20 November 2026

Pemberantasan Korupsi (KPK)

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta Presiden Prabowo Subianto tidak hanya memangkas anak-cucu perusahaan dan unit usaha di lingkungan Pertamina dan PLN, tetapi juga melakukan langkah serupa terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah di sektor perbankan.

Menurut Uchok, kebijakan efisiensi BUMN perlu diterapkan secara menyeluruh, termasuk terhadap anak perusahaan dan unit usaha yang berada di bawah bank-bank milik negara.

“Bank pelat merah, anak-cucu perusahaan beserta unit-unit usaha di bawahnya juga harus dipangkas,” kata Uchok, Senin (10/8/2026).

Ia mencontohkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Berdasarkan data yang disampaikannya, BRI memiliki sejumlah entitas anak, antara lain PT Bank Raya Indonesia Tbk, BRI Global Financial Services Co., Ltd., PT Asuransi BRI Life, PT BRI Multifinance Indonesia, PT BRI Ventura Investama, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BRI Asuransi Indonesia, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT BRI Manajemen Investasi.

Uchok menilai banyaknya entitas usaha tersebut perlu dievaluasi dari sisi kontribusi terhadap kinerja induk perusahaan. Ia menyoroti kinerja BRI pada 2025 yang disebut mengalami penurunan laba bersih sekitar Rp3,1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

“Penurunan tersebut diakibatkan oleh melemahnya pendapatan operasional yang turun dari Rp53,9 triliun pada 2024 menjadi Rp53,6 triliun pada 2025, serta membengkaknya beban operasional dari Rp82,1 triliun menjadi Rp88,4 triliun,” ujar Uchok.

Di tengah penurunan laba tersebut, CBA juga menyoroti peningkatan anggaran bonus dan insentif bagi manajemen kunci. Menurut Uchok, pos tersebut meningkat dari sekitar Rp228,6 miliar pada 2024 menjadi Rp396,3 miliar pada 2025.

“Sudah tahu laba merosot, tetapi pos anggaran bonus dan insentif manajemen kunci justru melonjak drastis,” katanya.

Selain itu, Uchok menyebut pada 2025 BRI tetap mengalokasikan tantiem bagi jajaran direksi sebesar Rp181 miliar dan tantiem bagi dewan komisaris sebesar Rp12,4 miliar.

Menurut dia, kondisi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi dalam agenda efisiensi BUMN yang didorong pemerintahan Prabowo.

Tak hanya persoalan efisiensi, CBA juga menyoroti persoalan tata kelola dan risiko hukum di lingkungan perusahaan yang berada di bawah BRI.

Uchok menyinggung pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) periode 2020–2024 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebut proyek tersebut diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp744 miliar.

“Selain itu, banyak entitas anak perusahaan BRI yang diduga menjadi lahan korupsi. Salah satunya pengadaan mesin EDC periode 2020–2024 yang tengah diusut KPK,” tutur Uchok.

Ia juga menyoroti persoalan kredit BRI. Berdasarkan data yang disampaikannya, pada 2024 total kredit yang direstrukturisasi dan masuk kategori perhatian khusus mencapai Rp31,6 triliun.

Uchok menyebut sebagian kredit tersebut berada dalam kategori bermasalah, antara lain sekitar Rp1,9 triliun berstatus kurang lancar, Rp4,4 triliun diragukan, dan Rp9,2 triliun masuk kategori macet.

Karena itu, CBA mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur perusahaan BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan perbankan.

Menurut Uchok, pemangkasan tidak semata-mata harus dimaknai sebagai pembubaran perusahaan, tetapi dapat dilakukan melalui konsolidasi, penggabungan unit usaha, pengurangan fungsi yang tumpang tindih, serta evaluasi terhadap entitas yang dinilai tidak memberikan kontribusi optimal.

“Efisiensi harus menyentuh seluruh struktur BUMN, termasuk anak-cucu perusahaan perbankan. Jangan sampai efisiensi hanya dilakukan di satu sektor, sementara struktur gemuk dan beban biaya di sektor lain tetap dibiarkan,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Kantor Cabang Jember, Jawa Timur, memasuki babak baru.

Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke sejumlah aparat penegak hukum (APH), mulai dari Kejaksaan Agung, Kortas Tindak Pidana Korupsi Polri, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Umum FORMASI Jalih Pitoeng mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan laporan yang tidak hanya menyoroti persoalan pada level kantor cabang, tetapi juga meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya persoalan dalam tata kelola, pengawasan, serta mekanisme penyaluran KUR di tingkat manajemen bank.

Dalam rencana laporannya, FORMASI menyebut sejumlah jajaran direksi BNI, termasuk Direktur Utama Putrama Wahju Setyawan dan Wakil Direktur Utama Alexandra Askandar.

Selain itu, nama sejumlah direktur lainnya juga disebut FORMASI, yakni Hussein Paolo Kartadjoemena selaku Direktur Finance & Strategy, Corina Leyla Karnalies selaku Direktur Consumer Banking, David Pirzada selaku Direktur Risk Management, Agung Prabowo selaku Direktur Corporate Banking, Muhammad Iqbal selaku Direktur Commercial Banking, Rian Eriana Kaslan selaku Direktur Network & Retail Funding, Abu Santosa Sudradjat selaku Direktur Treasury & International Banking, Eko Setyo Nugroho selaku Direktur Kelembagaan, serta Munadi Herlambang selaku Direktur Human Capital & Compliance.

Jalih menegaskan, penyebutan nama-nama tersebut dalam rencana laporan bukan berarti pihak-pihak yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah atau terlibat dalam perkara pidana.

Menurut dia, aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sejauh mana sistem pengawasan dan pengendalian internal BNI berjalan dalam mencegah terjadinya penyimpangan penyaluran KUR.

“Pihak aparat penegak hukum untuk memeriksa Dirut dan Direktur BNI agar kasus KUR tidak terulang lagi,” kata Jalih dalam pernyataan kepada wartawan, Ahad (9/8/2026).

Menurut Jalih Pitoeng, kejahatan dalam perkara KUR tersebut bukan hanya kejahatan perbankan secara finansial, tapi juga merupakan kejahatan kemanusiaan.

“Ini bukan soal kejahatan perbankan dan finansial saja,” ungkap Jalih Pitoeng.

“Tapi ini merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan,” sambungnya menegaskan.

“KUR yang seharus nya diberikan dan disalurkan secara benar demi kemakmuran rakyat melalui fasilitas kredit bank pelaksana koq justru menimbulkan masalah,” kata Jalih Pitoeng.

“Oleh karena itu kami mendesak Kejagung, Kortas Tipikor maupun KPK untuk segera membongkar secara tuntas kasus kejahatan perbankan ini,” pinta Jalih Pitoeng.

Sorotan FORMASI tersebut muncul setelah Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran KUR Mikro pada PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember Tahun 2021–2023.

Penetapan tersangka dilakukan pada Rabu, 8 Juli 2026.

Informasi tersebut disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Timur Dr. IG. Punia Atmaja NR didampingi Asisten Intelijen, Kepala Seksi Penyidikan, serta tim penyidik.

Berdasarkan keterangan Kejati Jawa Timur, perkara tersebut bermula dari laporan yang disampaikan oleh BNI sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam pemberantasan fraud di lingkungan perbankan.

Laporan internal tersebut kemudian ditindaklanjuti penyidik Kejati Jawa Timur hingga berkembang menjadi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran fasilitas KUR Mikro.

Tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial MFH, mantan Pemimpin Cabang BNI Jember; AM, Collection Agent (CA) CV Jawara Tani; serta IIS, Collection Agent CV Idris Afnan Jaya.

Dari hasil penyidikan, kejaksaan menemukan dugaan penyimpangan dalam proses penyaluran KUR Mikro melalui pola channeling yang melibatkan Collection Agent.

Bagi FORMASI, penetapan tiga tersangka di tingkat cabang dan pihak yang terlibat dalam proses penyaluran kredit tidak serta-merta mengakhiri persoalan.

Jalih menilai aparat penegak hukum perlu melihat kasus tersebut dari perspektif yang lebih luas, termasuk bagaimana kebijakan, sistem pengawasan, manajemen risiko, serta mekanisme kontrol internal bekerja sebelum dan selama KUR disalurkan.

Pertanyaan yang ingin didorong FORMASI antara lain bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penyaluran KUR melalui pola channeling, bagaimana fungsi manajemen risiko bekerja, serta sejauh mana kantor pusat mendapatkan informasi mengenai potensi penyimpangan di tingkat cabang.

Menurut keterangan Kejati Jawa Timur, perkara dugaan korupsi KUR Mikro BNI Jember tersebut bermula dari laporan yang disampaikan oleh pihak BNI.

Artinya, berdasarkan informasi penyidik, BNI bukan pihak yang pertama kali dituding oleh kejaksaan sebagai pelapor, melainkan pihak yang melaporkan adanya dugaan fraud yang kemudian ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

Langkah tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari mekanisme pengendalian internal dan pemberantasan fraud di sektor perbankan.

Meski demikian, laporan internal perusahaan tetap dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menguji lebih jauh apakah penyimpangan yang terjadi merupakan persoalan individual, kelemahan prosedur, kegagalan pengawasan, atau terdapat persoalan lain yang lebih luas.

Jalih mengatakan, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pihak yang berada di level operasional apabila dalam proses penyidikan ditemukan indikasi adanya persoalan pada jenjang pengawasan yang lebih tinggi.

Menurut dia, pemeriksaan terhadap jajaran manajemen diperlukan terutama untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan sistem yang memungkinkan penyimpangan KUR terjadi selama periode 2021–2023.

Namun, pemeriksaan tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari proses penegakan hukum untuk mencari fakta, bukan sebagai kesimpulan bahwa para pejabat yang dilaporkan telah melakukan tindak pidana.

Dalam konteks perbankan, pengawasan terhadap penyaluran kredit melibatkan sejumlah fungsi dan jenjang, mulai dari kantor cabang, unit bisnis, manajemen risiko, kepatuhan, audit internal, hingga manajemen di tingkat pusat.

Karena itu, penyidikan dapat menjadi momentum untuk memetakan secara menyeluruh bagaimana pola penyaluran KUR yang bermasalah tersebut berlangsung.

Salah satu aspek penting dalam perkara ini adalah penggunaan pola channeling yang melibatkan Collection Agent.

Penyidik Kejati Jawa Timur menyebut adanya penyimpangan dalam penyaluran KUR Mikro melalui mekanisme tersebut.

Karena itu, pemeriksaan lebih lanjut terhadap alur pengajuan, verifikasi calon penerima, pencairan, penggunaan dana, pembayaran angsuran, hingga proses penagihan menjadi penting untuk mengungkap titik terjadinya penyimpangan.

Pola channeling pada dasarnya melibatkan pihak lain dalam proses penyaluran kredit sehingga sistem pengawasan menjadi aspek penting.

Jika terdapat dugaan manipulasi data penerima, penggunaan identitas pihak lain, kredit yang tidak sesuai peruntukan, atau bentuk penyimpangan lainnya, penyidik perlu mengurai siapa yang melakukan, siapa yang mengetahui, serta bagaimana mekanisme pengawasan berjalan.

FORMASI menyatakan akan mendorong laporan kepada tiga institusi penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung, Kortas Tipidkor Polri, dan KPK.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil tersebut menginginkan perkara KUR BNI Jember mendapat perhatian lebih luas.

Meski demikian, masing-masing lembaga tentu memiliki kewenangan dan mekanisme penanganan perkara yang berbeda.

Karena perkara KUR BNI Jember telah berada dalam proses penyidikan Kejati Jawa Timur, laporan baru yang disampaikan kepada lembaga lain perlu memperhatikan proses hukum yang sedang berjalan agar tidak menimbulkan tumpang tindih penanganan.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan perusahaan menghormati proses hukum yang saat ini berjalan. Perusahaan pelat merah itu berkomitmen terus mendukung penanganan perkara secara kooperatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kasus ini berawal dari laporan BNI kepada aparat penegak hukum setelah perseroan menemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengajuan dan penyaluran kredit,” kata Okki dalam keterangan tertulis pada Senin, 13 Juli 2026. Dia mengatakan pihaknya telah melaporkan perbuatan dugaan penyimpangan tersebut sejak 2024.

Langkah pelaporan tersebut, kata Okki, merupakan bagian dari komitmen BNI dalam menjaga tata kelola penyaluran kredit dan penerapan prinsip kehati-hatian. Dia juga memastikan, setiap indikasi pelanggaran ditindaklanjuti melalui mekanisme internal maupun jalur hukum yang berlaku.

Okki menuturkan, BNI telah memeriksa secara internal. Pihaknya juga mengambil langkah penanganan terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan perusahaan.

MoneyTalk, Jakarta – Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong meminta keterangan kepada Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad. Hal ini terkait penggunaan anggaran yang dipergunakan untuk sewa kendaraan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif CBA (Center For Budget Analisis), Uchok Sky Khadafi. Menurut Uchok, Bupati Joncik menggunakan APBD untuk membeli Mobil Dinas seharga Rp.3.5 miliar pada 2025.

“Dia adalah salah satu orang yang sangat bahagia saat ini. Kebahagiannya bisa terlihat dari gayanya bisa bermewah mewah dengan anggaran daerah alias dari pajak rakyat. Mobil dinasnya saja Rp 3,5 Miliar,” ujar Uchok kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).

Selain beli mobil Dinas, Uchok mengatakan APBD juga dipergunakan untuk sewa kendaraan Bermotor Penumpang, Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Khusus, dan Sewa Kendaraan Dinas senilai Rp 4,6 miliar pada 2025. Jika ditotal APBD Kabupaten Empat Lawang sudah dipergunakan sebanyak Rp 7,6 miliar lebih.

“Dan yang Paling “parah” adalah Sekda (Sekretaris Daerah) Empat Lawang harus membayar utang tahun 2024 sebesar Rp.1 miliar lebih gara gara Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, dan beli Kendaraan Bermotor Penumpang,” katanya.

Karena itu, Eks Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) ini mendorong KPK meminta keterangan kepada Bupati Joncik terkait penggunaan APBD yang dipergunakan untuk membeli mobil dan sewa kenadaraan dinas tersebut.

“Ini sangat penting untuk transparansi penggunaan ABPD. Masa beli mobil dan sewa kendaraan dinas semahal itu,” pinta Ucok.

Menurut Uchok, Bupati Joncik tidak pantas menghambur-hamburkan duit rakyat. APBD seharusnya tidak dipergunakan untuk gaya hidup yang mewah karena banyak rakyat di sana mengalami kemiskinan. Ucok mengutip data dari BPS Empat Lawang soal presentase kemiskinan. Pada data itu, jumlah penduduk miskin mancapai 10,51 persen pada 2024.

‎”Dan KPK, jangan lupa panggil Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad untuk diminta keterangan agar kasus pengadaan kendaraan bisa terbuka dan transparan bagi rakyat yang sudah menyumbang pajaknya,” pungkas Uchok

MoneyTalk, Jakarta – Kabar mengenai rencana pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap panitia tender proyek pembangunan RSUD Panunggangan Barat, Kota Tangerang, mulai beredar di kalangan masyarakat dan aktivis antikorupsi.

Proyek pembangunan RSUD Panunggangan Barat tersebut diketahui memiliki nilai anggaran sekitar Rp30 miliar yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah. Sejumlah pihak menilai proyek ini strategis karena menyangkut layanan kesehatan publik, sehingga proses pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pemeriksaan KPK diduga berkaitan dengan proses tender proyek, mulai dari tahapan perencanaan, lelang, hingga penetapan pemenang. Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari KPK yang mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut.

Sejumlah pemerhati kebijakan publik di Tangerang menyatakan, jika benar KPK turun tangan, hal itu merupakan langkah positif dalam upaya pengawasan proyek-proyek bernilai besar di daerah. Mereka berharap proses hukum dilakukan secara profesional dan objektif demi menjaga kepercayaan publik.

“Proyek rumah sakit menyangkut kepentingan masyarakat luas. Jika ada indikasi penyimpangan, harus dibuka secara terang-benderang agar tidak menjadi preseden buruk,” ujar Hariri salah satu aktivis antikorupsi di Tangerang, Sabtu (27/12/2025).

Sementara itu, pihak Pemerintah Kota Tangerang maupun panitia tender proyek RSUD Panunggangan Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.

Sebagai lembaga penegak hukum, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan awal apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam pengelolaan anggaran negara. Publik kini menanti kejelasan informasi dan langkah resmi dari KPK terkait proyek RSUD Panunggangan Barat tersebut.

Sebelumnya Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti keras pelaksanaan tender Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Panunggangan Barat, Kota Tangerang, yang bernilai hampir Rp30 miliar dari APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2025. CBA menilai tender tersebut sarat kejanggalan serius dan kuat dugaan telah direkayasa sejak awal proses.

Koordinator CBA Jajang Nurjaman mengungkapkan, dari 68 perusahaan yang tercatat sebagai peserta tender, hanya dua perusahaan yang benar-benar masuk dalam persaingan harga. Sementara 66 peserta lainnya gugur secara massal, tanpa disertai penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Fakta ini menunjukkan bahwa kompetisi dalam tender hanya bersifat formalitas. Bukan persaingan yang sehat dan terbuka sebagaimana prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tegas Jajang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/12/2025).

Lebih lanjut, CBA menemukan bahwa proses evaluasi terhadap 66 peserta yang gugur tidak dilengkapi alasan administrasi, teknis, maupun kualifikasi. Kondisi tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan publik.

“Tender bernilai besar seharusnya membuka ruang persaingan luas. Yang terjadi justru penyingkiran hampir seluruh peserta tanpa penjelasan yang sah,” ujarnya.

Dari sisi harga penawaran, CBA juga mencatat kejanggalan lain. Dua peserta yang lolos mengajukan harga di kisaran 92–93 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dengan selisih yang sangat tipis. Pola ini dinilai mencerminkan tidak adanya kompetisi harga yang wajar.

“Kondisi tersebut mengindikasikan persaingan semu. Harga seolah sudah berada dalam koridor aman sejak awal, sehingga patut diduga terjadi pengaturan tender,” kata Jajang.

Selain itu, CBA menilai efisiensi anggaran sangat rendah. Dengan jumlah peserta yang begitu banyak, seharusnya pemerintah daerah memperoleh penawaran terbaik. Namun efisiensi yang dihasilkan justru tidak sebanding dengan skala persaingan yang diklaim.

Atas temuan tersebut, CBA menyimpulkan bahwa tender pembangunan RSUD Panunggangan Barat tidak mencerminkan proses pengadaan yang jujur, adil, dan kompetitif, serta berpotensi diarahkan untuk memenangkan pihak tertentu melalui mekanisme evaluasi yang tidak transparan.

CBA pun mendesak agar dilakukan langkah-langkah tegas, antara lain:

1. Audit menyeluruh atas proses tender oleh aparat pengawas internal dan eksternal.

2. Pembukaan seluruh dokumen evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi kepada publik.

3. Pemeriksaan dugaan persaingan semu dan persekongkolan tender oleh lembaga berwenang.

Evaluasi total kinerja panitia dan pihak terkait dalam pelaksanaan tender proyek RSUD tersebut.

“Proyek fasilitas kesehatan menyangkut kepentingan publik yang sangat luas. Tidak boleh dijadikan ladang praktik pengadaan bermasalah. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab penuh atas setiap rupiah uang rakyat,” pungkas Jajang.

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti secara serius pelaksanaan tender Belanja Modal Pembangunan Reservoir Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bantargebang milik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025. Proyek dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hampir Rp13 miliar tersebut diduga kuat tidak mencerminkan proses pengadaan yang kompetitif dan transparan.

Berdasarkan penelusuran dan analisis CBA, dari total 45 peserta yang tercatat mengikuti proses tender, hanya satu perusahaan yang mengajukan penawaran dan diproses hingga ditetapkan sebagai pemenang. Sementara puluhan peserta lainnya tidak masuk dalam proses evaluasi secara nyata, tanpa disertai penjelasan terbuka terkait hasil evaluasi administrasi maupun teknis.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa tender secara substansi berjalan sebagai penunjukan terselubung, meskipun secara administratif dikemas sebagai proses kompetitif,” ujar Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).

CBA menilai penggunaan metode tender pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur, dalam situasi hanya terdapat satu penawar, telah menghilangkan mekanisme persaingan harga. Akibatnya, negara berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh efisiensi anggaran yang optimal, sementara publik tidak memiliki ruang untuk menguji kewajaran biaya proyek strategis penyediaan air bersih tersebut.

Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas evaluasi juga dinilai bermasalah. Mayoritas peserta tidak mendapatkan informasi memadai mengenai status kelulusan maupun alasan kegagalan pada setiap tahapan tender. Praktik ini dinilai bertentangan dengan prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menuntut keterbukaan, keadilan, serta akuntabilitas.

CBA juga menyoroti penetapan kualifikasi usaha kecil pada proyek bernilai hampir Rp13 miliar, yang ditempatkan tepat di bawah ambang batas maksimal. Menurut CBA, pengaturan kualifikasi semacam ini rawan dimanfaatkan untuk membatasi persaingan sehat serta membuka peluang praktik pinjam bendera dan subkontrak terselubung. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan dan merugikan kepentingan publik.

Atas sejumlah temuan itu, Center for Budget Analysis mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencermati secara serius dugaan persekongkolan tender, baik horizontal maupun vertikal. CBA juga meminta KPK segera memanggil dan memeriksa Widayat Subroto Hardi, selaku Kepala Disperkimtan Kota Bekasi sekaligus Pengguna Anggaran proyek Reservoir SPAM Bantargebang.

“Proyek air bersih menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, proses pengadaannya harus bersih, terbuka, dan bebas dari rekayasa,” tegas Jajang.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti ramainya pembahasan di media sosial terkait kekayaan artis sekaligus pengusaha Raffi Ahmad. Ramai diperbincangkan dugaan bahwa harta kekayaan Raffi yang disebut mencapai lebih dari Rp.1 triliun, namun pajak yang dibayarkan hanya sekitar Rp.1 miliar.

‎Uchok menilai isu tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius. Ia bahkan menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan memeriksa sumber kekayaan Raffi Ahmad, ketika Raffi sudah menduduki jabatan publik.

‎“Kalau Raffi sudah jadi pejabat, sebaiknya KPK segera memanggil Raffi, menyelidiki atau menanyakan sumber kekayaannya dari mana, dan menelusuri harta kekayaan lain yang dimiliki,” kata Uchok saat di hubung lewat telepon 17 September 2025.

‎Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi langsung kepada Raffi Ahmad terkait sorotan publik dan pernyataan Direktur CBA tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek pengadaan mebeler kelas SD dan SMP oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024 mencuat ke publik. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor serta Bupati Bogor, Rudy Susmanto, terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.

Permintaan tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 12/LHP/XVIII.BDG/01/2025 tertanggal 7 Januari 2025, yang mengungkap indikasi kuat manipulasi dalam proses pengadaan mebel.

“BPK sudah memberikan gambaran jelas, dari referensi harga yang tidak valid, proses perencanaan yang diduga direkayasa, hingga potensi penggelembungan anggaran secara sistematis. Ini serius dan harus segera ditindaklanjuti oleh KPK,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Ahad (27/7).

Salah satu contoh nyata yang disorot BPK adalah harga kursi guru merek Vinogrand. Dalam dokumen usulan tertanggal 1 Februari 2023, harganya dicantumkan sebesar Rp876.000,00, padahal pada tanggal tersebut, harga resmi dalam e-katalog masih sebesar Rp667.000,00. Harga Rp876.000,00 baru tercantum di e-katalog setahun kemudian, tepatnya 12 Januari 2024.

“Ini jelas-jelas bentuk manipulasi perencanaan yang berujung pada mark-up anggaran,” tegas Uchok.

Proyek pengadaan mebeler sendiri dilaksanakan menggunakan metode katalog elektronik dengan negosiasi harga melalui penyedia tunggal, yakni PT Global Mitra Adijaya (GMA), yang menggunakan merek Vinogrand. Nilai total kontrak mencapai Rp75.130.488.000,00, terdiri dari:

-Rp69.921.091.000,00 untuk pengadaan mebel kelas SD (Kontrak No. 000.3.2/0023/SP/Bid.Sarpras/2024, tanggal 18 Maret 2024);

-Rp5.209.397.000,00 untuk pengadaan mebel kelas SMP (Kontrak No. 000.3.2/5543/SPK/Bid.Sarpras/2024, tanggal 27 Maret 2024).

Menurut CBA, laporan BPK ini sebetulnya sudah sangat cukup untuk dijadikan dasar penyelidikan lebih lanjut. “KPK tinggal bergerak, tinggal panggil, tinggal tetapkan. Sudah terlihat siapa yang akan jadi tersangka,” pungkas Uchok Sky.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bogor dan Dinas Pendidikan belum memberikan keterangan resmi.