MoneyTalk, Bogor – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengingatkan para kepala daerah untuk berhati-hati dalam merumuskan kebijakan di wilayahnya masing-masing. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sentul International Conference Center (SICC), Bogor, Menko Polkam menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Rakornas dihadiri oleh pejabat tinggi negara seperti Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, para gubernur, bupati, wali kota, serta pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Menko Polkam membuka pidatonya dengan menekankan pentingnya semangat kebersamaan untuk mengawal stabilitas negara dalam mencapai visi Presiden Prabowo Subianto melalui 17 program prioritas nasional dan Delapan Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins).
Budi Gunawan mencontohkan sejarah Piagam Madinah yang digagas Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi, ketika beliau berhijrah ke Madinah. Dalam masyarakat Madinah yang majemuk, Nabi Muhammad membentuk kesepakatan untuk menjaga stabilitas dan kedamaian, yang akhirnya menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang harmonis dan aman.
“Stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat mutlak bagi setiap peradaban,” ujarnya.
Prinsip ini, lanjut Menko Polkam, menjadi landasan penting bagi setiap pemimpin daerah untuk menjaga keamanan wilayahnya, agar pembangunan dapat berlangsung dengan optimal.
Budi Gunawan menegaskan, keberhasilan pembangunan nasional yang mencakup swasembada pangan, energi, dan program prioritas lainnya, sangat bergantung pada peran kepala daerah dalam menjaga stabilitas di daerah masing-masing. Menko Polkam mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan visi nasional berjalan selaras dengan kebutuhan spesifik daerah.
Dalam penelitian yang dipublikasikan oleh James Flynn, Menko Polkam mengutip peningkatan rata-rata IQ global berkat pemenuhan gizi yang baik. Ini menjadi alasan kuat mengapa program makan bergizi gratis dan swasembada pangan menjadi prioritas dalam rangka mempersiapkan generasi berkualitas yang dapat bersaing di masa depan. Tanpa swasembada pangan dan energi yang merata, pertumbuhan ekonomi nasional bisa terhambat hingga 1,8% dari potensi maksimal.
Budi Gunawan memberikan beberapa langkah strategis kepada para kepala daerah untuk memperkuat stabilitas dan menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing:
Sinergi Antarinstitusi, Membangun kerja sama yang erat antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat daerah untuk memastikan kesinambungan kebijakan.
Koordinasi Antar Forkopimda, Meningkatkan koordinasi antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk merespons berbagai situasi yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
Berhati-hati dalam Merumuskan Kebijakan, Menko Polkam mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam membuat peraturan daerah (Perda) yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial, seperti penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Kabupaten/Kota (UMK), yang melibatkan unsur tripartit: pengusaha, buruh, dan pemerintah.
Penyediaan Layanan Publik yang Adil, Kepala daerah diharapkan menjamin penyediaan layanan publik yang adil dan merata, sehingga masyarakat merasa diakui dan mendukung kebijakan pemerintah daerah.
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Data, Menko Polkam mengimbau agar data yang disampaikan kepada pemerintah pusat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk memastikan kebijakan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam mendukung upaya pembangunan dan menjaga stabilitas, Menko Polkam bersama kementerian terkait telah membentuk tujuh Destinasi Prioritas Nasional (Des). Tujuh Des ini mencakup berbagai sektor strategis, seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemberantasan korupsi, peningkatan devisa, penanganan judi online, serta perlindungan data siber. Setiap leading sektor memiliki peran khusus, dan tidak akan ragu menindak pelanggaran demi memastikan stabilitas terjaga.
Menko Polkam mengingatkan pentingnya stabilitas dalam menghadapi agenda besar nasional seperti Pilkada serentak dan penetapan UMP/UMK. Penetapan upah minimum harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak memicu ketidakpuasan di kalangan pengusaha dan pekerja, yang bisa berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi. Begitu pula dalam pelaksanaan Pilkada, kepala daerah diharapkan memiliki perencanaan yang matang dan menyiapkan rencana kontingensi untuk menghadapi situasi yang mungkin terjadi.
Sebagai penutup, Menko Polkam menyampaikan contoh keberhasilan Korea Selatan dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas politik dan hukum sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa stabilitas yang terjaga memungkinkan negara-negara ini menarik investasi besar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menciptakan lompatan ekonomi yang signifikan.
“Dengan kerja keras, ketekunan, dan komitmen yang kuat, Indonesia bisa mewujudkan cita-cita untuk menjadi negara maju dan mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045,” tutup Menko Polkam, diiringi tepuk tangan dari peserta Rakornas.(c@kra)
