20 November 2026

Musyanto

Gelombang desakan agar Presiden RI Prabowo Subianto mencopot Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menguat menyusul pemadaman listrik massal yang melumpuhkan sebagian wilayah Sumatra pada 22 Mei 2026.

Padepokan Hukum Indonesia (PHI) menilai blackout yang berulang di berbagai daerah bukan lagi sekadar gangguan teknis biasa, melainkan cerminan kegagalan serius dalam tata kelola dan kepemimpinan perusahaan listrik negara tersebut.

Ketua PHI, Musyanto atau Mus Gaber, menyatakan Presiden Prabowo harus segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi total jajaran Direksi dan Komisaris PLN. Menurutnya, pemadaman listrik yang berulang dari Bali, Sulawesi, Aceh, Jakarta hingga Sumatra menunjukkan adanya persoalan mendasar yang tidak pernah terselesaikan.

“Kalau listrik terus mati di berbagai daerah dengan skala besar, publik berhak mempertanyakan kemampuan manajemen PLN. Ini bukan lagi insiden sesaat, tetapi indikasi kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Mus Gaber, Senin (1/6/2026).

PHI bahkan secara resmi telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo yang berisi tuntutan agar pemerintah segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) guna mengevaluasi kinerja Direksi dan Komisaris PLN.

Menurut PHI, blackout Sumatra menjadi puncak kekhawatiran publik terhadap ketahanan sistem kelistrikan nasional.

Pasalnya, pemadaman massal tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada operasional industri, layanan kesehatan, transportasi, pelayanan publik hingga aktivitas ekonomi yang bergantung pada pasokan listrik.

“Kalau gangguan terus berulang tanpa ada pembenahan mendasar, maka evaluasi terhadap pucuk pimpinan PLN menjadi sebuah keniscayaan. Negara tidak boleh membiarkan kegagalan yang sama terjadi berulang-ulang,” tegasnya.

Selain meminta pencopotan Direksi yang dianggap gagal menjaga keandalan sistem, PHI juga mendesak pembentukan Tim Audit Independen Nasional yang melibatkan auditor negara, akademisi, pakar ketenagalistrikan serta aparat penegak hukum.

Tim tersebut diminta mengusut penyebab berulangnya blackout, termasuk menelusuri dugaan lemahnya pengawasan internal dan kemungkinan adanya penempatan pejabat strategis yang tidak berbasis kompetensi.

PHI menilai gangguan listrik berskala besar yang terus berulang berpotensi merusak kepercayaan investor terhadap infrastruktur nasional.

Di tengah ambisi pemerintah menarik investasi besar-besaran dan mempercepat hilirisasi industri, keandalan pasokan listrik menjadi faktor yang tidak bisa ditawar.

“Ketahanan energi adalah urat nadi pembangunan. Jika listrik masih mudah lumpuh, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan masyarakat, tetapi juga kredibilitas negara di mata dunia usaha,” ujar Mus Gaber.

Karena itu, PHI meminta Presiden Prabowo tidak berhenti pada evaluasi administratif semata, melainkan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab atas berulangnya krisis kelistrikan tersebut, termasuk opsi mencopot Direktur Utama PLN jika terbukti gagal menjamin keandalan pasokan listrik nasional.

MoneyTalk, Jakarta – Polemik antara media daring INAnews.co.id dan jajaran Kodaeral VIII Manado memasuki babak baru. Redaksi INAnews resmi melayangkan surat tanggapan atas somasi yang diajukan Kepala Dinas Hukum Kodaeral VIII terkait pemberitaan dugaan pernyataan bernuansa penghinaan terhadap suku Jawa.

Somasi tersebut sebelumnya diajukan atas nama Komandan Satrol Bitung Kodaeral VIII Manado, Kolonel Laut (P) Marvil Marfell Frits E.D., S.E., M.Tr.Hanla., CRMP, melalui Kepala Dinas Hukum Letkol Laut (H) Decky Y. Ticoalu, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2026.

Dalam surat bernomor L-007/IDM-RD/4.26, Pemimpin Redaksi INAnews, Muhamad Helmi Romdhoni, menegaskan bahwa pemberitaan yang dimuat pada 11 Maret 2026 berjudul “Diduga Lontarkan Kata Singgung Suku Jawa, Dansatrol Bitung Didesak Diperiksa” telah melalui mekanisme jurnalistik yang sah dan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Redaksi menyatakan, berita tersebut didasarkan pada data kuat berupa rekaman suara berdurasi 8 menit 52 detik yang diperoleh dari proses konfirmasi lapangan terkait dugaan distribusi BBM ilegal di Pelabuhan Bitung. Rekaman itu, menurut redaksi, memuat pernyataan yang diduga mengandung frasa “Jawa merusak” pada menit ke-4 detik 20 hingga detik 45.

“Seluruh materi telah diverifikasi melalui rapat redaksi dan memenuhi standar kelayakan berita,” tulis Helmi dalam surat tanggapan tersebut.

INAnews juga menegaskan bahwa dalam pemberitaannya tidak secara eksplisit menyebutkan nama pejabat yang dimaksud, sehingga tidak dapat diklaim sebagai tudingan langsung terhadap individu tertentu.

Selain itu, redaksi menyampaikan bahwa penggunaan ilustrasi berbasis kecerdasan buatan dalam artikel tersebut telah disesuaikan dengan Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Terkait dimuatnya pernyataan dari Ketua Kerukunan Jawa Tulen (Kejawen) DKI Jakarta, Musyanto, S.H., INAnews menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari praktik jurnalistik yang sah sebagai bentuk keberimbangan informasi.

Dalam poin penutup, INAnews justru mendorong pihak Kodaeral VIII untuk menggunakan hak jawab sebagaimana diatur dalam UU Pers, agar klarifikasi resmi dapat dipublikasikan kepada masyarakat.

Sejumlah pihak menilai langkah somasi terhadap media dapat berpotensi menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan pers, terutama jika digunakan sebagai respons atas produk jurnalistik yang berbasis data.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lanjutan dari pihak Kodaeral VIII Manado terkait tanggapan resmi mereka atas surat balasan dari redaksi INAnews.

Surat tanggapan tersebut juga ditembuskan kepada Dewan Pers Indonesia serta organisasi Kerukunan Jawa Tulen di tingkat pusat dan daerah.