21 November 2026

Nistra Yohan

MoneyTalk.id,Jakarta – Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) kembali mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka kembali penelusuran terhadap Nistra Yohan, nama yang mencuat dalam persidangan perkara korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait dugaan aliran dana sebesar Rp70 miliar.

Ketua Umum FORMASI, Jalih Pitoeng, mengatakan pihaknya berencana mendatangi Kejagung untuk menyerahkan sejumlah data dan informasi yang dimiliki mengenai perkara tersebut, khususnya menyangkut dugaan keterlibatan Nistra Yohan yang dalam sejumlah persidangan disebut sebagai pihak yang menerima uang.

Jalih menilai perkara BTS 4G tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang sudah dijatuhi hukuman. Menurut dia, setiap nama yang muncul dalam fakta persidangan dan memiliki kaitan dengan aliran dana harus diperiksa secara proporsional agar konstruksi perkara dapat dibuka secara utuh.

“FORMASI akan datang ke Kejaksaan Agung. Kami akan membawa data-data yang kami miliki mengenai kasus BTS, termasuk mengenai dugaan aliran dana Rp70 miliar yang dalam persidangan dikaitkan dengan Nistra Yohan,” kata Jalih kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).

Menurut Jalih, pemeriksaan terhadap Nistra penting bukan untuk menghakimi seseorang terlebih dahulu, melainkan untuk memastikan apakah keterangan yang muncul di ruang sidang dapat dikonfirmasi melalui proses penyidikan.

“Kalau memang namanya disebut di persidangan, kemudian penyidik juga sudah pernah memanggil yang bersangkutan, maka pertanyaannya sederhana: apa sebenarnya yang terjadi dengan uang tersebut? Siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, untuk kepentingan siapa dan apakah benar ada kaitannya dengan proyek BTS?” ujar Jalih.

Nama Nistra Yohan mencuat dalam persidangan perkara korupsi BTS 4G ketika Irwan Hermawan dan Windi Purnama memberikan keterangan mengenai aliran dana proyek tersebut.

Dalam persidangan pada September 2023, Irwan menyebut adanya uang sebesar Rp70 miliar yang diserahkan kepada seseorang bernama Nistra Yohan. Windi kemudian menjelaskan bahwa ia memperoleh nomor telepon Nistra dari mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif.

Windi juga menerangkan bahwa komunikasi mengenai penyerahan uang dilakukan melalui aplikasi Signal. Dalam keterangannya, ia menyebut istilah “K1” yang kemudian dijelaskan dalam persidangan sebagai Komisi I DPR RI.

Dalam persidangan lainnya, Irwan menerangkan bahwa penyerahan uang kepada Nistra berlangsung dua kali. Nilainya disebut Rp30 miliar pada awal 2022 atau akhir 2021 dan Rp40 miliar pada pertengahan 2022, sehingga totalnya mencapai Rp70 miliar.

Jaksa juga pernah mengungkap dalam persidangan bahwa uang Rp70 miliar tersebut disebut diserahkan kepada Nistra Yohan, yang disebut sebagai staf anggota Komisi I DPR RI, dengan tujuan untuk menghentikan proses penegakan hukum terhadap proyek pembangunan BTS 4G 2021–2022.

Desakan FORMASI semakin menguat karena Kejagung sebelumnya memang telah menyatakan melakukan pemanggilan terhadap Nistra.

Pada Juli 2023, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus saat itu, Febrie Adriansyah, menyatakan Nistra belum hadir memenuhi pemeriksaan Kejagung. Kejagung menyebut pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi dugaan aliran dana tersebut.

Kejagung juga pernah menyatakan masih mendalami kebenaran informasi mengenai dugaan aliran dana tersebut, termasuk menelusuri kapan, di mana dan bagaimana uang itu diserahkan.

Artinya, sejak awal Kejagung sendiri memandang informasi mengenai Nistra sebagai bagian dari pengembangan perkara yang perlu diklarifikasi.

Pada perkembangan berikutnya, pemberitaan menyebut Nistra beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Bahkan pada November 2023, Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menyatakan Nistra sudah beberapa kali dipanggil.

Persoalan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan publik: mengapa seseorang yang disebut dalam persidangan berkaitan dengan aliran dana Rp70 miliar belum dapat diklarifikasi secara langsung oleh penyidik?

Jalih mengatakan FORMASI melihat persoalan Nistra bukan hanya berdasarkan satu pemberitaan.

Menurut dia, terdapat rangkaian keterangan dalam persidangan yang perlu dicocokkan satu sama lain.

Pertama, terdapat keterangan Irwan Hermawan mengenai uang Rp70 miliar.

Kedua, terdapat keterangan Windi Purnama mengenai nomor telepon Nistra yang diperoleh dari Anang Achmad Latif.

Ketiga, terdapat keterangan mengenai istilah “K1” yang dikaitkan dengan Komisi I DPR.

Keempat, terdapat keterangan mengenai lokasi penyerahan uang.

Dalam salah satu persidangan, Windi menyebut penyerahan uang dilakukan di rumah di kawasan Gandul dan di Hotel Aston Sentul. ANTARA melaporkan bahwa Windi mengatakan total uang yang diserahkan mencapai Rp70 miliar.

“Jadi yang kami minta adalah pemeriksaan. Bukan langsung menghukum. Jangan dibalik. Kalau ada nama yang disebut, penyidik harus mengklarifikasi. Kalau ternyata tidak benar, ya harus dibuktikan tidak benar. Kalau benar, harus diproses sesuai hukum,” kata Jalih.

Perkara BTS 4G BAKTI Kominfo sendiri merupakan perkara korupsi dengan nilai kerugian negara sangat besar.

Dalam dakwaan perkara Johnny G Plate dan terdakwa lainnya, jaksa menyebut proyek tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp8,032 triliun.

Karena nilai proyek dan kerugian negara sangat besar, Jalih berpandangan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada aktor-aktor yang sudah diproses.

Menurut dia, setiap aliran uang yang muncul dalam fakta persidangan harus ditelusuri sampai titik terakhir.

“Kalau kerugian negaranya triliunan rupiah, maka seluruh aliran uangnya harus dibuka. Jangan sampai ada uang yang disebut di persidangan tetapi kemudian tidak jelas ujungnya,” katanya.

Jalih juga meminta Kejagung tidak membedakan pemeriksaan berdasarkan latar belakang politik seseorang.

“Siapa pun orangnya, apakah dia kader partai, staf anggota DPR, pengusaha atau siapa pun, kalau keterangannya diperlukan dalam perkara korupsi, harus diperiksa. Prinsipnya equality before the law,” tegasnya.

Secara hukum, pemanggilan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi merupakan bagian dari kewenangan penyidik.

Dalam KUHAP yang digunakan pada saat proses penyidikan perkara BTS berlangsung, Pasal 112 mengatur bahwa penyidik berwenang memanggil tersangka atau saksi dengan surat panggilan yang sah dan alasan pemanggilan yang jelas.

Pasal 112 ayat (2) KUHAP juga mengatur bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik. Apabila tidak datang, penyidik dapat melakukan pemanggilan kembali dengan perintah kepada petugas untuk membawa orang tersebut kepada penyidik. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam berbagai putusan dan penjelasan hukum mengenai mekanisme pemanggilan saksi.

Dengan demikian, menurut Jalih, persoalan utama bukan apakah Nistra harus langsung ditetapkan sebagai tersangka, melainkan apakah penyidik sudah mendapatkan kesempatan yang cukup untuk menguji langsung keterangan mengenai dugaan aliran dana Rp70 miliar tersebut.

“Pemeriksaan itu justru penting untuk memberikan hak kepada Nistra menjelaskan versinya. Jangan sampai publik hanya mendengar satu sisi. Tetapi pada saat yang sama, jangan juga ada orang yang namanya disebut berkaitan dengan aliran uang besar lalu tidak pernah dimintai keterangan secara tuntas,” ujar Jalih.

Dalam hukum acara pidana, keterangan saksi memang merupakan salah satu alat bukti yang sah. Pasal 184 KUHAP mencantumkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti.

Namun, hal itu juga berarti keterangan saksi harus diuji dan dinilai bersama alat bukti lainnya.

Karena itu, pemeriksaan terhadap Nistra dapat menjadi bagian penting untuk menguji beberapa pertanyaan yang belum terjawab: apakah benar uang tersebut pernah diserahkan, apakah Nistra benar menerima, apakah uang tersebut benar berkaitan dengan proyek BTS, siapa pemberi dan penerima manfaat akhirnya, serta apakah terdapat aliran lanjutan kepada pihak lain.

Menurut Jalih, semua pertanyaan tersebut merupakan ranah penyidik.

“FORMASI tidak mau mengambil alih kewenangan Kejaksaan. Kami masyarakat sipil. Tugas kami menyampaikan informasi dan mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan,” katanya.

Desakan FORMASI datang ketika kasus BTS 4G sudah melahirkan sejumlah putusan dan proses hukum terhadap berbagai pihak.

Kejagung sebelumnya juga telah menindaklanjuti beberapa aliran dana yang muncul dalam perkara tersebut. Misalnya, Achsanul Qosasi diproses dalam perkara dugaan penerimaan Rp40 miliar, sementara Edward Hutahaean juga diproses terkait dugaan aliran uang Rp15 miliar.

Menurut Jalih, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa aliran dana di luar perkara utama memang dapat ditindaklanjuti apabila penyidik menemukan bukti yang cukup.

Karena itu, ia mempertanyakan mengapa dugaan aliran Rp70 miliar yang dikaitkan dengan Nistra tidak memperoleh penyelesaian yang sama jelasnya.

“Kalau ada aliran Rp40 miliar bisa ditelusuri, ada aliran Rp15 miliar bisa diproses, maka aliran Rp70 miliar juga harus terang. Kalau memang tidak terbukti, katakan tidak terbukti. Kalau ada bukti, proses sesuai hukum,” ujarnya.

Jalih memastikan kedatangan FORMASI ke Kejagung bukan hanya membawa tuntutan politik atau opini publik.

Ia mengatakan organisasi tersebut akan membawa sejumlah data dan informasi yang berkaitan dengan perkara BTS 4G, termasuk pemberitaan, fakta-fakta persidangan dan informasi mengenai dugaan aliran dana yang mengarah kepada Nistra Yohan.

“Kami akan membawa data. Kami ingin Kejaksaan Agung melihat kembali seluruh fakta yang sudah muncul di persidangan. Jangan sampai ada fakta persidangan yang kemudian hilang begitu saja dari proses pengembangan perkara,” kata Jalih.

Sikap FORMASI ini sejalan dengan pemberitaan terbaru pada September 2026 yang kembali menyoroti keberadaan Nistra Yohan dan mendesak Kejagung memeriksanya. Dalam pemberitaan tersebut, Jalih juga menyatakan bahwa kemunculan kembali Nistra di ruang publik menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk meminta keterangannya.

Jalih menegaskan bahwa FORMASI tidak ingin membangun penghakiman terhadap Nistra.

“Kalau Nistra merasa tidak pernah menerima uang Rp70 miliar, datang dan jelaskan kepada penyidik. Kalau ada kekeliruan dalam kesaksian, biarkan penyidik menguji. Justru pemeriksaan adalah jalan untuk mendapatkan kejelasan,” ujarnya.

Pada akhirnya, persoalan Nistra Yohan kembali bermuara pada satu hal: apakah Kejagung akan membuka kembali penelusuran secara serius terhadap dugaan aliran dana Rp70 miliar tersebut.

Kejaksaan sebelumnya pernah menyatakan akan mendalami seluruh pihak yang muncul dalam fakta persidangan perkara BTS. Bahkan Kejagung menyatakan pihak-pihak yang keterangannya dianggap signifikan dan sebelumnya belum hadir dapat kembali dipanggil, dan dalam kondisi tertentu dapat dilakukan upaya untuk menghadirkannya.

Bagi FORMASI, bola kini berada di tangan aparat penegak hukum.

“Sekarang kami datang membawa data. Setelah itu kewenangan ada di Kejaksaan. Kami hanya ingin memastikan hukum tidak tajam kepada sebagian pihak tetapi berhenti ketika menyentuh nama tertentu,” kata Jalih.

Ia menambahkan, pemeriksaan Nistra juga penting untuk menjawab pertanyaan publik mengenai dugaan aliran uang ke lingkungan Komisi I DPR yang selama ini muncul dalam perkara BTS.

“Ini bukan soal Gerindra, bukan soal Komisi I, bukan soal kepentingan politik. Ini soal dugaan uang korupsi. Kalau uang itu memang ada, harus jelas ke mana. Kalau tidak ada, juga harus jelas. Negara membutuhkan kepastian hukum,” pungkas Jalih.

MoneyTalk.id,Jakarta – Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) kembali mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Nistra Yohan terkait dugaan aliran uang Rp70 miliar dalam perkara korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Ketua Umum FORMASI Jalih Pitoeng menilai kemunculan kembali nama Nistra Yohan dalam pemberitaan mengenai aktivitas politik dan gerakan masyarakat di Pati menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk kembali menelusuri keberadaannya serta meminta keterangannya terkait perkara BTS 4G.

“Ini kesempatan ada di Indonesia. Sebelumnya menghilang dan mangkir. Kejagung harus memeriksa Nistra Yohan,” kata Jalih Pitoeng kepada wartawan, Senin (7/9/2026).

Nama Nistra Yohan sebelumnya mencuat dalam persidangan perkara korupsi BTS 4G. Dalam persidangan, hakim mengungkap adanya penyerahan uang Rp70 miliar kepada Nistra Yohan, yang disebut sebagai staf ahli anggota Komisi I DPR RI, dengan tujuan menghentikan proses penegakan hukum terkait proyek BTS 4G.

Kejagung sebelumnya juga menyatakan Nistra Yohan telah dipanggil untuk diperiksa, tetapi tidak memenuhi panggilan. Pada November 2023, Kejagung menyatakan masih berupaya menghadirkan Nistra untuk dimintai keterangan. Bahkan saat itu, Kejagung menyebut tidak menutup kemungkinan menetapkannya sebagai buronan apabila terus tidak ditemukan.

Dalam pemberitaan lain, Nistra disebut telah dua kali mangkir dari pemeriksaan Kejagung terkait dugaan aliran Rp70 miliar tersebut.

Jalih mengatakan persoalan tersebut tidak boleh berhenti hanya karena Nistra berstatus saksi atau pihak yang keterangannya masih diperlukan. Menurut dia, aparat perlu memastikan seluruh informasi mengenai aliran dana dalam perkara BTS dapat diuji melalui proses hukum.

“Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke satu pihak, tetapi tumpul kepada pihak lain. Kalau memang ada informasi dan alat bukti, periksa secara terbuka dan profesional,” ujarnya.

Desakan FORMASI tersebut muncul setelah laporan Bocor Alus Tempo yang menyoroti dugaan keterlibatan Nistra Yohan dalam aktivitas kelompok masyarakat dari Pati yang melakukan aksi di Jakarta terkait tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Dalam unggahan Tempo di media sosial, disebutkan Nistra Yohan sempat menemui anggota kelompok masyarakat sipil di Pati.

Namun, informasi mengenai dugaan peran Nistra dalam mengoordinasikan kelompok dari Pati tersebut masih menjadi bagian dari pemberitaan dan tudingan yang perlu diklarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Bahkan terdapat pemberitaan mengenai bantahan dari pihak AMPB yang menyatakan mereka tidak mengenal Nistra Yohan.

Sementara itu, aktivitas kelompok Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Jakarta terkait RUU Perampasan Aset memang tercatat dalam pemberitaan. Pada 27 Agustus 2026, pimpinan DPR menerima audiensi Supriyono alias Botok bersama sejumlah aktivis Pati. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menyatakan komitmen agar RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026.

Bagi FORMASI, dua persoalan tersebut harus ditempatkan secara terpisah. Aktivitas politik atau aksi masyarakat tidak boleh dijadikan dasar untuk menuduh seseorang terlibat tindak pidana. Namun, apabila terdapat informasi baru mengenai keberadaan seseorang yang sebelumnya dicari penyidik, informasi tersebut, menurut Jalih, layak ditindaklanjuti secara hukum.

“Kalau keberadaannya sekarang diketahui, ya periksa. Jangan dibiarkan menjadi misteri. Publik berhak mendapatkan kejelasan mengenai perkara Rp70 miliar itu,” ujar Jalih.

Kasus dugaan korupsi BTS 4G sendiri telah menjerat sejumlah pihak. Dalam perkembangan penyidikan sebelumnya, Kejagung menyatakan perkara tersebut masih dapat berkembang dan nama Nistra Yohan termasuk pihak yang menjadi perhatian penyidik.

Dengan kembali mencuatnya nama Nistra Yohan, FORMASI meminta Kejagung membuka kembali penelusuran terhadap dugaan aliran dana tersebut sekaligus mengklarifikasi informasi mengenai aktivitas Nistra di tengah masyarakat.

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penanganan perkara dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI Kominfo. Menurutnya, hingga kini Kejagung belum menunjukkan langkah tegas terhadap pihak-pihak yang disebut dalam pusaran perkara, termasuk politikus Partai Gerindra, Nistra Yohan, yang dalam berbagai pemberitaan disebut diduga menerima aliran dana sebesar Rp70 miliar.

Uchok menilai lambannya langkah Kejagung telah memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.

“Kalau Kejagung tidak berani menangkap Nistra Yohan, maka Kejagung terlihat letoy. Publik melihat seolah-olah aparat penegak hukum tidak berdaya ketika berhadapan dengan kader partai penguasa,” kata Uchok dalam pernyataan kepada wartawan, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, kasus BTS bukanlah perkara baru. Penanganannya telah berlangsung cukup lama dan telah menyeret sejumlah terdakwa hingga memperoleh putusan pengadilan. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa masih ada nama-nama yang disebut dalam berbagai proses hukum namun belum diproses lebih lanjut.

Uchok mengatakan masyarakat berhak memperoleh kepastian hukum. Ia berpandangan bahwa setiap orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara seharusnya diproses berdasarkan alat bukti yang dimiliki penyidik tanpa membedakan latar belakang politik maupun kedekatan dengan kekuasaan.

“Kasus ini sudah cukup lama. Publik perlu terus diingatkan agar penegakan hukum tidak berhenti di tengah jalan. Jangan sampai ada kesan hukum hanya berani kepada pihak tertentu, tetapi tidak berani kepada pihak lain,” ujarnya.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menyampaikan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Menurut Uchok, komitmen tersebut perlu dibuktikan melalui tindakan nyata aparat penegak hukum di lapangan.

“Prabowo berkali-kali menyampaikan bahwa penegakan hukum harus ditegakkan. Jangan sampai masyarakat kemudian menilai komitmen pemberantasan korupsi hanya menjadi slogan atau omon-omon,” tegasnya.

Lebih lanjut, Uchok menilai perkara BTS merupakan salah satu ujian besar bagi integritas Kejaksaan Agung. Ia mengatakan publik akan terus memantau apakah seluruh pihak yang diduga terlibat benar-benar diproses sesuai ketentuan hukum atau justru terdapat perlakuan yang berbeda terhadap pihak tertentu.

Menurut dia, penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Apabila terdapat dugaan keterlibatan seseorang, maka penyidik harus menjelaskan perkembangan penanganannya secara terbuka, baik dengan melanjutkan proses hukum apabila memiliki alat bukti yang cukup maupun memberikan penjelasan apabila tidak ditemukan dasar hukum untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Kasus korupsi proyek BTS sendiri merupakan salah satu perkara korupsi terbesar di sektor telekomunikasi yang telah menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta ke meja hijau. Perkara tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis belum terdapat keterangan resmi dari Kejaksaan Agung yang menyatakan Nistra Yohan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum, Muslim Arbi, menyoroti kemiripan pola kasus korupsi yang melibatkan kader partai besar di Indonesia. Menurutnya, jika PDIP punya Harun Masiku, maka Gerindra kini punya sosok serupa bernama Nistra Yohan.

“Harun Masiku hilang dalam kasus suap agar bisa duduk di DPR, sedangkan Nistra Yohan namanya disebut-sebut menerima Rp70 miliar dalam kasus BTS. Keduanya sama-sama lenyap, sulit dijangkau aparat,” kata Muslim Arbi, Sabtu (23/8/2025).

Harun Masiku yang merupakan caleg PDIP hingga kini masih buron sejak operasi tangkap tangan (OTT) KPK tahun 2020. Kasus itu turut menyeret Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang sempat divonis bersalah sebelum kemudian mendapat amnesti dari Presiden Prabowo.

Sementara itu, di tubuh Partai Gerindra, muncul nama Nistra Yohan yang disebut sebagai tenaga ahli anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Sugiono. Ia diduga menerima aliran dana jumbo Rp70 miliar dalam skandal korupsi BTS 4G. Namun, keberadaannya kini misterius.

“Pihak Kejaksaan Agung seakan tidak berdaya menuntaskan kasus ini. Padahal, nama Nistra jelas muncul di persidangan. Namun, publik tak pernah tahu di mana dia berada,” tegas Muslim Arbi.

Muslim menilai, pola menghilangnya Nistra Yohan menambah catatan kelam penegakan hukum di era pemerintahan sekarang. Jika Harun Masiku jadi simbol lemahnya KPK di era Jokowi, maka Nistra Yohan bisa menjadi simbol lemahnya Kejaksaan di era Prabowo.

“Jangan sampai kasus ini berakhir seperti Harun Masiku. Negara tidak boleh kalah melawan mafia politik dan korupsi. Jika tidak, publik akan menilai bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Dalam hitungan hari, publik dikejutkan oleh dua kabar yang sama-sama melibatkan kader Gerindra, tetapi berakhir dengan nasib berbeda.

Di satu sisi, Immanuel Ebenezer alias Noel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ditangkap melalui operasi tangkap tangan KPK, ditetapkan sebagai tersangka, lalu ditahan dan segera diberhentikan Presiden Prabowo dari jabatannya.

Di sisi lain, Nistra Yohan, nama yang muncul dalam persidangan kasus BTS 4G BAKTI sebagai penerima aliran dana hingga Rp70 miliar untuk jejaring Komisi I, hingga kini status hukumnya tak jelas. Pemanggilan berlarut, kehadirannya dipertanyakan, bahkan keberadaannya kerap diberitakan tidak pasti.

Kontras inilah yang membangun persepsi publik tentang adanya standar ganda dalam penegakan hukum.

Langkah terhadap Noel berjalan cepat dan tegas. KPK menemukan bukti langsung dalam OTT, menetapkannya tersangka, lalu Presiden segera memberhentikan dari kabinet. Dari sisi hukum tata negara, tindakan ini memang wajar dan menunjukkan disiplin birokrasi.

Namun, perbandingan otomatis muncul: mengapa Noel yang jelas-jelas kader partai langsung “disikat” dan masuk bui, sementara Nistra yang disebut-sebut menerima dana jumbo justru tak terdengar kabar hukumnya? Publik wajar mempertanyakan: apa bedanya?

Dari kacamata prosedural, jawabannya bisa sederhana:

1. KPK bekerja dengan OTT—bukti segar, uang tunai, komunikasi langsung, sehingga proses hukum cepat dan langsung mengikat tersangka.

2. Kejaksaan Agung yang menangani BTS bekerja pada kasus yang kompleks: jejaring pelaku luas, aliran dana berlapis, saksi dan dokumen butuh sinkronisasi. Klaim Rp70 miliar terhadap Nistra muncul dari keterangan persidangan, bukan tangkap tangan, sehingga butuh verifikasi tambahan.

Perbedaan mesin ini menjelaskan tempo berbeda. Tapi, penjelasan prosedural tak cukup jika komunikasi publik minim. Kejagung harus menjelaskan status Nistra secara transparan, agar publik tidak menganggap ada perlindungan politik.

Dua narasi politik berkembang di masyarakat:

1. Noel dianggap “orang Jokowi” yang harus disingkirkan dari pemerintahan Prabowo.

2. Noel disebut “bermain sendiri,” tidak berbagi keuntungan, sehingga dibiarkan jatuh.

Dua-duanya spekulatif. Faktanya: Noel tertangkap OTT KPK dengan bukti kuat, sementara Presiden hanya merespons prosedur dengan pemberhentian. Tidak ada data resmi yang menyebut motif politik tersebut.

Namun, karena kasus Nistra tak kunjung jelas, narasi spekulatif makin kuat. Publik melihat: Noel diproses cepat, Nistra aman.

Bagi Partai Gerindra, ini adalah ujian besar. Apakah partai akan membiarkan publik melihat ada standar ganda antar kader? Atau justru menegakkan disiplin etik internal: siapa pun kader yang berurusan dengan hukum harus diproses dan ditindak secara setara?

Bagi pemerintah, pemberhentian Noel adalah langkah awal. Namun tidak cukup berhenti di situ. Yang dibutuhkan adalah pola konsistensi: transparansi di semua kasus, tak hanya satu.

Bagi DPR, khususnya Komisi I, munculnya nama tenaga ahli di pusaran korupsi BTS harus menjadi alarm. Parlemen seharusnya menjalankan fungsi etik dan pengawasan internal—bukan menunggu kasus tenggelam.

Agar republik ini tidak terjebak pada persepsi “dua standar,” ada beberapa agenda penting:

1. Transparansi Status Kasus. Kejagung harus menjelaskan posisi hukum Nistra secara terbuka, apakah masih saksi, sudah tersangka potensial, atau masih dalam penguatan bukti.

2. Koordinasi KPK–Kejagung. Perkara BTS menyangkut uang negara yang sangat besar, koordinasi lintas lembaga akan mempercepat follow the money.

3. Disiplin Partai. Gerindra perlu menunjukkan standar etik yang sama bagi semua kader, baik pejabat maupun staf orbit DPR.

4. Reformasi Sistem. Kemenaker harus membersihkan skema sertifikasi K3 dari potensi rente, sementara sektor digital harus diaudit untuk mencegah kasus BTS terulang.

Pemerintahan Prabowo telah memberi sinyal tegas dengan pemberhentian Noel. Tetapi sinyal hanya bermakna jika diikuti pola konsistensi. Publik menunggu: apakah hukum akan berlaku setara bagi Noel maupun Nistra, ataukah ada yang terus “aman” karena posisi dan kedekatan?

Pada akhirnya, republik ini tidak butuh kambing hitam atau korban politik. Yang dibutuhkan adalah kepastian proses hukum yang adil, transparan, dan setara untuk semua.

Penulis : Muslim Arbi, Pengamat hukum dan politik

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi melontarkan kritik tajam terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dinilai lamban dan selektif dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G Bakti Kominfo. Ia menyoroti khususnya tidak ditangkapnya politikus Partai Gerindra, Nistra Yohan, yang disebut-sebut menerima aliran dana hingga Rp70 miliar.

“Kenapa sampai sekarang Nistra Yohan belum juga disentuh oleh Kejagung, padahal disebut-sebut dalam pusaran korupsi BTS? Ini memperlihatkan bahwa Kejagung tak berani menyentuh penguasa,” tegas Muslim Arbi dalam pernyataannya kepada media, Kamis (7/8/2025).

Nistra Yohan diketahui merupakan mantan tenaga ahli Sugiono, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Menteri Luar Negeri di Kabinet Prabowo-Gibran. Posisi strategis Sugiono di partai dan pemerintahan diduga menjadi tameng politik yang membuat Nistra tak tersentuh oleh proses hukum, meskipun namanya kerap muncul dalam dokumen dan kesaksian yang terkait kasus BTS.

“Banyak pihak sudah menyebut dugaan keterlibatan Nistra. Tapi faktanya dia tidak pernah dipanggil, apalagi ditahan. Ini mengindikasikan adanya kekebalan hukum yang diberikan pada lingkaran kekuasaan,” kata Muslim Arbi.

Ia menambahkan, dalam situasi hukum yang sehat dan adil, tidak boleh ada orang yang kebal dari penyidikan hanya karena kedekatannya dengan elite kekuasaan.

Muslim Arbi menegaskan bahwa publik memiliki ekspektasi tinggi terhadap Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus BTS yang telah menyeret beberapa tokoh besar, termasuk mantan Menteri Kominfo, Johnny G. Plate. Namun, menurutnya, penegakan hukum tersebut terasa pincang jika tidak menyentuh aktor-aktor yang dekat dengan pusat kekuasaan.

“Jangan hanya menteri dari partai lain yang ditangkap, sementara yang dari partai penguasa dibiarkan. Ini bukan keadilan, tapi alat politik penjinakan,” tegasnya.

Menurut Muslim, Kejagung seharusnya berdiri di atas semua kepentingan politik. “Jika Kejagung tunduk pada kekuasaan, maka penegakan hukum kita benar-benar dalam keadaan darurat,” katanya.

Muslim Arbi juga menuntut agar Kejagung secara terbuka menjelaskan posisi Nistra Yohan dalam konstruksi kasus BTS. “Jika memang tidak bersalah, ungkapkan secara terang, jangan dibiarkan menggantung. Tapi jika ada bukti kuat, harus segera diproses secara hukum. Ini bukan soal politik, ini soal keadilan,” ujarnya.

Ia mengingatkan, kepercayaan publik terhadap Kejagung bisa runtuh jika kasus-kasus besar hanya menyasar lawan politik atau kelompok yang tak memiliki perlindungan kekuasaan.

“Ini persoalan serius. Jangan main-main dengan keadilan. Rakyat melihat dan mencatat. Bila penegakan hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka kita sedang membiarkan negara jatuh ke dalam otoritarianisme hukum,” kata Muslim Arbi.

Kasus BTS menjadi batu ujian besar bagi integritas Kejaksaan Agung di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Penuntasan kasus ini bukan hanya menyangkut kerugian negara, tetapi juga menjadi indikator apakah hukum benar-benar berlaku sama bagi semua warga negara, tanpa pandang jabatan, koneksi, atau warna partai.

“Rakyat akan terus menagih keadilan, termasuk dalam kasus Nistra Yohan. Bila Kejagung diam, maka dugaan publik akan menjadi keyakinan: hukum tidak berani menyentuh kekuasaan,” pungkas Muslim Arbi.