Pemilu 2024 Archives -

Menakar Kekuatan Politik Antara Jokowi dengan Perlawanan Rakyat Melalui Masyarakat Sipil

Hedi Batubara 27 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Yang pasti pada PEMILU 2024 ketika rakyat tahu bagaimana manipulatifnya Jokowi, kemudian rakyat melakukan perlawanan habis-habisan untuk “menghajar” Jokowi, PDIP tanpa Jokowi, ternyata berhasil keluar lagi sebagai pemenang PEMILU untuk yang ketiga kalinya berturut-turut.

Kenyataan politik yang demikian menunjukkan, bahwa sebenarnya kedaulatan dan kejayaan itu menjadi miliknya rakyat, dan Jokowi tanpa dukungan rakyat terbukti kemudian turun derajat, dari Presiden dua periode menjadi Makelar PILKADA.

Kalau masih sangsi dengan logika politik saya itu, maka silahkan lagi pikirkan tentang PILKADA Jakarta, Jateng dan Jatim serta Sumut, calon dari PDIP (Pramono Anung, Andika Perkasa, Tri Rismaharini dan Edy Rahmayadi) dikroyok oleh nyaris semua partai yang dikomandani Jokowi.

Jika kemudian nantinya Pramono Anung, Andika Perkasa, Tri Rismaharini dan Edy Rahmayadi kalah tipis suaranya, maka berarti “gigi” Jokowi sudah rontok semua dihajar oleh kekuatan rakyat melalui pergerakan civil society, karenanya calon yang didukungnya hanya menang tipis.

Namun sebaliknya, jika Pramono Anung, Andika Perkasa, Risma Triharyani dan Edy Rahmayadi menang baik itu unggul jauh atau unggul tipis, itu berarti Jokowi sudah benar-benar busuk, masuk ke tong sampah sejarah dan dipenuhi belatung-belatung kemuakan rakyat.

Meski demikian apapun yang terjadi, dengan gerakan masyarakat sipil yang semakin kuat dan berteriak lantang memprotes keterlibatan Partai Coklat, maka saya meyakini bahwa tamatnya Jokowi tinggal menunggu waktu.

*

Oh ya, ini sedikit saya tambahkan penjelasan untuk opini-opini politik yang saya tulis selama beberapa tahun ini:

Dari 2011 sampai 2023 (12 thn) saya tiap hari menulis opini politik dengan mengangkat hal-hal yang positif dari Jokowi, dari mulai Jokowi masih menjadi Walikota Solo, Gubernur Jakarta hingga jadi Presiden. Nah masak baru satu tahun ini saya menulis penuh kritikan untuk Jokowi dibilang saya tidak objektif?

Yang benar saja. Apa yang dimaksud tulisan objektif itu tulisan yang hanya boleh memuja muja Jokowi saja? Keliru sekali itu, terlihat tidak siap untuk menyikapi sesuatu secara sportif, jernih dan proporsional. Itu zhalim namanya. (SHE)

Penulis: Saiful Huda Ems (SHE). Advokat, Jurnalis, Analis Politik & Aktivis ’98.

Prabowo Serukan Kejujuran dan Kebersamaan dalam Mengelola Kekayaan Bangsa

Hedi Batubara 11 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta- Prabowo Subianto, Presiden terpilih dalam Pemilu 2024, memberikan pidato di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kamis (10/10). Dalam pidato yang penuh semangat, Prabowo menggarisbawahi pentingnya integritas dan kejujuran dalam pengelolaan kekayaan negara.

Prabowo juga menyerukan para pemimpin politik untuk bekerja demi kepentingan rakyat dan bukan mencari keuntungan pribadi. Pidato ini menjadi sorotan karena pesan-pesan yang disampaikan menekankan perlunya mengurangi kebocoran anggaran dan mendorong persatuan demi masa depan bangsa.

Di hadapan kader-kader PKB, Prabowo membuka pidatonya dengan peringatan keras kepada para menteri yang nantinya akan menjabat di kabinetnya. Dia menekankan agar tidak ada pejabat yang ditugaskan untuk mencari uang dari anggaran negara, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan tegas Prabowo mengingatkan bahwa dalam era digital saat ini, segala tindakan akan cepat terpantau dan keburukan akan segera terungkap.

Pesan ini menyiratkan komitmen Prabowo untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, kekayaan negara adalah karunia dari Yang Maha Kuasa, dan setiap pemimpin politik harus mengelolanya dengan penuh tanggung jawab, demi kepentingan rakyat yang seharusnya menikmati hasilnya.

Prabowo juga menyentuh isu penting mengenai kecenderungan masyarakat Indonesia untuk menghindari kesulitan. Dia mendorong para pemimpin muda, khususnya kader PKB, untuk tidak takut menghadapi tantangan. Menurutnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menghadapi kesulitan dan tidak segan melakukan introspeksi diri.

Dengan nada yang optimis, Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan kekayaan luar biasa. Namun, ia mengakui bahwa bangsa Indonesia juga memiliki kelemahan dalam menjaga dan mengelola kekayaan ini. Dalam hal ini, ia menyerukan untuk segera mengatasi kebocoran anggaran yang masih marak terjadi.

Menyoroti Pentingnya Gizi dan Pendidikan untuk Anak Bangsa

Pidato Prabowo tidak hanya membahas aspek-aspek politik dan pemerintahan, tetapi juga menyinggung isu-isu kesejahteraan rakyat. Dia menyoroti masalah kekurangan gizi yang masih dialami banyak anak Indonesia. Menurut Prabowo, kecukupan gizi adalah masalah strategis yang harus diatasi karena hal ini berdampak langsung pada kemampuan generasi muda dalam bersaing di kancah global.

Prabowo menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya soal popularitas, tetapi juga menyangkut masa depan bangsa. Jika anak-anak Indonesia tidak mendapatkan gizi yang cukup, mereka akan kesulitan untuk bersaing dalam segala aspek, baik di bidang pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Ia menyatakan bahwa Indonesia perlu mengolah kekayaan alamnya di dalam negeri agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Dengan manajemen yang baik, Prabowo optimis bahwa Indonesia bisa mengurangi kebocoran kekayaan alam dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan nasional.

Prabowo berkomitmen untuk mengkonsolidasikan kekayaan nasional agar tidak lagi tercecer, dirampok, atau dicuri. Dia berharap seluruh elemen bangsa bersatu untuk melindungi dan mengelola kekayaan Indonesia demi kesejahteraan rakyat.

Mengajak untuk Menghargai Perbedaan dan Menolak Budaya Caci Maki

Dalam pidatonya, Prabowo mengapresiasi budaya Indonesia yang penuh dengan sopan santun dan menolak budaya caci maki. Menurutnya, bangsa yang besar harus memiliki kebiasaan yang positif, saling menghormati, dan terbuka terhadap perbedaan. Prabowo mengajak para pemimpin untuk berani mengkritik secara baik dan mendukung koreksi diri demi kebaikan bangsa.

Prabowo mengakui bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang khas dan tidak perlu meniru negara lain yang memusuhi oposisi. Ia menekankan pentingnya menjaga kerukunan, persatuan, dan saling menghormati, meskipun terdapat perbedaan pandangan politik.

Prabowo menyampaikan harapan agar seluruh kekuatan bangsa dapat bersatu dan bekerja bersama dalam membangun Indonesia yang lebih kuat. Ia optimis bahwa dengan persatuan politik dan pengelolaan yang baik, Indonesia bisa menjadi negara yang kokoh dan mandiri di tengah ketidakpastian global.

Dia juga mengapresiasi PKB sebagai partai yang mengutamakan agama dan nasionalisme, serta percaya bahwa semua partai di Indonesia memiliki hati merah-putih untuk bangsa.

Pidato Prabowo di Rakornas PKB menjadi panggilan untuk kebangkitan, bukan hanya bagi PKB, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan-pesan yang disampaikan mencerminkan tekad dan semangat untuk membawa perubahan yang lebih baik dan mendalam bagi negeri ini.

Pidatonya mendapatkan tepuk tangan meriah dari para hadirin, mencerminkan dukungan dan harapan besar terhadap kepemimpinan yang akan datang. Dalam suasana penuh optimisme, Prabowo mengajak semua pihak untuk melangkah bersama dan menghadapi masa depan dengan keyakinan bahwa Indonesia mampu menjadi bangsa yang besar, adil, dan sejahtera.(c@kra)

Apakah Kursi Presiden Jokowi Saat Ini Menjadi Hak Prabowo IMG_20230603_113443

Apakah Kursi Presiden Jokowi Saat Ini Menjadi Hak Prabowo

moneytalkadmin 3 Juni 2023

Banjir Bukti Kecurangan Pemilu/Pilpres 2019.

Jakarta,MoneyTalk – Sekarang tampaknya *”banjir bukti Kecurangan Pemilu/Pilpres RI 2019″* tinggal menunggu waktu, sudah tak mungkin dibendung lagi. Baru saja seorang Anggota KPPS yang lolos dari “Maut Pilpres 2019”, Muhari Kamil telah memulai dengan membuka bukti-bukti Kecurangan yang dimilikinya. Dari semua laporan dia ke Polisi sejak 2019 sampai hari ini yang tampaknya tidak ditindak lanjuti, didapatkan Kesimpulan bahwa Dokumen Pelantikan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo pada tahun 2019 adalah PALSU. Kesaksian yang dipertunjukkan melalui Video You Tube ini sudah beredar sejak 1 hari yang lalu dan sudah menuai penonton sejumlah 33 ribu orang. Dan kini sedang menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Bisa dipastikan puluhan Saksi Hidup Anggota KPPS lainnya juga akan bermunculan memberikan Kesaksian atas Kecurangan Pemilu/Pilpres Kotak Kardus 2019. “Satu menggelusur seribu meluncur”. Begitulah bunyi pepatah baru, dan kali ini akan terbukti untuk pertama kali. Suara Anggota KPPS dengan bukti-bukti yang dimiliki itu baru dari satu Saksi Kecurangan. Kita tunggu saja saksi-saksi berikutnya yang Penulis yakini sedang Antri Untuk Buka Suara.

Perlawanan Koalisi Perubahan.

Tak bisa dibantah lagi Koalisi Perubahan yang dimotori oleh Surya Paloh sudan sampai pada Keputusan : “Rawe-rawe rantas, malang-malang putung”. Artinya apapun dan siapa pun yang akan menghalangi Jalan Perubahan yang mereka akan laksanakan, libas!!! Tak ada jalan mundur. “Hidup Menang atau Mati Berkalang Tanah!” Tak ada Pilihan Ketiga yang mereka anggap sebagai Pilihan Banci. Dari langkah-langkah Koalisi Perubahan, tampak Keyakinan Sangat bahwa Gerakan Perubahan yang sedang mereka Gaungkan mendapat Respon Positif dari Rakyat Indonesia. Rakyat sedang siap-siap dan bahkan sebagian sudah bergerak.

Perlu diwaspadai, perlawanan ini ditengarai bakal menuai panen Kesaksian dari banyak pihak termasuk dari Pihak Metro TV, Stasiun TV Pelaksana Hitung Cepat Resmi dari KPU yang notabene adalah milik Surya Paloh sendiri. Dan semuanya akan bermuara pada dibukanya kembali Bukti-bukti Kecurangan Pemilu/Pilpres 2019 dari Pihak Prabowo yang menggunung yang sempat diabaikan karena Prabowo menyerah dalam Sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Bila Terbukti Kecurangan Terjadi.

Membaca situasi akhir-akhir ini yang semakin tak menentu akibat ketidak profesionalan Presiden Joko Widodo, tidak berlebihan bila diprediksi Presiden Joko Widodo akan dipaksa keadaan untuk meletakkan jabatan sebelum jabatannya berakhir. Dan ini memiliki Konsekwensi Luar Biasa terhadap seluruh jabatan puncak di pemerintahan. Seluruh Kabibet secara otomatis rontok kecuali TNI bila ditentukan Negara Darurat Militer. Artinya TNI secara otomatis Wajib mengambil alih Kekuasaan Pemerintahan yang berada dalam Keadaan Darurat. Lalu Pemerintahan Darurat Militer harus menangkap seluruh personil yang bertanggung jawab terhadap Proses Pemilu/Pilpres 2019 lalu dan mengajukannya ke Pengadilan. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, bila Pengadilan mampu membuktikan KPU melakukan Kecurangan dalam Pilpres 2019 untuk Kemenangan Joko Widodo, lalu siapa yang berhak atas Posisi Presiden RI saat ini?

Benarkah Jabatan Presiden RI Menjadi Hak Prabowo?

Logika Hukumnya mestinya jabatan Presiden saat ini otomatis jatuh ke tangan Prabowo Soebianto. Karena ialah satu-satunya lawan Ir. H. Joko Widodo dalam perhelatan Pilpres RI Tahun 2019 yang lalu. Mungkin yang akan menjadi polemik adalah, Prabowo Soebianto telah pernah menyatakan bahwa ia menerima Hasil Keputusan MK atas Persengketaan Pemilu/Pilpres Tahun 2019 tersebut dan bahkan Ikut Serta di dalam Kabinet Bersangkutan. Penulis tak berani berspekulasi tentang hal ini.

Akan tetapi, bila ditentukan Presiden berhalangan tetap akibat “force majeure”, dan ditetapkan Negara berada dalam Darurat Sipil, maka Pemerintahan dipegang oleh 3 Kementrian yaitu Menteri Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri sampai Masa Jabatan Presiden saat ini berakhir atau sampai Pemilihan Umum dan Pilpres baru dilaksanakan. Tetapi kesimpulan di atas hanyalah Kesimpulan seorang Penulis yang berprofesi Petani, bukan Kesimpulan seorang Ahli Hukum Tata Negara yang Mumpuni dan Jujur.
Wallahu a’lam. (MT)

Oleh : Indra Adil
Eksponen PKM IPB 77/78

Si Bocil Ketum Partai Yang Bermimpi Jadi Capres – Cawapres Agus Harimurti Yudhoyono AHY Partai Demokrat 3

Si Bocil Ketum Partai Yang Bermimpi Jadi Capres – Cawapres

moneytalkadmin 31 Mei 2023

Jakarta,MoneyTalk – Lucu dan tragis sekali, Bocil anak kesayangan mantan Presiden yang hidupnya sangat dimanja, dan yang pastinya hidup bergelimang harta, tidak mengerti suka dukanya hidup yang sangat keras seperti umumnya kehidupan kaum marginal, tiba-tiba bermimpi ingin menjadi Capres, dan belakangan targetnya turun dan menginginkan jadi Cawapresnya Anies Baswedan (AB). Orang-orang pasti tertawa dan berkata,”belum juga mulai bertarung sudah menyerah duluan, batal Nyapres balik jadi Nyawapres. Dasar Bocil !”.

Celakanya, jangankan ia (AHY) yang ingin jadi Cawapresnya Anies, bahkan Anies Baswedan (AB) sendiri yang sudah diusung oleh Partai Nasdem untuk menjadi Bacapres 2024, sampai detik ini belum dapat kepastian jadi tidaknya AB untuk menjadi Capres R.I definitif 2024. Ini terjadi mengingat Partai Nasdem masih belum mencukupi syarat ambang batas 20 % atau mininal 115 kursi di DPR RI. Sedangkan partai-partai yang semula menyatakan ingin berkoalisi (baca: kerjasama) dengan Nasdem, masih terlihat pikir-pikir, belum memutuskan secara pasti arah kerjasamanya dengan Nasdem.

Ini benar-benar mimpi di siang bolong seorang “PURNAWIRAN MAYOR” yang ingin LANGSUNG MENJADI CAPRES/CAWAPRES 2024. Sedangkan menjadi DANYON saja baru beberapa bulan dan itupun baru memimpin kurang lebih 500 anggota, tiba-tiba ia bermimpi mau memimpin 270 juta Rakyat Indonesia. Pengalaman tempurnya juga belum ada, sebab sejak kecil terlalu dimanja oleh Peponya (SBY). Sekolah di luar negeri terus, belum pernah merasakan sekolah di bangku reot dan atap bolong, belum pernah juga bertugas di daerah-daerah konflik seperti dulu di Aceh dan Papua.

Apakah kita semua lupa atau tidak mengerti, bahwa PURNAWIRAWAN MAYOR itu selevel dengan DANRAMIL, mitra kerjanya baru level Kecamatan. Jadi harusnya sebelum AHY bermimpi menjadi Capres/Cawapres, hendaknya bermimpi dululah untuk menjadi Calon Bupati atau Calon Walikota, itupun jika ada rakyat yang mau memilih. Kalau mendukung saja pasti banyak, karena berharap sesuatu darinya, namun kalau disuruh memilihnya, rakyat butuh waktu 10 tahun berpikir tanpa putus.

Ya, Rakyat Indonesia pastinya butuh waktu minimal 10 tahun lagi untuk berpikir, layakkah AHY didukung dan dipilih menjadi Calon Bupati atau Calon Walikota, sebab untuk menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden R.I itu terlampau tinggi, dan bukan maqamnya orang sembarangan, yang hanya modal popularitas hasil dari sisa-sisa popularitas peponya yang sudah sangat jadul, yang tidak lagi bisa memenuhi tuntutan zaman yang berkembang sangat cepat.

Siapapun boleh menyangsikan pernyataan saya ini yang terkesan sembarangan dan mengada-ada, namun pertanyaan terakhir saya ini akan menjadi bukti petunjuk otentik, betapa apa yang saya katakan itu benar adanya: Adakah di dunia ini Partai Politik yang dikuasai oleh satu keluarga dengan terlebih dahulu menyingkirkan semua para pendirinya, selain Partai Demokrat pimpinan AHY? Adakah Partai Politik di dunia ini yang AD/ART nya dirubah oleh satu orang, sendirian, yang mana dia bukan pendirinya, selain apa yang dilakukan oleh SBY atau keluarganya di Partai Demokrat Pimpinan AHY?.

Adakah di dunia ini Partai Politik yang pemilihan Ketua Umumnya disodorkan oleh bapaknya sendiri untuk disepakai oleh kongres, kecuali SBY yang menyodorkan anaknya sendiri (AHY) untuk disepakati menjadi Ketum Partai Demokrat? Adakah di dunia ini, Partai Politik yang didaftarkan ke Dirjen HAKI dengan atas nama satu orang sebagai pendirinya, selain apa yang dilakukan oleh SBY di Partai Demokrat pimpinan AHY? Sejak kapan UU Partai Politik membolehkan satu atau dua orang sebagai Pendiri Parpol? Sapere aude !…(MT).

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat Pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko.

Respons Partai Demokrat terhadap Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang Pertemuan Presiden dengan Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY Partai Demokrat 1

Agus Harimurti Yudhoyono AHY Partai Demokrat 1

Respons Partai Demokrat terhadap Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang Pertemuan Presiden dengan Partai Demokrat

moneytalkadmin 31 Mei 2023

Jakarta,MoneyTalk – Hari ini, Rabu, 31 Mei 2023, Partai Demokrat dihubungi oleh media nasional untuk mendapatkan klarifikasi atas pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa “Demokrat sering ke Istana. PKS juga ke Istana, tetapi maunya malam”. Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 29 Mei 2023.

Berhubung pernyataan presiden itu menjadi perhatian masyarakat luas dan pernyataan yang mengait Partai Demokrat itu bisa disalahmengertikan, DPP Partai Demokrat perlu memberikan respons dan penjelasan sebagai berikut:

Setelah berita itu tersebar di berbagai media massa, DPP Partai Demokrat segera mengumpulkan keterangan, apakah memang ada pertemuan Partai Demokrat dengan Presiden Joko Widodo. Kami mengartikan bahwa yang dimaksud Partai Demokrat adalah pimpinan Partai Demokrat yang memungkinkan untuk bertemu Presiden Joko Widodo di Istana.

Karenanya, dalam kapasitas saya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, saya bertanya dan memohon penjelasan dari Bapak SBY baik dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat maupun sebagai Presiden RI Ke-6. Saya juga bertanya dan memohon penjelasan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono untuk tujuan yang sama, karena sekali lagi, dua tokoh inilah yang memungkinkan baik secara organisatoris maupun secara pribadi bertemu presiden di Istana.

Penjelasan Bapak SBY mengait hal ini adalah sebagai berikut:
1) Bapak SBY dalam waktu 3,5 tahun ini, tercatat 3 kali bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pertama, terjadi pada tanggal 10 Oktober 2019 di Istana Merdeka, siang hari. Pertemuan itu atas inisiatif dan undangan Presiden Joko Widodo. Kedua, pada saat Bapak SBY menghadiri pernikahan Saudara Kaesang di Solo. Pertemuan itu terjadi malam hari, dan waktu itu Bapak SBY hadir bersama AHY beserta istri dan EBY beserta istri, untuk memenuhi undangan yang waktunya juga malam hari, guna mengucapkan selamat atas pernikahan putra Presiden Joko Widodo. Ketiga, Bapak SBY bertemu Presiden Joko Widodo di Kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali pada tanggal 15 November 2022 waktunya juga malam hari karena undangan yang diterima Bapak SBY adalah menghadiri Gala Dinner G20 pada malam hari.

2) Ketiga pertemuan tersebut yang menentukan tempat dan waktunya adalah Presiden Joko Widodo, dan Bapak SBY menghormati Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara, yang sedang mengemban amanah saat ini. Artinya, ketiga pertemuan itu inisiatif datang dari Presiden Joko Widodo. Bukan atas inisiatif Bapak SBY apalagi meminta waktunya malam hari.

Penjelasan Ketua Umum Partai Demokrat AHY adalah sebagai berikut:
1) Selama 3,5 tahun terakhir ini, Ketua Umum AHY hanya pernah satu kali bertemu Presiden Joko Widodo tanggal 9 Maret 2021 (sekitar 2 tahun lalu). Pertemuan itu atas permintaan pihak Istana dan tempat yang dipilih adalah Istana Bogor, dan waktu yang ditentukan adalah malam hari. Jadi waktu pertemuan yang malam hari itu juga bukan atas permintaan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Namun, sebagaimana sikap Bapak SBY yang menghormati Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara, demikian juga sikap Ketua Umum AHY.

2) Sebenarnya, pihak Istana menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo ingin bertemu dengan Bapak SBY dengan tujuan untuk memberikan klarifikasi atas apa yang dilakukan Kepala Staf Presiden Moeldoko tentang gerakannya untuk mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. Waktu itu, Bapak SBY menjawab bahwa yang paling tepat untuk mendengarkan penjelasan Presiden Joko Widodo adalah Ketua Umum AHY. Singkat kata, AHY diundang untuk hadir di Istana Bogor tanggal 9 Maret 2021 malam hari.

3) Dalam pertemuan dengan AHY di Istana Bogor malam itu, Presiden Joko Widodo dengan didampingi oleh Mensesneg Pratikno menjelaskan bahwa beliau tidak tahu menahu dengan apa yang dilakukan oleh KSP Moeldoko untuk mengambilalih Partai Demokrat. Begitulah pengakuan dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan kepada Ketua Umum AHY.

Empat kali pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan tokoh Partai Demokrat, Bapak SBY dan Ketum AHY, terjadi 2 – 3 tahun yang lalu. Pertemuan-pertemuan itu bukan yang sering digambarkan oleh publik sebagai pertemuan politik yang lazim dilakukan Presiden Joko Widodo dengan partai-partai politik pendukung pemerintah.

Dengan penjelasan ini, diharapkan insan media dan masyarakat luas mengerti duduk persoalan yang sesungguhnya, dan tidak memiliki praduga yang tidak baik kepada Partai Demokrat seolah-olah Partai Demokrat juga ikut mencari jalan untuk bertemu Presiden Joko Widodo dan meminta waktunya malam hari. Kalau tidak kami klarifikasi, bisa saja Partai Demokrat dituduh “kucing-kucingan” yang semua itu tidak pernah kami lakukan.

Jika ada perbedaan pendapat dengan pihak Istana, kami Partai Demokrat termasuk Bapak SBY dan Ketum AHY siap untuk “dikonfrontir” baik dengan Presiden Joko Widodo maupun pembantu-pembantunya. Ini sangat penting agar kebenaran tegak di negeri yang kita cintai ini.

Demikian respons dan penjelasan Partai Demokrat berkaitan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang kami utarakan di atas, yang saat ini menjadi perhatian masyarakat luas.(MT)

Teuku Riefky Harsya
Sekretaris Jenderal

Lambat Sekali Anies Ambil Cawapres anies baswedan 3

Lambat Sekali Anies Ambil Cawapres

moneytalkadmin 31 Mei 2023

Partai Wong Cilik Dimusuhi Wong Cilik.

Jakarta,MoneyTalk – Anies harus cepat ambil Cawapres, kata di atas itu diambil dari arti ucapan seorang aktivis sekaligus kader PDIP mantan Anggota DPR, Beathor Suryadi. Sangat masuk akal, karena saat ini Anies sudah jauh meninggalkan lawan-lawannya dalam pengumpulan suara-suara Calon Pemilih. Jangan lihat Survei Abal-abal yang dilakukan hanya untuk mengesankan Ganjar di mana-mana disambut dan mendapat dukungan rakyat. Bagaimana masuk akal sehat, dengan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi selama periode pemerintahannya di Jawa Tengah dan pemihakannya kepada musuh-musuh rakyat Jawa Tengah (ingat WADAS!), ia akan didukung rakyatnya sendiri? Apalagi akan didukung rakyat propinsi lain? Sudah pasti tidak! Kasihan PDIP, akibat kebodohan pimpinannya yang sangat mudah digertak Hasil Survey Abal-abal, kini ia bergerilya sendirian. Itupun tanpa dukungan penuh kader-kader yang merupakan Pendukung Militan Trah Soekarno. Nasi sudah jadi bubur, tak lama lagi PDIP akan terkubur selamanya. Kasihan, partai yang dikenal sebagai Partai Wong Cilik sekarang dimusuhi oleh Wong Cilik. Semua adalah akibat Salah Ucap Ketua Umumnya berkali-kali yang tak perlu diulang lagi, dan Salah Urus Gubernur Terbaiknya Versi Depdagri yang dalam setiap konflik rakyatnya dengan Investor Besar selalalu memenangkan Investornya. Julukan Gubernur Terbaik hanya diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, tanpa diketahui kriterianya dan tanpa ada pemberitaan besar yang mengikutinya. Maklumlah… ini suatu Penghargaan Abal-abal yang pihak pemberinya pun melakukan dengan “malu-malu kucing”. Julukan yang diremehkan Netizen karena Netizen sudah sangat memahami manuver-manuver mantan Kapolri yang satu ini. Sosok yang dikenal pernah bikin amburadul lembaga yang ditinggalkannya akibat kebijakan pada masa kepemimpinannya. Begitulah PDIP saat ini, ditinggal oleh kader-kader dan pengikut setianya sendiri dan sedang mengalami kebingungan terhadap Keputusannya sendiri.

Kendala Proses Alamiah

1. Kecepatan Proses Alam dalam suatu Proses Alamiah, harus dipastikan terpelihara dengan baik. Seandai terjadi hambatan dan tidak segera diatasi, bisa dipastikan hambatan tersebut akan segera berubah menjadi faktor Penghancur Proses itu sendiri secara alamiah pula. Hukum Fisika Alam ini harap dipahami dengan baik sebelum kita mencoba memahami tulisan ini.

2. Proses Pencalonan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden sudah berlangsung sejak 3 Oktober 2022 di Nasdem Tower. Kini sudah masuk akhir Mei 2023 yang artinya Pencalonan Capres tersebut sudah berjalan lebih dari setengah tahun lalu. Ini masa yang cukup panjang dengan kondisi ketidakpastian baik Penentuan Cawapres maupun kepastian Soliditas Koalisi Perubahan yang didukung 3 partai yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS. Faktor-faktor ketidak pastian ini dalam jangka tidak lama lagi akan segera menggerogoti Elektabilitas Anies Baswedan, bila tidak segera diatasi.

3. Ketiadaan Katalisator adalah suatu Faktor yang bisa menghambat proses Kampanye Capres Anies Baswedan termasuk menggerogoti kembali Elektabilitas yang dengan susah payah telah dikumpulkan selama lebih dari 6 bulan ini. Karena Katalisator adalah faktor penting yang bila ditambahkan ke dalam suatu Proses Reaksi, mampu mempercepat Proses Alamiah dalam waktu singkat serta menghasilkan produktivitas berlipat. Dan kebalikannya yang akan terjadi bila tidak ada Katalisator dalam suatu Proses Reaksi. Dalam hal ini maka Penentuan Cawapres Anies secepatnya pasti akan menjadi Katalisator yang akan membantu Proses Kampanye Anies sebagai Capres lebih cepat tersiarkan dan lebih banyak menyerap produktivitas Elektabilitas. Kesempatan Emas Kedua yang harus dilakukan Koalisi Perubahan setelah sebelumnya dengan brillian mampu menciptakan Kesempatan Emas Pertama dengan Mencuri Start Pencalonan Presiden pada akhir tahun lalu.

Produktivitas yang Meningkat

1. Penentuan Cawapres secepatnya akan membuat Pendukung Anies semakin yakin bahwa Pencalonan Anies sudah final dan mereka tidak perlu ragu menghadapi ketidak pastian yang selalu disajikan oleh lawan.

2. Penentuan Cawapres sesegera mungkin pasti membuat Momentum Baru yang menambah kekuatan serta stamina Pendukung Anies karena tambahan semangat dari Pendukung Cawapres yang menjadi sangat antusias.

3. Bertambahnya kepastian Kawan Seiring akan menambah kekuatan perlawanan berlipat ganda bila ada gangguan kepada salah satu kawan, baik terhadap Nasdem, Demokrat maupun PKS, seperti yang terjadi baru-baru ini terhadap Nasdem. Perlawanan yang dilakukan oleh Partai Koalisi bersama, pasti akan diikuti oleh Pendukung Anies dan Cawapresnya serta para Simpatisan yang kemudian akan diikuti oleh Gerakan Rakyat Semesta. Artinya… lawan akan berpikir sejuta kali untuk melakukan Kriminalisasi terhadap Capres-Cawapres dan Anggota Partai Koalisi.

3. Cawapres siapa pun dia, usahakan dari dalam Koalisi, agar mempertahankan Soliditas yang telah terbentuk. Harus realistis, sedapat mungkin Cawapres di samping mampu meningkatkan Elektabilitas juga mampu memasukkan dana besar yang sangat dibutuhkan dalam Proses Pilpres 2024 mendatang ini. Meskipun…, Taypan-taypan Bumi Putera yang mendukung Koalisi Perubahan dipastikan juga akan turut menggelontorkan dana tak terbatas untuk Kampanye Capres-Cawapres mereka. Karena “Kekalahan Jagoannya akan menjadikan Kehancuran Mereka”.

Nah…, bagi Anies Baswedan, tidak ada salahnya mengikuti Saran Brillian Politikus PDIP di atas, agar secepatnya menentukan Cawapres dan tampaknya prediksi kawan kita itu tidak salah, Koalisi Besar yang sedang dalam Kegalauan serta Ketidakpastian akan semakin Panik dan Kacau sehingga mereka akan selalu melakukan semakin banyak “Blunder atau Kesalahan” dalam langkah-langkah selanjutnya. Mari kita SAKSIKAN…!! (MT)

Oleh : Indra Adil
Eksponen PKM IPB 77/78

Denny Indrayana Menanggapi Pertanyaan Beberapa Pihak soal Putusan MK Mahfud MD - Foto: BPMI Setpres/Kris

Denny Indrayana Menanggapi Pertanyaan Beberapa Pihak soal Putusan MK

moneytalkadmin 30 Mei 2023

Jakarta,MoneyTalk – Soal informasi yang saya sampaikan, bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sistem pemilu legislatif kembali menjadi proporsional tertutup, viral dan ramai diperbincangkan. Terkait hal itu, ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan.

Sebagai akademisi sekaligus praktisi — Guru Besar Hukum Tata Negara dan advokat yang berpraktik tidak hanya di Jakarta (Indonesia) tapi juga Melbourne (Australia), insya allah saya paham betul untuk tidak masuk ke dalam wilayah delik hukum pidana ataupun pelanggaran etika. Kantor hukum kami sengaja bernama INTEGRITY, dimaksudkan sebagai pengingat kepada kami, untuk terus menjaga integritas dan moralitas.

Karena itu, saya bisa tegaskan: Tidak ada pembocoran rahasia negara, dalam pesan yang saya sampaikan kepada publik.

Rahasia putusan Mahkamah Konstitusi tentu ada di MK. Sedangkan, informasi yang saya dapat, bukan dari lingkungan MK, bukan dari hakim konstitusi, ataupun elemen lain di MK. Ini perlu saya tegaskan, supaya tidak ada langkah mubazir melakukan pemeriksaan di lingkungan MK, padahal informasi yang saya dapat bukan dari pihak-pihak di MK.

Silakan disimak dengan hati-hati, saya sudah secara cermat memilih frasa, “… mendapatkan informasi’, bukan “… mendapatkan bocoran”. Tidak ada pula putusan yang bocor, karena kita semua tahu, memang belum ada putusannya. Saya menulis, “MK akan memutuskan”. Masih akan, belum diputuskan.

Saya juga secara sadar tidak menggunakan istilah “informasi dari A1” sebagaimana frasa yang digunakan dalam twit Menkopolhukam Mahfud MD. Karena, info A1 mengandung makna informasi rahasia, seringkali dari intelijen. Saya menggunakan frasa informasi dari “Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya”.

Informasi yang saya terima tentu sangat kredibel, dan karenanya patut dipercaya, karena itu pula saya putuskan untuk melanjutkannya kepada khalayak luas sebagai bentuk public control (pengawasan publik), agar MK hati-hati dalam memutus perkara yang sangat penting dan strategis tersebut.

Ingat, putusan MK bersifat langsung mengikat dan tidak ada upaya hukum lain sama sekali (final and binding). Karena itu ruang untuk menjaga MK, agar memutus dengan cermat, tepat dan bijak, hanyalah sebelum putusan dibacakan di hadapan sidang terbuka Mahkamah.

Meskipun informasi saya kredibel, saya justru berharap pada ujungnya putusan MK tidaklah mengembalikan sistem proporsional tertutup. Kita mendorong agar putusannya berubah ataupun berbeda. Karena soal pilihan sistem pemilu legislatif bukan wewenang proses ajudikasi di MK, tetapi ranah proses legislasi di parlemen (open legal policy).

Supaya juga putusan yang berpotensi mengubah sistem pemilu di tengah jalan itu, tidak menimbulkan kekacauan persiapan pemilu, karena banyak partai yang harus mengubah daftar bakal calegnya, ataupun karena banyak bakal caleg yang mundur karena tidak mendapatkan nomor urut jadi.

Dalam pesan yang saya kirim itu, saya juga khawatir soal hukum yang dijadikan alat pemenangan pemilu 2024, bukan hanya di MK, tetapi juga di Mahkamah Agung. Secara spesifik saya mengajak publik untuk juga mengawal proses Peninjauan Kembali yang diajukan Kepala Staf Presiden Moeldoko atas Partai Demokrat. Proses PK tersebut lebih tertutup dan tidak ada persidangan terbukanya untuk umum, maka lebih rentan diselewengkan. Jangan sampai kedaulatan partai dirusak oleh tangan-tangan kekuasaan, bagian dari istana Presiden Jokowi, lagi-lagi karena kepentingan cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres 2024.

Kita mengerti, jika PK Kepala Staf Presiden Moeldoko sampai dikabulkan MA, Partai Demokrat nyata-nyata dibajak, dan pencapresan Anies Baswedan dijegal kekuasaan. Seharusnya Presiden Jokowi membiarkan rakyat bebas memilih langsung presidennya. Mari kita ingatkan bunyi Pasal 6A UUD 1945: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (MT)

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Pemilu Langsung Adalah Bentuk Pengkhianatan Terhadap Pancasila IMG-20230527-WA0178

Pemilu Langsung Adalah Bentuk Pengkhianatan Terhadap Pancasila

moneytalkadmin 29 Mei 2023

Jakarta,MoneyTalk – Sejak dilakukannya amandemen UUD1945 yang kemudian dijalankan sistem presidensil yang basis individualisme, liberalisme, dan kapitalisme, maka sejak saat itu negara berdasarkan Pancasila dan sistem negara berdasarkan Pancasila telah diganti sekaligus dikhianati dengan sistem liberalisme dan kapitalisme.

Indonesia telah diacak-acak dan dilemahkan oleh mereka yang menjadi agen asing. Indonesia dihilangkan dari sejarahnya. Dihilangkan dari nilai-nilai Pancasila. Musyawarah perwakilan diganti dengan banyak-banyakan suara, pertarungan kalah-menang, kuat-kuatan dengan pemilihan langsung pilpres,pilkada, pileg.

Bagaimana mungkin Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau UUD hasil amandemen, semakin tidak memahami apa itu pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.

Berdasarkan kepada ide-ide dalam sidang paripurna Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian tersusunlah pembukaan UUD 1945, di mana tertera lima asas kehidupan bangsa Indonesia yang terkenal sebagai Panca Sila.

Pembukaan UUD 1945 itu adalah pokok pangkal dari perumusan pasal-pasal berturut-turut dalam 16 (enam belas) bab dan 37 pasal. Ditambah dengan aturan peralihan yang terdiri dari 4 (empat) pasal dan aturan tambahan.

Karena telah tercapai mufakat bahwa UUD 1945 didasarkan atas sistem kekeluargaan, maka segala pasal-pasal itu diselaraskan dengan sistem. Negara Indonesia bersifat kekeluargaan, tidak saja hidup kekeluargaan ke dalam, akan tetapi juga ke luar. Sehingga politik luar negeri Indonesia harus ditujukan kepada melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan segala bangsa, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi segala bangsa.

Kekuatan Asing menggunakan Proxy war tampaknya hendak melucuti sejarah bangsa ini, agar bangsa ini buta akan sejarahnya. Nilai-nilai kebangsaan dibuang, sistem MPR diganti dengan individualisme, liberalisme, dan kapitalisme.
Bagaimana mungkin Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau UUD hasil amandemen, semakin tidak memahami apa itu pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.

Indonesia adalah negara yang didirikan atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta didorongkan oleh keinginan Luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara , bagaimana memilih pemimpin nya dengan perjudian banyak banyakan suara ,pertarungan kalah menang ,kuat kuatan ,perpecahan .

Tugas pemerintahan ke dalam negeri, berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi negara ialah: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hubungan antara lima asas itu erat sekali, kait-mengkait, berangkaian dan tidak berdiri sendiri.

Bagaimana pemerintah akan menjalankan ideologi Pancasila kalau pemberlakuan MPR kembali ditentang, padahal sistem negara berdasarkan Pancasila itu adalah, adanya lembaga tertinggi negara yang disebut MPR, adanya politik rakyat yang disebut GBHN, dan Presiden adalah mandataris MPR.

Ketiga ciri khas ini tidak dipunyai sistem parlementer maupun presidensil .

Tampaknya banyak yang tidak memahami terhadap negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Padahal sebagai negara, ada dasar dan desain yang dibuat oleh pendiri negeri ini. Indonesia mempunyai sistem dan ciri khas tersendiri dalam ketatanegaraannya, oleh sebab itu ukuran-ukurannya juga tidak bisa menggunakan teori negara barat presidensil maupun parlementer.

Ya, itulah keunikan negara yang berdasarkan Pancasila yang menjadi konsensus pendiri negeri ini .

“……Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia…….”

Berdasarkan kepada ide-ide yang dikemukakan oleh berbagai anggota dalam kedua sidang paripurna Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu tersusunlah Pembukaan UUD 1945. Di mana tertera lima asas kehidupan bangsa Indonesia yang terkenal sebagai Pancasila”.yang diproklamasikan itu, yang ada di UUD 1945. Bahkan Bung Karno mengatakan hubungan Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 adalah loro-loroning atunggal yang tidak bisa dipisahkan.

Para pengamandemen UUD 1945 rupanya tidak memahami, sistem yang mendasari UUD 1945. Akibatnya amandemen yang dilakukan telah merusak sistem bernegara dan bahkan menghancurkan tata nilai negara dengan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Cuplikan sidang BPUPKI

Toean-toean dan njonja-njonja jang terhormat. Kita telah menentoekan di dalam sidang jang pertama, bahwa kita menjetoedjoei kata keadilan sosial dalam preambule. Keadilan sosial inilah protes kita jang maha hebat kepada dasar individualisme.

Tidak dalam sidang jang pertama saja telah menjitir perkataan Jaures, jang menggambarkan salahnja liberalisme di zaman itoe, kesalahan demokrasi jang berdasarkan kepada liberalisme itoe.

Tidakkah saja telah menjitir perkataan Jaures jang menjatakan, bahwa di dalam liberalisme, maka parlemen mendjadi rapat radja-radja, di dalam liberalisme tiap-tiap wakil jang doedoek sebagai anggota di dalam parlemen berkoeasa seperti radja. Kaoem boeroeh jang mendjadi wakil dalam parlemen poen berkoeasa sebagai radja, pada sa’at itoe poela dia adalah boedak belian daripada si madjikan, jang bisa melemparkan dia dari pekerdjaan, sehingga ia mendjadi orang miskin jang tidak poenja pekerdjaan. Inilah konflik dalam kalboe liberalisme jang telah mendjelma dalam parlementaire demokrasinja bangsa-bangsa Eropah dan Amerika.

Toean-toean jang terhormat. Kita menghendaki keadilan sosial. Boeat apa grondwet menoeliskan, bahwa manoesianja boekan sadja mempoenjai hak kemerdekaan soeara, kemerdekaan hak memberi soeara, mengadakan persidangan dan berapat, djikalau misalnja tidak ada sociale rechtvaardigheid jang demikian itoe? Boeat apa kita membikin grondwet, apa goenanja grondwet itoe kalau ia ta’dapat mengisi “droits de l’homme et du citoyen” itoe tidak bisa menghilangkan kelaparannja orang jang miskin jang hendak mati kelaparan.

Maka oleh karena itoe, djikalau kita betoel-betoel hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeloeargaan, faham tolong-menolong, faham gotong-royong, faham keadilan sosial, enjahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme dari padanja.

Toean-toean jang terhormat. Sebagai tadi poen soedah saja katakan, kita tidak boleh mempoenjai faham individualisme, maka djoestroe oleh karena itoelah kita menentoekan haloean politik kita, jaitoe haloean ke-Asia Timoer Rajaan.

Maka ideologie ke-Asia Timoer Raja-an ini kita masoekkan di dalam kenjataan kemerdekaan kita, di dalam pemboekaan daripada oendang-oendang dasar kita……..

Toean-toean dan njonja-njonja jang terhormat. Kita rantjangkan oendang-oendang dasar dengan kedaulatan rakjat, dan boekan kedaulatan individu.

Kedaulatan rakjat sekali lagi, dan boekan kedaulatan individu. Inilah menoeroet faham panitia perantjang oendang-oendang dasar, satoe-satoenja djaminan bahwa bangsa Indonesia seloeroehnja akan selamat dikemoedian hari.

Djikalau faham kita ini poen dipakai oleh bangsa-bangsa lain, itoe akan memberi djaminan akan perdamaian doenia jang kekal dan abadi.

…………. Marilah kita menoendjoekkan keberanian kita dalam mendjoendjoeng hak kedaulatan bangsa kita, dan boekan sadja keberanian jang begitoe, tetapi djoega keberanian mereboet faham jang salah di dalam kalboe kita. Keberanian menoendjoekkan, bahwa kita tidak hanja membebek kepada tjontoh-tjontoh oendang-oendang dasar negara lain, tetapi memboeat sendiri oendang-oendang dasar jang baroe, jang berisi kefahaman keadilan jang menentang individualisme dan liberalisme; jang berdjiwa kekeloeargaan, dan ke-gotong-royongan. Keberanian jang demikian itoelah hendaknja bersemajam di dalam hati kita. Kita moengkin akan mati, entah oleh perboeatan apa, tetapi mati kita selaloe takdir Allah Soebhanahoewataala. Tetapi adalah satoe permintaah saja kepada kita sekalian:

Djikalau nanti dalam zaman jang genting dan penoeh bahaja ini, djikalau kita dikoeboerkan dalam boemi Indonesia, hendaklah tertoelis di atas batoe nisan kita, perkataan jang boleh dibatja oleh anak-tjoetjoe kita, jaitoe perkataan: “Betoel dia mati, tetapi dia mati tidak sebagai pengetjoet”.

Pilkada langsung

Oleh karena itu, pelaksanaan pilkada langsung bisa dikatakan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Sama artinya telah berkhianat terhadap negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Apakah kita sadar bahwa negara berdasarkan Pancasila itu merupakan permusyawaratan perwakilan dan bukan demokrasi liberal banyak-banyakan suara, kalah-menang pertarungan di pilkada pemilihan langsung yang praktiknya menghalalkan segala cara. (MT)

Oleh Ir.Prihandoyo Kuswanto ,Ketua Pusat Study Kajian Rumah Pancasila .

Prabowo Menyerah Mega Tutup Pintu IMG_20230529_011902

Prabowo Menyerah Mega Tutup Pintu

moneytalkadmin 29 Mei 2023

Jakarta,MoneyTalk – Memperhatikan hasil survei periodik KOMPAS Mei 2023, responden yang mendukung Prabowo Subianto (PS) menjadi Capres R.I 2024 ada di kisaran 24,5 persen, Ganjar Pranowo (GP) 22,5 persen, sedangkan Anis Baswedan (AB) 13,6 persen. Lalu ada sekitar 14,4 persen responden survei KOMPAS tersebut yang mencalonkan tokoh-tokoh lainnya diluar ketiga tokoh tersebut. Dukungan publik itu menyebar ke 17 tokoh lainnya. Hasil survei dari lembaga-lembaga survei terpercaya pada akhir-akhir ini, memang banyak menunjukkan trend kenaikan untuk Prabowo, dan mungkin karena hal itu, Prabowo menjadi semakin percaya diri dan lupa bahwa ini masih dalam tahap pemanasan, pertarungan yang sesungguhnya belumlah dimulai.

Saya pribadi terus terang tidak mengerti, apakah ini sebuah trik strategi perang politik ala Sun Tzu (Biarkan Musuhmu Merasa Menang) yang sedang dimainkan oleh kubu Megawati dan Jokowi, yang ingin main kalem dulu dan biar musuh politik besarnya (baca: Prabowo) merasa di atas angin lalu dengan percaya diri penuh PS mencalonkan diri sebagai Capres kembali. Bukankah asyik sekali kalau saja Capres yang dipilih Mega dan Jokowi, yakni GP bertarung melawan Capres yang bolak balik kalah dan tidak pernah memiliki riwayat sebagai pemenang? Tarung di Militer lawan Wiranto di Tahun 1998 kalah, lalu dipecat dan kabur ke Yordania. Ikut Konvensi Capres Golkar 2004 kalah, bahkan nomer kontak Ketua-Ketua DPD Golkar yang punya suara di Konvensi Capres GOLKAR saat itu saja PS tidak tau, ikut nyalon sebagai Cawapresnya Megawati 2009 kalah, maju jadi Capres 2014 kalah dan maju lagi jadi Capres 2019 juga kalah. Maka sangat mudah sekali bagi GP nantinya mengalahkan PS di PILPRES 2024 bukan?.

Jika semua itu merupakan bagian dari trik strategi perangnya Megawati dan Jokowi, maka PS harus hati-hati, waspada dan tidak boleh gegabah. GP itu politisi ulung, kawakan yang sudah lama bertarung di pentas politik nasional. GP kemudian disembunyikan di Semarang, dan dijadikan Pemimpin Daerah dengan menjadi Gubernur Jateng. PS tidak boleh meremehkan kapasitas kependekaran politik GP, jika PS tidak ingin jatuh tersungkur untuk kesekian kalinya. GP itu Capres idaman generasi muda, kaum intelegensia, apalagi emak-emak. Bagi kaum perempuan, memandang GP itu bukan hanya sebagai sosok politisi tangguh semacam Barack Obama, melainkan juga tampan bak George Clooney. Disaat waktunya nanti tiba, kehadiran GP di berbagai event kampanye politik, pesertanya akan membludak mulai dari Tugu Monas Jakarta sampai Simpang Lima Semarang dan Tugu Pahlawan Surabaya tanpa putus !.

Namun percayalah, gengsi PS dan pendukung elite-elitenya itu besar sekali. Sekali PS Capres ya akan jadi Capres abadi. Tawaran Megawati dan Jokowi untuk menduetkan GP dan PS, akan terus ditolak PS, sampai nantinya menjelang penutupan pengajuan Capres di KPU mau ditutup dan PS baru sadar, bahwa selama ini pertarungan baru dalam tahap pemanasan, dan hasil survei dari lembaga-lembaga survei akan mulai mendekati kenyataan yang sesungguhnya, elektabilitas GP mulai meninggalkan jauh dari PS, GP akan mulai jauh di atas angin !. Begitulah nantinya yang akan terjadi ketika ribuan relawan GP sudah mulai tancap gas, dan Megawati serta Jokowi turun ke lapangan diikuti para ketua-ketua Parpol dan tokoh-tokoh masyarakat yang selama ini diam-diam selalu menanti instruksi Megawati dan Jokowi.

Di saat seperti itu, PS akan terbayang-bayang kegagalannya selama ini. Ego pribadi telah nyata menjadikannya meratapi kegagalan demi kegagalan yang tak berkesudahan. Di moment seperti itulah PS akan berpikir ulang, angkat tangan, menyerah dan mendatangi Megawati dan Jokowi untuk mengikuti nasehatnya: siap dijadikan Cawapresnya GP !. Namun apa dikata, Pintu Telah Ditutup, waktu untuk tawaran jadi Cawapresnya GP sudah habis, kesepakatan bersama untuk menduetkan GP dengan figur tertentu sudah finish, maka mau tidak mau PS terpaksa harus tetap Nyapres, bersanding dengan Sandiaga Uno (SU), agar kalau kalah lagi tidak terlalu tekor banyak. Kan mereka berdua bisa patungan 50:50%?. Lho, terus Anies Baswedan kemana, mau maju dengan siapa? Dengar-dengar, AB kemungkinan besar akan diduetkan dengan GP. Haaa? Kadrun, Kampret dan Cebong bisa murka dong?. Biarlah, mungkin ini sebuah ikhtiar untuk menyatukan kembali sebuah bangsa yang terbelah.

Bagaimana mungkin GP dan AB bisa disatukan, ini kan sama seperti mau menyatukan Rajawali dan Ular dalam satu kandang? Entahlah, yang jelas uji coba kerjasama dua figur ini sudah dijajaki sangat lama. Dengar punya dengar, team inti GP dan AB sudah lama bekerjasama, untuk menjajaki duet Pilpres 2024. Info yang sudah sangat lama saya ketahui ini memang membuat saya sempat berpikir lama, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apa kata dunia? Bagaimana wajah Indonesia ke depan jika GP harus berduet dengan AB memimpin Indonesia? Saya cemas, khawatir dengan apa yang terjadi di negeri ini kedepan, makanya kenapa selama beberapa tahun ini saya terus menerus menggempur AB agar rontok elektabilitasnya, dan tidak jadi berduet dengan GP. Ikhtiar teman-teman di lingkaran Mega, Jokowi dan GP itu memang baik, sangat baik dan mulia, karena niatnya ingin menyatukan kembali anak-anak bangsa yang terbelah, sebagai imbas pertarungan PILPRES 2014 dan 2019 serta PILKADA DKI Jakarta 2017.

Namun, kita juga boleh dong melakukan ikhtiar lainnya untuk menjaga dan melindungi Pancasila dan NKRI tercinta? Karena itu di berbagai seri opini politik yang saya tulis, saya mencoba untuk menyuguhkan nama figur yang lebih realistis untuk mendampingi GP. Dari unsur latar belakang Militer saya tawarkan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko, dan dari unsur latar belakang Sipil saya tawarkan R. Haidar Alwi. Mengapa harus Moeldoko? Karena saya khawatir, GP yang politisi Sipil akan diganggu nantinya oleh kalangan Militer sebagaimana Bung Karno dan Gus Dur. Ingat loh, yang dihadapi GP ini PS yang berlatar belakang Militer dan memiliki jaringan luas di Militer. Apalagi setelah PS jadi Menhan, haqul yakin akan banyak lagi pengaruhnya dari kalangan Militer. Jika PS ini tidak diimbangi oleh kekuatan dari unsur yang berlatar belakang Militer juga, maka GP akan “ngoyo” (kerja mati-matian) nantinya saat memimpin negara.

Di antara Jenderal TNI purnawirawan yang paling banyak didukung rakyat, dan yang terlihat dari hasil Musyawarah Rakyat (Musra) itu ya Moeldoko. Dan itu wajar, mengingat Moeldoko lebih senior, jauh lebih berpengalaman, berpengaruh dan populer daripada Jenderal-jenderal TNI purnawirawan lainnya. Kalau Jenderal-jenderal yang masih aktif di Militer kan haram hukumnya untuk ditarik-tarik ke ranah politik praktis bukan?. Lalu, R. Haidar Alwi itu tokoh Sipil yang sudah malang melintang di dunia pergerakan melawan radikalisme, terorisme dan intoleransi. Pengalamannya memanage perusahaan kontraktor dan pertambangan sudah teruji. Ahli dalam project management, analisis ekonomi pemeliharaan dan management sistem. Yang menarik dari semua itu, R. Haidar Alwi ini juga tokoh Nahdliyin yang sudah diakui sumbangsih besarnya untuk memajukan Nahdlatul Ulama (NU). Nah, daripada menduetkan GP dengan AB yang tak jelas ideologinya itu, jauh lebih mantap kalau GP diduetkan dengan Moeldoko atau R. Haidar Alwi bukan?.

Sejarah panjang perjuangan PDI atau PDIP, selalu menyatukan kekuatan Nasionalisme dan Islam. Islam kesayangannya PDIP itu dari dulu ya NU, dan siapa yang meragukan ke NU an Moeldoko yang dari Kediri itu? Siapa yang meragukan ke NU an R. Haidar Alwi yang dari Solo itu? Tidak ada yang meragukannya, karena dua-duanya sangat nampak jiwa kesantriannya. Lalu mengapa Megawati, Jokowi dan GP tidak memilih salah satu dari keduanya saja? Menyandingkan GP dengan AB memang berpotensi untuk mengikatkan kembali keretakan bangsa yang sudah lama menguras air mata nurani kita, namun jika kemudian setelah GP dan AB diduetkan dan menang, infiltrasi Wahabi Takfiri malah datang menerjang, maka NKRI akan segera bubar. Sangat beresiko sekali bukan pilihan ini? Maka tidak ada pilihan lain, selain harus menghindari resiko besar itu, entah dengan cara menduetkan GP dengan Moeldoko yang mantan Panglima TNI, atau dengan R. Haidar Alwi yang tokoh Anti Radikalisme Agama. Terserah saja, kami semua pada akhirnya akan ikuti Tiga Serangkai Tokoh Nasionalis Indonesia terkini saja: Ibu Megawati, Pak Jokowi dan Mas Ganjar Pranowo saja…(SHE).

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Pendiri Organisasi Keluarga Mahasiswa NU (KMNU).

Anies Dan Politik Identitas IMG-20230528-WA0039

Anies Dan Politik Identitas

moneytalkadmin 28 Mei 2023

Jakarta,MoneyTalk – Anis Baswedan, bagi saya memang putra terbaik bangsa. Beliau dengan sekuat tenaga berseluncur dalam gelanggang politik. Sedari Rektor kampus, mentri sampai Gubernur Ibu Kota Negara di Jakarta.

Tidak dipungkiri memang Anis Baswedan mampu mengambil panggung-panggung Nasional. Walaupun dengan berbagai cara. Salah satunya dengan politik identitas.

Dalam buku Sejarah Sosial Pendidikan Islam dengan penerbit Guepedia (2022) disebutkan identitas atau jati diri adalah pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang ditandai dengan masuk atau terlibat dalam satu kelompok atau golongan tertentu. Politik identitas biasa digunakan sebagai satu cara di mana anggota masyarakat berjuang dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan publik atas unsur budaya atau identitas mereka.

Sedangkan pada buku bertajuk Politik Identitas Etnis (2002) karya Abdillah mendefinisikan politik identitas sebagai politik yang dasar utama kajiannya dilakukan untuk merangkul kesamaan atas dasar persamaan-persamaan tertentu, mulai dari etnis, agama, hingga jenis kelamin. Lain halnya dalam buku Stanford Encyclopedia of Philosophy (2007) karya Cressida Heyes yang mengartikan politik identitas sebagai suatu jenis aktivitas politik yang dikaji secara teoritik berdasarkan pada pengalaman-pengalaman persamaan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh golongan tertentu.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa politik identitas adalah suatu politik yang didasarkan unuk merangkul kesamaan atas dasar persamaan-persamaan dari suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya untuk memperoleh pengakuan atas identitas kelompoknya atau meninggikan derajat dan martabat golongan.

Yang menjadi masalah adalah Menurut Muhtadi (2019) adanya fenomena politik identitas dengan populisme agama akan menjadi ranjau bagi demokrasi negara ketika digunakan oleh pemimpin yang tidak cakap. Politik identitas akan menggiring opini publik bahwa orang yang tidak beridentitas sama dengan mereka tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Ini tentu saja menyebabkan kaum minoritas akan kehilangan hak yang sama dalam pemerintahan negara, khususnya dalam ranah pemilu maupun pemilihan. Serta dikhawatirkan secara lambat laun akan mencederai demokrasi.

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta lalu (2017) sudah cukup menjadi tamparan keras bagi kita semua tentang terjadinya aktivitas politik Identitas. Dan ini sudah menjadi pembelajaran bagi kita semua. Yang katanya setiap warga negara dilindungi secara hak politik ternyata tidak. Pak Basuki atau yang disapa Ahok, sudah tidak lagi terlihat sebagai warga negara. Akhirnya, kontestasi yang terjadi hanya persoalan kebencian dan rasisme.

Politik Identitas sudah sangat melekat sekali kepada Bapak Anis Baswedan. Mau bagaimana pun beliau bersolek, sebanyak apapun masuk ke tempat peribadatan, juga sesering apapun merubah dirinya seakan-akan dan seolah-olah milik bersama ini sangat susah sekali. Karena masyarakat indonesia sudah sangat jelas melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di pilkada DKI Jakarta yang lalu.

Tentunya, saya sedang tidak ingin memperdebatkan persoalan Politik Identitas. Akan tetapi, persitiwa itu sangat teringat sekali dalam memori sejarah dan susah untuk disembuhkan. Betul memang, bahwa semua orang mempunyai identitas politik. Tentunya, identitas politik dan politik identitas berbeda. Tidak serta merta bisa dianggap ini sama. (MT)

Oleh :
Teguh Pati Ajidarma
(Tim Kaderisasi Nasional PB PMII)

Pemilu 2024

Menakar Kekuatan Politik Antara Jokowi dengan Perlawanan Rakyat Melalui Masyarakat Sipil

Prabowo Serukan Kejujuran dan Kebersamaan dalam Mengelola Kekayaan Bangsa

Apakah Kursi Presiden Jokowi Saat Ini Menjadi Hak Prabowo

Si Bocil Ketum Partai Yang Bermimpi Jadi Capres – Cawapres

Respons Partai Demokrat terhadap Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang Pertemuan Presiden dengan Partai Demokrat

Lambat Sekali Anies Ambil Cawapres

Denny Indrayana Menanggapi Pertanyaan Beberapa Pihak soal Putusan MK

Pemilu Langsung Adalah Bentuk Pengkhianatan Terhadap Pancasila

Prabowo Menyerah Mega Tutup Pintu

Anies Dan Politik Identitas

Baca Juga Berita Ini

Kredit Macet Puluhan Miliar Rupiah Menyelimuti Bank Ganesha

Ketika Hutan Dibakar demi Sawit: Orangutan Terusir, Alam Menanggung Derita

Jokowi dan Ijazah Tak Dihadirkan di Persidangan, Beathor Suryadi: Roy Suryo Cs Harus Dibebaskan

WeKa Institute Sebut Prabowo “Makelar Oligarki”, Soroti Bisnis Kuota Internet hingga Sawit 12,7 Juta Hektare