Pencucian Uang

MoneyTalk, Jakarta – Forum Kepala Ekonom PBC Tsinghua di Beijing pada Jumat(28/09) menjadi sorotan karena diskusi penting terkait perkembangan cryptocurrency global. Mantan Wakil Menteri Keuangan Tiongkok, Zhu Guangyao, menyampaikan keprihatinannya mengenai posisi Tiongkok dalam industri ini, khususnya setelah Amerika Serikat menunjukkan sikap yang lebih ramah terhadap aset digital. Cryptocurrency yang dulunya dianggap sebagai ancaman serius oleh banyak negara, kini berkembang menjadi aspek penting dari ekonomi digital. Bagaimana Tiongkok harus bereaksi terhadap perubahan kebijakan AS dan dunia dalam hal kripto menjadi pertanyaan krusial dalam forum ini.

Zhu Guangyao, dalam pernyataannya di forum tersebut, menekankan perlunya Tiongkok untuk cepat beradaptasi terhadap perkembangan cryptocurrency.

“Memang ada efek negatif, dan kita harus sepenuhnya mengenali risikonya serta dampaknya terhadap pasar modal,” ungkap Zhu, tetapi ia juga menekankan pentingnya mempelajari perubahan kebijakan internasional terbaru.

Selama satu dekade terakhir, Amerika Serikat memandang cryptocurrency sebagai ancaman terhadap upaya anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme. Namun, perubahan besar terjadi pada tahun 2024. Zhu mengungkapkan bahwa dalam kampanye politiknya, Donald Trump secara terang-terangan mendukung cryptocurrency, menyatakan bahwa Amerika Serikat harus merangkul aset digital ini, atau berisiko tertinggal oleh Tiongkok.

Kebijakan baru di AS, seperti persetujuan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) untuk ETF Bitcoin, serta dukungan dari tokoh politik seperti Kamala Harris, menandakan pergeseran besar dalam adopsi cryptocurrency. Sebaliknya, Tiongkok yang selama ini dikenal dengan sikap kerasnya terhadap industri kripto mulai terlihat tertinggal dalam pengembangan ekonomi digital berbasis kripto.

Bitcoin mining hashrate menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan dominasi di industri cryptocurrency. Tiongkok telah lama menjadi pemain utama dalam penambangan kripto, berkat infrastruktur listrik yang murah dan akses ke teknologi canggih. Namun, posisi ini mulai goyah seiring dengan langkah-langkah pro-kripto yang diambil oleh Amerika Serikat.

Langkah-langkah konkret yang diambil AS, seperti kebijakan ramah-kripto di negara bagian Louisiana, yang memungkinkan pembayaran menggunakan cryptocurrency untuk layanan pemerintah, menandakan adopsi aset digital yang lebih luas. Ini memberikan fleksibilitas kepada warga untuk melakukan transaksi dengan aset digital, sekaligus mengonversi transaksi tersebut ke dolar AS untuk menghindari volatilitas.

Sementara itu, perusahaan-perusahaan di AS mulai bergerak cepat dalam memanfaatkan peluang yang ada. Contohnya, perusahaan seperti MicroStrategy telah berinvestasi besar-besaran dalam Bitcoin dan aset digital lainnya. Jika Tiongkok tidak segera merespons dengan kebijakan yang mendukung inovasi dalam sektor kripto, negara ini berisiko kehilangan momentum dan dominasinya dalam industri tersebut.

Zhu Guangyao mencatat bahwa pergeseran kebijakan AS terhadap cryptocurrency menempatkan Tiongkok dalam posisi yang sulit. Di masa lalu, Tiongkok berhasil membatasi dominasi AS dalam beberapa aspek ekonomi digital dengan regulasi yang ketat. Namun, langkah-langkah AS yang semakin mendukung kripto melalui regulasi dan kebijakan pro-kripto memperkuat posisinya dalam industri ini.

Persetujuan SEC untuk daftar 11 ETF Bitcoin di pasar saham dan pasar berjangka menunjukkan betapa seriusnya AS dalam mengintegrasikan cryptocurrency ke dalam sistem keuangan formal. Selain itu, dukungan dari politisi ternama seperti Kamala Harris memperjelas bahwa cryptocurrency akan menjadi isu penting dalam pemilihan umum yang akan datang di AS. Hal ini menciptakan lingkungan politik dan ekonomi yang lebih mendukung inovasi kripto di AS dibandingkan dengan Tiongkok yang cenderung lebih ketat dalam mengatur industri ini.

Negara-negara lain dalam BRICS seperti Rusia, Afrika Selatan, Brasil, dan India juga mulai menunjukkan dukungan terhadap industri cryptocurrency. Kondisi ini semakin memperburuk posisi Tiongkok yang selama ini bersikap restriktif terhadap aset digital.

Forum Kepala Ekonom PBC Tsinghua menyoroti kekhawatiran bahwa jika Tiongkok tidak segera menyesuaikan kebijakan terkait cryptocurrency, negara ini bisa kehilangan momentum dalam ekonomi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah mengambil langkah-langkah ketat untuk membatasi perdagangan cryptocurrency dan penambangan Bitcoin. Kebijakan ini diambil dengan alasan keamanan finansial, perlindungan pasar modal, serta untuk mencegah terjadinya kejahatan finansial.

Namun, seiring perkembangan industri cryptocurrency, Zhu Guangyao mengingatkan bahwa langkah-langkah tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan global. Ia menyebutkan bahwa Tiongkok harus mempelajari dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan internasional agar tetap kompetitif. “Kita harus mempelajari perubahan internasional terbaru dan penyesuaian kebijakan karena itu adalah aspek krusial bagi pengembangan ekonomi digital,” ungkapnya.

Jika Tiongkok tetap pada posisinya yang restriktif, ada risiko bahwa negara ini akan tertinggal dalam pengembangan teknologi finansial yang didasarkan pada blockchain dan aset digital. Cryptocurrency tidak hanya dianggap sebagai alat investasi spekulatif, tetapi juga sebagai teknologi yang berpotensi mendukung infrastruktur ekonomi global di masa depan.

Dinamika yang berkembang antara Tiongkok dan AS dalam industri cryptocurrency mencerminkan persaingan yang semakin ketat di antara dua negara adidaya ini. Amerika Serikat, dengan dukungan politik, kebijakan ramah-kripto, dan adopsi yang semakin luas terhadap aset digital, kini berada dalam posisi yang menguntungkan untuk mendominasi industri ini. Tiongkok, yang selama ini dikenal sebagai kekuatan utama dalam penambangan Bitcoin, perlu menghadapi kenyataan bahwa negara lain tidak tinggal diam.

Industri cryptocurrency mungkin akan memasuki fase baru yang lebih kompetitif, di mana Tiongkok perlu berinovasi dan menyesuaikan kebijakannya untuk tetap relevan. Mengabaikan peluang inovasi dalam ekonomi digital berbasis kripto bisa menjadi keputusan yang berisiko bagi Tiongkok di masa depan.

Kesimpulan

Dengan pergeseran kebijakan AS yang mendukung cryptocurrency, Tiongkok harus bergerak cepat untuk menyesuaikan diri dengan tren global. Persaingan antara kedua negara dalam sektor ini semakin intens, dan Tiongkok perlu mengambil langkah-langkah proaktif agar tidak kehilangan dominasinya dalam ekonomi digital. Di tengah ketidakpastian global dan perkembangan teknologi yang pesat, Tiongkok harus menemukan keseimbangan antara regulasi dan inovasi untuk tetap bersaing di pasar kripto global.(c@kra)