MoneyTalk, Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal (Purn) Budi Gunawan, memberikan tanggapan tegas mengenai dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie, dalam kasus judi online yang melibatkan pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi). Kasus ini kini tengah diselidiki oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah akan mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan.
Dalam pernyataannya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024), Budi Gunawan menekankan, tidak ada tempat untuk toleransi terhadap masalah judi online, terutama di lingkungan kementerian negara.
“Semua tidak ada toleransi dan kami meyakini itu karena sudah perintah Pak Presiden, semuanya akan diproses,” tegasnya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan menutup mata terhadap dugaan korupsi atau kejahatan yang terjadi, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi sekalipun.
Budi Gunawan menyatakan bahwa pihaknya sangat menghormati dan mendukung upaya Polri untuk mengungkap secara tuntas kasus judi online yang melibatkan sejumlah pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurutnya, pemerintah akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Kami yakin Polri bekerja keras untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh. Kita tunggu saja proses hukum berjalan,” ujarnya.
Menanggapi adanya nama Budi Arie yang disebut-sebut terlibat dalam jaringan judi online tersebut, Budi Gunawan menegaskan bahwa tidak ada pengecualian dalam hal penegakan hukum. Ia menyebutkan bahwa meskipun kasus ini melibatkan pejabat tinggi, pemerintah tetap akan mendukung proses hukum tanpa pandang bulu.
“Jika memang terbukti, tidak ada yang akan lolos. Semua akan diproses sesuai perintah Presiden,” tambahnya.
Pernyataan Budi Gunawan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik judi online yang kian marak di Indonesia. Pemerintah, kata Budi Gunawan, memiliki kebijakan tegas dalam menghadapi kejahatan yang merugikan masyarakat, termasuk perjudian online yang melibatkan berbagai aktor, baik individu maupun infrastruktur yang mendukungnya.
“Judi online ini harus diberantas habis-habisan, baik aktor, aktivitas, maupun sistem pembayaran yang terlibat,” ujar mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut.
Kasus judi online ini, menurut Budi Gunawan, mencakup banyak aspek yang harus diperhatikan, dari aktor yang terlibat hingga teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi ilegal tersebut. Oleh karena itu, proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian harus menyasar semua elemen yang terlibat, termasuk infrastruktur dan sistem pembayaran yang digunakan untuk mendanai aktivitas ilegal tersebut.
Meski telah mengeluarkan pernyataan tegas, Budi Gunawan mengingatkan bahwa pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan yang lebih mendalam dari kepolisian. Ia menyatakan bahwa meskipun informasi terkait dugaan keterlibatan Budi Arie sudah beredar, belum ada keputusan atau bukti yang mengarah pada keterlibatan langsung mantan Menkominfo tersebut.
“Kita tunggu saja bagaimana perkembangan dari Polri, karena semua ini masih dalam proses penyelidikan,” ungkapnya.
Budi Gunawan juga menegaskan bahwa dalam hal ini, pihaknya tetap menghormati prosedur hukum yang ada. Ia berharap masyarakat dapat memberikan kesempatan kepada kepolisian untuk menyelesaikan penyelidikan tanpa spekulasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang belum terbukti bersalah.
“Proses hukum harus berjalan dengan adil dan transparan, semua harus dihormati,” tutupnya.(c@kra)
