MoneyTalk, Jakarta – Insiden ketegangan antara warga yang membawa bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan aparat TNI di Simpang Kandang, Kota Lhokseumawe, Aceh kembali memantik perhatian publik. Peristiwa ini terjadi di tengah kondisi Aceh yang sedang dilanda bencana banjir bandang, sehingga memunculkan kekhawatiran akan dampak sosial dan politik yang lebih luas jika penanganannya tidak dilakukan secara bijak.
Pengamat Intelijen dan Geopolitik, Amir Hamzah, mengingatkan agar TNI tidak terprovokasi oleh aksi simbolik warga tersebut. Menurutnya, pendekatan keamanan yang keras justru berpotensi memperlebar jarak psikologis antara negara dan masyarakat Aceh.
“Aceh adalah wilayah dengan sejarah konflik panjang. Setiap simbol, termasuk bendera GAM, memiliki muatan emosional dan historis yang tidak bisa disikapi dengan pendekatan keamanan semata,” ujar Amir Hamzah, Jumat (26/12/2025).
Amir menilai, konteks waktu munculnya insiden ini sangat sensitif. Saat Aceh masih berjibaku dengan banjir bandang, fokus utama seharusnya adalah penyelamatan warga, pemulihan infrastruktur, dan penguatan solidaritas negara dengan rakyat.
“Dalam kondisi bencana, masyarakat Aceh membutuhkan kehadiran negara yang empatik, bukan negara yang terlihat represif,” tegasnya.
Menurutnya, setiap gesekan antara aparat dan warga di Aceh selalu berpotensi ditarik ke dalam narasi lama tentang konflik, ketidakadilan, dan trauma masa lalu. Inilah yang membuat Aceh berbeda dibanding daerah lain.
Dalam analisisnya, Amir Hamzah juga menyoroti posisi Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) sebagai figur kunci dalam menjaga stabilitas Aceh. Mualem bukan hanya kepala daerah, tetapi juga mantan tokoh GAM yang memiliki legitimasi historis dan kultural di mata rakyat Aceh.
“Mualem adalah jembatan psikologis antara Jakarta dan Aceh. Ia dihormati bukan karena jabatan, tetapi karena rekam jejak sejarahnya,” kata Amir.
Karena itu, Amir menilai pendekatan pemerintah pusat dan TNI harus selaras dengan kepemimpinan Mualem. Mengabaikan peran simbolik dan politik Gubernur Aceh justru berisiko menciptakan kesan bahwa negara tidak memahami dinamika lokal Aceh.
Dari perspektif intelijen, Amir Hamzah menegaskan bahwa aksi pembentangan atau pengibaran bendera GAM saat ini lebih bersifat simbolik, bukan ancaman militer atau gerakan separatis bersenjata seperti di masa lalu.
“Secara intelijen, tidak ada indikasi kebangkitan GAM sebagai kekuatan bersenjata. Yang ada adalah ekspresi identitas, kekecewaan, dan pencarian pengakuan,” jelasnya.
Ia memperingatkan bahwa salah membaca simbol sebagai ancaman keamanan dapat berujung pada overreaction, yang justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanaskan situasi.
Dalam kerangka geopolitik, Aceh memiliki posisi strategis di pintu masuk Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan internasional tersibuk di dunia. Menurut Amir, setiap gejolak di Aceh akan selalu menarik perhatian internasional, terutama terkait isu hak asasi manusia dan konflik internal.
“Indonesia harus belajar dari masa lalu. Konflik Aceh dulu menjadi sorotan dunia. Sekarang, stabilitas Aceh adalah bagian dari menjaga citra Indonesia sebagai negara demokratis yang matang,” ujarnya.
Amir menilai, penanganan yang humanis dan dialogis akan memperkuat posisi Indonesia di mata global, sementara pendekatan represif justru membuka ruang kritik internasional.
Amir Hamzah menekankan bahwa TNI memiliki peran strategis bukan hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga perekat bangsa. Di Aceh, tugas ini menjadi jauh lebih kompleks karena latar sejarah konflik.
“Yang dibutuhkan Aceh hari ini adalah TNI yang hadir membantu korban banjir, membangun kembali rumah warga, dan berdialog dengan masyarakat. Itulah cara mengambil hati rakyat Aceh,” katanya.
Ia menyarankan agar TNI mengedepankan pendekatan teritorial yang persuasif, melibatkan tokoh adat, ulama, dan pemerintah daerah, agar setiap persoalan dapat diselesaikan tanpa eskalasi.
Amir menutup analisanya dengan mengingatkan bahwa perdamaian Aceh adalah hasil perjuangan panjang yang mahal harganya. Kesalahan kecil dalam membaca situasi bisa berdampak besar.
“Perdamaian bukan hanya soal tidak ada senjata, tetapi soal rasa keadilan dan penghormatan. Negara harus hadir sebagai pelindung, bukan ancaman,” pungkasnya.
Insiden ini, menurut Amir, seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi semua pihak agar Aceh tetap damai, stabil, dan fokus pada pemulihan bencana serta pembangunan kesejahteraan rakyat.
