MoneyTalk, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Budi Gunawan, memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di kantor Kemenko Polhukam pada Senin (4/11/2024). Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Informasi dan Digital, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung.
Agenda rapat berfokus pada implementasi tujuh program prioritas yang telah diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal sebagai “Tujuh Des,” singkatan dari Destinasi Strategis, dengan leading sector atau penanggung jawab di tiap kementerian/lembaga terkait.
Dalam rapat tersebut, Menkopolhukam menjelaskan bahwa program ini berfungsi sebagai landasan strategis dalam mencapai stabilitas politik dan keamanan. Berikut adalah ketujuh prioritas tersebut beserta kementerian yang memimpin:
Des Pilkada, Program ini bertujuan untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan keadilan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak mendatang. Kementerian Dalam Negeri menjadi leading sector, berkoordinasi dengan 17 lembaga terkait, termasuk TNI dan Polri, demi tercapainya target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 sebesar 81,69 hingga 85,23.
Des Pencegahan Penyelundupan, Program ini bertujuan untuk menanggulangi kasus penyelundupan yang berpotensi merugikan negara. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan bekerja sama dengan Polri dan TNI untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penyelundupan di wilayah perbatasan.
Des Pemberantasan Narkoba, Masalah narkoba menjadi perhatian serius, dan pemerintah menargetkan penanganan serta pencegahan yang lebih efektif. Program ini dikoordinasikan oleh Polri dan BNN dengan dukungan penuh dari kementerian dan lembaga lainnya.
Des Penanganan Judi Online, Menghadapi fenomena judi online yang berkembang pesat, Polri ditunjuk sebagai penanggung jawab utama dalam program ini. Strategi yang disusun mencakup edukasi publik, pemutusan akses sistem pembayaran ilegal, dan penindakan hukum bagi para pelaku. Menkopolhukam menggarisbawahi bahwa edukasi kepada masyarakat penting untuk membangun kesadaran tentang dampak negatif judi online serta meningkatkan resistensi sosial terhadap aktivitas ilegal ini.
Des Koordinasi Peningkatan Penerimaan Negara, Program ini menitikberatkan pada optimalisasi penerimaan negara, yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. Upaya ini mencakup penguatan penagihan pajak, pengawasan keuangan, dan kerja sama lintas sektor untuk mengurangi potensi kebocoran anggaran.
Des Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, Kejaksaan Agung memimpin program ini dengan fokus pada pengawasan penggunaan anggaran negara serta pencegahan praktik korupsi di berbagai sektor. Menkopolhukam mengapresiasi keberhasilan Jaksa Agung dalam mengungkap beberapa kasus besar, sehingga penegakan hukum dapat lebih efektif memberikan efek jera.
Des Keamanan Siber dan Perlindungan Data, Kementerian Informasi dan Digital, bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), bertanggung jawab dalam mengamankan ruang digital dari ancaman siber. Meningkatnya frekuensi serangan siber menuntut tindakan perlindungan lebih komprehensif, terutama terkait keamanan data nasional.
Dalam rapat tersebut, Menkopolkam Budi Gunawan menyatakan bahwa program “Tujuh Des” memiliki target awal tiga bulan ke depan, dengan opsi perpanjangan berdasarkan evaluasi kinerja serta kebutuhan di lapangan. Adapun Pilkada serentak sebagai salah satu fokus utama akan diupayakan berlangsung secara aman, tertib, dan demokratis.
“Semua kementerian dan lembaga telah bekerja secara aktif, dan hari ini kita mulai action sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Menkopolhukam.
Ia juga meminta dukungan dari media dan masyarakat agar seluruh program dapat mencapai hasil optimal demi terwujudnya stabilitas politik, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menkopolhukam menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun pendekatan komprehensif dalam menanggulangi judi online. Beberapa langkah penting yang telah disepakati dalam rapat antara lain:
Edukasi Masyarakat, Peningkatan edukasi publik mengenai bahaya judi online diharapkan menciptakan kesadaran kolektif untuk mencegah penyebaran aktivitas ilegal ini.
Pemutusan Akses Sistem Pembayaran Ilegal, Upaya pemerintah juga melibatkan pemutusan akses bagi pihak yang terlibat dalam menyediakan sarana pembayaran judi online.
Penindakan Hukum yang Tegas, Untuk memberikan efek jera, pemerintah akan menerapkan sanksi berat bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana terkait judi online.
Menkopolkam menambahkan bahwa operasi terhadap bandar judi online akan terus dilaksanakan secara hati-hati agar target operasi tidak terganggu. “Kami berkoordinasi dengan PPATK dan OJK untuk memetakan aliran dana dan jaringan judi online yang ada,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menkopolkam juga mengapresiasi Kapolri, Jaksa Agung, dan seluruh jajaran yang telah menunjukkan kinerja tinggi dalam upaya memberantas berbagai tindak kriminal yang merugikan negara. Ia berharap program “Tujuh Des” dapat memperkuat kapasitas institusi demi menciptakan stabilitas politik dan keamanan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Di akhir rapat, Menkopolhukam Budi Gunawan menyampaikan harapannya kepada seluruh elemen bangsa untuk mendukung dan mendoakan keberhasilan program prioritas ini. Dengan tercapainya stabilitas dan keamanan nasional, diharapkan pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat, yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
“Mohon dukungan dari rekan-rekan media sekalian agar seluruh program ini dapat berjalan sesuai dengan target, demi Indonesia yang lebih aman dan sejahtera,” tutup Menkopolkam.(c@kra)
