16 November 2026

Panglima TNI

MoneyTalk.id,Jakarta – Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai bukan semata-mata rotasi jabatan, melainkan bagian dari langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang kekuatan politik dan institusi negara.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menyebut Prabowo sedang menjalankan strategi perubahan cepat atau blitzkrieg, istilah militer dalam bahasa Jerman yang berarti serangan kilat.

Menurut Amir, Prabowo memahami bahwa pembenahan pemerintahan tidak mungkin dilakukan sekaligus. Karena itu, diperlukan langkah bertahap, tetapi terukur, dengan memprioritaskan posisi-posisi strategis yang menentukan efektivitas kekuasaan.

“Prabowo melakukan blitzkrieg. Tidak mungkin semuanya bisa dilunasi sekaligus. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Harapan publik, reshuffle ini menjadi momentum untuk membebaskan pemerintahan dari pengaruh rezim lama,” ujar Amir Hamzah dalam keterangannya, Rabu (1/10/2026).

Ia menilai, pergantian Kapolri merupakan salah satu langkah penting dalam rangka mengelola kekuasaan Prabowo. Sebab, kekuasaan tidak cukup hanya ditopang oleh legitimasi politik, tetapi juga membutuhkan kekuatan institusional yang solid.

Amir mengaitkan strategi tersebut dengan pemikiran Sun Tzu dalam The Art of War dan Carl von Clausewitz, ahli strategi militer Jerman.

Menurutnya, Sun Tzu menekankan pentingnya strategi, kecermatan membaca situasi, dan kemampuan mengalahkan lawan melalui perhitungan yang matang. Sementara Clausewitz memberikan perhatian besar terhadap penggunaan kekuatan dalam mencapai tujuan politik.

“Kalau Clausewitz memperlihatkan pentingnya kekuatan, Sun Tzu mengajarkan bagaimana kekuatan itu digunakan melalui strategi. Prabowo tampaknya memahami bahwa mengelola kekuasaan membutuhkan keduanya,” katanya.

Amir menilai pilihan Prabowo terhadap Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba.

Menurut dia, Suyudi memiliki pengalaman di bidang intelijen dan reserse yang menjadi modal penting untuk memimpin institusi kepolisian, terutama dalam menghadapi tantangan penegakan hukum dan pembenahan internal.

Ia menduga Prabowo telah mengamati rekam jejak Suyudi sejak menjabat Kapolda Banten.

“Prabowo sudah mengintip Suyudi ketika menjadi Kapolda Banten. Dia melihat kapasitas, pengalaman intelijen, dan kemampuan reserse yang dimiliki Suyudi. Ini bukan keputusan tanpa pertimbangan,” ungkap Amir.

Pada Kamis (1/10/2026), DPR RI menyetujui Suyudi sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Paripurna ke-8 DPR RI setelah sebelumnya Komisi III menyepakati pencalonan Suyudi secara aklamasi.

Amir juga menghubungkan langkah Prabowo tersebut dengan pola kepemimpinan Presiden Soeharto yang, menurut pandangannya, memiliki strategi tersendiri dalam mengadopsi dan menempatkan kader bangsa pada posisi-posisi penting pemerintahan.

Ia melihat Prabowo sedang membangun konfigurasi kekuasaan yang tidak hanya bergantung pada satu institusi, melainkan melibatkan berbagai simpul strategis dalam pemerintahan dan lembaga negara.

Amir mencontohkan bagaimana kekuatan politik di lembaga legislatif menjadi bagian dari konfigurasi tersebut.

Di MPR, posisi Ketua dijabat Ahmad Muzani. Sementara di DPR, Puan Maharani secara formal menjabat sebagai Ketua DPR, tetapi Amir menilai Sufmi Dasco Ahmad memiliki peran penting dalam dinamika politik dan komunikasi antar kekuatan di parlemen.

Menurut Amir, konfigurasi tersebut memperlihatkan bagaimana Prabowo membangun hubungan politik dengan berbagai institusi untuk memastikan agenda pemerintahan dapat berjalan.

“Prabowo sedang membangun kekuatan. Ada MPR, DPR, dan berbagai simpul politik yang saling berkaitan. Ini bagian dari cara mengelola kekuasaan agar pemerintahan berjalan efektif,” ujarnya.

Ia menilai konsolidasi tersebut tidak berhenti pada lembaga legislatif. Institusi penegak hukum dan pertahanan juga menjadi bagian penting dalam strategi pemerintahan.

Setelah pergantian Kapolri, Amir memperkirakan penataan kepemimpinan pada institusi strategis lainnya akan menjadi perhatian publik, termasuk Panglima TNI dan Jaksa Agung.

Namun, ia menekankan bahwa perubahan pada institusi-institusi tersebut harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan strategi pemerintahan, bukan semata-mata pergantian individu.

Menurutnya, keberhasilan konsolidasi kekuasaan akan sangat ditentukan oleh kemampuan Prabowo membangun koordinasi antarlembaga, menjaga loyalitas terhadap konstitusi, serta memastikan setiap institusi bekerja sesuai kewenangannya.

“Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung merupakan posisi strategis. Kalau pemerintah ingin melakukan pembenahan secara menyeluruh, tentu hubungan antarlembaga ini menjadi sangat penting,” katanya.

Amir menilai tantangan langsung bagi Suyudi setelah resmi menjabat Kapolri adalah melakukan penataan internal Polri, terutama di Bareskrim dan jajaran Kepolisian Daerah (Polda).

Menurutnya, pembenahan tidak cukup dilakukan pada tingkat pimpinan tertinggi. Reformasi harus menyentuh mekanisme penegakan hukum, tata kelola penyidikan, profesionalisme aparat, serta pengawasan terhadap anggota kepolisian.

Ia menilai Bareskrim memiliki posisi penting karena menangani berbagai perkara pidana yang berdampak luas terhadap kepentingan publik.

“Penataan internal harus dimulai dari Mabes Polri, khususnya Bareskrim dan Polda. Jangan sampai pergantian Kapolri hanya mengubah pucuk pimpinan, tetapi persoalan di bawahnya tetap berjalan seperti sebelumnya,” tegas Amir.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi penyidik agar penegakan hukum tidak menjadi alat kepentingan politik kelompok tertentu.

Dalam pandangan Amir, perubahan kepemimpinan Polri juga memunculkan harapan publik terhadap penegakan hukum atas berbagai perkara yang menjadi sorotan nasional.

Ia menyebut tidak tertutup kemungkinan Bareskrim melakukan pemanggilan terhadap Joko Widodo (Jokowi) apabila terdapat dasar hukum, bukti permulaan, dan kebutuhan penyidikan yang relevan dengan perkara tertentu.

Pernyataan tersebut disampaikan Amir dalam kaitannya dengan berbagai pengakuan dan tuduhan yang berkembang di ruang publik mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus korupsi.

Meski demikian, pemanggilan seseorang dalam proses hukum harus didasarkan pada alat bukti dan prosedur yang berlaku, bukan semata-mata tekanan atau ekspektasi politik.

Amir menilai, independensi penegakan hukum akan menjadi salah satu tolok ukur penting bagi kepemimpinan Suyudi.

“Kalau memang ada perkara yang membutuhkan pemeriksaan, Bareskrim harus bekerja secara profesional. Siapa pun orangnya, semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” ujarnya.

Menurut Amir, pergantian Kapolri menjadi momentum untuk menguji sejauh mana Prabowo mampu menerjemahkan konsolidasi kekuasaan menjadi pembenahan institusi negara.

Baginya, kekuatan pemerintahan tidak hanya diukur dari kemampuan presiden menempatkan orang-orang kepercayaannya dalam jabatan strategis, tetapi juga dari keberanian membangun sistem hukum yang adil, transparan, dan tidak tebang pilih.

Dengan demikian, langkah Prabowo melakukan reshuffle dan memilih Suyudi sebagai Kapolri akan terus menjadi perhatian publik, terutama dalam melihat arah hubungan kekuasaan, independensi aparat, dan masa depan reformasi penegakan hukum di Indonesia.

MoneyTalk.id, Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, isu reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat. Presiden Prabowo disebut perlu melakukan penyegaran kabinet, termasuk membersihkan sejumlah wajah lama yang dinilai berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan, sejak awal pemerintahannya, Prabowo telah menghadapi berbagai tantangan, termasuk beban warisan pemerintahan sebelumnya. Namun, ia menilai Prabowo memiliki modal politik dan pengalaman yang cukup untuk menghadapi berbagai persoalan tersebut.

Menurut Amir, Prabowo merupakan putra ekonom Prof Sumitro Djodjohadikusumo dan pernah menjadi menantu Presiden Soeharto. Sebelum menjadi presiden, Prabowo juga telah menuangkan sejumlah gagasan politik dan ekonomi dalam bukunya, Paradoks Indonesia.

“Setelah Paradoks Indonesia, Presiden Prabowo punya modal besar sebagai anak dari ekonom besar yang dikenal dunia, menantu Soeharto. Selain itu, sikap politiknya dan keberaniannya,” kata Amir dalam sebuah podcast di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/9/2026).

Amir mengatakan, dalam berbagai kesempatan Prabowo selalu mengingat pesan ayahnya bahwa ketika menghadapi konflik atau situasi dilematis, keputusan harus berpihak kepada kepentingan rakyat.

Ia juga menyinggung salah satu bagian dalam Paradoks Indonesia yang menurutnya menggambarkan pandangan Prabowo terhadap dunia politik.

“Dalam Paradoks Indonesia, Prabowo mengatakan dari 15 politisi yang dia ajak bicara, 14 orang di antaranya adalah pembohong. Itu diucapkan sendiri oleh Prabowo,” ujarnya.

Menurut Amir, tantangan bagi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan salah satunya adalah mengelola berbagai kepentingan politik yang berada di sekeliling kekuasaan.

“Dalam mengelola negara ini, bisa kita katakan tergantung dari kemampuannya untuk mengelola kebohongan yang ada di sekelilingnya,” katanya.

Prabowo Disebut Hadapi Sejumlah Tantangan

Amir menilai sejak dilantik, Prabowo langsung menghadapi sejumlah tantangan besar. Salah satunya adalah munculnya berbagai prediksi dan pernyataan bahwa pemerintahan Prabowo hanya akan berlangsung selama dua tahun.

Padahal, kata dia, Prabowo memperoleh mandat melalui Pemilu 2024 dan dilantik untuk menjalankan amanat konstitusi.

“Kalau saya mendukung Prabowo itu karena ketika dia bicara, rujukannya adalah kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan alinea keempat UUD 1945,” katanya.

Selain itu, Amir menyoroti adanya tindakan sejumlah pembantu presiden yang menurutnya dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

“Ada hal-hal kecil yang kelihatannya sepele tapi mengganggu presiden. Kekuasaan betapapun besarnya tidak mungkin punya kekuatan, sementara di luar dia ada orang, seperti ada tukang ngusir dan lain-lain,” ujarnya.

Ia juga menyebut adanya ancaman yang disebutnya sebagai kudeta internal serta berbagai tantangan geopolitik. Bahkan, Amir menyebut adanya skenario global yang menurutnya bertujuan memecah Indonesia menjadi lima negara bagian.

Karena itu, menurut dia, salah satu tantangan strategis Prabowo adalah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengamat: Reshuffle Kemungkinan Sebelum 20 Oktober

Terkait reshuffle, Amir mengaku telah mendengar informasi mengenai kemungkinan pergantian sejumlah menteri menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo.

“Saya sudah dua bulan lalu mendengar kabar bahwa Presiden Prabowo akan melakukan pergantian kabinet menjelang dua tahun pemerintahan. Ada informasi dari orang dalam bahwa menjelang dua tahun pemerintahan ada reshuffle,” ungkapnya.

Menurut Amir, persoalannya bukan lagi apakah reshuffle akan dilakukan, tetapi siapa saja yang akan diganti.

“Pertanyaan siapa yang harus di-reshuffle? Itu yang dipikirkan. Bahwa akan ada reshuffle sebelum 20 Oktober 2026. Cuma dalam reshuffle itu ada yang mengharapkan agar pemerintahan Prabowo bebas dari rezim lama,” katanya.

Amir kemudian menggunakan filosofi lokal dari Maluku untuk menggambarkan cara Prabowo menghadapi persoalan politik.

Ia mengibaratkan strategi tersebut seperti mencari biji kenari di rumpun sagu. Seseorang yang tidak memiliki pohon kenari tetap dapat memperoleh buah kenari dengan memanfaatkan keadaan di sekitarnya.

“Dia butuh kenari, karena itu dia harus mencari rumpun sagu. Rumpun sagu itu bisa jadi milik rezim lama,” ujarnya.

Amir juga mengibaratkan strategi Prabowo dengan cara menangkap ikan terbang pada malam hari. Jaring ditebarkan di tengah kegelapan, sementara permukaan laut dipukul-pukul untuk membuat ikan terbang masuk ke dalam jaring.

“Presiden Prabowo memiliki banyak cara untuk memperbaiki masa lalu dengan cara-cara seperti itu. Prabowo memiliki banyak cara, dan itu semua dikerjakan Prabowo di kegelapan malam,” katanya.

Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung Disebut Belum Diganti

Dalam perkiraannya, Amir mengatakan reshuffle mendatang belum tentu menyentuh tiga posisi strategis, yakni Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung.

“Besar kemungkinan dalam reshuffle ini Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung belum akan diganti,” katanya.

Menurut Amir, pergantian tiga pejabat tersebut kemungkinan baru dilakukan setelah Prabowo memperoleh mandat politik baru pada Pemilu 2029.

“Menurut analisa saya, dalam rangka menghadapi skenario global itu, ketiga pejabat ini baru bisa diganti Prabowo kalau dia memenangkan pilpres 2029,” ujarnya.

Namun, pernyataan tersebut merupakan analisis Amir dan bukan kepastian mengenai keputusan Presiden Prabowo.

Menyiapkan Pemerintahan hingga 2029

Amir mengatakan, Prabowo saat ini juga dinilainya tengah mempersiapkan keberlanjutan pemerintahannya.

Menurut dia, salah satu agenda yang perlu diperhatikan adalah pembahasan mengenai Undang-Undang Partai Politik, khususnya terkait parliamentary threshold.

“Hampir semua partai politik menghendaki parliamentary threshold sebesar 5 persen,” katanya.

Amir menilai perubahan ambang batas parlemen dapat memengaruhi konfigurasi politik pada Pemilu 2029.

Ia memperkirakan Partai Gerindra akan berupaya meningkatkan perolehan suara nasional pada pemilu legislatif mendatang. Menurutnya, apabila sejumlah partai tidak memenuhi ambang batas parlemen, konfigurasi koalisi di parlemen dapat berubah.

“Saya kira kalau 5 persen yang menjadi tugas Prabowo dan partainya, paling tidak di dalam pemilihan legislatif nanti perolehan suara nasional Partai Gerindra diharapkan bisa mencapai 21 persen,” tuturnya.

Karena itu, Amir mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya karena masih ada sejumlah figur lama dalam pemerintahan Prabowo.

“Salah satu caranya adalah jangan kita keburu marah kalau Prabowo masih memakai orang lama. Perkiraan saya, kemungkinan besar Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung belum akan diganti,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai Presiden Prabowo Subianto saat ini telah memiliki kekuasaan secara konstitusional, namun belum sepenuhnya memiliki kekuatan politik dan kelembagaan untuk mengendalikan seluruh instrumen strategis negara.

Menurut Amir, indikator utama dari belum kuatnya konsolidasi kekuasaan Presiden terlihat dari masih bertahannya sejumlah pejabat strategis yang berasal dari periode pemerintahan sebelumnya, termasuk di sektor pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

“Panglima TNI masih orang lama. Begitu juga Kapolri. Jaksa Agung juga perlu dilakukan pergantian. Pergantian itu akan menjadi sinyal bahwa Presiden benar-benar memiliki kekuatan untuk mengonsolidasikan pemerintahannya,” ujar Amir dalam pernyataan kepada wartawan, Senin (3/8/2026).

Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangannya pada sejumlah kesempatan sebelumnya yang menekankan pentingnya konsolidasi pemerintahan melalui penyelarasan loyalitas pejabat strategis kepada Presiden yang sedang menjabat.

Amir menilai dalam sistem presidensial, legitimasi yang diperoleh melalui pemilu memang memberikan kewenangan penuh kepada presiden. Namun dalam praktik politik, efektivitas pemerintahan juga dipengaruhi oleh kemampuan mengendalikan birokrasi, aparat keamanan, serta lembaga penegak hukum.

Menurutnya, kekuasaan formal belum tentu identik dengan kemampuan menjalankan seluruh agenda politik secara efektif.

Ia mengatakan, apabila posisi-posisi strategis masih diisi figur yang dipersepsikan publik memiliki kedekatan dengan rezim sebelumnya, maka ruang manuver politik Presiden dinilai belum sepenuhnya solid.

Amir juga menyoroti berkembangnya persepsi di ruang publik bahwa Presiden Prabowo masih berada di bawah bayang-bayang pengaruh Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, benar atau tidaknya persepsi tersebut bukan persoalan utama, tetapi persepsi publik tetap memiliki dampak terhadap citra kepemimpinan.

“Selama persepsi itu masih berkembang, Presiden membutuhkan langkah-langkah politik yang mampu menunjukkan independensi dalam mengambil keputusan,” katanya.

Meski demikian, Amir mengakui terdapat pandangan lain yang berkembang di kalangan pengamat politik bahwa Prabowo justru sedang menjalankan strategi bertahap atau dikenal dengan istilah “makan bubur panas dari pinggir.”

Dalam strategi tersebut, Presiden dinilai tidak terburu-buru melakukan perubahan besar, melainkan secara perlahan menata struktur pemerintahan agar menghindari gejolak politik yang tidak diperlukan.

Pendekatan bertahap tersebut dinilai sebagai upaya menjaga stabilitas koalisi sekaligus menghindari resistensi dari kelompok-kelompok politik yang masih memiliki pengaruh kuat.

Amir berpendapat, memasuki fase konsolidasi pemerintahan, Presiden membutuhkan pejabat-pejabat yang memiliki loyalitas penuh terhadap agenda pemerintahannya.

Menurutnya, loyalitas bukan berarti menghilangkan profesionalisme, melainkan memastikan bahwa seluruh institusi negara bergerak dalam satu garis kebijakan sesuai arah Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Ia menilai pergantian pejabat strategis merupakan hal yang lazim dalam sistem presidensial apabila dilakukan sesuai mekanisme hukum dan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

Dari perspektif intelijen politik, konsolidasi kekuasaan merupakan salah satu fase penting setelah transisi pemerintahan berlangsung.

Dalam teori intelijen strategis, seorang presiden umumnya menghadapi tiga tahapan utama.

Tahap pertama adalah memperoleh legitimasi melalui pemilu.

Tahap kedua adalah membangun kontrol terhadap institusi-institusi strategis negara.

Tahap ketiga adalah memastikan seluruh perangkat pemerintahan bekerja selaras dalam menjalankan agenda nasional.

Selama tahap kedua belum sepenuhnya selesai, berbagai persepsi mengenai adanya pengaruh elite lama biasanya akan terus muncul dalam ruang publik.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa persepsi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kendali politik dari pihak tertentu. Persepsi publik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk komposisi pejabat, dinamika komunikasi politik, maupun pemberitaan media.

Dalam konteks Indonesia, stabilitas hubungan antara Presiden, TNI, Polri, Kejaksaan, dan lembaga strategis lainnya menjadi faktor penting bagi efektivitas pemerintahan.

Karena itu, setiap kebijakan terkait pergantian pejabat tinggi negara akan selalu dipandang sebagai bagian dari proses konsolidasi politik sekaligus penataan birokrasi.

Pada akhirnya, keputusan untuk mempertahankan maupun mengganti pejabat strategis merupakan hak prerogatif Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perdebatan mengenai waktu dan urgensi pergantian tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang wajar dalam sistem demokrasi.

MoneyTalk.id, Jakarta – Ustaz Ansufri Idrus Sambo, yang dikenal sebagai salah satu guru ngaji Presiden Prabowo Subianto, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih. Menurutnya, terdapat kesenjangan yang besar antara arahan Presiden dengan pelaksanaan di lapangan akibat sejumlah pembantu presiden dinilai tidak memiliki kapasitas yang memadai.

Dalam sebuah perbincangan yang beredar di media sosial, Ustaz Sambo mengatakan persoalan utama pemerintahan saat ini bukan hanya soal efektivitas kerja, tetapi juga penempatan pejabat yang dinilai tidak sesuai dengan kompetensinya.

“Terjadi gap antara perintah dengan pelaksanaan. Itu membuat pemerintahan tidak efektif. Menteri-menterinya ada yang tidak capable, sudah tidak capable, bermasalah pula,” kata Ustaz Sambo, Senin (20/7/2026).

Ia kemudian menyinggung beberapa posisi strategis di kabinet yang menurutnya tidak diisi oleh figur dengan latar belakang yang sesuai. Sebagai contoh, ia mengkritisi penempatan Menteri Kehutanan dan juga Menteri Luar Negeri yang dinilai tidak memiliki kapasitas yang tepat untuk bidang yang dipimpinnya.

Menurut Ustaz Sambo, prinsip “the right man in the right place” seharusnya menjadi dasar utama dalam penyusunan kabinet agar roda pemerintahan berjalan efektif.

Ia juga mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

“Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.”

Menurutnya, pesan tersebut relevan untuk menggambarkan pentingnya menempatkan pejabat berdasarkan kompetensi.

Selain mengkritik sejumlah menteri, Ustaz Sambo juga menyoroti posisi Sekretaris Kabinet yang disebutnya memiliki pengaruh sangat besar dalam pemerintahan. Ia menilai muncul anggapan di publik bahwa jabatan tersebut layaknya “super menteri” karena dapat mengoordinasikan bahkan memberi arahan kepada para menteri.

“Jangan sampai menteri-menteri justru takut kepada Sekretaris Kabinet. Yang terjadi akhirnya fungsi koordinasi menjadi tidak sehat,” ujarnya.

Ustaz Sambo juga menyinggung belum adanya pergantian pada sejumlah pejabat tinggi negara, seperti Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung. Menurutnya, dalam praktik pemerintahan sebelumnya, presiden umumnya melakukan penyegaran terhadap posisi-posisi strategis tersebut agar selaras dengan arah kebijakan pemerintahan yang baru.

“Sepanjang sejarah pemerintahan, biasanya ketika presiden baru menjabat, posisi-posisi strategis seperti Kapolri, Panglima, dan Jaksa Agung menjadi bagian dari evaluasi. Itu hal yang lazim dilakukan,” katanya.

Meski demikian, Ustaz Sambo menegaskan bahwa tanggung jawab utama tetap berada pada pemimpin karena memiliki kewenangan menentukan siapa yang dipercaya mengisi jabatan penting.

“Kalau orang-orang di sekitarnya tidak mampu menjembatani visi presiden, maka yang harus dievaluasi adalah proses pemilihannya. Mengapa tidak memilih orang yang tepat di tempat yang tepat,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana Presiden maupun kementerian yang disebut dalam pernyataan tersebut terkait kritik yang disampaikan Ustaz Ansufri Idrus Sambo.

MoneyTalk,Labuan Bajo – Perjuangan tujuh warga pemilik tanah seluas 3,1 hektare di Bukit Kerangan, Labuan Bajo, memasuki babak baru. Tidak hanya melapor ke Polisi Militer, para warga kini melangkah lebih jauh dengan mengirimkan surat resmi kepada sejumlah pejabat tinggi negara.

Hal ini terkait dugaan intimidasi yang mereka alami dari oknum TNI AD yang bertugas di Kodim 1630/Manggarai Barat. Surat itu ditujukan kepada Pangdam IX/Udayana di Bali, Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), hingga PUSPOMAD di Jakarta.

Langkah ini ditempuh karena warga menilai tindakan oknum tersebut telah melewati batas kewenangan militer dan mencampuri sengketa perdata yang sedang berproses hukum.

Dugaan Intimidasi Berulang di Tanah Sengketa

Warga sebelumnya melaporkan bahwa pada 26 dan 27 Oktober 2025, oknum TNI tersebut datang ke lokasi tanah sengketa dan meminta pagar yang baru dipasang warga agar dibongkar. Ironisnya, pagar milik pihak lain yang juga berada di lokasi tidak mendapat perlakuan serupa.

Peristiwa itu membuat warga merasa terintimidasi, terutama karena tindakan tersebut dilakukan pada malam hari dan diiringi desakan yang dinilai tidak wajar dalam perkara perdata. Salah satu warga menyebut langkah ini sebagai bentuk “perlawanan martabat” agar rakyat kecil tidak terus-menerus menjadi korban tekanan dalam konflik tanah di Labuan Bajo.

Respons Cepat POMDAM IX Udayana Tuai Apresiasi

Di tengah kekhawatiran warga, muncul secercah harapan. Tim kuasa hukum tujuh warga tersebut menyampaikan apresiasi kepada POMDAM IX/Udayana yang dinilai bergerak cepat menindaklanjuti laporan.

Menurut penjelasan tim hukum, sejak 15 sampai 17 November 2025, tiga anggota Polisi Militer dari Subdenpom Ende atas perintah POMDAM IX/Udayana telah turun langsung ke Labuan Bajo untuk memeriksa para pelapor satu per satu.

Tidak hanya itu, penyidik POMDAM juga telah melakukan rekonstruksi di lokasi tanah sengketa seluas 3,1 hektare di Bukit Kerangan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan fakta di lapangan dan menguji kebenaran dugaan intimidasi yang dilaporkan warga.

“Kami mengapresiasi profesionalitas dan kecepatan POMDAM dalam memproses laporan warga. Ini menunjukkan bahwa institusi TNI tidak mentolerir tindakan oknum yang merugikan masyarakat dan merusak marwah TNI,” ujar salah satu anggota tim kuasa hukum dalam rilis media, Sabtu (22/11/2025) di Labuan Bajo.

Harapan Warga: TNI Tetap Netral dan Melindungi Rakyat

Dengan serangkaian langkah resmi yang telah ditempuh, warga Kerangan berharap institusi TNI dapat menjaga marwahnya sebagai penjaga keamanan negara yang netral, profesional, dan melindungi rakyat sebagaimana diamanatkan undang-undang.

“Tujuan kami bukan mencari musuh, tapi meminta keadilan. Kami ingin memastikan tidak ada aparat yang berpihak dalam sengketa perdata. Tanah kami sedang diproses hukum, dan kami hanya ingin hak kami dihormati,” ungkap salah satu warga.

Para pemilik tanah menegaskan bahwa perjuangan mereka akan terus dilanjutkan melalui jalur hukum hingga tuntas, sambil tetap membuka ruang komunikasi dengan semua pihak.

Keberanian pemilik tanah semakin gigih karena dasar klaim Santosa Kadiman dari Jakarta atas tanah seluas 40 hektar di kawasan itu ternyata fiktif sebagaimana dalam putusan incraht di perkara tanah yang berdampingan dengan mereka (perkara no.1/2024). 40 ha fiktif itu juga tumpang tindih di atas tanah mereka. Dan pemilik tanah kuat dugaan bahwa Dandim Budiman Manurung dan anak buahnya membekingi pelaku PMH (Perbuatan Melawan Hukum) di situ.

MoneyTalk, Jakarta – Minggu, 06 Oktober 2024, Redaksi MoneyTalk menerima sepucuk surat terbuka. Surat tersebut ditujukan kepada beberapa pemangku jabatan. Berikut isinya:

Untuk Yth. Menkopolhukam, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI

Disampaikan dengan hormat, sebagai Himbauan Terbuka untuk ketiga pejabat negara tersebut di atas. Urgent bahwa memagari laut oleh Taipan China di Pantai Utara Jakarta hingga Provinsi Banten, sama dengan merampas hak kedaulatan negara oleh perusahan Pantai Indah Kapuk (PIK l, PIK II, Oligarki Taipan China). Sebab, wilayah laut merupakan hak kedaulatan negara Republik Indonesia.

Termasuk Pembangunan Kawasan Rempang Eko City oleh China di Barelang Provinsi Riau, mohon penekanan untuk ditinjau kembali perizinannya.

Karena menyangkut keamanan kawasan yang menjadi prioritas untuk menjaga kedaulatan NKRI. Wilayah Rempang Riau masuk Wilayah LCS yang diklaim China sebagai teritorinya. Seharusnya dikawal bersama negara ASEAN, terutama di jalur perdagangan Internasional Laut Cina Selatan (LCS) yang merupakan jalur laut terpadat didunia.

China sudah membangun Pangkalan Militer di Kepulauan Sprately sengketa dengan Philipina. Sekarang China menancapkan pengaruhnya membangun kekuatan dalam wujud apapun di Pulau Barelang (Rempang, Natuna Batam) Riau, karena China mengklaim wilayah teritori NKRI di LCS adalah wilayahnya.

Pengendalian ke depan wilayah tersebut oleh China akan semakin kokoh, sehingga posisi negara-negara ASEAN termasuk Indonesia semakin lemah. Ini membahayakan negara kawasan dan harus menjadi prioritas perhatian presiden terpilih Prabowo Subianto.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam, Rahman Sabon Nama, Wareng V Adipati Kapitan Lingga Ratuloly

Bersamaan dengan datangnya surat terbuka tersebut, terlampir laporan berbunyi sebagai berikut:

Tim Patroli gabungan yang terdiri dari DKP Provinsi Banten, Pangkalan TNI AL Banten, Polairud Polresta Tangerang, Satpol PP Provinsi Banten, Dinas PUPR Provinsi Banten, BPN Provinsi Banten, PSDKP Pangkalan Jakarta, Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, dan HNSI Kab. Tangerang, melakukan patroli tetang pemagaran atau pembuatan pondasi di laut di wilayah PSN PIK-2 Tangerang dan menemukan:

Sudah 23,334 Km pantai dipagar atau hampir setengah garis pantai Kab. Tangerang sudah dipagar. Anehnya, dari semua intansi tersebut tidak ada yang tahu siapa yang melakukan pemagaran.

Analisis:

Sangat patut diduga bahwa pemagaran tersebut dikerjakan oleh “kontraktor” pengembang PSN PIK-2 dengan langsung ke bawah.

Sangat tidak masuk akal jika kepala desa atau lurah tidak mengetahui aktivitas pemagaran tersebut.

Sepertinya beginilah cara oligarki sekarang bekerja – jadikan aparat desa menjadi “pelaksana” lakukan penggusuran rakyat dan ambil aset negara.

MoneyTalk,Jakarta – Pada pagi ini, Sidang Kabinet Paripurna yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo menandai akhir dari masa jabatan kabinet saat ini. Sidang ini disiarkan langsung oleh Sekretariat Presiden pada Jumat(13\09) dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden, Presiden Terpilih, para menteri, wakil menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, serta hadirin lainnya.

(lebih…)

MoneyTalk,IKN – Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Presiden RI Joko Widodo melaksanakan Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS) HUT RI ke-79 di Taman Kusuma Bangsa, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Sebagai penghormatan atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam memperjuangkan dan membela kemerdekaan Indonesia.

(lebih…)

JAKARTA, MoneyTalk – Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung penyerahan pesawat C-130J-30 Super Hercules A-1339 dan C-130H A-1315 oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Acara penyerahan digelar di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 8 Maret 2023.

Dalam keterangannya selepas acara, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pesawat Super Hercules tersebut merupakan pesawat yang sangat canggih. Pesawat tersebut bisa digunakan untuk mengangkut pasukan maupun kargo dengan berat hingga 19,9 ton.

“Ini adalah pesawat C-130J-30 Super Hercules yang kita terima pada pagi hari ini. Ini adalah pesawat yang sangat canggih, tadi saya sudah masuk, sudah dijelaskan bisa mengangkut kalau pasukan yang pakai komplet dengan parasut—artinya penerjun—itu bisa mengangkut 98, tapi kalau hanya pasukan bukan penerjun bisa 128 pasukan, dan bisa mengangkut 19,9 ton,” ujar Presiden.

Dengan daya angkut yang besar tersebut, Presiden menyebut bahwa pesawat Super Hercules bagus digunakan untuk berbagai jenis operasi. Selain itu, pesawat tersebut juga memiliki kemampuan terbang yang lama sehingga bisa digunakan untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

“Ini bagus untuk operasi militer maupun nonmiliter, untuk bencana alam juga bisa. Bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena pesawat Super Hercules ini bisa terbang 11 jam,” jelasnya.

Pesawat Super Hercules yang diterima pada pagi ini merupakan satu dari lima pesawat yang telah dipesan oleh pemerintah. Empat pesawat lainnya akan diterima pada bulan Juni 2023, Juli 2023, Oktober 2023, dan Januari 2024.

“Yang kita pesan ada lima, tadi Pak Menhan menyampaikan, hari ini datang satu, nanti Juni tambah satu lagi, Juli tambah satu lagi, Oktober tambah satu, Januari tahun depan tambah satu. Lima pesawat yang akan datang ke negara kita,” ungkapnya.

Dengan tambahan pesawat tersebut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk memenuhi minimum essential forces Indonesia. “Ya semuanya disesuaikan dengan anggaran yang kita miliki. Tapi kita ingin berusaha agar terpenuhi,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa seluruh kegiatan perbaikan pesawat Super Hercules ini akan dilaksanakan di Tanah Air. Hal tersebut mencakup perbaikan dan overhaul berat seperti penggantian center wing box.

“MRO-nya, maintenance repair overhaul akan di Indonesia dilaksanakan. Sebagaimana pesawat yang kedua ini sudah dilaksanakan di Indonesia semua. Ini termasuk overhaul berat pergantian center wing box ini sangat sulit, pertama kali kita lakukan di Indonesia,” ungkap Prabowo.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim.[MT]