MoneyTalk, Jakarta – Polemik anggaran kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta mulai menjadi sorotan publik.
Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, mendesak Kejaksaan Agung untuk turun tangan menyelidiki penggunaan anggaran Paskibraka DKI Jakarta yang dinilai tidak masuk akal dan terlalu fantastis.
Menurut Febri, besarnya anggaran Paskibraka DKI Jakarta jauh melampaui logika kewajaran jika dibandingkan dengan anggaran kegiatan serupa di tingkat nasional.
“Tahun 2025 anggaran Paskibraka DKI Jakarta tercatat mencapai Rp13,5 miliar. Tahun 2026 memang turun sedikit menjadi Rp12,9 miliar, tapi angka itu tetap fantastis,” ujar Febri dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).
Ia membandingkan anggaran tersebut dengan anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang menangani Paskibraka tingkat nasional.
“BPIP mengurus Paskibraka seluruh Indonesia, mulai dari seleksi tingkat provinsi, pelatihan, akomodasi, hingga pengiriman peserta ke Jakarta. Total anggarannya sekitar Rp9,1 miliar. Lah ini DKI Jakarta cuma satu provinsi, tapi anggarannya malah lebih besar. Ini logikanya bagaimana?” sindirnya.
Febri menilai perbedaan angka tersebut layak menjadi perhatian aparat penegak hukum karena dianggap tidak proporsional.
“Kalau satu provinsi anggarannya lebih besar dari kegiatan nasional, publik tentu bertanya-tanya. Apa saja yang dibelanjakan sampai angkanya bisa sebesar itu?” katanya.
Dari sejumlah rincian anggaran yang disoroti, Febri menyebut terdapat salah satu pos belanja yang menurutnya paling janggal, yakni pengadaan dua buah spanduk dengan nilai mencapai Rp1,2 juta.
“Kejagung cukup teliti satu item ini saja dulu. Di dokumen tertulis dua buah spanduk nilainya Rp1,2 juta. Publik tentu heran, spanduk seperti apa yang harganya bisa semahal itu,” tegasnya.
Ia pun meminta Kejaksaan Agung segera memanggil pihak terkait, termasuk Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta, guna memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
“Karena ini menyangkut uang rakyat, maka harus ada transparansi. Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan akibat anggaran yang terkesan terlalu jumbo dan tidak masuk akal,” pungkasnya.
