MoneyTalk.Id,Jakarta – Direktur Eksekutif Center Budget of Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengkritik belum jelasnya posisi Grace Natalie yang disebut masih menduduki jabatan Komisaris Independen MIND ID sekaligus tercantum dalam kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Menurut Uchok, persoalan ini bukan sekadar urusan rangkap jabatan, melainkan menyangkut integritas, independensi, dan tanggung jawab seseorang yang dipercaya mengawasi perusahaan milik negara.
“Jangan sampai jabatan komisaris di MIND ID hanya dijadikan pajangan atau tempat mencari posisi strategis, sementara perhatian dan aktivitas politiknya masih tersedot untuk mengurus PSI. MIND ID itu perusahaan yang mengelola kekayaan negara, bukan perusahaan milik partai politik,” kata Uchok.
Ia menilai, jabatan Komisaris Independen MIND ID bukan posisi simbolis yang bisa dijalankan sambil lalu. Ada kepentingan keuangan negara, pengelolaan sumber daya alam, investasi, hingga pengawasan perusahaan-perusahaan tambang besar yang harus dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang masih aktif mengurus PSI, lebih baik Grace Natalie berani menentukan pilihan. Jangan mau enaknya saja, tetap menikmati kursi komisaris, tetapi juga ingin aktif dalam struktur partai. Jabatan publik itu ada tanggung jawabnya, bukan sekadar gelar untuk mempercantik biodata,” tegasnya.
Uchok juga mempertanyakan konsistensi pernyataan Grace yang sebelumnya menyebut sudah tidak aktif di PSI setelah mendapat penugasan sebagai staf khusus presiden, tetapi kemudian kembali dicantumkan dalam struktur kepengurusan partai.
“Publik jangan dibuat bingung. Dulu katanya sudah tidak aktif di PSI, sekarang namanya muncul lagi sebagai Sekretaris Dewan Pembina. Jadi, sebenarnya Grace ini masih mengurus partai atau tidak? Jangan hanya pintar menjelaskan ketika jabatan dipersoalkan, tetapi tidak memberikan kepastian mengenai statusnya,” ujarnya.
Menurut Uchok, MIND ID bukan perusahaan kecil. Perusahaan tersebut mengelola sejumlah entitas strategis di sektor pertambangan dan mineral, termasuk Antam, Bukit Asam, Timah, Inalum, serta kepentingan negara di Freeport Indonesia dan Vale Indonesia.
Karena itu, posisi komisaris independen harus benar-benar dijalankan secara profesional dan bebas dari kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
“Jangan sampai pengawasan perusahaan tambang negara justru kalah penting dibandingkan urusan politik partai. Komisaris independen harus punya keberanian mengawasi direksi, mempertanyakan keputusan bisnis, dan memastikan setiap rupiah kekayaan negara dikelola untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Uchok menegaskan, dirinya tidak sedang menuduh Grace Natalie menyalahgunakan jabatan atau membawa kepentingan PSI ke MIND ID. Namun, ketidakjelasan status rangkap peran tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai independensi dan konsentrasi dalam menjalankan tanggung jawab.
“Ini soal kepantasan dan transparansi. Jangan tunggu ada masalah baru kemudian sibuk memberikan klarifikasi. Kalau memang masih aktif menjadi pengurus PSI, Grace sebaiknya mundur dari kursi komisaris MIND ID. Sebaliknya, kalau ingin tetap menjadi komisaris, selesaikan dulu persoalan statusnya di PSI secara terbuka,” tandas Uchok.
Ia juga meminta MIND ID dan pihak terkait memberikan penjelasan resmi mengenai status Grace Natalie, termasuk dasar pengangkatan, ketentuan rangkap jabatan, serta mekanisme untuk memastikan independensi komisaris.
“Uang dan aset yang dikelola MIND ID itu menyangkut kekayaan negara. Jangan sampai pengawasan perusahaan sebesar itu justru dibayangi pertanyaan mengenai kepentingan politik pengurusnya. Negara membutuhkan komisaris yang bekerja untuk perusahaan dan kepentingan publik, bukan komisaris yang sibuk dengan agenda partai,” pungkasnya.
