8 November 2026

Meutya Hafid

CBA Desak Meutya Hafid Laporkan BCA dan Bank Mandiri ke Polisi serta Kejagung Terkait Rekening Judol Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid

CBA Desak Meutya Hafid Laporkan BCA dan Bank Mandiri ke Polisi serta Kejagung Terkait Rekening Judol

Hedi Batubara 8 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid tidak berhenti pada pemblokiran rekening yang diduga digunakan untuk transaksi judi online (judol).

Uchok meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menindaklanjuti temuan rekening yang diduga terlibat dalam transaksi judi online dengan melaporkan pihak perbankan terkait kepada aparat penegak hukum.

Menurut Uchok, langkah pelaporan rekening kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI) saja dinilai belum cukup.

“Kalau hanya dilaporkan ke kedua lembaga ini seperti sibuk memotong rumput, tapi lupa siapa yang membiarkan rumput liar tumbuh subur di halaman rumah sendiri,” tegas Uchok, Selasa (8/9/2026).

Ia bahkan meminta Komdigi mempertimbangkan pelaporan jajaran direksi dan komisaris PT Bank Central Asia Tbk (BCA) serta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Uchok menyoroti jumlah rekening yang disebut terindikasi digunakan dalam transaksi judi online. Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat 7.317 rekening nasabah BCA dan 4.649 rekening nasabah Bank Mandiri yang disebut terkait transaksi judol.

“Ini bukan main-main. Ini serius. Ada dugaan kesengajaan oleh bank,” kata Uchok.

Uchok mempertanyakan bagaimana ribuan rekening dapat digunakan dalam aliran dana yang diduga berkaitan dengan judi online dalam skala besar tanpa terdeteksi atau dihentikan lebih awal oleh sistem pengawasan perbankan.

“Kalau ribuan rekening dipakai untuk aliran dana judol dalam skala besar, lalu sistem bank BCA dan Mandiri seolah tidak melihat, tidak mendengar, tidak tahu, lantas siapa yang harus bertanggung jawab? Petugas kasir? Atau mereka yang duduk di kursi paling atas yang punya wewenang?” ujarnya.

Menurut dia, pemblokiran rekening merupakan langkah yang diperlukan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya tindakan pemerintah.

“Kami meminta Ibu jangan berhenti di level blokir rekening saja. Itu langkah paling gampang dan paling dangkal. Yang harus Ibu lakukan adalah melaporkan jajaran direktur dan komisaris kedua bank ini ke Kepolisian dan Kejagung,” katanya.

Uchok menilai dugaan keterlibatan atau pembiaran dalam penggunaan rekening untuk transaksi judi online harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan aparat penegak hukum. Ia menegaskan, jika ditemukan unsur pidana, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.

Uchok khawatir penindakan yang hanya berujung pada pemblokiran rekening tidak menyentuh persoalan utama mengenai bagaimana rekening-rekening tersebut dapat digunakan dalam jaringan transaksi judi online.

“Jangan biarkan yang terjadi hanya: rekening diblokir, berita naik sehari, lalu semua kembali seperti biasa. Uang berputar, judol tetap jalan, dan yang bertanggung jawab tidak pernah tersentuh,” ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah perlu memastikan penanganan judi online tidak hanya menyasar pemilik rekening atau akun pembayaran yang berada di lapisan bawah, tetapi juga menelusuri seluruh rantai transaksi dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan.

“Kalau hal ini dibiarkan, berarti kita sedang mengirim pesan yang sangat jelas: selama tidak ada yang dituntut secara hukum, pelanggaran ini cuma urusan administrasi, bukan kejahatan yang merugikan rakyat,” kata Uchok.

Karena itu, CBA meminta Meutya Hafid mengambil langkah lebih jauh dengan meneruskan dugaan penyalahgunaan layanan perbankan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan.

“Kami tunggu langkah nyata, bukan sekadar laporan ke lembaga yang sifatnya mengatur, bukan menindak. Laporkan ke pihak yang berwenang menindak tegas,” ujarnya.

Uchok menilai penelusuran terhadap aliran dana judi online harus dilakukan secara menyeluruh agar pemblokiran rekening tidak hanya menjadi tindakan sementara.

“Ini soal keberanian menuntut pertanggungjawaban sampai ke puncak, bukan cuma memangsa yang di bawah,” pungkasnya.

Mahfudz Abdurrahman Dukung Langkah Meutya Hafid Tegur Meta Platforms soal Moderasi Konten Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid

Mahfudz Abdurrahman Dukung Langkah Meutya Hafid Tegur Meta Platforms soal Moderasi Konten

Hedi Batubara 9 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, menyampaikan apresiasi terhadap langkah tegas Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, yang menyampaikan keberatan kepada perusahaan teknologi global Meta Platforms terkait kebijakan moderasi konten di platform Facebook.

Menurut Mahfudz, sikap pemerintah tersebut menunjukkan komitmen dalam menjaga keadilan ruang digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi yang menjadikan media sosial sebagai ruang publik baru bagi masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa saat ini arus informasi di media sosial bergerak sangat cepat dan melintasi batas negara. Kondisi tersebut membuat pengelolaan informasi menjadi isu penting agar ruang digital tetap sehat, terbuka, serta tidak menimbulkan bias terhadap isu tertentu.

“Langkah yang diambil Menkomdigi merupakan bentuk keberanian pemerintah dalam menyuarakan kepentingan publik. Platform digital global yang beroperasi di Indonesia juga harus memiliki tanggung jawab yang seimbang dalam mengelola ruang informasi,” ujar Mahfudz dalam pernyataannya, Senin (9/3/2026).

Mahfudz menilai, kebijakan moderasi konten pada platform digital global harus dijalankan secara konsisten dan transparan. Ia menyoroti masih adanya ketimpangan dalam penerapan standar moderasi yang kerap menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Di satu sisi, sejumlah konten tertentu dapat dengan cepat dihapus atau dibatasi oleh sistem moderasi platform. Namun di sisi lain, berbagai konten yang berisi hoaks, disinformasi, maupun informasi yang berpotensi memecah belah masyarakat masih sering beredar cukup lama sebelum ditangani.

Ia juga menyinggung beberapa kasus yang berkaitan dengan isu kemanusiaan internasional. Menurutnya, konten yang berkaitan dengan situasi di Palestina dalam sejumlah kasus justru mengalami pembatasan relatif cepat, sementara konten menyesatkan lainnya masih dapat beredar luas di ruang digital.

“Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi dan transparansi standar moderasi yang diterapkan oleh platform digital global,” kata Mahfudz.

Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah untuk mendorong perusahaan teknologi global agar lebih terbuka dan akuntabel dalam menjalankan kebijakan moderasi konten.

Mahfudz menegaskan bahwa platform digital saat ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan teknologi, tetapi juga telah berkembang menjadi pengelola ruang publik global yang memiliki pengaruh besar terhadap arus informasi dan pembentukan opini masyarakat.

Menurutnya, kehadiran perusahaan teknologi di berbagai negara juga membawa tanggung jawab sosial yang besar. Sistem algoritma serta kebijakan moderasi konten perlu dirancang secara adil agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan yang tidak setara terhadap isu tertentu.

Di sisi lain, Mahfudz juga mengingatkan pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat. Kemampuan untuk membedakan antara informasi yang valid dan konten manipulatif menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas ruang informasi di era digital.

“Penyebaran hoaks dan disinformasi bukan hanya merusak kualitas informasi, tetapi juga berpotensi memicu polarisasi sosial yang berbahaya bagi kehidupan berbangsa,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penguatan tata kelola ruang digital ke depan membutuhkan kerja sama antara pemerintah, perusahaan teknologi global, serta masyarakat.

Mahfudz menilai langkah proaktif pemerintah dalam menyuarakan keberatan terhadap kebijakan platform digital global merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem digital yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab.

“Ruang digital harus menjadi sarana yang memperkuat demokrasi, memperluas solidaritas kemanusiaan, serta menjaga kualitas informasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi,” tutupnya.

Pengamat: Pertemuan Utusan Presiden Prabowo dengan Habib Rizieq Buka Kanal Strategis di Luar Kekuasaan IMG-20260223-WA0075

Pengamat: Pertemuan Utusan Presiden Prabowo dengan Habib Rizieq Buka Kanal Strategis di Luar Kekuasaan

Hedi Batubara 8 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pertemuan utusan Presiden dengan Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Petamburan dinilai memiliki makna strategis dalam perspektif politik dan intelijen negara.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengutus sejumlah pejabat tinggi negara untuk bersilaturahmi dengan Habib Rizieq menunjukkan adanya pendekatan komunikasi yang tidak selalu harus dilakukan melalui jalur formal kekuasaan.

Pada Sabtu pagi (7/3/2026), Presiden Prabowo mengutus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad untuk menemui Habib Rizieq di kediamannya di Petamburan, Jakarta.

Menurut Amir Hamzah, keputusan Habib Rizieq menerima utusan presiden di kediamannya tetapi tidak datang ke Istana menunjukkan posisi simbolik yang jelas.

“Habib Rizieq menempatkan dirinya sebagai ulama yang berada di luar kekuasaan. Ia tidak masuk dalam struktur pemerintahan, tetapi tetap membuka ruang dialog dengan negara,” kata Amir Hamzah dalam analisisnya, Ahad (8/3/2026).

Dalam perspektif intelijen sosial-politik, Amir Hamzah menilai posisi Habib Rizieq sebagai ulama independen justru memberi nilai strategis bagi stabilitas nasional.

Menurutnya, hubungan personal antara Prabowo dan Habib Rizieq sudah terbangun sejak lama, terutama ketika Imam Besar FPI itu mendukung Prabowo pada Pemilihan Presiden Indonesia 2014 dan Pemilihan Presiden Indonesia 2019.

“Hubungan historis ini membuat komunikasi antara keduanya tidak kaku. Tetapi Habib Rizieq tetap menjaga posisi moralnya sebagai ulama yang berada di luar kekuasaan,” ujar Amir.

Ia menilai posisi tersebut justru memungkinkan Habib Rizieq memberikan kritik yang bersifat konstruktif kepada pemerintah.

“Peran ulama seperti ini penting. Ia bisa menjadi penyeimbang moral sekaligus memberikan kritik membangun untuk perbaikan bangsa,” tambahnya.

Amir Hamzah juga melihat potensi peran Habib Rizieq dalam diplomasi nonformal, terutama dalam situasi geopolitik yang sensitif.

Ia mencontohkan isu kapal Pertamina yang sempat tertahan di Selat Hormuz, kawasan strategis yang berada di jalur geopolitik Timur Tengah.

Menurut Amir, latar belakang Habib Rizieq sebagai keturunan Rasulullah atau habaib memiliki jaringan sosial keagamaan yang luas di dunia Islam.

“Pemimpin tertinggi di Iran juga merupakan keturunan Rasulullah. Dalam tradisi dunia Islam, hubungan genealogis seperti ini sering menjadi pintu komunikasi yang efektif,” jelasnya.

Ia menilai pendekatan berbasis jaringan ulama kadang lebih efektif dibanding jalur diplomasi formal negara.

Amir Hamzah mengingatkan bahwa pendekatan serupa pernah dilakukan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat itu, pemerintah Indonesia meminta bantuan ulama Abu Bakar Ba’asyir untuk membantu komunikasi dengan kelompok Taliban dalam kasus penyanderaan wartawan Meutya Hafid dan kameramen Budiyanto dari Metro TV di Afghanistan.

“Melalui pendekatan jaringan ulama tersebut, kedua sandera akhirnya dapat dibebaskan,” ujar Amir.

Menurut Amir Hamzah, pertemuan utusan Presiden dengan Habib Rizieq juga bisa dibaca sebagai sinyal politik bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi dengan berbagai kekuatan sosial di luar struktur negara.

“Dalam perspektif intelijen, ini adalah upaya membangun stabilitas nasional melalui jaringan sosial, keagamaan, dan moral yang memiliki pengaruh besar di masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, strategi seperti ini sering digunakan dalam politik global, di mana tokoh agama, tokoh masyarakat, atau figur nonnegara menjadi jembatan komunikasi dalam berbagai situasi strategis.

“Negara tidak selalu bergerak melalui jalur formal. Kadang justru jalur informal melalui tokoh berpengaruh bisa membuka solusi yang tidak bisa ditembus oleh diplomasi resmi,” kata Amir Hamzah.

‎Munaslub Golkar Direstui Ketum Baru Antara Meutya Hafid Atau Nusron Wahid Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid

‎Munaslub Golkar Direstui Ketum Baru Antara Meutya Hafid Atau Nusron Wahid

Hedi Batubara 3 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Partai Golkar kembali memanas. Bahlil Lahadalia bakal dilengserkan. Isunya loyalis Jokowi ini akan ‘dimunaslubkan’ akhir tahun 2025 setelah atau sebelum reshuffle kabinet.

‎Kabarnya sudah ada restu istana pergantian Ketua Umum Partai Golkar. Beberapa faksi di Partai Golkar juga dikabarkan telah bersiap-siap. Bahlil lengser. Bursa calon ketua umum baru muncul nama Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sejauh ini belum ada nama lain yang muncul ke permukaan.

‎Selain nama Nusron Wahid yang disebut-sebut media juga muncul di bursa colon ketua umum kader muda Partai Golkar yang juga menterinya Prabowo, Meutya Hafid.

‎Meuty Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital disebut-sebut lebih berpeluang dibandingkan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang meski nama Meutya Hafid belum muncul ke permukaan.

‎Rekam jejak Nusron Wahid di masa lalu, terutama di Pilpres 2014 membelot dari Partai Golkar dengan mendukung duet Jokowi-JK. Nusron Wahid sempat dipecat dari Partai Golkar. Saat Pilpres 2014 Partai Golkar mendukung Prabowo-Hatta.

‎Pasca Pilpres 2014 meski sempat dicoret namanya oleh Partai Golkar sebagai anggota DPR hasil Pemilu 2014 nama Nusron Wahid tetap berkibar. Keanggotannya di Partai Golkar dipulihkan oleh Agung Laksono yang berhasil merebut Ketua Umum Partai Golkar dari Aburizal Bakrie.

‎Bukan itu saja, Nusron Wahid diangkat Jokowi yang menang Pilpres 2014 sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

‎Berbeda dengan Nusron Wahid yang dikenal loyalis Jokowi. Meutya Hafid dikenal sebagai loyalis Partai Golkar yang namanya mulai dikenal publik setelah pada 18 Februari 2005, Meutya Hafid dan juru kamera Budiyanto, diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas meliput di Irak sabagi jurnalis Metro TV. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005.

‎Belum ada rekam jejak Meutya Hafid sebagai kontra Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019. Ketika menjadi Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid bermitra dengan Prabowo saat menjabat Menteri Pertahanan. Periode 2019-2024 Meutya Hafid Ketua Komisi I DPR sedangkan Prabowo Menteri Pertahanan.

‎Bila isu Munaslub Partai Golkar untuk bersih-bersih loyalis Jokowi tentu saja munculnya nama Nusron Wahid dinilai tidak relevan. Pasalnya Nusron Wahid termasuk loyalis Jokowi. Track record Nusron Wahid di Pilpres 2014 kerab menyerang Prabowo secara terbuka.

‎Lalu apa gunanya Munaslub Partai Golkar bila ketua umum masih dipegang loyalis Jokowi? Pergantian Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam rangka bersih-bersih loyalis Jokowi. Nusron Wahid dikenal sebagai loyalis Jokowi.

‎Karena alasan ini pula peluang Meutya Hafid lebih besar ketimbang Nusron Wahid. Selama menjadi mitra Prabowo di DPR, Meutya Hafid dinilai berhasil ‘mengamankan’ program Menteri Pertahanan yang ketika itu dijabat oleh Prabowo.

‎Buktinya, keharmonisan dan kenyamanan Prabowo bermitra dengan Meutya Hafid membuat karier politik Meutya Hafid moncer. Diangkat oleh Prabowo sebagai Menteri Komunikasi dan Digital selevel dengan Nusron Wahid.

‎Tentu saja Prabowo lebih memilih orang yang akan bekerjasama dalam memperkuat koalisi pemerintahannya dengan ketua umum partai yang punya rekam jejak tidak terlalu memusuhinya di Pilpres 2014 dan 2019 serta memperkuat posisi Prabowo menghadapi Pilpres 2029.

‎Meutya Hafid akan masuk radar utama Prabowo bila isu Munaslub Partai Golkar digelar akhir tahun ini. Bila benar, terbuka peluang Meutya Hafid akan menjadi perempuan pertama yang menjabat Ketua Umum Partai Golkar.

Penulis : Tarmidzi Yusuf, Kolumnis

Kesepakatan Perdagangan Jadi Mekanisme Hukum Aman untuk Transfer Data Pribadi ke AS Membaca Penurunan Suku Bunga AS di Tengah Ketidakpastian Ekonomi PascaKemenangan Trump

Kesepakatan Perdagangan Jadi Mekanisme Hukum Aman untuk Transfer Data Pribadi ke AS

Hedi Batubara 25 Juli 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa finalisasi kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diumumkan pada 22 Juli 2025 lalu oleh Gedung Putih, bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas, melainkan menjadi pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menjelaskan kesepakatan yang dimaksud justru dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia, ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan berbasis di Amerika Serikat, seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, dan e-commerce.

“Prinsip utama yang dijunjung adalah tata kelola data yang baik, pelindungan hak individu, dan kedaulatan hukum nasional. Mengutip pernyataan Gedung Putih bahwa hal itu dilakukan dengan kondisi ‘… adequate data protection under Indonesia’s law’,” jelas Meutya Hafid di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Menurut Menkomdigi, pemindahan data pribadi lintas negara diperbolehkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum.

Contoh konkret dari aktivitas pemindahan data yang sah antara lain: penggunaan mesin pencari seperti Google dan Bing, penyimpanan data melalui layanan cloud computing, komunikasi digital melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram, pemrosesan transaksi melalui platform e-commerce, serta keperluan riset dan inovasi digital.

Meutya menegaskan, pengaliran data antarnegara tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat otoritas Indonesia, dengan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan hukum nasional. Landasan hukumnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang secara eksplisit mengatur mekanisme dan prasyarat pengiriman data pribadi ke luar yurisdiksi Indonesia.

Pemerintah memastikan bahwa transfer data ke Amerika Serikat tidak dilakukan sembarangan. Sebaliknya, seluruh proses dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara.

“Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, Indonesia tidak tertinggal dalam dinamika ekonomi digital global, namun tetap menjaga kedaulatan penuh dalam pengawasan dan penegakan hukum atas data pribadi warganya,” kata Meutya Hafid.

Sebagai tambahan, tutur Menkomdigi, pengaliran data antarnegara merupakan praktik global yang lazim diterapkan, terutama dalam konteks tata kelola data digital. Negara-negara anggota G7 seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Jerman, Prancis, Italia, dan Britania Raya telah lama mengadopsi mekanisme transfer data lintas batas secara aman dan andal.

Transfer data pribadi lintas negara pada prinsipnya kedepan adalah keniscayaan. Indonesia mengambil posisi sejajar dalam praktik tersebut, dengan tetap menempatkan pelindungan hukum nasional sebagai fondasi utama.

“Namun, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto bahwa negosiasi masih berjalan terus dan tertulis dalam rilis White House untuk bagian Removing Barriers for Digital Trade Barrier, bahwa kesepakatan masih dalam tahap finalisasi. Pembicaraan teknis masih akan berlangsung,” pungkas Menkomdigi Meutya Hafid.

Strategi Menuju Ekosistem AI Inklusif, Fokus pada 3 Aspek Utama Strategi Menuju Ekosistem AI Inklusif, Fokus pada 3 Aspek Utama

Strategi Menuju Ekosistem AI Inklusif, Fokus pada 3 Aspek Utama

Hedi Batubara 17 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Indonesia terus memperkuat langkah untuk menjadi pemain global dalam teknologi kecerdasan buatan (AI). Ini sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam sambutannya pada acara Ecosystem for Artificial Intelligence Development (EID) menegaskan pentingnya fokus pada tiga aspek utama, yakni Policy (Kebijakan), People (Sumber Daya Manusia), dan Platform untuk menciptakan ekosistem AI yang kuat, inklusif, dan berdaulat.

Kebijakan menjadi landasan penting untuk memastikan tata kelola AI yang jelas dan terpercaya. Meutya Hafid menyampaikan, pemerintah mengambil pendekatan horizontal (umum untuk semua sektor) dan vertikal (khusus untuk sektor tertentu) untuk menjembatani kesenjangan regulasi.

Pendekatan horizontal memastikan kebijakan AI berlaku universal di berbagai sektor, memberikan kepastian hukum sekaligus ruang inovasi.

Pendekatan vertikal memberi fleksibilitas kepada sektor tertentu untuk mengembangkan aturan khusus yang relevan.

Langkah ini dirancang untuk menciptakan ekosistem AI yang aman sekaligus inovatif, yang dapat diandalkan masyarakat dan pelaku industri.

Bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada 2030 menjadi peluang emas untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia. Menteri Meutya Hafid menekankan bahwa pengembangan talenta digital adalah kunci untuk menghadapi disrupsi teknologi.

Melalui program Digital Talent Scholarship, Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan industri, perguruan tinggi, dan asosiasi, berupaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia di bidang AI. Salah satu inisiatif penting adalah pendirian AI Center di Jayapura, Papua, yang direncanakan selesai pada awal 2024. Pusat ini diharapkan menjadi sarana strategis untuk melatih generasi muda di wilayah timur Indonesia.

Pemerintah juga fokus pada penciptaan platform teknologi yang dapat mendorong kolaborasi lintas sektor. Platform ini bertujuan untuk:

Mengembangkan adopsi teknologi AI di berbagai sektor, seperti pertanian, kesehatan, dan perencanaan kota.

Mendorong inovasi berbasis AI untuk menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup.

Kerja sama dengan pemimpin global seperti Nvidia menjadi salah satu strategi untuk memperkuat infrastruktur AI Indonesia. Nvidia dengan kepakarannya dalam AI dan komputasi terakselerasi dianggap dapat memainkan peran besar dalam memperkuat kapasitas lokal dan mendukung transformasi digital di Indonesia.

Dalam sambutannya, Meutya Hafid juga menyoroti kontribusi AI terhadap ekonomi global, terutama pada sektor tenaga kerja. AI memberikan dampak signifikan di negara-negara maju, memengaruhi hingga 60% pekerjaan. Namun, di negara berkembang seperti Indonesia, potensi AI masih terus digali untuk memastikan transformasi digital berdampak positif dan merata.

Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah optimis AI akan menjadi salah satu pendorong utama. Inovasi teknologi berbasis AI diharapkan mampu memperkuat produktivitas nasional dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

Indonesia menargetkan untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2038 dengan PDB per kapita mencapai $15.700. Pencapaian ini hanya dapat diraih jika teknologi digital, termasuk AI, dimanfaatkan secara maksimal. Melalui dokumen strategis Indonesia Digital 2045, pemerintah memetakan langkah untuk menciptakan ekosistem digital yang memberdayakan, terpercaya, dan berdaulat. Langkah tersebut antara lain:

Manfaatkan AI untuk kebaikan, gunakan teknologi ini untuk menyelesaikan masalah sosial dan mendorong inovasi.

Kembangkan talenta digital, persiapkan generasi muda dengan keterampilan memadai untuk era AI.

Bangun ekosistem AI yang sehat, dorong kolaborasi lintas sektor untuk memaksimalkan potensi teknologi ini.

Kerja sama dengan mitra global seperti Nvidia menjadi simbol langkah besar Indonesia menuju peran global dalam industri AI. Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang solid, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain utama dalam transformasi digital global.

“AI bukan hanya alat untuk inovasi, tetapi juga sarana melestarikan identitas bangsa.” tutup Meutya Hafid.(c@kra)

Polisi akan Dalami Peran Menterinya Jokowi Budi Arie di Beking Judi Online, Akan Jadi Tersangka? Kasus Judi Online Menyenggol Budi Arie, Budi Gunawan Serahkan pada Kepolisian

Polisi akan Dalami Peran Menterinya Jokowi Budi Arie di Beking Judi Online, Akan Jadi Tersangka?

Hedi Batubara 5 November 2024

MoneyTalk,Jakarta – Aparat kepolisian akan mendalami peran mantan Menteri Kominfo Budi Arie atas dugaan menjadi beking judi online.

“Akan kita dalami,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Wira Satya Triputra saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (5/11/2024) ketika ditanya wartawan terkait dugaan peran Budi Arie sebagai judi online.

Sementara itu Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan membuka pintu lebar-lebar untuk mendukung pemeriksaan oknum-oknum pegawai yang terlibat dalam aktivitas perjudian online.

“Yang jelas sekarang intinya adalah kita kooperatif. Kita mau bersih-bersih, ini seperti instruksi dari Bu Menteri. Kita mau membuka selebar-lebarnya (pintu) kantor kami,” kata Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Hokky Situngkir di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Ia menyampaikan Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kemkomdigi siap membantu aparat penegak hukum dalam memeriksa dan menangani perkara judi online.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga menegaskan Polri terus mengusut kasus judi daring yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

“Kami saat ini bekerja sama dengan Ibu Menteri Kemkomdigi (Meutya Hafid) dan kami sepakat untuk melakukan pembersihan. Beliau mempersilakan kepada tim kami untuk mendalami lebih lanjut siapa saja yang terlibat. Oleh karena itu, saat ini tim terus bekerja,” kata Kapolri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI di Jakarta, Senin (4/11).

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyebutkan tersangka kasus judi online yang melibatkan oknum di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertambah dua orang.

“Kita telah melakukan penangkapan terhadap dua tersangka lainnya. Jadi jumlah tersangka menjadi 16 orang,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Polisi Wira Satya Triputra dalam keterangan di Jakarta, Minggu (3/11).

Baca Juga Berita Ini

Bank Sahabat Sampoerna

‎Bank Sampoerna Lanjutkan Komitmen Dukung Pertumbuhan UMKM

Hedi Batubara 7 November 2026
Triumvirat Luhut-Tito-Listyo

Hendrajit Sebut Prabowo Berhadapan dengan Triumvirat Luhut-Tito-Listyo, Bukan Sekadar Perseteruan Prabowo vs Jokowi

Hedi Batubara 7 November 2026
Lokasi Pertemuan Rahasia Widya Chandra

Kabar Pertemuan Rahasia Widya Chandra 3 Jam Sebelum Penangkapan, Menjadi Misterius 

Hedi Batubara 7 November 2026
AXA Mandiri

Utang Klaim AXA Mandiri Tembus Rp413 Miliar, Nasabah Keluhkan Penolakan Klaim, OJK Diminta Turun Tangan

Hedi Batubara 7 November 2026