18 November 2026

Pemkab Bekasi

MoneyTalk, Jakarta – Dugaan pemborosan uang rakyat kembali mencuat. Kali ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadi sorotan tajam setelah diduga menghamburkan anggaran hingga Rp 529 juta hanya untuk akomodasi hotel mewah dalam kegiatan Pembinaan Qori-Qoriah MTQ Provinsi Tahap 2, tahun anggaran 2025.

Temuan ini diungkap Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) yang menyebutkan bahwa dana sebesar itu digunakan untuk menginapkan 120 orang panitia dan dewan hakim selama 5 hari. Artinya, rata-rata anggaran per orang per malam mencapai Rp 882.000, angka yang dinilai tidak masuk akal untuk kegiatan sejenis di lingkungan pemerintah daerah.

“Anggaran ini tergolong tinggi dan janggal. Penggunaan uang rakyat seharusnya lebih efisien dan akuntabel, bukan untuk kemewahan tanpa urgensi,” ujar Jajang Nurjaman, Koordinator CBA, dalam siaran persnya, Rabu (12/6).

Yang membuat kecurigaan semakin kuat, kata Jajang, proyek ini menggunakan metode pengadaan “Dikecualikan”, alias tidak melalui mekanisme tender terbuka. Metode semacam ini rawan menjadi celah penunjukan langsung tanpa transparansi, bahkan berpotensi kuat terjadi pengkondisian anggaran untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Tanpa rincian harga satuan, tanpa nama penyedia, dan tanpa kejelasan manfaat jangka panjang, ini adalah bentuk pengadaan yang rawan disalahgunakan, bahkan bisa mengarah pada pemborosan struktural,” tegas Jajang.

CBA juga menemukan tumpang tindih jadwal antara tahapan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan pemanfaatan jasa, yang mengindikasikan lemahnya perencanaan teknis. Hal ini, menurut Jajang, bisa mempersulit pengawasan dan membuka peluang praktik mark-up atau manipulasi administrasi.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada informasi terbuka dari Pemkab Bekasi terkait siapa penyedia hotelnya, di mana hotelnya, dan berapa harga satuan akomodasi serta layanan yang diberikan.

“Ini alasan mengapa KPK harus segera turun tangan. Libatkan BPK dan APIP untuk melakukan audit investigatif. Jangan biarkan pemborosan uang rakyat seperti ini menjadi budaya,” tutup Jajang Nurjaman.

MoneyTalk, Bekasi – Anggaran belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tahun 2025 menuai sorotan tajam. Berdasarkan data yang tercantum di APBD Pemkab Bekasi mengalokasikan dana fantastis untuk sewa hotel dan belanja makanan/minuman, dengan total mencapai Rp142,91 miliar.

Rincian anggaran tersebut terdiri dari:

Sewa hotel sebesar Rp77,02 miliar untuk 943 kegiatan. Dan Belanja makanan dan minuman mencapai Rp65,89 miliar untuk 3.017 kegiatan.

Direktur CBA: Dugaan Pemborosan dan dugaan Korupsi!

Direktur Center for Budget Analysis (CBA),Uchok Sky Khadafi, dengan tegas menyoroti anggaran yang dinilai tidak masuk akal. Ia menyebut angka Rp142 miliar hanya untuk sewa hotel dan konsumsi berpotensi sebagai bentuk pemborosan dan penyalahgunaan anggaran.

“Kabupaten Bekasi justru menghamburkan uang rakyat, bukan melakukan penghematan. Ini perlu diselidiki! Kami meminta KPK segera turun tangan membuka penyelidikan,” ujar Uchok Sky

Lebih lanjut, ia mengkritisi penggunaan dana publik yang tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat, melainkan hanya untuk kenyamanan pegawai pemerintahan.

Tak Sejalan dengan Instruksi Presiden Prabowo

Ironisnya, kebijakan anggaran Pemkab Bekasi ini bertolak belakang dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pada Sidang Kabinet Paripurna 22 Januari 2025, Presiden menekankan efisiensi dan pemangkasan anggaran yang tidak esensial.

Kriteria anggaran harus menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mengarah ke swasembada pangan dan energi,” tegas Presiden Prabowo, seperti dikutip dari situs resmi Setkab.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan Pemkab Bekasi justru mengalokasikan dana besar untuk hal-hal yang dinilai tidak produktif.

Publik Menanti Langkah Tegas KPK

Dengan besarnya alokasi anggaran ini, publik berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan audit dan penyelidikan terkait potensi penyalahgunaan dana.

Jika terbukti ada indikasi korupsi, maka pejabat terkait harus bertanggung jawab atas kebijakan anggaran yang membebani keuangan daerah tanpa manfaat signifikan bagi masyarakat.

Apakah anggaran miliaran ini benar-benar diperlukan atau hanya modus pemborosan? Masyarakat Kabupaten Bekasi menunggu jawaban!

Jakarta, MoneyTalk – IPW mendesak KPK segera mengumumkan hasil penyelidikan laporan masyarakat terkait  dugaan korupsi pengadaan 488 WC senilai Rp98 miliar oleh Pemkab Bekasi yang sudah diselidiki berdasarkan sprin LIDIK – 08 /Lid – 01.00/01/01 20w1 tanggal 22 januari 2021 yang hingga saat ini tidak terdengar perkembangan perkara tersebut.

Proyek pengadaan 488 wc untuk sekolah SD / SMP dikabupaten Bekasi  yang anggarannya melalui APBD 2020 Kabupaten Bekasi senilai 98 milyard ini sangat janggal dari segi harga satuannya yaitu untuk 1 ( satu ) toilet ukuran 3,5 x 3, 6 Meter persegi dianggarkan Rp 196, 8 juta sehingga publik Bekasi mengguncingkannya sebagai WC SULTAN. Bila menggunakan harga satuan bangunan menengah  5 juta/m2 maka maksimal harga adalah 12,6 M2 × 5.000.000 : 63 juta /perunit sehingga mark up nilai proyek sudah sangat jelas karena itu unsur kerugian negara sudah tampak . Untuk dapat dinilai sbg tindak pidana korupsi KPK tinggal membuktikan unsur melawan hukum atau adanya penyalah gunaan kewenangan dalm perkara wc sultan ini. Unsur melawan hukum dapat ditelusuri dgn mendalami prosedur pengadaan barang dan jasanya dalam menentukan HPS.

Dalam proses penyelidikan perkara ini telah diperiksa anggota DPRD Kab. Bekasi dari fraksi PKS M.NUH  pada 5 oktober 2021 dan juga anggota DPRD Bekasi Aura Dwi Nugraha terkait notulen rapat pembahasan APBD proyek Pengadaab Toilet Kebiasaan Baru TA 2020 ( dikenal publik sbg WC SULTAN).

IPW juga mencermati bahwa ditengah proses penyelidikan KPK yang masih berlangsung tsb PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan melantik sdr. Benny Sugiarto Prawiro sebagai Kepala Dinas Cipta Karya  dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi , padahal sdr. Benny Sugiarto Prawiro diduga adalah pejabat yang paling bertanggung jawab dlm pengadaan 488 WC senilai 98 Milyard tersebut saat menjabat sebagai Kepala Bidang Bangunan Negara Dinaa Cipta Karya dan Tata Ruang kabupaten Bekasi. Pengangkatan ini didiga tidak menerapkan prinsip2 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Korupsi Kolusi dan Nepotisme oleh Pj Bupati Bekasi krn seharusnya yg dipromosikan adalah pejabat yg bersih dari isue KKN.

Akibat lambatnya KPK menuntaskan laporan dugaan korupsi pengadaan 488 WC yang sarat mark up tersebut hingga diangkatnya pejabat yg diduga paling bertanggung jawab dalam pengadaan 488 wc dengan anggaran 98 Milyard tersebut saat ini terjadi perdebatan hangat dikalangan aktivis,tokoh masyarakat dan pejabat dipemerintahan Bekasi.

KPK harus menjalankan tugasnya secara akuntable,tranparan dan profesional . Harus disampaika  kepada publik proses penyelidikan yg sudah mengendap 2 tahun ini agar kepercayaan masyarakat pada KPK tumbuh seperti awal2 KPK berdiri

Sugeng Teguh santoso
Ketua Indonesia Police Watch