20 November 2026

Pemakzulan

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadhillah melontarkan kritik terhadap masa Presiden Prabowo Subianto, hal tersebut disampaikan kepada wartawan pada Rabu, 17/6/2026.

“Ini bukan soal 10+2=13 atau 10+6=17 yang diramaikan itu, tetap masalah Prabowo yang tidak mengerti konstelasi politik dalam negeri. Mungkin ia terlalu berimajinasi pada piknik ke luar negeri bersama Teddy dan lainnya,” kata Rizal Fadhillah.

“Konstelasi itu adalah intipan ambil alih kekuasaan oleh si bocil Gibran bin Joko Widodo. Prabowo sibuk antisipasi gangguan sementara Gibran zig zag nyalip-nyalip di tikungan,” sambungnya.

Menurutnya, bukan harus membela Prabowo karena Prabowo dan Gibran hakekatnya sama saja. Sama-sama tidak bermutu. Tapi bacaan ancaman kedudukan Prabowo oleh ulah Gibran sangatlah besar.

“Jokowi adalah Gibran besar dan Gibran itu Jokowi kecil. Nafsu berkuasa Jokowi di luar kebiasaan, ia merupakan manusia hiper. Sayangnya Prabowo masih dalam genggaman dan bayang-bayang Jokowi. Tidak mampu melepas diri,” katanya.

Ia menilai ciut nyali jika berhadapan dengan kepentingan Jokowi meski hal itu sesungguhnya sangat membahayakan diri Prabowo sendiri.

“Incaran Jokowi adalah Prabowo cepat turun, baik karena gerakan pemakzulan maupun atas keadaan berhalangan tetap, ucapnya.

Rizal singgung dua pola menunaikan disinggung menurunkan Prabowo yakni:

Yang pertama melalui demonstrasi masif dan kedua pola peracunan. Pelumpuhan memuluskan jalan bagi Gibran  agar cepat naik tahta.

Rizal menjelaskan kalkulasi benar 10+2=12 dan 10+6=16 menyimpulkan Gibran mencari celah untuk menyalip. Dulu sewaktu aksi besar ojek online dan lainnya, tiba-tiba sekelompok pengojek online mendatangi Gibran sang Wapres. Seolah Gibran adalah pemimpin yang peduli dan mau menerima aspirasi.

“Prabowo terdegradasi. Kini ketika mahasiswa berdemonstrasi besar, kembali sekelompok mahasiswa mendatangi istana Wapres. Sok kritis meminta pemerintah agar tidak tuli,” sindirnya.

Rizal menyebutkan pengojek online dan mahasiswa yang mendatangi Gibran jelas buatan untuk membangun pencitraan. Gaya Jokowi dimainkan Gibran anaknya. Ia sedang menikam Prabowo dari belakang. Mencari kesempatan dalam kesempitan.

“Gerakan mahasiswa dengan lima tuntutan terus bereskalasi. Sementara Wapres bocil berakting memanfaatkan peluang,” katanya.

Dikemukakan Rizal desakan agar Gibran dimakzulkan sudah lama, baik disuarakan aktivis sipil maupun purnawirawan TNI, namun Prabowo bungkam bahkan tetap melindungi. Gibran sendiri adalah badut yang tidak bisa melucu.

“Operasi bapak kendararai PSI untuk duo anak, tidak bisa disepelekan. Jokowi dengan jaringannya oligarki dan Cina luar negeri adalah penjahat politik. Prabowo menjadi target,” ungkapnya.

Menurut Rizal masa Prabowo gak ngerti Sudahlah saatnya sekarang bersama-sama elemen perjuangan rakyat, Prabowo dorong agar Gibran segera dimakzulan.

Lanjutnya, jika kemauan ini ada, sesungguhnya tidak sulit untuk direalisasikan. Tapi jika tetap saja 10+2=13 dan 10+6=17, ya apa boleh buat skim pemakzulan adalah paket Prabowo Gibran. Prabowo Gibran.

Diakhir pernyataannya Rizal mengungkapkan mumpung keduanya memang pemimpin yang tidak bermutu. Terbukti merusak bangsa.

MoneyTalk, Jakarta – Diskusi publik bertajuk “Apakah Gerakan Pemakzulan Prabowo Itu Realistis?” digelar pada Kamis (7/5/2026). Dalam forum tersebut, sejumlah isu nasional mengemuka mulai dari wacana pemakzulan, evaluasi kabinet, hingga kritik terhadap relasi DPR dan pemerintah.

Salah satu pembicara, pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, menegaskan bahwa pemakzulan merupakan bagian dari mekanisme konstitusi yang diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Pemakzulan itu konstitusi. Prabowo sendiri menyatakan pemakzulan itu konstitusi. Wacana pemakzulan dan prosedurnya memang ada,” ujar Amir Hamzah dalam diskusi tersebut.

Ia mengibaratkan dinamika politik nasional saat ini seperti pilihan antara mengikuti irama lama atau menciptakan arah baru. “Kita mau menari lagi atau bikin lagu sendiri,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti harapan publik terhadap perombakan kabinet atau reshuffle pemerintahan Prabowo Subianto.

“Reshuffle diharapkan rakyat. Kabinet harus bersih dari koruptor, kabinet harus bersih dari Jokowi,” ujarnya.

Ia menilai kritik yang disampaikan berbagai kelompok masyarakat seharusnya dipandang sebagai bentuk early warning bagi pemerintah.

“Kita secara sistematis memberikan kontribusi early warning ke Prabowo,” katanya.

Amir Hamzah turut menyinggung program MBG yang menurutnya perlu evaluasi menyeluruh. “MBG kurang bagus, kepala MBG diganti,” ucapnya.

Selain itu, ia mengkritik hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif yang dianggap terlalu dekat. “DPR filial eksekutif. Eksekutif filial DPR,” sindirnya.

Dalam forum tersebut, Amir Hamzah juga mendorong Presiden Prabowo lebih aktif berdialog dengan masyarakat, khususnya umat Islam. “Mari berdialog Prabowo,” katanya.

Ia bahkan menyinggung pernyataan Presiden Prabowo terkait komitmen memburu koruptor hingga ke Antartika.

“Prabowo menyatakan memburu koruptor sampai Antartika. Harus ditegur, Prabowo kirim jaksa, polisi dan KPK untuk memburu koruptor ke Antartika,” ujarnya.

Di akhir penyampaiannya, Amir Hamzah menyarankan agar Presiden Prabowo lebih sering turun langsung ke masyarakat melalui kegiatan keagamaan.

“Prabowo harus keliling salat Jumat untuk mendapatkan dukungan umat Islam,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Wacana pemakzulan atau impeachment Presiden kembali mencuat di ruang publik. Namun, Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, Hatta Taliwang, mengingatkan bahwa proses tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan dan penuh dengan “ranjau” hukum serta politik.

Menurut Hatta, banyak pihak yang berbicara soal pemakzulan hanya sebatas “omon-omon” tanpa memahami kompleksitas konstitusional yang mengaturnya. Ia menegaskan bahwa mekanisme pemakzulan telah diatur secara ketat dalam UUD 1945, khususnya Pasal 7A dan 7B.

“Pemakzulan bukan sekadar isu politik. Harus ada dasar hukum yang kuat dan terbukti,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Dalam Pasal 7A UUD 1945, disebutkan bahwa Presiden atau Wakil Presiden hanya dapat dimakzulkan jika terbukti melakukan pelanggaran serius, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala negara.

Dengan demikian, Hatta menilai bahwa pemakzulan tidak bisa didorong hanya oleh ketidakpuasan politik semata.

Hatta kemudian memaparkan empat tahapan utama dalam proses pemakzulan, yang menurutnya menjadi “ranjau” berat bagi pihak yang ingin menggulirkannya.

Pertama, tahap DPR RI.

Dewan Perwakilan Rakyat harus menggunakan hak menyatakan pendapat dengan dukungan minimal dua pertiga anggota yang hadir, serta memenuhi kuorum yang sama. Dalam tahap ini, DPR bertindak sebagai pihak yang mengajukan tuduhan.

Namun, ia menilai tahap ini menjadi yang paling sulit ditembus secara politik, terutama jika pemerintah memiliki dukungan kuat di parlemen.

Kedua, tahap Mahkamah Konstitusi.

Permohonan DPR akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu maksimal 90 hari. Di sinilah seluruh tuduhan diuji secara hukum, bukan sekadar opini politik.

“Ini tahap paling krusial karena harus ada pembuktian secara yuridis,” tegasnya.

Ketiga, kembali ke DPR.

Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan tuduhan terbukti, DPR akan meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

Keempat, keputusan MPR.

Majelis Permusyawaratan Rakyat harus menggelar sidang dengan kehadiran minimal tiga perempat anggota dan keputusan disetujui oleh dua pertiga anggota yang hadir. Presiden atau Wakil Presiden juga diberi kesempatan untuk membela diri.

Jika seluruh syarat tersebut terpenuhi, barulah pemakzulan dapat dilakukan secara sah.

Selain aspek hukum, Hatta juga menyoroti faktor politik yang dinilai menjadi penghalang besar. Ia menyinggung kuatnya dukungan koalisi pemerintah di parlemen serta kondisi sosial masyarakat yang dinilai relatif stabil.

Menurutnya, dorongan melalui aksi massa atau tekanan publik pun belum tentu efektif jika tidak diikuti dengan kekuatan politik dan bukti hukum yang solid.

“Baru tahap awal saja sudah berat. Tanpa dukungan besar dan bukti kuat, wacana ini akan berhenti di level retorika,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Hatta mengimbau publik agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi pemakzulan yang tidak berdasar.

Ia menegaskan bahwa mekanisme dalam UUD 1945 telah dirancang untuk menjaga stabilitas negara sekaligus memastikan bahwa pemberhentian Presiden hanya bisa dilakukan melalui proses hukum yang ketat dan sah.

“Kalau hanya omon-omon tanpa dasar hukum, itu tidak akan ke mana-mana,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Dalam beberapa waktu terakhir, muncul polemik terkait dugaan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) sejalan dengan tokoh-tokoh politik tertentu yang menginginkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menjadi bahan diskusi dan kritik dari berbagai pihak, termasuk Simon John dalam kanal YouTube-nya yang secara khusus menyoroti peran DPD RI dalam isu-isu yang bersifat sensitif.

Diskusi ini semakin menarik ketika kita memandangnya dari perspektif filsafat politik, yaitu bagaimana sikap institusi negara dan tokoh-tokoh publik dapat memengaruhi proses demokratisasi di Indonesia. Apakah keterlibatan DPD RI dalam isu ini mencerminkan demokrasi yang sehat? Ataukah justru ini memperlihatkan kecenderungan mereka terlibat dalam politik praktis yang cenderung inkonstitusional?

Dalam pandangan filsafat politik, suatu lembaga tinggi negara seperti DPD RI seharusnya memegang peran yang lebih netral dan menjadi pengawas yang independen dalam proses politik. Namun, jika lembaga tersebut dianggap ikut berperan dalam isu-isu yang berpotensi kontroversial, seperti pemakzulan wakil presiden, maka lembaga itu dianggap telah meninggalkan peran konstitusionalnya dan mulai masuk dalam arena politik praktis.

Hal ini bisa dianalisis melalui teori “suprastruktur” dan “low struktur” dalam filsafat politik. Suprastruktur merujuk pada lembaga-lembaga tinggi negara yang memiliki pengaruh kuat dalam pengambilan kebijakan, sementara low struktur mencakup opini publik atau pengaruh sosial yang dibangun di ruang virtual dan media. DPD RI, sebagai bagian dari suprastruktur, seharusnya mengedepankan stabilitas politik dan mendukung proses demokrasi, bukan memperkeruh suasana dengan isu-isu yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Simon John menyebut bahwa beberapa tokoh, yang ia istilahkan sebagai “guru nyinyir,” sering kali menggunakan isu-isu sensitif seperti pemakzulan untuk memecah belah opini publik dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang sah. Ia menyebut kelompok ini sebagai pihak yang “curiga” terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Dalam hal ini, kritik yang berlebihan dan bersifat destruktif justru mengarah pada tindakan inkonstitusional yang mengancam demokrasi.

Para “guru nyinyir” ini, seperti dijelaskan oleh Simon John, mencoba mempengaruhi lembaga tinggi negara seperti DPD RI agar mengambil sikap terhadap isu-isu kontroversial. Mereka mengarahkan opini publik melalui media sosial, sehingga menciptakan persepsi bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak sah atau bermasalah. Namun, ketika sebuah lembaga negara terpengaruh oleh narasi-narasi semacam ini, maka mereka dapat terjebak dalam politik praktis yang inkonstitusional, dan bukan lagi berperan sebagai pengawal demokrasi yang sejati.

DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah, seharusnya bersikap independen dan menjaga jarak dari politik praktis yang dapat menimbulkan instabilitas. Sikap yang inklusif, demokratis, dan konstitusional akan lebih bermanfaat bagi pengembangan demokrasi yang sehat di Indonesia. Dalam konteks ini, DPD RI perlu memahami bahwa mereka adalah bagian dari MPR yang telah melantik Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang sah, sehingga segala bentuk tindakan yang dapat mengarah pada inkonstitusionalitas harus dihindari.

Filsafat politik mengajarkan kita untuk memandang demokrasi secara positif, namun kritis. Demokrasi Indonesia memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi hal tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Kritik konstruktif selalu dibutuhkan, namun kritik tersebut harus tetap berada dalam jalur konstitusional.

Jika lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPD RI mulai terlibat dalam politik praktis, maka demokrasi akan kehilangan esensinya. Keterlibatan DPD RI dalam isu sensitif seperti pemakzulan wakil presiden dapat mencederai legitimasi demokrasi itu sendiri. Pada akhirnya, hal ini tidak hanya berdampak pada stabilitas politik, tetapi juga pada kesejahteraan rakyat yang menaruh harapan pada keberlangsungan pemerintahan.

Paul Ricoeur, seorang filsuf politik, menjelaskan bahwa tindakan politik harus memiliki tujuan jangka panjang yang mengarah pada kebaikan bersama, bukan tujuan jangka pendek yang bersifat pragmatis. Dalam konteks ini, tindakan inkonstitusional yang didorong oleh “guru nyinyir” justru mencerminkan upaya untuk mengacaukan demokrasi. Menurut Ricoeur, tindakan seperti ini dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap lembaga negara, dan pada akhirnya merusak kredibilitas demokrasi.

Melihat fenomena ini, masyarakat Indonesia sebaiknya tetap menjaga sikap kritis, tetapi juga konstruktif terhadap isu-isu politik. Dukungan pada pemerintah Prabowo-Gibran bukan berarti mengabaikan kekurangan, namun upaya untuk mempertahankan stabilitas yang dibutuhkan bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah proses panjang yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga tinggi negara seperti DPD RI yang seharusnya bersikap netral.

Sebagai penutup, kritik dan sikap kritis dari masyarakat tetaplah diperlukan dalam demokrasi. Namun, kritik tersebut harus selalu berada dalam koridor konstitusional. Upaya yang bersifat inkonstitusional hanya akan membawa kerugian bagi demokrasi itu sendiri. DPD RI diharapkan dapat memainkan perannya dengan bijak dan tidak terjebak dalam permainan politik yang merusak nilai-nilai demokrasi di Indonesia.(c@kra)