MoneyTalk.id,Jakarta – Bisnis pinjaman online (pinjol) menawarkan kemudahan memperoleh pembiayaan tanpa harus datang ke kantor bank. Namun, di balik kemudahan tersebut, persoalan kemampuan membayar, keterlambatan pelunasan, risiko kehilangan dana pendanaan, hingga praktik penagihan menjadi tantangan yang harus diawasi secara ketat.
Salah satu perusahaan yang menarik dicermati adalah PT Pohon Dana Indonesia, penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dengan merek Pohondana. Data yang ditampilkan pada situs resminya mencatat nilai outstanding atau pendanaan yang belum dilunasi sebesar Rp324,27 miliar per Januari 2025. Situs tersebut juga mencatat akumulasi pinjaman sejak berdiri sebesar Rp2.131 miliar, akumulasi pinjaman sepanjang tahun berjalan Rp34,9 miliar, serta 101 pendana (lender) yang terdaftar. <a href=”https://app.pohondana.id/”>Situs resmi Pohondana</a>.
Angka tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan penting mengenai kualitas pembiayaan, kelancaran pembayaran debitur, perlindungan pendana, serta transparansi informasi kepada masyarakat.
Meski demikian, angka outstanding tidak otomatis berarti kerugian. Nilai itu menunjukkan kewajiban pendanaan yang masih berjalan atau belum dilunasi. Untuk memastikan kerugian aktual, diperlukan data tambahan mengenai jumlah pokok yang gagal dibayar, pencadangan kerugian, pemulihan piutang, serta laporan keuangan perusahaan.
Data TKB90 Perlu Dijelaskan secara Terbuka
Salah satu informasi yang perlu mendapat perhatian adalah indikator tingkat keberhasilan pembayaran pendanaan atau TKB90.
Pada halaman yang sama, Pohondana menampilkan TKB90 sebesar 99,95 persen. Namun, halaman tersebut juga memuat keterangan “99,95% persentase keterlambatan lebih dari 90 hari”. Kedua keterangan itu bertentangan secara makna.
TKB90 pada dasarnya merupakan ukuran keberhasilan penyelesaian kewajiban pendanaan sampai dengan 90 hari setelah jatuh tempo. Dengan demikian, angka TKB90 sebesar 99,95 persen tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai rasio kredit macet 99,95 persen.
Ketidaksesuaian keterangan pada situs tersebut perlu diklarifikasi agar pendana maupun calon peminjam tidak salah memahami kualitas pembayaran di platform Pohondana.
Jika angka 99,95 persen memang merupakan TKB90, indikator tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan pembayaran sesuai definisi yang digunakan. Sebaliknya, apabila angka itu dimaksudkan sebagai persentase keterlambatan lebih dari 90 hari, maknanya akan sangat berbeda dan membutuhkan penjelasan resmi perusahaan.
Karena itu, data tersebut perlu dikonfirmasi langsung kepada manajemen Pohondana sebelum dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kredit macet dalam skala tertentu.
Rp324,27 Miliar Belum Dilunasi, Berapa Risiko Kerugian Pendana?
Besarnya nilai outstanding menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam menilai risiko sebuah perusahaan pendanaan digital.
Dalam skema peer-to-peer lending, pendana menyalurkan dana melalui platform kepada penerima pendanaan sesuai mekanisme yang berlaku. Dana tersebut memiliki risiko, termasuk kemungkinan pembayaran terlambat atau gagal dibayar.
Dengan nilai outstanding Rp324,27 miliar yang ditampilkan per Januari 2025, pertanyaan pentingnya adalah berapa bagian dari dana tersebut yang masih lancar, terlambat, atau telah mengalami wanprestasi lebih dari 90 hari.
Data publik yang ditemukan belum memberikan rincian yang cukup untuk menghitung nilai kerugian aktual pendana Pohondana. Karena itu, tidak tepat menyebut seluruh nilai outstanding sebagai dana hilang atau kerugian perusahaan.
Meski demikian, transparansi mengenai kualitas portofolio pembiayaan tetap diperlukan. Pendana berhak memahami risiko penempatan uangnya, termasuk tingkat keterlambatan pembayaran, jumlah pembiayaan bermasalah, serta langkah yang dilakukan perusahaan untuk memulihkan dana.
Persoalan ini semakin penting apabila terdapat pendana yang mengeluhkan keterlambatan pengembalian pokok maupun imbal hasil. Setiap keluhan tersebut perlu diperiksa berdasarkan bukti transaksi, perjanjian pendanaan, dan jawaban resmi penyelenggara.
Kredit Macet Industri Pinjol Meningkat
Persoalan kualitas pembayaran Pohondana juga perlu dibaca dalam situasi industri pinjaman daring secara nasional.
Bisnis.com pada 9 Oktober 2026 melaporkan bahwa tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari atau TWP90 industri pinjaman daring meningkat menjadi 4,73 persen pada Agustus 2026, dibandingkan 4,32 persen pada Juli 2026. OJK menyatakan perkembangan tersebut dipengaruhi kemampuan membayar penerima dana dan menegaskan bahwa kualitas pendanaan terus dipantau.
Sementara itu, Katadata mencatat total pinjaman daring yang belum dilunasi di industri mencapai Rp106,94 triliun pada Agustus 2026. Dengan rasio TWP90 sebesar 4,73 persen, nilai pembiayaan bermasalah lebih dari 90 hari diperkirakan sekitar Rp5,06 triliun. <a href=”https://finansial.bisnis.com/read/20261009/563/2011301/kredit-macet-pinjol-naik-473-ojk-soroti-kemampuan-bayar-borrower”>Bisnis.com</a> dan <a href=”https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/6ac5a1633244c/rasio-kredit-macet-pinjol-di-indonesia-meningkat-pada-agustus-2026″>Katadata</a>.
Angka industri tersebut bukan angka khusus Pohondana. Namun, peningkatan kredit macet secara nasional menjadi pengingat bahwa perusahaan pendanaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, menilai kemampuan membayar calon debitur, dan mengelola risiko secara memadai.
Penyelenggara juga perlu menjelaskan bagaimana proses analisis kredit dilakukan, bagaimana penagihan dijalankan ketika terjadi keterlambatan, dan bagaimana perlindungan terhadap pendana dilaksanakan ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya.
Tagihan dan Keluhan Peminjam Perlu Diverifikasi
Persoalan lain yang kerap menjadi perhatian dalam bisnis pinjol adalah penagihan terhadap debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran.
Ketika peminjam tidak mampu membayar sesuai jadwal, kewajiban pokok dan biaya yang telah disepakati dapat menimbulkan beban keuangan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, peminjam perlu memperoleh rincian yang jelas mengenai pokok utang, bunga atau manfaat ekonomi, biaya keterlambatan, dan jumlah yang harus dibayarkan.
Dalam penelusuran informasi publik untuk artikel ini, belum ditemukan bukti yang cukup untuk memastikan adanya pola keluhan tertentu mengenai penagihan Pohondana, termasuk tuduhan intimidasi, penyebaran data pribadi, atau penagihan kepada pihak lain. Tuduhan semacam itu tidak dapat dilekatkan kepada perusahaan tanpa laporan yang dapat diverifikasi.
Namun, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh proses penagihan dilakukan sesuai perjanjian dan ketentuan perlindungan konsumen.
OJK melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Ketentuan tersebut melarang penagihan dengan ancaman, kekerasan, tekanan fisik maupun verbal, tindakan mempermalukan konsumen, serta penagihan kepada pihak selain konsumen. Aturan itu juga mengatur waktu penagihan dan kewajiban menjaga kerahasiaan data konsumen. <a href=”https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Menghormati-Putusan-Mahkamah-Agung-dan-Terus-Perkuat-Pengaturan-dan-Pengawasan-Fintech-P2P-Lending.aspx”>Siaran pers OJK</a>.
Peminjam yang merasa dirugikan perlu menyimpan bukti percakapan, rincian tagihan, bukti pembayaran, dan identitas pihak yang melakukan penagihan. Bukti tersebut penting untuk meminta klarifikasi maupun mengajukan pengaduan kepada pihak berwenang.
Bagaimana dengan Teguran dan Sanksi OJK?
Aspek pengawasan regulator juga perlu diperiksa untuk mengetahui apakah pernah ada teguran, sanksi administratif, atau pembatasan kegiatan usaha terhadap Pohondana.
Dalam penelusuran sumber publik yang digunakan untuk artikel ini, belum ditemukan dokumen resmi yang cukup untuk memastikan adanya teguran atau sanksi khusus OJK terhadap PT Pohon Dana Indonesia terkait persoalan yang dibahas di atas.
Karena itu, tidak tepat menyatakan Pohondana telah mendapat teguran OJK tanpa nomor surat, tanggal keputusan, atau pengumuman resmi yang dapat diperiksa.
Situs resmi Pohondana menyatakan PT Pohon Dana Indonesia berstatus berizin dari OJK. Nama perusahaan ini juga tercantum dalam daftar penyelenggara pendanaan daring berizin yang diberitakan Bisnis.com pada Juli 2026. Status izin merupakan informasi penting, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh transaksi berjalan tanpa masalah. <a href=”https://finansial.bisnis.com/read/20260704/563/1985499/daftar-94-pinjol-resmi-ojk-per-juli-2026-jangan-pinjam-dari-perusahaan-ilegal”>Bisnis.com</a>.
OJK sendiri menyatakan bahwa pengawasan terhadap industri pendanaan daring mencakup pemantauan kualitas pendanaan dan penerapan ketentuan perlindungan konsumen. Masyarakat dapat meminta klarifikasi status izin maupun menyampaikan pengaduan melalui Kontak OJK 157 atau WhatsApp 081-157-157-157.
Dengan demikian, pertanyaan mengenai ada atau tidaknya teguran khusus terhadap Pohondana harus dijawab berdasarkan catatan resmi regulator, bukan disimpulkan dari besarnya nilai pendanaan atau munculnya pertanyaan mengenai kualitas pembayaran.
Pohondana Memiliki Saluran Pengaduan
Pohondana mencantumkan mekanisme pengaduan bagi pengguna, baik peminjam maupun pendana, melalui halaman resminya.
Untuk pengaduan umum, perusahaan mencantumkan telepon (021) 5229660 dan email customerservice@pohondana.id. Saluran WhatsApp juga disediakan secara terpisah bagi peminjam dan pendana. Perusahaan menyebut penyelesaian pengaduan nominal dapat memerlukan waktu maksimal lima hari kerja, sedangkan keluhan pelayanan maksimal tiga hari kerja, sesuai ketentuan operasional yang dicantumkan. <a href=”https://app.pohondana.id/mekanisme-pengaduan”>Mekanisme Pengaduan Pohondana</a>.
Keberadaan saluran tersebut perlu diikuti penanganan pengaduan yang transparan, pemberian jawaban yang dapat dipahami, serta penyelesaian berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
Bagi pendana yang menghadapi keterlambatan pembayaran, informasi mengenai status penagihan dan rencana pemulihan dana menjadi hal penting. Bagi peminjam, rincian kewajiban dan penjelasan biaya diperlukan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai jumlah tagihan.
Transparansi Menjadi Kunci
Besarnya nilai pendanaan yang dikelola Pohondana dan adanya informasi TKB90 yang perlu diperjelas menjadi alasan untuk mendorong transparansi data kepada publik.
Perusahaan perlu memberikan penjelasan mengenai komposisi pendanaan lancar dan bermasalah, jumlah keterlambatan lebih dari 90 hari, realisasi pemulihan piutang, serta mekanisme penyelesaian keluhan pendana dan peminjam.
Klarifikasi juga diperlukan mengenai keterangan TKB90 sebesar 99,95 persen yang muncul bersamaan dengan deskripsi persentase keterlambatan lebih dari 90 hari pada situs perusahaan.
Sampai data yang lebih lengkap tersedia, belum ada dasar yang memadai untuk menyimpulkan besarnya kerugian aktual pendana Pohondana, memastikan adanya pola penagihan bermasalah, atau menyatakan perusahaan telah dijatuhi sanksi khusus oleh OJK.
Namun, transparansi bukan hanya kewajiban administratif. Dalam bisnis yang mempertemukan pendana dan peminjam, keterbukaan informasi menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa risiko pendanaan dipahami sejak awal.
