17 November 2026

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

MoneyTalk.id,Jakarta – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak tinggal diam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Doli menilai, setelah dua lembaga peradilan tersebut mengeluarkan putusan, persoalan Gibran tidak boleh berhenti pada perdebatan hukum. DPR, menurut dia, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan dan menentukan langkah politik selanjutnya.

“Dua mahkamah sudah memberikan putusannya. Bisa dikatakan bahwa persoalan Gibran ini sudah kelar. Dengan semua itu, apa yang akan dilakukan DPR? Enggak boleh didiamin,” kata Doli di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Selasa (3/11/2026).

Ia juga meminta para pimpinan partai politik segera mengambil sikap dan merespons perkembangan tersebut. Menurutnya, persoalan ini menyangkut perjalanan bangsa sehingga tidak tepat apabila DPR dan partai politik hanya menjadi penonton.

“Ini sesuatu yang menurut saya penting untuk perjalanan bangsa kita. Saya mendorong supaya pimpinan-pimpinan partai politik ini segera saja menyikapi dan merespons apa pun putusan dari pimpinan partai politik,” ujarnya.

Pernyataan Doli menjadi penting karena Golkar merupakan salah satu partai besar dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sikap politik partai-partai koalisi akan ikut menentukan apakah persoalan Gibran berkembang menjadi agenda pengawasan DPR atau justru berhenti pada perdebatan antara kelompok politik.

Doli menegaskan, dirinya tidak melihat alasan bagi Golkar untuk berhadapan dengan Presiden Prabowo apabila persoalan tersebut berujung pada proses pemberhentian wakil presiden. Menurutnya, langkah DPR harus ditempatkan sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan yang diberikan konstitusi.

“Kalaupun misalnya pemberhentian, ya itu DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya. Kita punya tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan fungsi yang sudah diberikan mandat oleh rakyat kepada kita,” tegasnya.

Ia mengingatkan, DPR justru akan mengingkari mandat rakyat apabila tidak menggunakan kewenangan pengawasan ketika muncul persoalan serius yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

“Kalau rakyat memberikan mandat kepada kita, lalu kita disuruh bekerja melakukan fungsi pengawasan tetapi tidak kita kerjakan, itu namanya mengingkari tugas dan tanggung jawab kita,” tambahnya.

Persoalan ini berkaitan dengan dua putusan lembaga peradilan.

Pertama, putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026. MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.

MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran yang telah dilantik sebagai wakil presiden melalui perkara tersebut.

Kedua, putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan agar surat tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Kedua putusan tersebut memiliki objek dan ruang lingkup hukum berbeda. Namun, keduanya kini menjadi dasar perdebatan mengenai pertanggungjawaban administrasi penerbitan surat penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Pernyataan Doli semakin menarik karena sebelumnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah membuka opsi penggunaan hak angket, hak interpelasi, hingga Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyebut hak angket dapat digunakan untuk menyelidiki pertanggungjawaban pemerintah terkait proses administrasi penerbitan surat penyetaraan pendidikan Gibran.

Khozin juga menilai putusan MA dapat menjadi pijakan bagi DPR untuk mempertimbangkan HMP. Menurutnya, ketiga instrumen tersebut dapat digunakan secara berurutan maupun terpisah.

Doli sendiri mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dicampuradukkan dengan kepentingan mempertahankan atau menjatuhkan Presiden Prabowo.

Pasal 7A dan 7B menjadi perhatian

Secara konstitusional, pemberhentian presiden atau wakil presiden tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan keputusan politik partai maupun tekanan publik.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan mekanismenya. DPR terlebih dahulu harus meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Pengajuan tersebut membutuhkan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan kehadiran minimal dua pertiga seluruh anggota DPR.

MoneyTalk, Jakarta – Gelombang protes terhadap dugaan korupsi di tubuh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kian menguat. Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI-Indonesia) bersama elemen mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Bersatu Lawan Koruptor menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta Pusat, pada Jumat, 29 Agustus 2025.

Dalam surat pemberitahuan aksi yang diterima redaksi, mereka menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan sekaligus desakan moral atas dugaan aliran dana dari praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker yang menyeret nama mantan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah.

“Aksi ini adalah bentuk kemarahan rakyat yang sudah geram melihat praktik korupsi yang seolah-olah terus dilindungi. Ida Fauziah sebagai politisi PKB harus kooperatif dengan menyerahkan diri ke KPK sebagai bentuk pertanggungjawaban,” tulis MAKI dalam pernyataan sikapnya.

Aksi akan dilaksanakan pada Jumat, 29 Agustus 2025 pukul 13.30 WIB hingga selesai di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat, dan di Gedung KPK RI. Diperkirakan sebanyak 250 massa akan hadir dengan perlengkapan aksi berupa mobil komando, bendera Merah Putih, bendera MAKI, spanduk, poster, serta teatrikal bakar tiga ban bekas sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi.

Dalam tuntutannya, MAKI-Indonesia menyampaikan empat poin utama:

Meminta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar segera memecat Ida Fauziah sebagai kader partai karena diduga menerima aliran dana korupsi pemerasan sertifikasi K3 saat menjabat Menteri Ketenagakerjaan.

Meminta KPK segera membongkar dugaan aliran dana pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang melibatkan Ida Fauziah.

Mendesak PKB menunjukkan komitmen dalam mendukung pemberantasan korupsi dengan tidak melindungi kader yang bermasalah.

Mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus pemerasan di Kemenaker hingga ke akar-akarnya.

MAKI menilai bahwa kasus dugaan pemerasan dalam sertifikasi K3 hanya satu dari sekian banyak persoalan korupsi yang menggerogoti bangsa. Padahal, menurut mereka, perangkat hukum dan institusi pemberantasan korupsi sudah tersedia lengkap, namun belum mampu memberikan efek jera yang maksimal.

“Korupsi di Indonesia kian hari semakin meresahkan. Hal ini diperlukan kerjasama komprehensif, massif, dan disertai semangat juang luar biasa dari berbagai elemen masyarakat untuk memberantasnya,” tegas pernyataan MAKI.

Mereka juga mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan tindak pidana korupsi telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 41 ayat 2 dan 3.

Aksi ini diklaim sebagai bentuk keprihatinan sekaligus kekecewaan mahasiswa dan masyarakat terhadap dugaan keterlibatan Ida Fauziah. MAKI menegaskan bahwa pengawalan serius perlu dilakukan agar proses hukum berjalan transparan dan tidak ada intervensi politik.

“Kasus ini menyangkut dugaan pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah fantastis. Semua pihak yang terlibat harus diproses hukum sesuai aturan yang berlaku,” tegas MAKI.

Dengan demikian, mereka berharap PKB mengambil sikap tegas terhadap kader yang terseret kasus korupsi, sementara KPK diminta tidak ragu untuk menindak siapa pun yang terbukti menerima aliran dana haram.

MoneyTalk, Jakarta – Seruan regenerasi di institusi kepolisian kembali mencuat ke permukaan. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, secara terbuka mempertanyakan kelanjutan kepemimpinan Kapolri saat ini. Melalui pernyataan yang dilontarkan di media sosial, Umar meminta Presiden Prabowo Subianto agar segera mengganti Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dengan sosok yang lebih segar dan kredibel: Irjen Pol. Rudi Darmoko.

“Pak @prabowo, kapan Kapolrinya diganti?” tulis Umar dalam unggahannya yang langsung menyedot perhatian warganet. “Ayolah pak Prabowo, demi regenerasi. Ganti dong Kapolri now dengan Pak Rudi Darmoko,” lanjutnya, Rabu (6/8/2025).

Kapolri saat ini, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, telah menjabat sejak Januari 2021 dan dikenal sebagai figur yang berupaya melakukan transformasi di tubuh Polri lewat program “Presisi” (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Namun, beberapa waktu terakhir, muncul kritik dari sejumlah kalangan terkait respons kepolisian terhadap berbagai isu keamanan nasional, keterbukaan informasi publik, hingga dugaan lemahnya penindakan terhadap penyimpangan internal.

Umar Hasibuan menilai sudah saatnya terjadi pergantian pucuk pimpinan di tubuh Polri sebagai bagian dari siklus normal regenerasi. Menurutnya, regenerasi bukan sekadar penggantian sosok, melainkan pembaruan semangat, visi, dan respons institusi terhadap tantangan zaman.

“Bukan karena pribadi, tapi karena semangat perubahan dan penyegaran. Rakyat butuh institusi kepolisian yang tajam, cepat, dan bisa dipercaya,” ujar Umar.

Siapa Irjen Pol. Rudi Darmoko?

Irjen Pol. Rudi Darmoko adalah nama yang telah lama berkibar di jajaran elite Polri. Ia dikenal sebagai jenderal polisi yang memiliki rekam jejak operasional dan intelijen mumpuni. Saat ini Irjen Pol Rudi Darmoko menjadi Kapolda NTT. “Pak Rudi adalah figur yang tak hanya cakap, tapi juga diterima di semua kalangan, dari elite sampai akar rumput,” ucap Umar Hasibuan memuji.

Pernyataan Umar Hasibuan tentu bukan tanpa konsekuensi politik. Dorongan terbuka dari seorang politikus terhadap jabatan strategis seperti Kapolri bisa menimbulkan tafsir beragam. Ada yang menilai ini sebagai bagian dari dinamika biasa dalam demokrasi, tetapi ada pula yang mencurigai motif politik di baliknya.

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai bahwa desakan seperti ini akan menjadi ujian awal bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama dalam menjaga independensi institusi penegak hukum dari tekanan politik.

“Isu-isu semacam ini bisa menjadi alat uji sensitivitas publik terhadap arah reformasi institusi yang dijanjikannya,” ujar Rokhmat.

Namun demikian, Rokhmat tidak menutup kemungkinan bahwa suara seperti Umar Hasibuan mewakili keresahan sebagian masyarakat terhadap Polri saat ini. “Apalagi jika dikaitkan dengan survei yang menunjukkan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dalam beberapa kasus terakhir,” tambahnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana atau Presiden Prabowo Subianto terkait desakan pergantian Kapolri. Dari pihak Polri pun belum ada tanggapan atas pernyataan Umar Hasibuan, termasuk terkait nama Rudi Darmoko yang kini disebut-sebut publik.

Namun, di kalangan internal Polri, isu suksesi memang telah lama menjadi perbincangan. Ada beberapa nama jenderal bintang tiga yang dinilai layak dan potensial menjadi Kapolri selanjutnya. Rudi Darmoko memang kerap disebut sebagai figur paling ideal jika Prabowo ingin mempercepat transformasi penegakan hukum dan ketegasan profesional.

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jakarta Barat periode 2020–2022, Iswadi, menyatakan akan melayangkan gugatan perdata terhadap Walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto dan Sekretaris Kota (Seko) Firmanuddin. Gugatan ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses seleksi anggota Dewan Kota Jakarta Barat periode 2024–2029.

Iswadi menegaskan bahwa meskipun saat ini telah berlangsung gugatan terhadap Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 854 Tahun 2024 yang diajukan oleh pihak Ladunni Cs melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, ia akan tetap melanjutkan upaya hukum melalui jalur perdata terhadap pejabat di tingkat kota.

“Apapun keputusan Hakim PTUN, saya akan tetap melawan Uus Kuswanto dan Firmanuddin melalui gugatan perdata. Saya menilai telah terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses pemilihan Dewan Kota Jakarta Barat,” ujar Iswadi kepada awak media, Ahad (29/6/2025).

Iswadi membeberkan bahwa bentuk penyalahgunaan tersebut mencakup perubahan nilai peserta seleksi. Menurutnya, terdapat peserta dengan nilai tinggi atau peringkat pertama yang justru disingkirkan, sementara yang memiliki nilai rendah justru diloloskan karena diduga merupakan pilihan pribadi walikota.

“Ini semua menunjukkan bahwa proses seleksi tidak dilakukan secara objektif. Dewan Kota yang terpilih bukan yang berkualitas, tetapi yang sesuai dengan kemauan walikota,” ungkapnya.

Iswadi pun menyebut pernyataan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi, yang sebelumnya menyatakan bahwa proses pemilihan Dewan Kota DKI Jakarta cacat prosedural dan berpotensi sarat praktik politik transaksional.

“Tidak salah omongan M. Fuadi Luthfi yang meminta Kejati DKI Jakarta menyidik dugaan praktik transaksional dalam pemilihan ini,” pungkas Iswadi.

MoneyTalk, Jakarta – Dugaan penggunaan nama dan dokumen palsu oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Rasyid, mengemuka ke publik setelah diungkap oleh Kordinator Aktivis Muda NU Jakarta, Dewa Micko.

Dalam pernyataannya, Dewa Micko menyebutkan bahwa Abdul Rasyid, yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), terindikasi menggunakan dokumen tidak sah dalam proses pencalonan legislatifnya.

“Dari penelusuran kami, terdapat ketidaksesuaian antara nama yang tercantum dalam berbagai dokumen resmi Abdul Rasyid. Misalnya, nama di ijazah tertulis ‘Sayid Rasid’, sementara di KTP tercantum ‘Sayid Abdul Rasyid’, dan di alat peraga kampanye digunakan nama ‘Habib Sayid Abdul Rasyid’,” ungkap Dewa Micko kepada media, Selasa (24/6/2025).

Ia juga menambahkan bahwa dalam proses verifikasi dokumen pencalonan, terdapat temuan ijazah, KTP, dan Surat Keputusan KPU yang tidak konsisten, serta adanya informasi mengenai penolakan permohonan perubahan nama melalui jalur hukum.

“Ini jelas mencederai integritas pemilu dan jabatan publik. Penggunaan dokumen yang diduga palsu tidak hanya melanggar etika, tetapi juga berpotensi melanggar hukum pidana,” tegasnya.

Dewa Micko mengonfirmasi bahwa saat ini Polda Kalimantan Tengah tengah menyelidiki laporan dugaan tindak pidana penggunaan dokumen palsu yang melibatkan Abdul Rasyid. Ia mendesak agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB segera mengambil langkah tegas.

“Kami meminta DPP PKB untuk mencopot Abdul Rasyid dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah karena perbuatannya dapat merusak nama baik PKB di mata publik. Ini sudah menyangkut Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen,” pungkas Dewa Micko.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Abdul Rasyid maupun DPP PKB terkait tuduhan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik Fachry Ali dalam kanal YouTube-nya pada Jumat (04/10) mengungkapkan pandangannya tentang perbandingan sirkulasi elite antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia menyatakan bahwa sirkulasi kepemimpinan di PBNU jauh lebih tinggi frekuensinya dibandingkan dengan PKB. Dalam konteks ini, ada dua pertanyaan kunci yang perlu diajukan: mana yang lebih demokratis, PBNU atau PKB? Dan apa yang diperoleh pengurus PBNU dibandingkan dengan para aktivis PKB dalam hal reward politik?

Fachry Ali berpendapat bahwa kita tidak perlu bersikap terlalu akademis dengan menyusun kriteria dan memberikan skor untuk membandingkan dua organisasi tersebut. Sebagai gantinya, ia mengajukan pertanyaan yang lebih sederhana. Selama kepemimpinan Muhaimin Iskandar di PKB, yang dimulai pada 2005 dan berlanjut hingga 2024, berapa banyak ketua umum yang telah memimpin PBNU?

Fachry menjelaskan bahwa selama periode kepemimpinan Muhaimin Iskandar, tidak ada pergantian ketua umum di PKB, yang menunjukkan sifat statis dari partai tersebut. Sementara itu, PBNU telah mengalami beberapa pergantian kepemimpinan, dimulai dengan Kiai Hasyim Muzadi, diikuti oleh Kiai Said Aqil Siraj, dan saat ini dipimpin oleh Kiai Yahya. Fakta ini menunjukkan bahwa sirkulasi elite di PBNU jauh lebih aktif dibandingkan dengan PKB.

Jika Muhaimin Iskandar terpilih kembali pada 2024, maka ia akan memimpin PKB selama 24 tahun, yang berarti hampir seperempat abad. Di sisi lain, meskipun para ketua umum PBNU terpilih selama dua periode, durasi kepemimpinan mereka masih kalah dibandingkan dengan Muhaimin. Dari sini, Fachry menyimpulkan bahwa PBNU lebih demokratis daripada PKB, meskipun secara teoritis PKB seharusnya memiliki sistem yang lebih demokratis.

Indikasi dari sistem dan praktik politik yang bersifat demokratis tidak hanya ditandai oleh adanya muktamar setiap lima tahun, tetapi juga oleh adanya sirkulasi elite dan rotasi kepemimpinan. Seorang pemimpin yang tidak mampu melahirkan pemimpin baru dianggap gagal. Dalam konteks ini, Fachry menegaskan bahwa PBNU menunjukkan praktik demokrasi yang lebih baik dibandingkan PKB.

Fachry Ali berfokus pada apa yang diperoleh pengurus PBNU dibandingkan dengan anggota PKB yang aktif di tingkat pusat dan daerah. Sementara anggota PKB sering kali mendapatkan reward politik, seperti jabatan anggota DPR, menteri, atau gubernur, pengurus PBNU tidak menerima imbalan serupa dalam hal kekuasaan dan materi.

Di PBNU, pengurus cenderung tidak mendapatkan hasil yang bersifat timbal balik secara material. Mereka sering diserukan untuk melakukan aktivitas yang bersifat “lillahi ta’ala,” yaitu murni untuk kepentingan Allah. Keikhlasan inilah yang menjadi ciri khas bagi mereka yang aktif di PBNU, meskipun dalam konteks dunia, mereka tidak meraih keuntungan material yang sama seperti yang diperoleh oleh anggota PKB.

Fachry juga menyoroti bagaimana masyarakat Nahdiyin, yang secara teoritis diayomi oleh PBNU, kini semakin terpelajar dan memiliki kesadaran yang lebih tinggi. Mereka tidak lagi tergantung sepenuhnya pada PBNU, dan hal ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara PBNU dan Nahdiyin. Masyarakat Nahdiyin kini mampu mengkritisi posisi PBNU dan melihatnya dari sudut pandang yang lebih independen.

Fachry Ali juga mempertanyakan, apa kontribusi PKB terhadap masyarakat Nahdiyin yang jumlahnya mencapai sekitar 90 juta jiwa? Jika PBNU berhasil menciptakan kaum Nahdiyin yang sadar akan hak dan kewajiban mereka, apakah PKB hanya mengandalkan dukungan politik dari mereka tanpa memberikan kontribusi yang signifikan?

Dalam refleksi yang lebih mendalam, Fachry mengajak kita untuk merenungkan hubungan antara PBNU dan PKB. Sementara PBNU memberikan sumbangan intelektual dan kepemimpinan kepada masyarakat Nahdiyin, tidak terlihat adanya sumbangan yang seimbang dari PKB terhadap masyarakat tersebut.

Dalam pandangan Fachry Ali, jelas terlihat bahwa sirkulasi elite di PBNU jauh lebih aktif, dan sistem demokrasi yang diterapkan di organisasi ini lebih baik dibandingkan dengan PKB. Di tengah tantangan politik yang terus berkembang, penting bagi kedua organisasi ini untuk memahami peran masing-masing dalam konteks masyarakat dan bagaimana mereka dapat berkontribusi secara lebih efektif untuk kepentingan rakyat.

Kondisi ini membawa suasana pada pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika kepemimpinan dan demokrasi di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi oleh organisasi-organisasi yang berakar pada tradisi dan keagamaan seperti PBNU dan PKB.(c@kra)