22 November 2026

Pilkada melalui DPRD

MoneyTalk, Jakarta – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat ke ruang publik. Penolakan keras langsung datang dari berbagai pihak, terutama lembaga survei dan para pegiat demokrasi prosedural. Alasan yang dikemukakan hampir selalu seragam: pilkada melalui DPRD dianggap sebagai kemunduran demokrasi, pengkhianatan terhadap semangat reformasi, serta membuka ruang oligarki dan transaksi politik.

Namun, di balik narasi idealisme demokrasi itu, ada kepentingan lain yang jarang diungkap secara jujur ke publik: kepentingan bisnis lembaga survei politik.

Sejak pilkada langsung diberlakukan, demokrasi Indonesia tidak hanya melahirkan kontestasi politik, tetapi juga melahirkan industri demokrasi. Di dalamnya ada konsultan politik, agensi pencitraan, media, buzzer, dan tentu saja lembaga survei. Pilkada langsung menjadi “pasar basah” yang berulang setiap lima tahun, bahkan setiap tahun di berbagai daerah.

Lembaga survei menempati posisi strategis dalam industri ini. Mereka tidak sekadar memotret opini publik, tetapi kerap menjadi penentu arah persepsi, legitimasi kandidat, bahkan psikologi pemilih. Elektabilitas, popularitas, dan tingkat keterpilihan menjadi komoditas politik yang bernilai tinggi.

Jika kepala daerah dipilih melalui DPRD, maka kebutuhan survei elektoral massal otomatis menurun drastis. Tidak lagi dibutuhkan pemetaan preferensi jutaan pemilih. Tidak perlu simulasi elektabilitas berkala. Tidak ada lagi “quick count”, “exit poll”, dan rilis survei yang memengaruhi opini publik. Artinya sederhana: bisnis survei politik terancam bangkrut.

Ironisnya, penolakan lembaga survei terhadap pilkada melalui DPRD kerap dibungkus dengan klaim moral demokrasi. Mereka tampil seolah penjaga nilai-nilai reformasi dan kedaulatan rakyat. Padahal, tidak sedikit survei yang selama ini justru problematik.

Publik masih ingat bagaimana hasil survei sering meleset jauh dari realitas. Banyak lembaga survei terkesan bekerja berdasarkan pesanan, bukan objektivitas ilmiah. Survei menjadi alat propaganda, bukan instrumen akademik. Bahkan, dalam banyak pilkada, lembaga survei berubah menjadi bagian dari tim pemenangan kandidat tertentu.

Pertanyaannya: apakah demokrasi benar-benar diselamatkan oleh lembaga survei, atau justru direduksi menjadi angka-angka pesanan?

Pilkada langsung sering dipuja sebagai puncak demokrasi lokal. Namun, jarang dibahas secara jujur bahwa pilkada langsung juga melahirkan biaya politik yang sangat mahal. Kandidat harus menyiapkan dana besar untuk kampanye, logistik, pencitraan, hingga “biaya tak terlihat”. Akibatnya, kepala daerah terpilih sering terjebak dalam lingkaran balas budi, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Data penindakan korupsi menunjukkan bahwa kepala daerah merupakan salah satu aktor paling dominan dalam kasus korupsi. Ini bukan kebetulan. Pilkada langsung yang mahal menciptakan tekanan struktural untuk “mengembalikan modal”.

Dalam konteks ini, pilkada melalui DPRD sesungguhnya dapat dilihat sebagai alternatif rasional, bukan otomatis sebagai kemunduran demokrasi. Demokrasi tidak semata soal metode pemilihan langsung, tetapi soal akuntabilitas, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan publik.

Argumen klasik penolak pilkada melalui DPRD adalah trauma masa lalu: politik uang, lobi gelap, dan transaksi elite. Kritik ini tidak sepenuhnya salah. Namun, apakah pilkada langsung benar-benar bebas dari praktik serupa? Realitas menunjukkan bahwa politik uang justru berpindah dari ruang tertutup ke ruang yang lebih luas dan masif.

Jika DPRD dianggap bermasalah, solusinya bukan meniadakan perannya, melainkan memperbaiki sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas DPRD. Pemilihan melalui perwakilan bukanlah konsep anti-demokrasi. Banyak negara demokratis maju menggunakan mekanisme perwakilan dalam memilih pemimpin eksekutif di tingkat tertentu.

Perdebatan pilkada langsung versus DPRD sering terjebak pada demokrasi prosedural: siapa memilih, bagaimana memilih. Padahal yang lebih penting adalah demokrasi substantif: apakah kebijakan berpihak pada rakyat, apakah pemimpin bekerja efektif, apakah korupsi ditekan, dan apakah kesejahteraan meningkat.

Jika pilkada langsung hanya melahirkan pemimpin populis yang pandai pencitraan tetapi miskin kinerja, sementara pilkada melalui DPRD berpotensi melahirkan pemimpin yang lebih terkontrol secara politik dan administratif, maka diskusi seharusnya dibuka secara jujur dan objektif—tanpa kepentingan bisnis tersembunyi.

Penolakan keras lembaga survei terhadap pilkada melalui DPRD patut dibaca secara kritis. Jangan-jangan yang dipertahankan bukan demokrasi, melainkan kelangsungan industri survei politik. Demokrasi dijadikan jargon, reformasi dijadikan tameng, sementara kepentingan ekonomi disembunyikan di baliknya.

Rakyat berhak tahu bahwa sebagian suara penolakan bukanlah suara moral murni, melainkan suara pasar yang terancam mati.

Perdebatan tentang mekanisme pilkada seharusnya tidak dimonopoli oleh lembaga survei atau aktor industri demokrasi. Negara perlu membuka ruang diskusi yang jujur, rasional, dan bebas dari konflik kepentingan.

Pilkada melalui DPRD bukanlah kiamat demokrasi, sebagaimana pilkada langsung bukan jaminan kesejahteraan rakyat. Yang terpenting adalah membangun sistem politik yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan publik bukan pada kepentingan bisnis yang selama ini menikmati demokrasi sebagai ladang keuntungan.

Jika pilkada melalui DPRD membuat lembaga survei bangkrut, mungkin pertanyaannya bukan pada sistem pilkada, melainkan pada ketergantungan lembaga survei terhadap demokrasi sebagai komoditas ekonomi.

Penulis : Yunus Hanis Syam, Pengamat Sosial dan Budaya

MoneyTalk, Jakarta – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat ke ruang publik. Dalihnya terdengar klasik namun selalu relevan: penghematan anggaran negara dan upaya menekan politik transaksional yang selama ini dianggap melekat dalam Pilkada langsung. Namun, seperti sejarah yang berulang, wacana ini kembali memantik perdebatan ideologis yang jauh lebih mendasar: antara efisiensi tata kelola dan prinsip kedaulatan rakyat.

Pilkada langsung adalah salah satu produk paling penting dari reformasi 1998. Ia lahir dari trauma panjang sentralisasi kekuasaan Orde Baru, ketika kepala daerah lebih berfungsi sebagai perpanjangan tangan pusat ketimbang representasi kehendak rakyat lokal. Oleh karena itu, ketika wacana Pilkada melalui DPRD kembali diangkat, reaksi penolakan pun menguat. Salah satunya datang dari politisi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, yang menilai gagasan tersebut bertentangan dengan semangat reformasi.

Pendukung Pilkada melalui DPRD kerap mengajukan argumen efisiensi anggaran. Tidak dapat dimungkiri, Pilkada langsung memang mahal. Biaya penyelenggaraan, logistik, keamanan, hingga potensi konflik sosial menjadi beban tersendiri bagi APBN dan APBD. Belum lagi biaya politik yang harus dikeluarkan kandidat, yang sering berujung pada praktik balas budi dan korupsi pasca terpilih.

Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah demokrasi memang bisa diukur semata-mata dengan neraca anggaran? Demokrasi memang mahal, tetapi ketidakdemokratisan justru sering kali lebih mahal dalam jangka panjang. Ketika rakyat merasa suaranya dirampas, yang muncul adalah apatisme, ketidakpercayaan, bahkan delegitimasi terhadap pemerintahan daerah.

Efisiensi tanpa legitimasi hanya akan menghasilkan stabilitas semu. Argumen lain yang sering dikemukakan adalah Pilkada langsung sarat transaksi politik. Politik uang, mobilisasi massa berbayar, hingga manipulasi suara menjadi penyakit kronis yang seolah sulit disembuhkan. Namun, mengalihkan pemilihan ke DPRD bukanlah solusi otomatis.

Justru, sejarah mencatat bahwa Pilkada melalui DPRD di masa lalu sangat rentan terhadap transaksi tertutup. Jika politik uang di Pilkada langsung terjadi di ruang publik, maka dalam Pilkada melalui DPRD transaksi berpotensi berpindah ke ruang-ruang gelap yang lebih sulit diawasi. Jumlah pemilih yang lebih sedikit justru membuat praktik suap menjadi lebih murah dan lebih terfokus.

Masalah utama bukan pada mekanisme langsung atau tidak langsung, melainkan pada integritas sistem politik, penegakan hukum, dan kualitas partai politik.

Pernyataan Andi Mallarangeng bahwa Pilkada melalui DPRD tidak sesuai dengan semangat reformasi patut dicermati. Reformasi bukan sekadar pergantian rezim, melainkan perubahan paradigma kekuasaan: dari elite-oriented menjadi people-centered. Pilkada langsung adalah manifestasi paling nyata dari kedaulatan rakyat di tingkat lokal.

Mengembalikan Pilkada ke DPRD berpotensi memundurkan demokrasi ke pola elitis. Rakyat hanya menjadi penonton, sementara keputusan strategis kembali ditentukan oleh segelintir elite politik. Ini bukan sekadar soal teknis pemilihan, melainkan soal arah demokrasi Indonesia ke depan: progresif atau regresif.

Perlu diakui secara jujur, tingkat kepercayaan publik terhadap DPRD juga belum sepenuhnya pulih. Berbagai kasus korupsi, konflik kepentingan, dan politik dagang sapi membuat DPRD belum dipandang sebagai institusi yang sepenuhnya steril dari kepentingan sempit. Dalam konteks ini, menyerahkan mandat pemilihan kepala daerah kepada DPRD justru berpotensi memperlebar jarak antara rakyat dan pemerintah daerah.

Demokrasi lokal yang sehat membutuhkan keterlibatan langsung warga, bukan sekadar representasi prosedural yang miskin partisipasi.

Alih-alih kembali ke Pilkada melalui DPRD, negara seharusnya fokus pada pembenahan Pilkada langsung. Misalnya, dengan pengetatan aturan pendanaan kampanye, pembatasan biaya kampanye yang realistis, penguatan peran Bawaslu dan KPK, serta pendidikan politik yang lebih masif bagi pemilih.

Selain itu, reformasi internal partai politik menjadi kunci. Selama partai masih mempraktikkan mahar politik dan rekrutmen berbasis modal, siapa pun mekanisme Pilkadanya akan tetap bermasalah.

Wacana Pilkada melalui DPRD memang sah untuk dibahas dalam ruang demokrasi. Namun, keputusan akhir harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas demokrasi, bukan sekadar efisiensi jangka pendek. Reformasi telah mengajarkan satu hal penting: kekuasaan tanpa partisipasi rakyat adalah benih otoritarianisme baru.

Pilkada langsung mungkin belum sempurna, tetapi memperbaikinya jauh lebih bijak daripada mencabut hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri. Dalam demokrasi, kemunduran sering kali dibungkus dengan alasan rasional. Tugas publik adalah memastikan bahwa alasan tersebut tidak mengkhianati cita-cita reformasi yang telah diperjuangkan dengan mahal.

Penulis : Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior