Budi Gunawan Archives -

Mahfud Bongkar! Prabowo Akhirnya ‘Takluk’, Reshuffle Demi Redam Krisis Mahfud MD Blak-blakan Soal Makelar 1 Triliun, Stop dan Bongkar Mafia Hukum!

Mahfud Bongkar! Prabowo Akhirnya ‘Takluk’, Reshuffle Demi Redam Krisis

Hedi Batubara 23 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official Senin (22/09) mendadak jadi sorotan. Mahfud MD blak-blakan soal drama politik di balik reshuffle kabinet Prabowo Subianto.

Dengan nada setengah frustrasi, Mahfud menuturkan bahwa sebelum krisis meledak, banyak usul-usul dari dirinya dan kalangan lain yang tidak didengar. “Kalau lewat menterinya, gak nyambung. Biarin aja. Toh nanti ada masalah yang menuntut sendiri,” katanya.

Dan benar, masalah itu pecah. Prabowo akhirnya berubah haluan. Cepat merespons, ia langsung merombak kabinet.

“Saya kasih dua jempol: pertama ketika redam kerusuhan, kedua saat berani reshuffle,” tegas Mahfud.

Menteri ‘Hebat’ Akhirnya Tumbang

Selama ini Prabowo selalu ngotot: tidak ada reshuffle, karena semua menterinya “hebat-hebat”. Tapi kenyataan berkata lain. Krisis politik-ekonomi memaksa Prabowo menyingkirkan nama besar: Sri Mulyani, Budi Gunawan, hingga Menpora Dito.

“Dulu aspirasi publik tak pernah tembus, sekarang tembus. Lumayan banget,” sindir Mahfud.

Mahfud juga menyorot penunjukan Jenderal (Purn) Jamari Chaniago sebagai Menkopolhukam. “Dia lebih senior dari Prabowo. Jadi wajar Prabowo hormat. Tinggal keberaniannya menyatukan 14 kementerian dan lembaga di bawahnya,” ujar Mahfud.

Dengan nada setengah menantang, Mahfud mengingatkan: posisi Menkopolhukam adalah wajah presiden di bidang hukum dan keamanan.

Yang mengejutkan, Mahfud mengaku sempat dilobi jenderal senior untuk mengisi kursi Menkopolhukam. Tapi ia menolak dengan alasan etik.

“Jabatan itu sebaiknya untuk mereka yang berkeringat memenangkan Prabowo. Saya tidak. Jadi tidak etis kalau saya masuk,” ungkapnya.

Ia memilih diam, meski rumor di media menempatkannya sebagai kandidat kuat. “Kalau saya menolak, sombong. Kalau menerima, gak tahu diri. Jadi saya ngambang saja,” ucapnya lugas.

Meski menolak kursi panas, Mahfud tetap ikut cawe-cawe. Ia mengaku sudah dipanggil Sekretaris Kabinet Tedi Indrawijaya atas mandat langsung Presiden Prabowo. Tugasnya: masuk dalam Tim Reformasi Polri.

“Negara sudah banyak memberi kepada saya. Kalau saya bisa memberi warna, meski sedikit, saya lakukan. Jangan sok nihil, jangan juga jadi fatalis. Ambil yang bisa dikerjakan,” pungkas Mahfud dengan nada filosofis.

Ngeri, Budi Arie Tuding Budi Gunawan dan PDIP Terseret Judi Online 1747895128967

Ngeri, Budi Arie Tuding Budi Gunawan dan PDIP Terseret Judi Online

Hedi Batubara 22 Mei 2025

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih Budi Arie Setiadi yang sebelumnya menjabat sebagai Menominfo menuding Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Republik Indonesia, Budi Gunawan (BG) dan PDI Perjuangan adalah “otak” yang memframing dirinya terlibat judi online (judol).

Bahwa Budi Arie pada Sabtu malam (17/5/2025) tidak terima dengan judul pemberitaan “Busyet, Ternyata, Eks Menkominfo Budi Arie Minta Jatah Uang “Pengamanan” Judi Online 50 Persen”.
“Itu fitnah, framing. Itu si Tony (nama panggilan terdakwa Zulkarnaen Apriliantony) ditekan oleh PDI Perjuangan,” katanya dengan nada kencang kepada jurnalis RATASTV.CO yang diunggah akun @Nas_Lira

Menurutnya, judul berita tersebut sangat menyudutkannya. “Judulnya kalian itu, ‘saya minta (jatah pengamanan judi online 50 persen). Ini fitnah. Framing. Saya tahu, Tony ditekan untuk nyeret nama saya. Saya tidak pernah minta. Itu datanya Tony,” tegas Budi.

Lantas dia menuduh Budi Gunawan dan PDIP sebagai “otak” yang memframing dirinya terlibat skandal judi online.

“PDIP framing saya. Ini BG (Budi Gunawan) dan PDI Perjuangan otaknya,” tudingnya.

Saat ditanya mengapa PDIP yang dituding? Apakah karena PDIP dendam dengan Jokowi? Dan dirinya merupakan “orang” Jokowi? Budi menjawab dengan kesal “Nanti dijelaskan. Saya itu yakin, tenang. Cuma jengkel aja. Sudah saya jelaskan, tapi judulnya masih gini aja.”

Soal apakah dirinya tidak berbahaya menuding Menkopolkam Budi Gunawan kalau tidak mempunyai bukti-bukti kuat? Budi Arie mengatakan, nanti akan disiapkan bukti-bukti.

“Nanti bukti-bukti kita siapkan. Yang pasti ini PDIP,” cetusnya lagi seraya menambahkan dirinya tengah memetakan mana media kawan dan lawan.

Pun, Budi meminta media tidak ikut-ikutan mem-framing dirinya.

“Jangan ikut-ikutan orkestrasi mereka. Jangan dong. Jangan ikut-ikutan. Ini ujungnya PDIP semua,” katanya.

Lantas dia menyesalkan mengapa harus dia yang diserang. “Kenapa mesti Budi Arie? Kenapa tidak kalian tulis, semua (yang terlibat) itu kader PDIP semua. Itu fakta, lho. Bukan katanya-katanya,” katanya dengan nada tinggi.

Budi Arie yang pernah menjadi wakil ketua DPD PDIP DKI Jakarta di era Ketua Agung Imam Sumanto itu lantas mengklaim, bahwa dirinya 100 persen tidak terlibat dalam skandal judi online.

“Saya yakinin kamu, 100 persen, saya tidak terlibat,” klaimnya.

Dituding balik PDIP
PDIP menuding balik, bahwa apa yang dikatakan dan dituduhkan Budi Arie itu fitnah.

“Kalau benar dia (Budi Arie) menyatakan hal itu, berarti fitnah. Karena, informasi 50% (dia dapat) jatah, kan, dari dakwaan resmi jaksa. Itu yang muncul di publik,” tegas Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli.

Pun termasuk tudingan Budi Arie yang menuduh PDIP dan Budi Gunawan yang menekan terdakwa Tony dan kawan-kawan agar menyeret dirinya terlibat judi online, Guntur Romli menandaskan, itu fitnah.

“Bagus. Naikkan saja (beritanya)! Itu jelas-jelas fitnah. Sama saja dia menuduh kejaksaan diintervensi dan membuat dakwaan bohong,” demikian Guntur.

Budi Arie dan Judol Komdigi, BG: Perintah Presiden Semua Diproses!

Hedi Batubara 16 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal (Purn) Budi Gunawan, memberikan tanggapan tegas mengenai dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie, dalam kasus judi online yang melibatkan pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi). Kasus ini kini tengah diselidiki oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah akan mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan.

Dalam pernyataannya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024), Budi Gunawan menekankan, tidak ada tempat untuk toleransi terhadap masalah judi online, terutama di lingkungan kementerian negara.

“Semua tidak ada toleransi dan kami meyakini itu karena sudah perintah Pak Presiden, semuanya akan diproses,” tegasnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan menutup mata terhadap dugaan korupsi atau kejahatan yang terjadi, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi sekalipun.

Budi Gunawan menyatakan bahwa pihaknya sangat menghormati dan mendukung upaya Polri untuk mengungkap secara tuntas kasus judi online yang melibatkan sejumlah pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurutnya, pemerintah akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Kami yakin Polri bekerja keras untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh. Kita tunggu saja proses hukum berjalan,” ujarnya.

Menanggapi adanya nama Budi Arie yang disebut-sebut terlibat dalam jaringan judi online tersebut, Budi Gunawan menegaskan bahwa tidak ada pengecualian dalam hal penegakan hukum. Ia menyebutkan bahwa meskipun kasus ini melibatkan pejabat tinggi, pemerintah tetap akan mendukung proses hukum tanpa pandang bulu.

“Jika memang terbukti, tidak ada yang akan lolos. Semua akan diproses sesuai perintah Presiden,” tambahnya.

Pernyataan Budi Gunawan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik judi online yang kian marak di Indonesia. Pemerintah, kata Budi Gunawan, memiliki kebijakan tegas dalam menghadapi kejahatan yang merugikan masyarakat, termasuk perjudian online yang melibatkan berbagai aktor, baik individu maupun infrastruktur yang mendukungnya.

“Judi online ini harus diberantas habis-habisan, baik aktor, aktivitas, maupun sistem pembayaran yang terlibat,” ujar mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut.

Kasus judi online ini, menurut Budi Gunawan, mencakup banyak aspek yang harus diperhatikan, dari aktor yang terlibat hingga teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi ilegal tersebut. Oleh karena itu, proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian harus menyasar semua elemen yang terlibat, termasuk infrastruktur dan sistem pembayaran yang digunakan untuk mendanai aktivitas ilegal tersebut.

Meski telah mengeluarkan pernyataan tegas, Budi Gunawan mengingatkan bahwa pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan yang lebih mendalam dari kepolisian. Ia menyatakan bahwa meskipun informasi terkait dugaan keterlibatan Budi Arie sudah beredar, belum ada keputusan atau bukti yang mengarah pada keterlibatan langsung mantan Menkominfo tersebut.

“Kita tunggu saja bagaimana perkembangan dari Polri, karena semua ini masih dalam proses penyelidikan,” ungkapnya.

Budi Gunawan juga menegaskan bahwa dalam hal ini, pihaknya tetap menghormati prosedur hukum yang ada. Ia berharap masyarakat dapat memberikan kesempatan kepada kepolisian untuk menyelesaikan penyelidikan tanpa spekulasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang belum terbukti bersalah.

“Proses hukum harus berjalan dengan adil dan transparan, semua harus dihormati,” tutupnya.(c@kra)

Menko Polkam: Hati-Hati Kepala Daerah dalam Membuat Kebijakan

Hedi Batubara 8 November 2024

MoneyTalk, Bogor – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengingatkan para kepala daerah untuk berhati-hati dalam merumuskan kebijakan di wilayahnya masing-masing. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sentul International Conference Center (SICC), Bogor, Menko Polkam menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Rakornas dihadiri oleh pejabat tinggi negara seperti Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, para gubernur, bupati, wali kota, serta pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Menko Polkam membuka pidatonya dengan menekankan pentingnya semangat kebersamaan untuk mengawal stabilitas negara dalam mencapai visi Presiden Prabowo Subianto melalui 17 program prioritas nasional dan Delapan Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins).

Budi Gunawan mencontohkan sejarah Piagam Madinah yang digagas Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi, ketika beliau berhijrah ke Madinah. Dalam masyarakat Madinah yang majemuk, Nabi Muhammad membentuk kesepakatan untuk menjaga stabilitas dan kedamaian, yang akhirnya menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang harmonis dan aman.

“Stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat mutlak bagi setiap peradaban,” ujarnya.

Prinsip ini, lanjut Menko Polkam, menjadi landasan penting bagi setiap pemimpin daerah untuk menjaga keamanan wilayahnya, agar pembangunan dapat berlangsung dengan optimal.

Budi Gunawan menegaskan, keberhasilan pembangunan nasional yang mencakup swasembada pangan, energi, dan program prioritas lainnya, sangat bergantung pada peran kepala daerah dalam menjaga stabilitas di daerah masing-masing. Menko Polkam mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan visi nasional berjalan selaras dengan kebutuhan spesifik daerah.

Dalam penelitian yang dipublikasikan oleh James Flynn, Menko Polkam mengutip peningkatan rata-rata IQ global berkat pemenuhan gizi yang baik. Ini menjadi alasan kuat mengapa program makan bergizi gratis dan swasembada pangan menjadi prioritas dalam rangka mempersiapkan generasi berkualitas yang dapat bersaing di masa depan. Tanpa swasembada pangan dan energi yang merata, pertumbuhan ekonomi nasional bisa terhambat hingga 1,8% dari potensi maksimal.

Budi Gunawan memberikan beberapa langkah strategis kepada para kepala daerah untuk memperkuat stabilitas dan menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing:

Sinergi Antarinstitusi, Membangun kerja sama yang erat antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat daerah untuk memastikan kesinambungan kebijakan.

Koordinasi Antar Forkopimda, Meningkatkan koordinasi antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk merespons berbagai situasi yang dapat mengganggu stabilitas daerah.

Berhati-hati dalam Merumuskan Kebijakan, Menko Polkam mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam membuat peraturan daerah (Perda) yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial, seperti penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Kabupaten/Kota (UMK), yang melibatkan unsur tripartit: pengusaha, buruh, dan pemerintah.

Penyediaan Layanan Publik yang Adil, Kepala daerah diharapkan menjamin penyediaan layanan publik yang adil dan merata, sehingga masyarakat merasa diakui dan mendukung kebijakan pemerintah daerah.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Data, Menko Polkam mengimbau agar data yang disampaikan kepada pemerintah pusat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk memastikan kebijakan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam mendukung upaya pembangunan dan menjaga stabilitas, Menko Polkam bersama kementerian terkait telah membentuk tujuh Destinasi Prioritas Nasional (Des). Tujuh Des ini mencakup berbagai sektor strategis, seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemberantasan korupsi, peningkatan devisa, penanganan judi online, serta perlindungan data siber. Setiap leading sektor memiliki peran khusus, dan tidak akan ragu menindak pelanggaran demi memastikan stabilitas terjaga.

Menko Polkam mengingatkan pentingnya stabilitas dalam menghadapi agenda besar nasional seperti Pilkada serentak dan penetapan UMP/UMK. Penetapan upah minimum harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak memicu ketidakpuasan di kalangan pengusaha dan pekerja, yang bisa berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi. Begitu pula dalam pelaksanaan Pilkada, kepala daerah diharapkan memiliki perencanaan yang matang dan menyiapkan rencana kontingensi untuk menghadapi situasi yang mungkin terjadi.

Sebagai penutup, Menko Polkam menyampaikan contoh keberhasilan Korea Selatan dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas politik dan hukum sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa stabilitas yang terjaga memungkinkan negara-negara ini menarik investasi besar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menciptakan lompatan ekonomi yang signifikan.

“Dengan kerja keras, ketekunan, dan komitmen yang kuat, Indonesia bisa mewujudkan cita-cita untuk menjadi negara maju dan mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045,” tutup Menko Polkam, diiringi tepuk tangan dari peserta Rakornas.(c@kra)

Perubahan Struktur Kelembagaan di Pemerintahan Prabowo

Hedi Batubara 6 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada tanggal 4 November 2024, Andi Widjajanto, tokoh dan analis politik, memberikan pandangan mendalam melalui kanal YouTube TV Keadilan mengenai perubahan struktur kelembagaan di pemerintahan baru Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam wawancara tersebut, Andi membahas dampak dari pengangkatan tokoh-tokoh baru dalam kabinet, perubahan nomenklatur beberapa kementerian, serta potensi tantangan yang mungkin dihadapi. Melalui artikel ini, kita akan mengurai pandangan Andi Widjajanto terkait restrukturisasi lembaga pemerintahan dan implikasinya bagi arah kebijakan politik dan keamanan nasional.

Andi Widjajanto mencatat, Menko Polhukam saat ini, Budi Gunawan (BG), adalah mantan anggota kepolisian, yang menurutnya merupakan sejarah baru dalam susunan kabinet. Biasanya, posisi ini dipegang oleh tokoh dari militer, khususnya Angkatan Darat. Sebagai seorang yang telah lama berkecimpung dalam Badan Intelijen Negara, BG dianggap memiliki wawasan lebih mendalam tentang spektrum kebijakan yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Kehadirannya di posisi Menko Polhukam diperkirakan bisa membawa pendekatan baru yang lebih peka terhadap permasalahan keamanan siber, terorisme, dan intelijen negara, meskipun ada kekhawatiran akan adanya pergeseran peran kepolisian yang semakin berat ke aspek hukum di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

Perubahan besar lain yang disorot oleh Andi adalah restrukturisasi Kemenko Kumham (Kementerian Koordinator Hukum dan HAM), yang kini terdiri dari beberapa menteri berbeda untuk aspek hukum, HAM, dan imigrasi. Ini mengindikasikan pembagian tugas yang lebih spesifik dan terfokus. Dalam pandangan Andi, langkah ini mencerminkan strategi pemerintahan untuk memastikan setiap elemen memiliki koordinasi lebih baik dan tidak lagi bersinggungan dengan sektor keamanan di bawah Menko Polhukam. Hal ini diharapkan mampu mengefektifkan pelaksanaan hukum dan hak asasi manusia, meskipun dampaknya belum tentu langsung terasa.

Andi menjelaskan beberapa kendala birokrasi dalam menempatkan tokoh militer aktif, seperti Mayor Teddy, di posisi tertentu di istana, seperti Sekretaris Kabinet (Seskap). Dalam pengalamannya sebagai mantan Seskap, Andi menyatakan bahwa keterlibatan tokoh militer dalam jabatan sipil masih dibatasi oleh undang-undang, seperti Pasal 47 dalam UU TNI, yang menetapkan bahwa perwira aktif hanya dapat berada di lingkungan Sekretariat Negara atau Sekretariat Militer. Pilihan lain yang memungkinkan adalah perubahan status menjadi ASN atau pensiun dini untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan ini menunjukkan adanya tantangan dalam menyelaraskan antara kebutuhan akan tokoh militer di posisi sipil dan regulasi yang ada.

Menurut Andi, pengalaman pemerintahan di masa transisi biasanya menghadapi masalah konsolidasi kelembagaan, terutama dalam perubahan struktur organisasi dan anggaran yang mengiringinya. Hal ini semakin diperparah dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian baru, seperti Kemenko Infrastruktur yang baru dibentuk. Dalam hal ini, konsolidasi internal diperlukan untuk mempersiapkan tata kelola kelembagaan, termasuk pembentukan tim staf, rekrutmen ASN, dan pengaturan regulasi yang akan mendukung operasional kementerian yang baru.

Untuk kementerian baru seperti Kemenko Infrastruktur, butuh waktu sekitar 6 hingga 9 bulan untuk merampungkan proses konsolidasi struktur, baik di tingkat Deputi maupun di tingkat staf administrasi. Selain itu, proses pengaturan Perpres juga memakan waktu, terutama dalam menentukan tugas serta struktur organisasi dari kementerian yang baru. Dengan tantangan ini, Andi berpendapat bahwa pemerintah mungkin akan membutuhkan waktu hingga 2026 untuk mencapai stabilitas kinerja penuh.

Dalam periode transisi ini, Andi memprediksi bahwa selama tahun pertama, pemerintahan Prabowo akan fokus pada pelaksanaan program yang telah diusulkan pada era Jokowi untuk 2025. Hal ini mencakup proyek-proyek prioritas seperti program makan siang bergizi di sekolah-sekolah, yang menjadi tantangan utama mengingat perlu adanya kejelasan pengelolaan dari kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab, serta kesiapan infrastruktur organisasi yang masih dalam tahap penyesuaian.

Andi menekankan bahwa percepatan pelaksanaan APBN 2025 serta konsolidasi struktur kelembagaan adalah kunci untuk memastikan program pemerintah dapat berjalan optimal. Dalam kasus perubahan struktur kementerian yang masih perlu disesuaikan, ia memperkirakan bahwa program prioritas nasional hanya dapat berjalan sebagai proyek sementara (pilot project) sebelum mencapai stabilitas dan efektivitas penuh.

Pernyataan Andi Widjajanto memberikan pandangan yang berimbang mengenai dampak dari perubahan nomenklatur dan restrukturisasi kelembagaan di pemerintahan Prabowo. Andi menyoroti bahwa meskipun langkah ini bisa memberikan arah baru bagi kebijakan politik dan keamanan nasional, diperlukan kesiapan yang matang dan proses penataan yang efektif agar perubahan ini tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Dengan tantangan konsolidasi struktur yang belum sepenuhnya siap, masyarakat disarankan untuk realistis terhadap kinerja pemerintah selama 6 hingga 9 bulan pertama. Dalam jangka panjang, keefektifan pemerintahan akan ditentukan oleh kemampuan untuk menata organisasi secara efisien, menyelesaikan kendala birokrasi, dan menetapkan aturan yang mampu mendukung program-program prioritas secara berkelanjutan.(c@kra)

Program Tujuh Des, Menkopolkam: Hari Ini Kita Mulai Action

Hedi Batubara 6 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Budi Gunawan, memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di kantor Kemenko Polhukam pada Senin (4/11/2024). Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Informasi dan Digital, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung.

Agenda rapat berfokus pada implementasi tujuh program prioritas yang telah diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal sebagai “Tujuh Des,” singkatan dari Destinasi Strategis, dengan leading sector atau penanggung jawab di tiap kementerian/lembaga terkait.

Dalam rapat tersebut, Menkopolhukam menjelaskan bahwa program ini berfungsi sebagai landasan strategis dalam mencapai stabilitas politik dan keamanan. Berikut adalah ketujuh prioritas tersebut beserta kementerian yang memimpin:

Des Pilkada, Program ini bertujuan untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan keadilan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak mendatang. Kementerian Dalam Negeri menjadi leading sector, berkoordinasi dengan 17 lembaga terkait, termasuk TNI dan Polri, demi tercapainya target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 sebesar 81,69 hingga 85,23.

Des Pencegahan Penyelundupan, Program ini bertujuan untuk menanggulangi kasus penyelundupan yang berpotensi merugikan negara. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan bekerja sama dengan Polri dan TNI untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penyelundupan di wilayah perbatasan.

Des Pemberantasan Narkoba, Masalah narkoba menjadi perhatian serius, dan pemerintah menargetkan penanganan serta pencegahan yang lebih efektif. Program ini dikoordinasikan oleh Polri dan BNN dengan dukungan penuh dari kementerian dan lembaga lainnya.

Des Penanganan Judi Online, Menghadapi fenomena judi online yang berkembang pesat, Polri ditunjuk sebagai penanggung jawab utama dalam program ini. Strategi yang disusun mencakup edukasi publik, pemutusan akses sistem pembayaran ilegal, dan penindakan hukum bagi para pelaku. Menkopolhukam menggarisbawahi bahwa edukasi kepada masyarakat penting untuk membangun kesadaran tentang dampak negatif judi online serta meningkatkan resistensi sosial terhadap aktivitas ilegal ini.

Des Koordinasi Peningkatan Penerimaan Negara, Program ini menitikberatkan pada optimalisasi penerimaan negara, yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. Upaya ini mencakup penguatan penagihan pajak, pengawasan keuangan, dan kerja sama lintas sektor untuk mengurangi potensi kebocoran anggaran.

Des Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, Kejaksaan Agung memimpin program ini dengan fokus pada pengawasan penggunaan anggaran negara serta pencegahan praktik korupsi di berbagai sektor. Menkopolhukam mengapresiasi keberhasilan Jaksa Agung dalam mengungkap beberapa kasus besar, sehingga penegakan hukum dapat lebih efektif memberikan efek jera.

Des Keamanan Siber dan Perlindungan Data, Kementerian Informasi dan Digital, bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), bertanggung jawab dalam mengamankan ruang digital dari ancaman siber. Meningkatnya frekuensi serangan siber menuntut tindakan perlindungan lebih komprehensif, terutama terkait keamanan data nasional.

Dalam rapat tersebut, Menkopolkam Budi Gunawan menyatakan bahwa program “Tujuh Des” memiliki target awal tiga bulan ke depan, dengan opsi perpanjangan berdasarkan evaluasi kinerja serta kebutuhan di lapangan. Adapun Pilkada serentak sebagai salah satu fokus utama akan diupayakan berlangsung secara aman, tertib, dan demokratis.

“Semua kementerian dan lembaga telah bekerja secara aktif, dan hari ini kita mulai action sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Menkopolhukam.

Ia juga meminta dukungan dari media dan masyarakat agar seluruh program dapat mencapai hasil optimal demi terwujudnya stabilitas politik, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menkopolhukam menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun pendekatan komprehensif dalam menanggulangi judi online. Beberapa langkah penting yang telah disepakati dalam rapat antara lain:

Edukasi Masyarakat, Peningkatan edukasi publik mengenai bahaya judi online diharapkan menciptakan kesadaran kolektif untuk mencegah penyebaran aktivitas ilegal ini.

Pemutusan Akses Sistem Pembayaran Ilegal, Upaya pemerintah juga melibatkan pemutusan akses bagi pihak yang terlibat dalam menyediakan sarana pembayaran judi online.

Penindakan Hukum yang Tegas, Untuk memberikan efek jera, pemerintah akan menerapkan sanksi berat bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana terkait judi online.

Menkopolkam menambahkan bahwa operasi terhadap bandar judi online akan terus dilaksanakan secara hati-hati agar target operasi tidak terganggu. “Kami berkoordinasi dengan PPATK dan OJK untuk memetakan aliran dana dan jaringan judi online yang ada,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menkopolkam juga mengapresiasi Kapolri, Jaksa Agung, dan seluruh jajaran yang telah menunjukkan kinerja tinggi dalam upaya memberantas berbagai tindak kriminal yang merugikan negara. Ia berharap program “Tujuh Des” dapat memperkuat kapasitas institusi demi menciptakan stabilitas politik dan keamanan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Di akhir rapat, Menkopolhukam Budi Gunawan menyampaikan harapannya kepada seluruh elemen bangsa untuk mendukung dan mendoakan keberhasilan program prioritas ini. Dengan tercapainya stabilitas dan keamanan nasional, diharapkan pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat, yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

“Mohon dukungan dari rekan-rekan media sekalian agar seluruh program ini dapat berjalan sesuai dengan target, demi Indonesia yang lebih aman dan sejahtera,” tutup Menkopolkam.(c@kra)

Budi Gunawan Disingkirkan Gegara Jokowi Balas Dendam Politik Ke Megawati ? 1000357475

Budi Gunawan Disingkirkan Gegara Jokowi Balas Dendam Politik Ke Megawati ?

Hedi Batubara 17 Oktober 2024

MoneyTalk,Jakarta – Sudah lama penulis nyatakan “Jokowi akan terkena karma politik” dan karma tersebut beberapa nya sudah mulai terbukti menyerempet tubuh Jokowi pra lengser keprabon, maka logika perspektif politiknya tentu bakal membesar paska Jokowi lengser, karena faktor hilangnya kekuasaan ?

(lebih…)

BG Diganti, Jokowi Kirim Surat ke DPR RI

Hedi Batubara 15 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI baru-baru ini menerima surat dari Presiden. Isi surat tersebut terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Posisi strategis ini sekarang dijabat oleh Budi Gunawan, mantan jenderal polisi yang telah memimpin BIN sejak 2016. Dalam surat tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Letjen TNI Herindra, sebagai calon pengganti Budi Gunawan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi secara resmi mengajukan nama Herindra. Pengajuan nama melalui surat Presiden yang diserahkan ke DPR untuk mendapatkan pertimbangan.

“Jadi sudah diusulkan satu nama dari Presiden Jokowi, Surpres pergantian Kepala BIN atas nama Pak Herindra,” kata Puan, Selasa (15/10), dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Proses pengangkatan Kepala BIN merupakan salah satu hal penting dalam fungsi pengawasan DPR RI. Khususnya untuk memastikan bahwa pejabat terpilih memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi Indonesia di bidang intelijen dan keamanan nasional. DPR RI memiliki peran untuk memberikan pertimbangan terhadap usulan ini, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan presiden.

Namun, pada periode 2024-2029 ini, DPR RI belum membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) seperti komisi dan badan-badan terkait yang biasanya berperan dalam proses pembahasan surat-surat presiden dan pengawasan lembaga negara. Akibatnya, DPR membentuk tim khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR untuk membahas surat tersebut. Salah satu anggota tim ini adalah Budi Djiwandono, keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sekaligus Pimpinan DPR dari Fraksi Partai Gerindra.

Letjen TNI Herindra yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan, dikenal memiliki latar belakang militer yang kuat. Sebelum menjadi Wamenhan, Herindra telah menempati berbagai posisi strategis di lingkungan TNI, termasuk sebagai Kepala Staf Umum TNI. Pengalaman dan kedekatannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang merupakan mantan atasan langsungnya, menjadi salah satu alasan kuat di balik pencalonannya.

Sebagai Kepala BIN, Herindra nantinya akan dihadapkan pada berbagai tantangan keamanan nasional. Isu-isu strategis seperti terorisme, separatisme, ancaman siber, serta dinamika politik regional dan global yang terus berubah akan menjadi fokus utama tugasnya. Selain itu, keamanan di Papua dan isu intelijen terhadap kegiatan radikalisme menjadi perhatian yang memerlukan kepemimpinan yang kuat dan strategi yang matang di dalam tubuh BIN.

Pengangkatan Kepala BIN yang baru tak lepas dari dinamika politik di dalam tubuh pemerintahan dan DPR. Dengan belum terbentuknya AKD di DPR RI periode baru ini, tim khusus yang akan membahas surat presiden tersebut menjadi wadah sementara untuk menjalankan fungsi pengawasan DPR. Kehadiran Budi Djiwandono sebagai salah satu pimpinan tim khusus ini mencerminkan pengaruh Partai Gerindra dalam pembahasan ini.

Bagi Presiden Jokowi, penggantian Kepala BIN juga merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan nasional menjelang tahun politik. Menjelang pemilihan presiden 2024, di mana isu-isu keamanan nasional cenderung meningkat. Jokowi kemungkinan besar ingin memastikan bahwa posisi Kepala BIN diisi oleh sosok yang dapat mendukung kebijakan keamanan pemerintahannya.

DPR RI kini memiliki tugas penting untuk memberikan pertimbangan terkait usulan pergantian Kepala BIN. Dengan terbatasnya waktu dan belum lengkapnya alat kelengkapan dewan, proses ini akan menjadi salah satu ujian pertama bagi DPR RI periode 2024-2029 dalam menjalankan peran pengawasannya.

Sementara itu, pencalonan Letjen TNI Herindra sebagai Kepala BIN menandakan langkah pemerintah untuk memperkuat sektor intelijen nasional di tengah berbagai tantangan keamanan yang dihadapi Indonesia.(c@kra)