Rakornas REPNAS 2024 Archives -

Prabowo: Indonesia Harus Mampu Produksi Mobil, Motor, dan Komputer Kolaborasi Strategis dan Harapan Kedamaian di Laut Cina Selatan

Prabowo: Indonesia Harus Mampu Produksi Mobil, Motor, dan Komputer

Hedi Batubara 12 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Indonesia harus bangkit, dorongan Prabowo untuk produksi teknologi tinggi. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginan yang kuat agar Indonesia mampu memproduksi barang-barang berteknologi tinggi seperti mobil, motor, dan komputer secara mandiri. Harapan ini disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 7 November 2024.

Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan keprihatinan atas ketergantungan Indonesia pada produk impor di sektor-sektor strategis. Ia menegaskan, sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia seharusnya mampu berdikari dalam memproduksi barang-barang berteknologi tinggi. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju.

“Saya dalam hati tidak mau terima bahwa bangsa keempat terbesar di dunia, bangsa yang diberi kekayaan begitu besar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak bisa bikin mobil, tidak bisa bikin motor, tidak bisa bikin komputer. Saya tidak terima,” ujarnya dengan nada tegas.

Menurut Prabowo, kekayaan alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia adalah modal besar yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Prabowo mengajak seluruh pejabat dan pemangku kebijakan untuk memaksimalkan potensi yang ada. Ia menilai bahwa ketergantungan Indonesia pada produk teknologi asing tidak sejalan dengan visi besar menuju negara maju.

Prabowo yang baru saja dilantik sebagai Presiden Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029, menegaskan komitmennya untuk mengarahkan kebijakan yang mendukung kemandirian bangsa di bidang teknologi.

“Saya bersyukur karena sekarang diberi kesempatan untuk memimpin pemerintah Indonesia lima tahun yang akan datang. Saya bersyukur karena diberi kesempatan untuk mengarahkan dan mewujudkan hal-hal yang saya anggap kritikal bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia,” tuturnya.

Komitmen Prabowo tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi semata, tetapi juga pada upaya peningkatan kapasitas industri dalam negeri agar mampu memproduksi barang-barang berteknologi tinggi. Ia berharap dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, Indonesia dapat mempercepat transformasi menjadi negara yang lebih mandiri dan maju di berbagai sektor.

Acara Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri tahun ini mengusung tema “Implementasi Astaacita Menuju Indonesia 2024”. Acara ini dihadiri oleh seluruh menteri Kabinet Merah Putih, kepala daerah, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia. Dalam forum ini, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri atas inisiatifnya menyatukan seluruh pengambil kebijakan di satu tempat.

Prabowo menyadari bahwa kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci untuk mencapai cita-cita besar tersebut. Ia mengajak para pejabat untuk menggunakan segala pikiran dan wewenang yang dimiliki demi kepentingan rakyat.

“Jika seluruh pejabat di Indonesia memiliki pola pikir untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki, maka saya yakin kita akan lebih cepat menjadi negara maju,” tambahnya.

Dalam arahannya, Prabowo menekankan beberapa langkah strategis yang harus diambil pemerintah untuk mewujudkan kemandirian teknologi:

1. Pengembangan Industri Otomotif Nasional: Prabowo ingin agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen mobil dan motor, tetapi juga produsen. Langkah ini dapat dimulai dengan mendorong investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) di sektor otomotif.

2. Investasi di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Mengingat pesatnya perkembangan digital, Indonesia perlu mengembangkan kemampuan di bidang teknologi informasi dan komputer. Prabowo menekankan pentingnya mendorong perusahaan lokal untuk memproduksi perangkat keras dan perangkat lunak sendiri.

3. Optimalisasi Sumber Daya Alam dan Energi: Kekayaan alam Indonesia, mulai dari tambang nikel hingga potensi energi terbarukan, dapat dimanfaatkan untuk mendukung produksi teknologi tinggi. Prabowo mendorong pemanfaatan sumber daya lokal untuk industri baterai dan kendaraan listrik.

4. Peningkatan SDM Berbasis Teknologi: Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang teknologi. Ini termasuk meningkatkan pendidikan vokasi dan pelatihan di bidang teknik dan komputer.

Prabowo dalam sambutannya dengan pesan optimisme bagi seluruh pemimpin daerah dan menteri yang hadir. Ia mengingatkan bahwa perjalanan menuju kemandirian teknologi bukanlah tugas yang mudah, namun sangat mungkin dicapai dengan kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak.

“Saya yakin, dengan niat yang baik dan usaha yang sungguh-sungguh, Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri dan maju. Ini adalah tugas kita bersama untuk mewujudkannya,” ujar Prabowo dengan penuh semangat.

Melalui komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, Indonesia diharapkan dapat segera mengejar ketertinggalannya di bidang teknologi dan menuju visi sebagai negara maju yang berdaulat dan mandiri.(c@kra)

Menko Polkam: Hati-Hati Kepala Daerah dalam Membuat Kebijakan

Hedi Batubara 8 November 2024

MoneyTalk, Bogor – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengingatkan para kepala daerah untuk berhati-hati dalam merumuskan kebijakan di wilayahnya masing-masing. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sentul International Conference Center (SICC), Bogor, Menko Polkam menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Rakornas dihadiri oleh pejabat tinggi negara seperti Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, para gubernur, bupati, wali kota, serta pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Menko Polkam membuka pidatonya dengan menekankan pentingnya semangat kebersamaan untuk mengawal stabilitas negara dalam mencapai visi Presiden Prabowo Subianto melalui 17 program prioritas nasional dan Delapan Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins).

Budi Gunawan mencontohkan sejarah Piagam Madinah yang digagas Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi, ketika beliau berhijrah ke Madinah. Dalam masyarakat Madinah yang majemuk, Nabi Muhammad membentuk kesepakatan untuk menjaga stabilitas dan kedamaian, yang akhirnya menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang harmonis dan aman.

“Stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat mutlak bagi setiap peradaban,” ujarnya.

Prinsip ini, lanjut Menko Polkam, menjadi landasan penting bagi setiap pemimpin daerah untuk menjaga keamanan wilayahnya, agar pembangunan dapat berlangsung dengan optimal.

Budi Gunawan menegaskan, keberhasilan pembangunan nasional yang mencakup swasembada pangan, energi, dan program prioritas lainnya, sangat bergantung pada peran kepala daerah dalam menjaga stabilitas di daerah masing-masing. Menko Polkam mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan visi nasional berjalan selaras dengan kebutuhan spesifik daerah.

Dalam penelitian yang dipublikasikan oleh James Flynn, Menko Polkam mengutip peningkatan rata-rata IQ global berkat pemenuhan gizi yang baik. Ini menjadi alasan kuat mengapa program makan bergizi gratis dan swasembada pangan menjadi prioritas dalam rangka mempersiapkan generasi berkualitas yang dapat bersaing di masa depan. Tanpa swasembada pangan dan energi yang merata, pertumbuhan ekonomi nasional bisa terhambat hingga 1,8% dari potensi maksimal.

Budi Gunawan memberikan beberapa langkah strategis kepada para kepala daerah untuk memperkuat stabilitas dan menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing:

Sinergi Antarinstitusi, Membangun kerja sama yang erat antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat daerah untuk memastikan kesinambungan kebijakan.

Koordinasi Antar Forkopimda, Meningkatkan koordinasi antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk merespons berbagai situasi yang dapat mengganggu stabilitas daerah.

Berhati-hati dalam Merumuskan Kebijakan, Menko Polkam mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam membuat peraturan daerah (Perda) yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial, seperti penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Kabupaten/Kota (UMK), yang melibatkan unsur tripartit: pengusaha, buruh, dan pemerintah.

Penyediaan Layanan Publik yang Adil, Kepala daerah diharapkan menjamin penyediaan layanan publik yang adil dan merata, sehingga masyarakat merasa diakui dan mendukung kebijakan pemerintah daerah.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Data, Menko Polkam mengimbau agar data yang disampaikan kepada pemerintah pusat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk memastikan kebijakan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam mendukung upaya pembangunan dan menjaga stabilitas, Menko Polkam bersama kementerian terkait telah membentuk tujuh Destinasi Prioritas Nasional (Des). Tujuh Des ini mencakup berbagai sektor strategis, seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemberantasan korupsi, peningkatan devisa, penanganan judi online, serta perlindungan data siber. Setiap leading sektor memiliki peran khusus, dan tidak akan ragu menindak pelanggaran demi memastikan stabilitas terjaga.

Menko Polkam mengingatkan pentingnya stabilitas dalam menghadapi agenda besar nasional seperti Pilkada serentak dan penetapan UMP/UMK. Penetapan upah minimum harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak memicu ketidakpuasan di kalangan pengusaha dan pekerja, yang bisa berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi. Begitu pula dalam pelaksanaan Pilkada, kepala daerah diharapkan memiliki perencanaan yang matang dan menyiapkan rencana kontingensi untuk menghadapi situasi yang mungkin terjadi.

Sebagai penutup, Menko Polkam menyampaikan contoh keberhasilan Korea Selatan dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas politik dan hukum sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa stabilitas yang terjaga memungkinkan negara-negara ini menarik investasi besar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menciptakan lompatan ekonomi yang signifikan.

“Dengan kerja keras, ketekunan, dan komitmen yang kuat, Indonesia bisa mewujudkan cita-cita untuk menjadi negara maju dan mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045,” tutup Menko Polkam, diiringi tepuk tangan dari peserta Rakornas.(c@kra)

Parah! PLN Tak Mampu Bangun Pembangkit Listrik Baru Tanpa Bantuan Swasta

Hedi Batubara 17 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – PLN, perusahaan listrik milik negara, mengungkapkan bahwa mereka tidak dapat membangun pembangkit listrik baru secara mandiri. Dalam sebuah pernyataan, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menekankan perlunya keterlibatan investor swasta dan internasional untuk memastikan pembangunan listrik yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan dalam acara Rakornas REPNAS 2024 di Jakarta, Senin (14/10/2024). Hal ini mengundang perhatian, terutama karena Indonesia menghadapi kebutuhan mendesak akan pasokan energi yang lebih andal dan bersih.

Darmawan menyatakan bahwa ke depan, PLN akan mengandalkan investasi swasta nasional untuk sekitar 60% dari proyek pembangkit listrik baru. Menurutnya, kolaborasi dengan penyedia teknologi dan pembiayaan internasional adalah kunci dalam menciptakan ekosistem kondusif untuk investasi. Dengan demikian, PLN memposisikan diri sebagai fasilitator dalam pengembangan ekosistem energi yang terintegrasi, bukan sebagai pelaksana proyek tunggal.

PLN telah menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan proyek infrastruktur listrik yang ambisius. Salah satu faktor utama yang mendorong ketergantungan pada investasi swasta adalah keterbatasan anggaran. Pembangunan pembangkit listrik, terutama yang berbasis energi terbarukan, memerlukan investasi besar yang PLN tidak dapat penuhi sendiri. Untuk memenuhi target pembangunan yang ambisius dan memajukan transisi energi, PLN harus menggandeng pihak swasta yang memiliki akses lebih besar pada teknologi dan modal.

Selain itu, sektor energi di Indonesia juga dihadapkan pada masalah tarif listrik yang sering kali tidak mencerminkan biaya produksi sebenarnya. Ini mengakibatkan margin keuntungan yang rendah bagi PLN, sehingga mengurangi kemampuan perusahaan untuk mendanai proyek-proyek baru secara mandiri.

Tantangan dalam Investasi Energi

Darmawan menyoroti bahwa investasi dalam proyek energi harus memiliki tingkat pengembalian yang wajar. Menurutnya, jika pengembalian investasi terlalu rendah, sementara biaya pendanaan tinggi, maka investasi tersebut tidak akan berkelanjutan. Ia memberikan contoh bahwa jika tingkat pengembalian hanya 3% sementara biaya pendanaan mencapai 9%, maka akan lebih baik jika uang tersebut diinvestasikan di tempat lain atau disimpan.

Pernyataan ini menyoroti ketidakseimbangan antara biaya investasi dengan potensi keuntungan, yang bisa menjadi tantangan bagi investor dalam proyek listrik. Untuk menarik minat investor, tingkat pengembalian harus cukup menarik, namun tetap dalam batas yang adil dan menguntungkan bagi negara. Darmawan juga menekankan pentingnya tingkat pengembalian yang “win-win,” di mana negara dan investor swasta dapat saling menguntungkan.

Kolaborasi untuk Membangun Ekosistem Kondusif

Untuk menghadapi keterbatasan internal, PLN berencana untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Darmawan mengungkapkan bahwa ekosistem ini melibatkan kerjasama antara penyedia teknologi, pembiayaan internasional, dan pelaku industri lokal. PLN diharapkan tidak hanya menyediakan listrik bagi masyarakat Indonesia tetapi juga memainkan peran sebagai fasilitator dalam ekosistem energi nasional.

Untuk mencapai hal ini, PLN perlu mempersiapkan regulasi dan kebijakan yang mendukung. Salah satu hal penting adalah menghilangkan hambatan-hambatan dalam proses investasi, seperti birokrasi yang rumit dan perizinan yang lambat. Kolaborasi dengan pihak swasta tidak hanya memungkinkan PLN untuk memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga membantu dalam pengembangan tenaga kerja lokal, dengan transfer teknologi dan pengetahuan.

Dampak Ketergantungan pada Investasi Swasta

Ketergantungan PLN pada investasi swasta menimbulkan berbagai pertanyaan. Di satu sisi, kolaborasi ini dapat mempercepat pengembangan infrastruktur energi, meningkatkan kapasitas pasokan, dan memperkuat ketahanan energi nasional. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa keterlibatan swasta yang berlebihan dapat menyebabkan privatisasi sektor energi yang berlebihan, di mana kontrol pemerintah terhadap harga dan distribusi energi menjadi berkurang.

Privatisasi yang berlebihan bisa berisiko mengakibatkan harga listrik yang tinggi bagi konsumen. Oleh karena itu, dalam kolaborasi dengan swasta, PLN harus menjaga keseimbangan antara kepentingan komersial dan kepentingan publik. Pemerintah harus memastikan bahwa keterlibatan swasta tidak mengorbankan akses masyarakat terhadap energi yang terjangkau dan adil.

Keputusan PLN untuk menggandeng swasta dalam pembangunan proyek pembangkit listrik menunjukkan perubahan paradigma besar dalam pendekatan perusahaan terhadap pembangunan infrastruktur energi. Dengan membuka pintu bagi investasi swasta dan internasional, PLN berharap dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan energi yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan listrik nasional.

Namun, PLN dan pemerintah perlu berhati-hati dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan swasta, memastikan bahwa energi tetap dapat diakses oleh masyarakat luas. Langkah ini bisa menjadi bagian dari solusi untuk memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi hanya jika dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan yang kuat.(c@kra)

Rakornas REPNAS 2024

Prabowo: Indonesia Harus Mampu Produksi Mobil, Motor, dan Komputer

Menko Polkam: Hati-Hati Kepala Daerah dalam Membuat Kebijakan

Parah! PLN Tak Mampu Bangun Pembangkit Listrik Baru Tanpa Bantuan Swasta

Baca Juga Berita Ini

‎Bank Sampoerna Lanjutkan Komitmen Dukung Pertumbuhan UMKM

Hendrajit Sebut Prabowo Berhadapan dengan Triumvirat Luhut-Tito-Listyo, Bukan Sekadar Perseteruan Prabowo vs Jokowi

Kabar Pertemuan Rahasia Widya Chandra 3 Jam Sebelum Penangkapan, Menjadi Misterius

Utang Klaim AXA Mandiri Tembus Rp413 Miliar, Nasabah Keluhkan Penolakan Klaim, OJK Diminta Turun Tangan