MoneyTalk.id,Jakarta – Rencana pemerintah membangun 514 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) menuai kritik. Aktivis 98 Jayadi Santoso menilai kebijakan tersebut berpotensi membawa Indonesia kembali ke arah militerisme dan menjadi kemunduran bagi demokrasi.
Jayadi mempertanyakan urgensi pembangunan ratusan batalyon infanteri teritorial di tengah perkembangan teknologi peperangan modern. Menurut dia, karakter peperangan saat ini telah mengalami perubahan besar. Ancaman keamanan tidak lagi hanya dihadapi melalui kekuatan pasukan infanteri, tetapi juga melalui teknologi drone, robotika, kecerdasan buatan, dan perang siber.
“Rezim Prabowo menuju militerisme. Rencana pembangunan 514 Batalyon Infanteri Teritorial ini perlu dipertanyakan. Tentara teritorial itu didesain untuk berhadapan dengan rakyat,” kata Jayadi Santoso kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Ia menilai pendekatan pembangunan kekuatan militer berbasis teritorial perlu dikaji secara kritis. Sebab, menurutnya, keberadaan pasukan infanteri yang tersebar hingga berbagai wilayah berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak disertai batas kewenangan yang jelas dalam hubungan antara militer dan masyarakat sipil.
Jayadi juga mempertanyakan ancaman seperti apa yang sebenarnya hendak dihadapi melalui pembentukan ratusan batalyon tersebut. Ia berpendapat, dalam situasi demokrasi, rakyat yang menyampaikan kritik, melakukan protes, atau menolak kebijakan pemerintah tidak boleh dipandang sebagai ancaman keamanan yang harus dihadapi dengan pendekatan militer.
Menurut dia, jika pembangunan kekuatan teritorial lebih diarahkan untuk menghadapi potensi pembangkangan masyarakat, kebijakan tersebut justru berisiko mengaburkan batas antara pertahanan negara dan keamanan dalam negeri. Padahal, persoalan yang muncul dari dinamika masyarakat sipil semestinya diselesaikan melalui mekanisme demokrasi, penegakan hukum, dan dialog.
Jayadi kemudian membandingkan arah pembangunan kekuatan militer Indonesia dengan perkembangan teknologi pertahanan di negara-negara maju. Ia mencontohkan Amerika Serikat yang telah mengembangkan Space Force sebagai bagian dari strategi menghadapi ancaman di ruang angkasa.
“Modern warfare itu perang drone dan cyber war. Di Amerika Serikat sekalipun sudah berbicara tentang Space Force. Ancaman infanteri teritorial itu ya hanya muncul dari rakyat yang membangkang. Selain itu, kita sudah berada di era perang drone, robot, dan cyber,” ujarnya.
Bagi Jayadi, perubahan karakter peperangan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan penting pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan pertahanan. Indonesia, menurutnya, perlu memperkuat kemampuan menghadapi ancaman teknologi, termasuk keamanan siber, sistem pertahanan digital, penguasaan teknologi nirawak, dan perlindungan infrastruktur strategis.
Ia tidak mempersoalkan kebutuhan Indonesia untuk memperkuat pertahanan nasional. Namun, pembangunan kekuatan militer harus didasarkan pada analisis ancaman yang terukur, kebutuhan strategis, serta perkembangan teknologi. Besarnya jumlah batalyon yang dibangun tidak otomatis mencerminkan meningkatnya kemampuan pertahanan suatu negara.
Lebih jauh, Jayadi mengingatkan bahwa pembangunan kekuatan militer di negara demokrasi harus tetap berada dalam kerangka supremasi sipil. TNI memiliki mandat utama menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, sedangkan penyelesaian persoalan politik, sosial, dan aspirasi masyarakat harus tetap mengedepankan mekanisme sipil.
Karena itu, ia meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka tujuan, fungsi, pola penempatan, serta batas kewenangan 514 Batalyon Infanteri Teritorial yang direncanakan. Transparansi diperlukan agar masyarakat memahami kebutuhan strategis kebijakan tersebut sekaligus memastikan tidak terjadi perluasan peran militer ke ranah kehidupan sipil.
Jayadi menegaskan, pembangunan pertahanan seharusnya berjalan seiring dengan penguatan demokrasi, bukan justru mengurangi ruang kebebasan masyarakat. “Ini sebuah kemunduran demokrasi,” tegasnya.
