21 November 2026

Partai Amanat Nasional (PAN)

MoneyTalk.Id, Jakarta – Dinamika internal Partai Amanat Nasional (PAN) mulai menghangat menyusul adanya pertemuan sejumlah kader di sebuah restoran di Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026). Dalam pertemuan bertajuk Forum Silaturahmi Kader PAN tersebut, mengemuka pembahasan mengenai regenerasi kepemimpinan sekaligus penyiapan tujuh nama kandidat pengganti Ketua Umum Zulkifli Hasan atau Zulhas.

Wacana ini muncul di tengah sorotan terhadap kursi ketua umum yang telah diduduki Zulhas sejak Maret 2015. Para kader yang hadir dalam forum tersebut dikabarkan mulai memetakan sosok potensial untuk menakhodai partai ke depan.

“Sudah kita siapkan usulan tujuh nama,” kata seorang sumber internal yang hadir dalam pertemuan tersebut dan meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Ketujuh figur yang masuk dalam pembahasan berasal dari latar belakang yang beragam, mulai dari tokoh senior partai, ekonom, hingga mantan pejabat pemerintahan. Mereka adalah Hatta Rajasa, Dradjad Wibowo, Bima Arya, Mulfachri Harahap, Eddy Soeparno, Asman Abnur, dan Wahyu Trenggono.

Nama-nama tersebut selanjutnya akan dikaji lebih lanjut guna melihat sosok yang dinilai paling tepat memimpin PAN apabila suksesi kepemimpinan benar-benar terjadi.

Masuknya nama Hatta Rajasa dalam daftar tersebut menjadi perhatian tersendiri. Mantan Ketua Umum PAN itu memiliki rekam jejak panjang di internal partai maupun pemerintahan, termasuk pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Sekretaris Negara.

Sementara itu, Dradjad Wibowo dan Mulfachri Harahap bukanlah wajah baru dalam kontestasi internal PAN. Dradjad, ekonom sekaligus politikus PAN, sempat masuk bursa calon ketua umum pada Kongres PAN 2020. Pada kongres yang berlangsung di Kendari tersebut, Mulfachri juga tercatat sebagai pesaing Zulhas.

Daftar kandidat juga diisi oleh Bima Arya, mantan Wali Kota Bogor yang kini menjadi salah satu figur penting di jajaran DPP PAN, serta Eddy Soeparno yang memiliki pengalaman panjang di struktur kepemimpinan partai. Dua nama lainnya, Asman Abnur dan Wahyu Trenggono, masing-masing dikenal memiliki rekam jejak di pemerintahan dan sektor ekonomi, dengan Asman pernah menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Di sisi lain, posisi Zulhas selama ini terbilang cukup kokoh. Setelah kembali terpilih pada Kongres PAN 2020, dukungan terhadapnya sempat menguat pada 2025 ketika 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN menyatakan dukungan agar ia kembali memimpin untuk periode 2025–2030.

Sebagai salah satu partai dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dinamika kepemimpinan di tubuh PAN dinilai memiliki relevansi terhadap konstelasi politik nasional. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi dari DPP PAN maupun pernyataan terbuka yang mengonfirmasi tujuh nama tersebut sebagai kandidat resmi pengganti Zulhas.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pada 23 Agustus 2026, Partai Amanat Nasional (PAN) genap berusia 28 tahun. Dua puluh delapan tahun bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah partai politik. PAN lahir dari rahim reformasi, ketika bangsa Indonesia sedang mencari arah baru setelah berakhirnya rezim Orde Baru.

PAN dideklarasikan pada 23 Agustus 1998 di Istora Senayan Jakarta oleh 50 tokoh nasional, dengan Amien Rais sebagai salah satu tokoh sentralnya. Kelahiran PAN tidak dapat dipisahkan dari gerakan reformasi 1998 dan cita-cita membangun Indonesia baru yang lebih demokratis, berkeadilan, menghargai kemajemukan serta menjunjung kedaulatan rakyat.

Karena itu, memperingati HUT ke-28 PAN seharusnya bukan sekadar seremoni. Momentum ini perlu menjadi ruang refleksi: sejauh mana PAN telah menjaga api reformasi, apa yang sudah diberikan kepada bangsa, dan ke mana PAN harus melangkah agar tetap relevan dalam perjalanan Indonesia menuju negara maju, adil dan sejahtera.

Dari Spirit Reformasi Menuju Politik Kebangsaan

PAN sejak awal membawa identitas sebagai partai terbuka, nonsektarian dan nondiskriminatif. Cita-cita pendiriannya menempatkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual, kemanusiaan serta kemajemukan sebagai bagian penting perjuangan politik.

Dalam perjalanan 28 tahun, PAN telah melewati berbagai dinamika politik nasional. PAN ikut mengambil bagian dalam proses demokratisasi, pergantian pemerintahan, penguatan lembaga perwakilan dan pengambilan kebijakan publik.

Sejumlah kader PAN juga pernah mengemban tanggung jawab penting di pemerintahan maupun lembaga negara. Namun ukuran keberhasilan partai politik pada akhirnya bukan hanya berapa banyak kader yang menduduki jabatan, melainkan seberapa besar keberadaan mereka memberikan manfaat bagi rakyat.

Di sinilah makna spirit reformasi perlu terus diperbarui. Reformasi tidak boleh berhenti pada pergantian rezim atau kebebasan politik. Reformasi harus diterjemahkan menjadi pemerintahan yang bersih, demokrasi yang sehat, ekonomi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat luas, pelayanan publik yang berkualitas, penegakan hukum yang adil dan pembangunan yang dirasakan sampai ke pelosok.

PAN dan Kekuatan Politik di Parlemen

Hasil Pemilu 2024 menunjukkan PAN tetap menjadi salah satu kekuatan politik nasional. PAN memperoleh sekitar 10,98 juta suara atau sekitar 8,28 persen, dan mendapatkan 48 kursi DPR RI untuk periode 2024–2029. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 44 kursi yang diperoleh PAN pada Pemilu 2019.

Di tingkat daerah, pemetaan kursi PAN hasil Pemilu 2024 yang dihimpun JariUngu mencatat 164 kursi DPRD Provinsi, 1.176 kursi DPRD Kabupaten dan 275 kursi DPRD Kota. Dengan 48 kursi DPR RI, berarti terdapat sekitar 1.663 kursi legislatif yang menjadi representasi PAN di tiga tingkatan parlemen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa PAN bukan sekadar partai yang hadir di Jakarta. PAN mempunyai jaringan representasi politik yang sangat luas sampai tingkat kabupaten dan kota.

Tetapi jumlah kursi juga membawa tanggung jawab yang besar.

Setiap satu kursi DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota sesungguhnya merupakan mandat rakyat. Karena itu, ukuran keberhasilan legislator PAN tidak semestinya hanya dilihat dari kehadiran di ruang sidang, jumlah rapat atau posisi di alat kelengkapan dewan. Yang lebih penting adalah apa yang diperjuangkan dan apa yang dirasakan masyarakat.

Apa Sumbangan Legislator PAN bagi Indonesia?

Kontribusi legislator PAN terhadap Indonesia maju, adil dan sejahtera setidaknya dapat diwujudkan melalui agenda besar.

– Memperjuangkan ekonomi rakyat.

Indonesia maju tidak boleh hanya ditandai oleh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemajuan harus dirasakan oleh petani, nelayan, pelaku UMKM, pedagang kecil, pekerja, perempuan dan generasi muda.

Karena itu, legislator PAN perlu konsisten memperjuangkan akses permodalan, kemudahan usaha, perlindungan petani dan nelayan, penguatan koperasi serta kebijakan ekonomi yang membuka lapangan pekerjaan.

– Memperjuangkan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.

Bonus demografi hanya akan menjadi kekuatan apabila generasi muda memperoleh pendidikan berkualitas, keterampilan yang sesuai kebutuhan industri dan kesempatan kerja yang layak.

PAN perlu memastikan para legislatornya menjadikan pendidikan, vokasi, riset, teknologi dan pengembangan talenta sebagai agenda politik jangka panjang.

– Memperkuat keadilan sosial.

Pembangunan tidak boleh meninggalkan kelompok masyarakat yang lemah. Anggaran negara dan daerah harus semakin berpihak kepada pelayanan dasar: kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah tertinggal.

– Memperkuat demokrasi dan pemerintahan yang bersih.

Spirit reformasi mengandung pesan penting bahwa kekuasaan harus diawasi. Karena itu, kader PAN di parlemen harus berani menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan secara profesional, kritis dan konstruktif.

Kedekatan politik dengan pemerintah tidak boleh menghilangkan fungsi kontrol parlemen.

– Menjaga persatuan dalam kemajemukan.

PAN sejak kelahirannya membawa gagasan partai terbuka dan nondiskriminatif. Prinsip tersebut justru semakin relevan ketika masyarakat Indonesia menghadapi polarisasi politik, politik identitas dan derasnya arus informasi digital.

PAN harus menjadi kekuatan politik yang mampu mempertemukan berbagai kelompok masyarakat, bukan memperlebar jarak di antara mereka.

Tantangan PAN Menuju Pileg 2029

Keberhasilan PAN pada Pemilu 2024 patut diapresiasi. Namun, keberhasilan tersebut sekaligus menghadirkan banyak tantangan baru.

PAN harus mampu meningkatkan suara secara organik, bukan hanya mengandalkan popularitas tokoh atau momentum politik tertentu.

Pemilu 2024 menunjukkan PAN memperoleh 10,98 juta suara dan 48 kursi DPR RI. Target 2029 seharusnya bukan sekadar mempertahankan angka tersebut, tetapi meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas representasi.

Persaingan antarpartai akan semakin ketat. Pada Pemilu 2024 hanya delapan partai yang berhasil memenuhi ambang batas parlemen dan masuk DPR RI. PAN berada di urutan kedelapan dengan 48 kursi.

Artinya, PAN tidak boleh merasa sudah aman. Partai yang terlambat membaca perubahan perilaku pemilih dapat kehilangan dukungan dengan sangat cepat.

Generasi muda akan semakin menentukan. Pemilih muda tidak selalu memiliki ikatan emosional dengan sejarah berdirinya sebuah partai. Mereka lebih banyak menilai partai dari gagasan, rekam jejak, integritas dan kemampuan menyelesaikan persoalan nyata.

PAN harus mampu berbicara dalam bahasa generasi muda tanpa kehilangan jati diri.

Politik digital akan semakin dominan. PAN perlu membangun ekosistem komunikasi politik yang profesional. Media sosial tidak boleh hanya menjadi tempat memasang foto kegiatan dan slogan politik. Ia harus menjadi ruang menyampaikan gagasan, menjawab kritik, mendengarkan aspirasi dan menjelaskan kerja nyata para kader.

PAN harus menjaga keseimbangan antara popularitas dan kualitas kader. Keterbukaan PAN kepada tokoh dari berbagai latar belakang merupakan kekuatan. Namun keterbukaan harus berjalan bersama proses kaderisasi dan standar integritas.

Popularitas dapat memenangkan perhatian publik, tetapi kompetensi dan integritaslah yang menjaga kepercayaan masyarakat.

Peluang PAN Menuju 2029

Di balik tantangan tersebut, PAN memiliki peluang yang besar.

Pertama, PAN memiliki sejarah sebagai partai yang lahir dari reformasi. Sejarah ini merupakan modal moral yang tidak dimiliki oleh semua partai.

Kedua, PAN mempunyai jaringan kader dan legislator yang luas. Dengan 164 anggota DPRD Provinsi, 1.176 anggota DPRD Kabupaten dan 275 anggota DPRD Kota berdasarkan pemetaan hasil Pemilu 2024, PAN mempunyai ribuan representasi politik di tingkat daerah.

Jika seluruh jaringan tersebut bekerja dengan orientasi pelayanan publik, maka PAN memiliki ribuan titik untuk membangun kembali kepercayaan rakyat.

Ketiga, PAN memiliki peluang menjadi partai yang menawarkan politik jalan tengah: terbuka, moderat, religius dalam nilai tetapi kebangsaan dalam orientasi, serta mampu menerima kemajemukan Indonesia.

Keempat, peningkatan kursi DPR RI dari 44 menjadi 48 pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa PAN memiliki ruang untuk tumbuh. Tantangannya adalah menjadikan pertumbuhan tersebut sebagai tren jangka panjang, bukan keberhasilan sesaat.

Agar PAN Tetap Eksis dan Semakin Relevan

Memasuki usia 28 tahun, PAN perlu melakukan beberapa pembenahan strategis.

Pertama, kembali kepada akar reformasi.

PAN harus terus menghidupkan nilai demokrasi, keadilan, keterbukaan, pemberantasan korupsi, penghormatan terhadap hukum dan penghargaan terhadap kemajemukan.

Kedua, menjadikan pelayanan rakyat sebagai identitas utama.

Masyarakat seharusnya dapat mengenali PAN bukan hanya ketika masa kampanye tiba. Kader dan struktur PAN harus hadir sepanjang waktu: membantu menyelesaikan persoalan masyarakat, mengawal pelayanan publik dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Ketiga, memperkuat kaderisasi.

PAN membutuhkan generasi baru yang tidak hanya populer tetapi juga memiliki kapasitas intelektual, integritas, kemampuan komunikasi dan pengalaman mengelola persoalan publik.

Keempat, memperbesar ruang bagi anak muda dan perempuan.

Regenerasi tidak boleh hanya menjadi slogan. PAN perlu memberikan ruang nyata kepada generasi muda dan perempuan untuk memimpin organisasi, merumuskan kebijakan dan menjadi calon legislatif maupun kepala daerah.

Kelima, membangun politik berbasis gagasan.

PAN perlu memiliki agenda kebijakan yang mudah dikenali masyarakat: bagaimana PAN memandang ekonomi masa depan, pendidikan, lapangan kerja, digitalisasi, lingkungan, ketahanan pangan, kesehatan dan pemerataan pembangunan.

Dengan demikian, rakyat memilih PAN bukan semata-mata karena figur, tetapi karena percaya terhadap gagasan dan rekam jejaknya.

Keenam, meningkatkan kualitas legislator.

Dengan lebih dari 1.600 kursi legislatif di tingkat nasional dan daerah berdasarkan hasil Pemilu 2024, PAN sebenarnya memiliki kekuatan politik yang besar.

Tantangannya adalah mengubah kekuatan kuantitatif tersebut menjadi kekuatan substantif. Setiap legislator PAN harus memiliki target kerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituen.

28 Tahun Bukan Akhir, Melainkan Awal Perjalanan Baru

Dua puluh delapan tahun PAN adalah perjalanan panjang yang penuh dinamika. Dari sebuah partai yang lahir dari semangat reformasi, PAN kini telah menjadi salah satu kekuatan politik nasional dengan representasi di DPR RI dan ribuan kursi DPRD di berbagai daerah.

Namun sejarah tidak boleh hanya dikenang. Sejarah harus menjadi kompas.

Spirit reformasi yang melahirkan PAN harus diterjemahkan ke dalam politik yang semakin dewasa: politik yang tidak hanya mengejar kekuasaan, tetapi menggunakan kekuasaan untuk menghadirkan keadilan; politik yang tidak hanya berbicara tentang pembangunan, tetapi memastikan pembangunan meningkatkan kesejahteraan; dan politik yang tidak hanya memenangkan pemilu, tetapi memenangkan kepercayaan rakyat.

Menuju Pileg 2029, PAN membutuhkan keberanian untuk melakukan evaluasi, memperkuat kaderisasi, membuka ruang bagi generasi baru, memperbaiki komunikasi publik, memperkuat basis di daerah dan menghadirkan gagasan yang menjawab persoalan zaman.

PAN tidak cukup hanya eksis. PAN harus relevan. Dan lebih dari itu, PAN harus mampu membuktikan bahwa partai yang lahir dari spirit reformasi masih mempunyai peran penting dalam perjalanan Indonesia menjadi negara yang maju, adil, sejahtera, demokratis dan bermartabat.

Selamat HUT ke-28 Partai Amanat Nasional. Terus menyalakan spirit reformasi. Terus bekerja untuk rakyat. Terus mengawal Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, adil dan sejahtera.

Penulis : Dr. Achmad Rubaie, SH., MH, Deklarator PAN Jatim. Dan Anggota DPRD Jatim 1999-2004 dan 2004-2009. Anggota DPR RI 2009-2014

Anak Buah Zulhas Diperiksa KPK dalam Dugaan Korupsi Batu Bara

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota DPRD DKI Jakarta Bebizie Sri Mulyati, sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan pidana asal gratifikasi per metric ton batu bara di wilayah Kutai Kartanegara, Kamis (13/8).

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis.

Selain Bebizie, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi lainnya, yakni Noval Elfarveisa selaku Advokat dan Agus Mujianto selaku Staf Keuangan dan General Administrasi PT Alamjaya Barapratama.

Meski demikian, Budi belum mengungkapkan materi yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Bebizie juga merupakan Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Jakarta Utara.

KPK baru saja menetapkan tiga perusahaan batu bara di Kutai Kartanegara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Kasus tersebut masih berkaitan dengan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Tiga perusahaan yang ditetapkan KPK sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang terbit pada bulan Februari lalu itu adalah PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti.

Ketiganya merupakan perusahaan yang memproduksi batu bara dan berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, diduga menjadi alat untuk melakukan penerimaan gratifikasi oleh Rita.

Dalam proses berjalan, banyak saksi yang juga sudah dilakukan pemeriksaan. Di antaranya Rita Widyasari, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem, Nabil Husein Said Amin Al Rasydi, Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno, hingga pihak swasta bernama Geisz Chalifah.

MoneyTalk.id, Jakarta – Nama anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Madura, Slamet Ariyadi, menjadi perbincangan di media sosial setelah beredar sebuah video dari akun TikTok @gerakanrakyat yang berisi desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut dugaan praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Video tersebut memperlihatkan seseorang menyampaikan tuntutan agar aparat penegak hukum menyelidiki dugaan penyimpangan dalam penentuan titik dapur SPPG yang merupakan bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam narasi video, nama Slamet Ariyadi disebut secara langsung sehingga memicu berbagai reaksi dari masyarakat di media sosial.

Isu tersebut berkembang di tengah sorotan publik terhadap dugaan adanya praktik jual-beli titik SPPG di sejumlah daerah. Berdasarkan informasi yang beredar, satu titik SPPG diduga diperjualbelikan dengan nilai berkisar antara Rp200 juta hingga Rp300 juta, meski dugaan tersebut hingga kini belum dibuktikan melalui proses hukum.

Publik kemudian mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan secara transparan apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi. Sejumlah warganet juga meminta agar seluruh pihak yang disebut dalam berbagai informasi yang beredar diberikan kesempatan memberikan klarifikasi sesuai prinsip praduga tak bersalah.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi dari Slamet Ariyadi terkait video yang beredar maupun tuduhan yang berkembang di media sosial. Di sisi lain, KPK dan Kejaksaan Agung juga belum mengeluarkan keterangan resmi mengenai adanya penyelidikan atas dugaan tersebut.

Kasus ini masih berada pada tahap desakan publik dan penyebaran informasi di media sosial. Karena itu, seluruh dugaan yang beredar belum dapat dianggap sebagai fakta hukum sampai ada hasil penyelidikan, penyidikan, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Masyarakat kini menunggu langkah aparat penegak hukum untuk memastikan apakah terdapat bukti yang cukup guna menindaklanjuti dugaan tersebut, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang disebut dalam isu tersebut.

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai posisi Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) untuk periode 2024–2029 masih sangat kuat dan sulit digoyahkan oleh pihak luar.

Menurut Uchok, tidak ada kekuatan eksternal yang mampu menggeser kepemimpinan Zulhas di PAN. Ia mengibaratkan posisi Zulhas layaknya pohon tua yang memiliki akar sangat kuat sehingga tidak mudah dicabut.

“Kalau dari luar Partai PAN, tidak ada yang bisa menggoyangkan jabatan Ketua Umum PAN. Kedudukan Zulhas ibarat pohon tua yang akarnya menjerat kuat ke dalam tanah, aman dari gangguan orang luar,” kata Uchok dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).

Meski demikian, Uchok menilai tantangan terbesar bagi Zulhas justru berpotensi datang dari internal partai sendiri.

“Seperti pepatah lama, dinding paling kokoh sering kali bolongnya dari dalam. Kalau mau merebut takhta, jangan cari musuh di luar, cari saja di ruang rapat sendiri,” ujarnya.

Uchok kemudian menyebut nama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebagai salah satu kader PAN yang dinilainya memiliki potensi besar apabila suatu saat ingin maju memperebutkan kursi Ketua Umum PAN.

Selain menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Trenggono juga merupakan Wakil Ketua Umum DPP PAN sekaligus Ketua DPW PAN Jawa Tengah.

Menurut Uchok, Trenggono memiliki sejumlah modal politik yang dinilai kuat, mulai dari jejaring sosial hingga kemampuan finansial.

“Trenggono punya modal sosial dan kekayaan. Itu menjadi amunisi yang sulit ditandingi apabila suatu saat terjadi kontestasi kepemimpinan di PAN,” katanya.

Sebagai gambaran, Uchok mengacu pada data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang menunjukkan total kekayaan Trenggono mencapai sekitar Rp2,97 triliun.

Sementara itu, lanjutnya, berdasarkan data LHKPN, kekayaan Zulhas tercatat sekitar Rp59 miliar. Uchok juga menyinggung laporan harta kekayaan putri Zulhas, Zita Anjani, yang menurutnya mencapai sekitar Rp109,32 miliar.

“Dari segi harta kekayaan saja, Zulhas tidak mampu mengimbangi Sakti Wahyu Trenggono. Bahkan jika digabung dengan kekayaan Zita Anjani sekalipun, nilainya masih jauh di bawah Trenggono,” ucapnya.

Meski memiliki modal besar, Uchok menilai Trenggono bukan sosok yang akan bergerak secara terbuka.

“Trenggono itu orang Jawa, pintar memainkan strategi. Bukan tipe yang berteriak-teriak seperti gaya lama. Ia bekerja senyap, menghitung waktu, menunggu momentum yang tepat. Saat semua orang baru sadar, bisa saja namanya sudah tercetak sebagai Ketua Umum PAN,” pungkas Uchok.

Hingga berita ini ditulis, tidak terdapat pernyataan dari pihak PAN, Zulkifli Hasan, maupun Sakti Wahyu Trenggono terkait pandangan yang disampaikan Uchok Sky tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik tajam terhadap meningkatnya kekayaan sejumlah petinggi Partai Amanat Nasional (PAN).

Kritik tersebut disampaikan melalui akun media sosial X miliknya pada Selasa, 17 Juni 2026.

Selamat ya — “sukses” buat PAN meningkatkan kekayaan pimpinannya sebagai pejabat negara, kata Muhammad Said Didu

Soroti Sejumlah Pemberitaan

Dalam unggahannya, Said Didu menyoroti beberapa pemberitaan media mengenai lonjakan harta kekayaan para pejabat yang berasal dari PAN.

Beberapa judul pemberitaan yang ia kutip antara lain:

1. “Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun”

2. “Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun”

3. “Harta Menteri dari PAN Dudy Purwagandhi Melonjak Rp35 Miliar dalam Dua Tahun”

4. “Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun”

Respons Warganet Beragam

Unggahan Said Didu tersebut langsung menuai beragam respons dari warganet. Sebagian mendukung kritik tersebut dan meminta transparansi lebih lanjut mengenai sumber kenaikan kekayaan para pejabat, sementara sebagian lainnya menilai peningkatan harta tidak selalu identik dengan penyalahgunaan jabatan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari PAN maupun para pejabat yang disebut dalam unggahan tersebut.

Sebagai informasi, data kekayaan pejabat negara umumnya dilaporkan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan atau yang akrab disapa Gus Umar melontarkan kritik tajam terkait dinamika politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Gus Umar menyinggung sikap sebagian pihak yang dinilainya terlalu berambisi mempertahankan kekuasaan. “Di otaknya cuma gimana mau berkuasa saja sampai ajal datang. Memuakkan,” tulis Gus Umar dalam pernyataannya, Jumat (6/2/2026).

Unggahan tersebut disertai tangkapan layar pemberitaan mengenai dukungan salah satu petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan untuk Pilpres 2029. Pernyataan itu kemudian memantik beragam respons warganet.

Gus Umar dikenal sebagai aktivis NU yang kerap menyuarakan kritik sosial-politik melalui media sosial. Pandangannya sering menyoroti etika kekuasaan, moralitas politik, serta pentingnya kepemimpinan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai kritik seperti yang disampaikan Gus Umar mencerminkan meningkatnya perhatian publik terhadap wacana kontestasi politik 2029 yang mulai mengemuka meski masa pemerintahan saat ini masih berjalan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak yang disinggung dalam unggahan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Sebanyak 30 warga Partai Amanat Nasional (PAN) yang tergabung dalam Petisi Online Forum Warga PAN Dukung Pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor dan Tindak Pidana Khusus. Dukungan ini disampaikan kepada pimpinan PAN, yaitu Ketua Umum Zulkifli Hasan DPP PAN dan Putri Zulhas Ketua Fraksi PAN DPR RI.

Petisi ini disampaikan Syafrudin Budiman, SIP selaku Kordinator Nasional Petisi Online Warga PAN Dukung UU Pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor dan Tindak Pidana Khusus, Sabtu (6/9/2025) di Jakarta secara terbuka.

“Kami 30 orang warga PAN penandatangan petisi online mendesak Ketua Umum dan Ketua Fraksi PAN DPR RI untuk merespon tuntutan masyarakat dan warga PAN. Dimana semua elemen masyarakat meminta partai politik segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam waktu dekat ini (red-tahun 2025),” ujar Syafrudin Budiman Mantan Caleg PAN DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini.

Selain meminta dan mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, Petisi Online Forum Warga PAN ini juga meminta Ketua Umum DPP PAN untuk mengevaluasi dan mereposisi Eko Patrio sebagai Sekjen DPP PAN. Dimana Eko Patrio dinilai mencederai marwah dan nama baik PAN di masyarakat umum, akibat diduga menghina masyarakat dengan joget sound horeg-nya berbaju partai.

“Ketua Umum PAN Bang Zulhas kami minta mengganti Eko Patrio selaku Sekjen DPP PAN. Perlu diganti dengan orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni,” ucap Gus Din sapaan akrabnya.

Selain itu dirinya, mengapresiasi Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan yang menon-aktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI yang dinilai melanggar etika dan moral di masyarakat. Selain itu juga Gus Din mengapresiasi Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulhas yang menstop gaji dan tunjangan Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.

“Terima kasih kepada Bang Zulhas dan Putri Zulhas yang peka atas aspirasi masyarakat dan warga PAN. Kedepan segera lakukan pergantian antar waktu kepada Eko Patrio dan Uya Kuya untuk meredam kemarahan masyarakat kepada PAN,” tandas Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta itu.

Terakhir Politisi Muda PAN ini berharap kepada Eko Patrio dan Uya Kuya legowo atas penonaktifan dirinya selaku anggota DPR RI. Termasuk legowo untuk mundur selaku anggota DPR RI dan Eko Patrio mundur sebagai Sekjen DPP PAN.

“Eko Patrio dan Uya Kuya sudah minta maaf dan tentu kita maafkan atas nama masyarakat dan warga PAN. Semoga bisa belajar atas kejadian ini dengan legowo mundur sebagai anggota DPR RI, serta Eko Patrio mundur sebagai Sekjen DPP PAN,” tutup Gus Din.

Berikut 30 orang tergabung di Petisi Onlin Forum Warga PAN Dukung Pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor dan Tindak Pidana Khusus:

1. Syafrudin Budiman, SIP

2. Ir. Djonli Tangkilisan, ST, MT, IPU

3. Purwatiningsih (Puri)

4. Risman Anwar Tanjung

5. Nur Asiyah I. N.

6. Muhammad

7. M. Ichsan

8. M. Idris

9. Pans Harapan Jaya vs

10. Sutrisno

11. Iriansyah Pairosi Anang

12. Iryanto.H. Ondi, SH

13. Yustina B.

14. Zulfitri Arifin

15. Haripah

16. Itta R Hasibuan

17. Imel Alfina

18. Sheila Asyadiera

19. Muhammad Wakang

20. Ewa Masirun

21. Ronni Budiman

22. Dodi Lubis

23. Yesskiel Kaladana, S.Th (Papua)

24. Mochtar Touwe

25. TG. H. Gibson Sirait

26. Natalia S

27. Arifin Lubis

28. Ben Vito

29. Rahmat Aminudin, SH

30. Awang.

MoneyTalk, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Slamet Ariyadi saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) Komisi I bersama beberapa Kementerian, Lembaga, Badan dan Sesjen, Kamis (13/02/2025) di Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dewan asal Dapil Jatim XI (Madura) Jawa Timur ini, menekankan semua elemen Kementerian dan Lembaga Negara dapat meningkatkan kemampuan dan sumber dayanya, dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya.

“Kami meminta semua Kementerian dan Lembaga Negara mendukung dan mengawal misi Asta Cita Presiden Prabowo Gibran. Baik itu Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta Sekretaris Jendral Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas), diharapkan memperkuat ideologi dan pertahanan negara, baik di daratan, kelautan, udara, serta pertahanan bidang cyber/teknologi,” kata Slamet sapaan akrabnya saat Rakernas Komisi I.

Alumni Universitas Trunojoyo Madura (UTM) ini menegaskan, posisi Lemhanas, BSSN dan Bakamla serta Setjen Wantannas dapat melakukan kordinasi secara efektif, dengan instansi Kementerian terkait. Terutama berkenaan dengan peran, tugas dan fungsinya.

Ia juga meminta Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) berkordinasi dengan Kementerian terkait, untuk merevitalisasi dan mengaktualisasi pembelajaran dan pemahaman ideologi Pancasila. Terutama untuk penguatan pembentukan karakter siswa sejak dini.

“Pendidikan dan pemahaman ideologi Pancasila tersebut adalah Penting dan final. Sehingga sangat penting untuk menjadi bekal kepada generasi kita sebagai pemimpin harapan masa depan. Bisa lewat pemutaran lagu Indonesia Raya setiap hari di kantor-sekolah-sekolah,” ucap Slamet dengan tajam.

Slamet juga ikut menyoroti efisiensi anggaran di Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Dia berharap kepada BSSN untuk tetap survive, sehingga mampu mengembangkan sumber daya dan kemampuannya, dalam menjaga ketahanan cyber dengan baik.

“Saya meminta BSSN juga melakukan kordinasi dengan Kementerian dan pihak terkait berkenaan dengan ketahanan cyber untuk mengatasi ancaman cyber.  Seperti situs judi online dan situs yang bernuansa pornografi,” lugasnya.

Politisi Muda Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta Badan Keamanan Laut (Bakamla) menganalisa terkait RUU Keamanan Laut yang saat ini sedang dibahas.

“Untuk Bakamla saya berharap menganalisa berkaitan dengan keamanan laut dan membuat Analisis SWOT, bukan hanya dalam konteks penganggaran saja. Sehingga, kami Komisi I bisa mempertimbangkan posisi Bakamla perlu dilanjutkan atau tidak” pungkas politisi asal Kabupaten Sampang, Pulau Madura ini.

MoneyTalk, Jakarta – Kasus dugaan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye politik kembali menjadi sorotan publik, kali ini melibatkan salah satu menteri di kabinet Prabowo Subianto, yakni Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.

Yandri, yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo beberapa hari lalu, diduga menggunakan fasilitas kementeriannya untuk membantu kampanye politik istrinya, Ratu Rachmatuzakiyah, yang mencalonkan diri sebagai Bupati Serang pada Pilkada Serentak 2024.

Dugaan penyalahgunaan fasilitas negara ini pertama kali mencuat setelah beredar surat edaran yang diduga ditandatangani oleh Yandri Susanto. Surat tersebut, yang menggunakan kop resmi Kementerian Desa, berisi instruksi kepada para kepala desa, ketua RT, hingga kader Posyandu di wilayah Kramat Watu, Serang, Banten, untuk menghadiri acara haul ke-2 ibunda Yandri di sebuah pondok pesantren pada 22 Oktober 2024.

Masalahnya, acara tersebut juga dihadiri oleh Ratu Rachmatuzakiyah, yang tengah berkampanye sebagai calon Bupati Serang. Kehadiran tokoh politik dalam acara yang menggunakan fasilitas negara ini memunculkan dugaan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk keperluan pribadi, melainkan juga digunakan sebagai ajang kampanye politik terselubung.

Jhon Sitorus, seorang pegiat media sosial, adalah salah satu yang pertama kali mengungkapkan dugaan penyalahgunaan ini. Dalam unggahannya di platform media sosial X (sebelumnya Twitter), Jhon menuding bahwa Yandri Susanto sengaja menggunakan fasilitas negara, termasuk kop surat kementerian, untuk mengorganisir massa yang hadir dalam acara tersebut.

Selain itu, ia juga mencurigai bahwa anggaran acara tersebut mungkin berasal dari dana kementerian, mengingat penggunaan kop surat resmi yang menyiratkan acara tersebut sebagai bagian dari kegiatan kementerian.

“Yandri Susanto, kader PAN yang baru dilantik oleh Prabowo menjadi Menteri Desa, menggunakan kop surat kementerian Desa untuk mengorganisir massa dari semua desa se Kramat Watu untuk haul ibundanya, yang secara tidak langsung juga menjadi ajang kampanye untuk istrinya yang sedang mencalonkan diri,” kata Jhon dalam unggahannya.

Dugaan ini semakin menguat ketika terungkap bahwa Ratu Rachmatuzakiyah, istri Yandri Susanto, adalah calon Bupati Serang yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Situasi ini memunculkan pertanyaan serius tentang etika pejabat publik dalam memisahkan urusan pribadi dan tugas negara, terlebih ketika kampanye politik terlibat.

Publik bereaksi keras terhadap dugaan ini, mengingat isu penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik adalah salah satu masalah serius dalam pemerintahan. Beberapa pengamat politik dan aktivis antikorupsi menyoroti betapa pentingnya netralitas pejabat publik, terutama yang memegang jabatan penting di kementerian, untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.

Tak lama setelah tuduhan ini muncul, Yandri Susanto memberikan klarifikasinya. Ia mengakui bahwa surat edaran tersebut memang menggunakan kop kementerian, namun ia berdalih bahwa acara tersebut adalah murni acara keluarga untuk memperingati haul ibundanya dan tidak ada unsur kampanye di dalamnya.

“Saya memang mengundang masyarakat, tetapi ini adalah acara keluarga, bukan acara politik. Saya tidak berniat menggunakan jabatan saya untuk kepentingan politik pribadi atau keluarga,” ujar Yandri dalam pernyataannya.

Meski demikian, pengakuan Yandri ini justru menuai kritik tajam. Banyak pihak menilai bahwa meskipun acara tersebut adalah acara pribadi, penggunaan kop surat kementerian tetap tidak dapat dibenarkan, terutama jika hal tersebut berpotensi mencampurkan kepentingan pribadi dan tugas negara. Said Didu, seorang tokoh masyarakat dan mantan pejabat negara, bahkan menyebut klarifikasi Yandri sebagai “pernyataan anak balita” yang tidak memahami seriusnya pelanggaran etika tersebut.

Mantan menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, turut mengomentari kasus ini. Mahfud menilai tindakan Yandri Susanto sebagai kesalahan serius yang mencederai etika seorang pejabat negara. Menurutnya, meskipun acara tersebut bersifat pribadi, penggunaan fasilitas negara seperti kop surat kementerian tidak boleh terjadi karena menyalahi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

“Kita harus membedakan antara urusan pribadi dan urusan negara. Penggunaan kop surat kementerian untuk acara keluarga, apalagi jika melibatkan calon kepala daerah, adalah kesalahan yang serius. Ini bisa dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang,” ujar Mahfud.

Pakar hukum tata negara juga turut angkat bicara. Mereka menyebut bahwa tindakan Yandri bisa dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pejabat publik diwajibkan untuk netral dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau politik. Jika terbukti bersalah, Yandri bisa dikenakan sanksi etik, bahkan berpotensi berhadapan dengan hukum jika terbukti menggunakan anggaran kementerian untuk acara tersebut.

Kasus ini tidak hanya berdampak pada pribadi Yandri Susanto, tetapi juga berpotensi mempengaruhi citra Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusung istrinya sebagai calon Bupati Serang. PAN, sebagai partai politik, kini berada di bawah tekanan untuk menjelaskan posisinya terkait dugaan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye salah satu kadernya.

Beberapa pengamat politik berpendapat bahwa kasus ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap PAN dan menurunkan elektabilitas partai di wilayah Banten, terutama jika isu ini terus berkembang dan tidak ditangani dengan baik. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, juga diharapkan untuk memberikan tanggapan resmi terkait kasus ini, mengingat Yandri Susanto adalah salah satu kader penting partai tersebut.

Kasus dugaan penggunaan fasilitas negara oleh Yandri Susanto untuk kepentingan kampanye politik istrinya menimbulkan polemik serius di tengah masyarakat. Meski Yandri telah memberikan klarifikasi, banyak pihak yang tetap mempertanyakan tindakannya, terutama terkait penggunaan kop surat resmi kementerian untuk acara pribadi yang melibatkan calon kepala daerah. Kritik tajam dari tokoh-tokoh politik dan pakar hukum menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas pejabat publik, terutama di tengah situasi politik yang semakin panas menjelang Pilkada Serentak 2024.

Jika kasus ini terus berlanjut, Yandri Susanto berpotensi menghadapi sanksi etik atau bahkan proses hukum, yang akan berdampak besar pada karir politiknya serta citra PAN sebagai partai pengusung istrinya.(c@kra)