12 November 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

MoneyTalk.id,Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti kinerja keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang mencatatkan kenaikan laba pada 2025, meskipun pendapatan perusahaan justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyebut Sarana Jaya membukukan keuntungan sebesar Rp45,3 miliar pada 2025. Angka tersebut meningkat sekitar Rp11,1 miliar dibandingkan laba 2024 yang tercatat sebesar Rp34,2 miliar.

Menurut Uchok, kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan dari manajemen. Sebab, berdasarkan data yang disampaikan CBA, pendapatan Sarana Jaya pada 2024 mencapai Rp343,2 miliar, sedangkan pada 2025 turun menjadi Rp308,2 miliar.

“Ini sangat aneh. Meskipun pendapatan tahun 2024 lebih besar daripada tahun 2025, tetapi Pembangunan Sarana Jaya bisa meraih untung besar,” kata Uchok.

CBA juga menyoroti akumulasi laba perusahaan selama dua tahun terakhir yang dinilai belum mampu menutup kerugian pada 2023. Sarana Jaya tercatat memperoleh laba Rp34,2 miliar pada 2024 dan Rp45,3 miliar pada 2025. Jika digabungkan, totalnya mencapai Rp79,5 miliar.

Sementara itu, kerugian perusahaan pada 2023 mencapai Rp82,9 miliar. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan tersebut, masih terdapat selisih kerugian sekitar Rp3,4 miliar yang belum tertutup oleh laba dua tahun berikutnya.

Atas kondisi tersebut, Uchok meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi kinerja Direktur Utama Sarana Jaya, Bernard Yohanes. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan pengelolaan perusahaan daerah berjalan lebih baik dan berkelanjutan.

“Direktur Utama Bernard Yohanes harus dievaluasi kinerjanya selama memimpin Pembangunan Sarana Jaya agar kinerjanya bisa meningkat terus sampai satu hari sebelum kiamat,” tegas Uchok.

Di sisi lain, kinerja keuangan Sarana Jaya juga perlu dilihat dalam konteks dinamika pergantian direksi yang terjadi dalam beberapa periode terakhir. Peralihan kepemimpinan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperjelas, terutama terkait kesinambungan kebijakan, strategi bisnis, dan pengelolaan keuangan perusahaan.

Karena itu, penjelasan Bernard Yohanes diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai faktor yang menyebabkan laba meningkat ketika pendapatan menurun. Manajemen juga perlu menjelaskan strategi pemulihan keuangan perusahaan, termasuk langkah untuk menutup kerugian tahun-tahun sebelumnya.

CBA turut mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar tidak mengabaikan persoalan kinerja keuangan BUMD. Uchok mencontohkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang menurutnya mengalami kerugian selama tiga tahun berturut-turut.

“CBA berharap kasus Pembangunan Sarana Jaya jangan seperti PT Jakarta Propertindo, tiga tahun berturut-turut terus merugi, tetapi dianggap sebuah prestasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” tutup Uchok.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis, Uchok Sky Khadafi, menyoroti pembagian dividen PT Delta Djakarta yang dinilai janggal dan meminta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta membuka penyelidikan atas laporan keuangan perusahaan tersebut.

Menurut Uchok Sky, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki saham di PT Delta Djakarta sebanyak 210.200.700 lembar atau sekitar 26,25 persen dari total saham perusahaan pada tahun 2024.

PT Delta Djakarta sendiri diketahui bergerak di bidang produksi dan distribusi minuman beralkohol dengan berbagai merek, seperti “Anker”, “Anker Stout”, “Anker Lychee”, “Anker Pineapple”, “Carlsberg”, “San Miguel”, “San Mig Light”, “San Miguel Cerveza Negra”, “San Miguel Blanca”, “Kuda Putih”, hingga “Batavia”.

“Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tanggal 19 Juni 2025 telah menyetujui pembagian dividen total sebesar Rp137,7 miliar. Sedangkan pada 16 Mei 2024, dividen yang dibayarkan mencapai Rp224,9 miliar,” kata Uchok Sky kepada awak media, Ahad (10/5/2026).

Ia menilai pembagian dividen tersebut tidak sejalan dengan laba perusahaan yang diperoleh dalam dua tahun terakhir.

“Diukur dari laba perusahaan, pembagian dividen ini aneh bin janggal. Laba perusahaan pada tahun 2025 sebesar Rp149,9 miliar, tetapi dividen yang dibagikan mencapai Rp137,7 miliar,” ujarnya.

Sementara itu, lanjut Uchok Sky, keuntungan perusahaan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp136,5 miliar, namun dividen yang dibagikan justru mencapai Rp224,9 miliar.

“Ini yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” tegasnya.

Ia juga memaparkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta memperoleh dividen sekitar Rp36,1 miliar pada tahun 2025 dari perusahaan pembuat bir tersebut. Sedangkan pada tahun 2024, dividen yang diterima Pemprov DKI mencapai sekitar Rp59 miliar.

Atas dasar itu, CBA meminta Kejati DKI Jakarta mendalami mekanisme pembagian dividen serta aliran penerimaan ke kas daerah.

“Maka untuk itu, tidak ada salahnya jika CBA mendorong Kejati DKI Jakarta membuka penyelidikan atas keanehan laporan keuangan PT Delta Djakarta tersebut,” kata Uchok Sky.

Menurutnya, Kejati DKI Jakarta dapat memfokuskan penyelidikan pada penerimaan dividen PT Delta Djakarta ke kas daerah, termasuk menelusuri perbedaan antara besaran laba perusahaan dan nilai dividen yang dibagikan.

“Kasus dividen Pemerintah DKI Jakarta yang laba kecil tapi dividen besar, dan laba besar tapi dividennya kecil perlu dibuka secara terang kepada publik,” tutup Uchok Sky.