yang melibatkan pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi). Kasus ini kini tengah diselidiki oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah akan mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan.
Dalam pernyataannya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024), Budi Gunawan menekankan, tidak ada tempat untuk toleransi terhadap masalah judi online, terutama di lingkungan kementerian negara.
“Semua tidak ada toleransi dan kami meyakini itu karena sudah perintah Pak Presiden, semuanya akan diproses,” tegasnya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan menutup mata terhadap dugaan korupsi atau kejahatan yang terjadi, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi sekalipun.
Budi Gunawan menyatakan bahwa pihaknya sangat menghormati dan mendukung upaya Polri untuk mengungkap secara tuntas kasus judi online yang melibatkan sejumlah pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurutnya, pemerintah akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Kami yakin Polri bekerja keras untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh. Kita tunggu saja proses hukum berjalan,” ujarnya.
Menanggapi adanya nama Budi Arie yang disebut-sebut terlibat dalam jaringan judi online tersebut, Budi Gunawan menegaskan bahwa tidak ada pengecualian dalam hal penegakan hukum. Ia menyebutkan bahwa meskipun kasus ini melibatkan pejabat tinggi, pemerintah tetap akan mendukung proses hukum tanpa pandang bulu.
“Jika memang terbukti, tidak ada yang akan lolos. Semua akan diproses sesuai perintah Presiden,” tambahnya.
Pernyataan Budi Gunawan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik judi online yang kian marak di Indonesia. Pemerintah, kata Budi Gunawan, memiliki kebijakan tegas dalam menghadapi kejahatan yang merugikan masyarakat, termasuk perjudian online yang melibatkan berbagai aktor, baik individu maupun infrastruktur yang mendukungnya.
“Judi online ini harus diberantas habis-habisan, baik aktor, aktivitas, maupun sistem pembayaran yang terlibat,” ujar mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut.
Kasus judi online ini, menurut Budi Gunawan, mencakup banyak aspek yang harus diperhatikan, dari aktor yang terlibat hingga teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi ilegal tersebut. Oleh karena itu, proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian harus menyasar semua elemen yang terlibat, termasuk infrastruktur dan sistem pembayaran yang digunakan untuk mendanai aktivitas ilegal tersebut.
Meski telah mengeluarkan pernyataan tegas, Budi Gunawan mengingatkan bahwa pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan yang lebih mendalam dari kepolisian. Ia menyatakan bahwa meskipun informasi terkait dugaan keterlibatan Budi Arie sudah beredar, belum ada keputusan atau bukti yang mengarah pada keterlibatan langsung mantan Menkominfo tersebut.
“Kita tunggu saja bagaimana perkembangan dari Polri, karena semua ini masih dalam proses penyelidikan,” ungkapnya.
Budi Gunawan juga menegaskan bahwa dalam hal ini, pihaknya tetap menghormati prosedur hukum yang ada. Ia berharap masyarakat dapat memberikan kesempatan kepada kepolisian untuk menyelesaikan penyelidikan tanpa spekulasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang belum terbukti bersalah.
“Proses hukum harus berjalan dengan adil dan transparan, semua harus dihormati,” tutupnya.(c@kra)
MoneyTalk, Jakarta – Isu terkait judi online yang melibatkan sejumlah oknum pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) Indonesia kembali mencuat. Hal mengejutkan disampaikan oleh Farah Nahilla, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN, pada rapat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutia Hafid, pada Selasa (05/11).
Farah mengungkapkan kekhawatirannya terhadap modus operandi judi online yang semakin berkembang dan diduga melibatkan sejumlah pegawai Komdigi. Kabar terbaru bahkan diduga ada yang mengalirkan uang haram tersebut ke eks komisaris di beberapa BUMN. Pernyataan ini semakin menarik karena menyentuh ranah korupsi yang sudah meresahkan dan dapat merusak marwah pemerintah.
Farah Nahilla menyampaikan, lebih dari 5.000 situs judi online ditemukan aparat penegak hukum, dengan 4.000 situs sudah berhasil diblokir. Namun, sekitar 1.000 situs judi online tetap beroperasi. Menurut informasi yang berkembang, oknum-oknum di Komdigi diduga terlibat dalam pengelolaan dan pembayaran situs-situs tersebut. Masing-masing situs ini diberi bayaran sekitar Rp8,5 juta, jika dikalkulasi dengan jumlah situs yang dipertahankan, berarti ada aliran uang yang sangat besar—lebih dari Rp8,5 miliar.
Lebih mengejutkan adalah dugaan aliran uang ini bukan hanya berputar di kalangan pegawai Komdigi, tetapi juga diduga mengalir ke pihak-pihak lain yang memiliki posisi strategis. Farah menyebutkan, sejumlah uang haram ini akhirnya mengalir kepada eks komisaris di BUMN yang merupakan individu dengan kekuasaan besar di dunia bisnis dan pemerintahan.
Farah juga menanyakan perihal pengawasan internal yang seharusnya lebih proaktif. Menurut informasi yang beredar, beberapa oknum yang terlibat dalam praktik perjudian online ini sudah lama berada dalam pengamatan internal Komdigi. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak langsung ditindak tegas?
Farah mendesak agar Komdigi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajarannya. Ia menegaskan, jika tidak ditangani dengan cepat dan transparan, kasus ini bisa merusak integritas kementerian yang baru saja berganti nama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Nama baru ini menurut Farah diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan, namun dengan adanya kasus ini, reformasi di dalam kementerian tersebut bisa terhambat.
Skandal judi online ini tidak hanya soal integritas, tetapi juga soal kerugian negara yang sangat besar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Farah, aliran uang yang berasal dari judi online ini seharusnya menjadi perhatian serius, karena uang yang tidak jelas sumbernya dapat menggerus stabilitas ekonomi dan memperburuk citra negara. Uang haram tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, yang berpotensi merusak tatanan pemerintahan yang bersih.
Lebih parah lagi, dugaan keterlibatan oknum-oknum dalam posisi strategis di Komdigi dan pengaruh yang mengarah ke BUMN menunjukkan bahwa skandal ini mungkin jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Jika benar bahwa uang dari judi online ini mengalir ke pihak-pihak di luar pemerintahan, maka ini bisa menjadi masalah yang merusak tatanan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Farah menyampaikan apresiasinya terhadap sikap Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid yang telah mendukung investigasi yang terbuka dan transparan. Menurutnya, langkah ini sangat penting agar kasus ini bisa diselesaikan tanpa ada penutupan atau upaya menutupi fakta. Farah juga mengharapkan agar pihak kepolisian diberikan ruang untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan mendalam. Pembersihan ini tidak hanya perlu dilakukan di tingkat kementerian, tetapi juga harus melibatkan pemeriksaan terhadap setiap individu yang terlibat, tak terkecuali mereka yang berada di posisi kekuasaan tinggi.
Hal ini menjadi penting mengingat Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan memberikan tempat bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pemberantasan korupsi dan praktek ilegal lainnya, seperti judi online, harus menjadi prioritas utama agar Indonesia bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Isu tentang judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdigi dan bahkan mengalir ke eks komisaris BUMN menunjukkan pentingnya melakukan reformasi besar di kementerian ini. Pencanangan perubahan nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus disertai dengan langkah nyata dalam memperbaiki tata kelola dan pengawasan internal. Kasus judi online ini harus menjadi pemicu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aparat yang terlibat, serta memastikan bahwa dana negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Pemerintah, khususnya Meutia Hafid, harus memimpin dengan tegas dalam menangani kasus ini, menunjukkan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, serta memastikan agar hal serupa tidak terulang di masa depan. Melalui tindakan yang transparan, tegas, dan akuntabel, Komdigi bisa memulihkan citra dan memperbaiki tata kelola di sektor digital Indonesia.(c@kra)
MoneyTalk, Jakarta – Baru-baru ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah ruko yang dijadikan sebagai kantor satelit judi online di kawasan Galaxy, Jakasetia, Bekasi Selatan, Jawa Barat. Penggeledahan dipimpin langsung oleh Kombes (Pol) Wira Satya Triputra, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan menghadirkan dua tersangka yang terlibat dalam kasus ini.
Kasus judi online ini telah menjadi sorotan publik setelah penangkapan sejumlah pejabat dan pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang diduga terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Mereka dituduh melakukan penyalahgunaan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang seharusnya menjadi tugas mereka. Para pejabat ini diduga malah memanfaatkan situasi dengan menyewa tempat untuk dijadikan kantor satelit bagi aktivitas judi online.
Penggeledahan dilakukan di ruko tiga lantai yang berlokasi di daerah Galaxy. Menurut laporan, kondisi di dalam ruko tersebut cukup berantakan dan belum sepenuhnya diketahui fungsi dari setiap lantai. Di lantai satu terdapat barang-barang yang berserakan, sementara di lantai dua terdapat ruang kerja yang saling terhubung. Di salah satu ruangan terdapat meja panjang yang menjadi tempat operasional untuk aktivitas judi online.
Lantai tiga ruko tersebut digunakan oleh empat operator dan empat admin yang bekerja secara aktif. Seorang tersangka mengungkapkan, mereka bekerja selama 10 jam setiap hari dan mendapatkan gaji sekitar Rp5 juta per bulan.
Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan sekitar 4.000 situs judi online yang telah terinput. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.000 situs sudah terblokir, sementara sekitar 1.000 situs lainnya tidak diblokir dengan alasan mereka “dibina” oleh pihak kantor satelit.
Ternyata, pihak kantor satelit mematok biaya sebesar Rp8,5 juta untuk setiap situs yang tidak diblokir. Hal ini menunjukkan adanya praktik korupsi dan kolusi yang melibatkan oknum pegawai pemerintah dalam kasus judi online ini.
Dari penjelasan yang diberikan, tersangka menyebutkan bahwa lokasi aktivitas ini tidak diketahui oleh pihak kantor. Ia mengaku, mereka beroperasi secara sembunyi-sembunyi menggunakan komputer dan perangkat lain untuk mengelola situs-situs judi yang dibiarkan berjalan.
“Kami juga memiliki tim admin yang bertugas untuk mengawasi dan melaporkan aktivitas ini,” tambahnya.
Kasus ini menggambarkan lemahnya sistem pemantauan terhadap situs judi online di Indonesia. Meskipun pemerintah telah berusaha untuk menutup situs-situs yang ilegal, pengakuan dari oknum pegawai ini menunjukkan bahwa ada ketidakberesan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya ribuan situs yang tidak terdeteksi dan tidak diblokir, pertanyaan besar muncul tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam memberantas judi online.
Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi korupsi di kalangan pegawai pemerintah, di mana imbalan finansial dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang. Dalam sistem yang seharusnya berfungsi untuk melindungi masyarakat dari praktik ilegal, kenyataannya justru ada individu yang mengambil keuntungan dari situasi tersebut.
Pemerintah melalui Kementerian Komdigi harus segera mengambil langkah-langkah untuk menanggapi pengakuan ini. Pertama, audit menyeluruh terhadap sistem pemantauan situs judi online perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua situs yang ilegal dapat terdeteksi dan diblokir. Kedua, tindakan tegas terhadap oknum pegawai yang terlibat dalam praktik ini harus dilakukan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Selanjutnya, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan situs-situs online juga harus menjadi prioritas. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait aktivitas online yang ilegal.
Kasus pengakuan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital ini menunjukkan pentingnya reformasi dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap situs judi online. Imbalan yang diterima oleh tersangka menjadi cermin betapa rapuhnya integritas dalam institusi pemerintah. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan praktik ilegal semacam ini dapat diminimalkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dipulihkan.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 11 orang yang terlibat dalam kasus judi online. Beberapa di antaranya adalah pejabat dari Kementerian Komdigi, termasuk staf ahli dan pegawai sipil. Meskipun demikian, pihak kepolisian mengungkapkan, masih ada beberapa orang yang masuk dalam daftar pencarian dan perlu didalami lebih lanjut.
Kombes (Pol) Adi Hamsyah Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, menjelaskan bahwa para pejabat dan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang ditangkap diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, yang seharusnya memblokir situs judi online. Alih-alih melakukan hal tersebut, mereka malah terlibat dalam praktik penyewaan tempat untuk aktivitas judi.
Kasus ini mengungkap sebuah jaringan judi online yang melibatkan oknum pegawai pemerintah, dan menunjukkan adanya celah dalam pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik perjudian ilegal. Penangkapan dan penggeledahan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menuntaskan kasus judi online dan menegakkan hukum agar ke depannya tidak ada lagi praktik serupa yang melibatkan pejabat negara. Penyidik Polda Metro Jaya akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap semua pihak yang terlibat dalam jaringan ini dan mencegah terjadinya tindakan korupsi yang merugikan masyarakat.(c@kra)
