20 November 2026

PP Muhammadiyah

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan mantan Ketua Umum MUI, M. Din Syamsuddin, menyoroti polemik penyaluran ribuan ekor sapi jenis limousin atas nama Presiden Prabowo Subianto pada momentum Idul Adha 2026.

Dalam rilisnya, Prof Din menyatakan bahwa pro dan kontra mengenai penyaluran sapi kurban tersebut sebenarnya dapat dijelaskan secara sederhana tanpa perlu justifikasi yang dianggap bersifat kontekstual ataupun analogi yang dipaksakan.

Menurutnya, dalam ajaran Islam ibadah memiliki sifat personal antara seorang hamba dengan Sang Pencipta, meskipun pelaksanaannya dapat dilakukan secara kolektif atau berjamaah.

“Ibadah kurban bersifat sangat personal/pribadi, karena perintahnya dalam Al-Qur’an jelas dan tegas dialamatkan kepada seorang hamba yang mau dan mampu berkurban dengan dana dari dirinya sendiri,” kata Din Syamsuddin.

Ia menjelaskan bahwa prinsip personalitas dalam ibadah kurban menjadi penting sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT. Karena itu, dalam proses penyembelihan hewan kurban, nama pekurban lazim disebutkan sebagai bentuk akad dan komitmen spiritual.

Prof Din juga menekankan bahwa ibadah harus dilandasi keikhlasan, bukan riya atau motif lain di luar ibadah.

Lebih lanjut, ia berpandangan bahwa apabila dana pengadaan hewan berasal dari lembaga atau negara, maka secara fikih hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai ibadah kurban pribadi.

“Kalau dana hewan kurban berasal dari lembaga/negara maka ia tidak dapat disebut sebagai kurban. Mungkin pantas disebut sebagai pemberian bantuan negara pada saat Idul Adha,” ujarnya.

Ia kemudian membandingkan bantuan tersebut dengan program bantuan sosial yang biasa diberikan negara pada momentum tertentu.

Dalam rilis itu, Din Syamsuddin juga menyinggung persoalan pahala ibadah kurban yang menurutnya kembali kepada pelaku ibadah secara personal.

Ia mempertanyakan apakah Presiden Prabowo Subianto memperoleh pahala sebagai pekurban dari penyaluran ribuan sapi limousin tersebut.

“Walau urusan pahala dan dosa merupakan hak prerogatif Allah SWT, namun dapat dipastikan bukan pahala sebagai pekurban, tapi pahala dari perintahnya untuk menyebarkan seribuan sapi limousin itu, dengan syarat dilakukan dengan niat ikhlas dan taat kepada Allah SWT,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Din menutup dengan kalimat “Wallahu a’lam” sebagai penegasan bahwa penilaian akhir tetap berada dalam kuasa Allah SWT. (Ys)

MoneyTalk, Jakarta – Pemerhati politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah melontarkan kritik keras terhadap Rosario de Marshall alias Hercules dan organisasi GRIB Jaya. Dalam pernyataannya yang dirilis di Bandung, Jumat (22/5/2026), Rizal menilai tindakan Hercules sudah mengarah pada aksi teror dan premanisme yang tidak boleh dibiarkan tumbuh di Indonesia.

Menurut Rizal, perilaku Hercules dalam polemik yang menyeret nama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan tokoh reformasi Amien Rais menunjukkan watak kekuasaan yang berbahaya.

Rizal mengawali tulisannya dengan mengaitkan sosok Hercules dengan tokoh mitologi Yunani Herakles atau Hercules yang disebut berakhir tragis akibat kesombongan dan racun yang menghancurkan dirinya sendiri.

“Jabatan dan kedekatan dengan kekuasaan adalah jubah sedangkan kesombongan dan merasa hebat atau jagoan merupakan racun,” tulis Rizal.

Ia menyoroti insiden yang disebut melibatkan putri Ahmad Bahar, yakni Ilma Sani Fitriana. Rizal menyebut peristiwa tersebut bermula dari polemik terkait tudingan yang disampaikan Amien Rais mengenai Teddy Indra Wijaya.

Menurut Rizal, Ilma mendapat tekanan dan intimidasi dari sejumlah anggota GRIB. Ia juga menyinggung dugaan tindakan Hercules yang disebut mengeluarkan pistol dan melakukan ancaman verbal.

“Perlakuan Hercules dan anak buahnya dinilai oleh LBH AP PP Muhammadiyah beserta Ormas Islam lainnya sebagai perbuatan teror di luar batas kemanusiaan,” ujarnya.

Rizal mengatakan pihak keluarga bersama tim advokasi dari sejumlah organisasi masyarakat akan membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Selain ke Kepolisian, pengaduan juga disebut akan disampaikan ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

Ia menegaskan bahwa tindakan yang diduga dilakukan Hercules tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran HAM, tetapi juga mengandung unsur pidana.

“Hercules layak untuk diproses hukum,” tegasnya.

Dalam pernyataannya, Rizal juga meminta Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan perlindungan terhadap Hercules karena kedekatan personal keduanya kerap menjadi sorotan publik.

Rizal bahkan membandingkan keberadaan GRIB dengan pembubaran Front Pembela Islam beberapa tahun lalu. Ia menilai apabila alasan pembubaran FPI dahulu dikaitkan dengan kekerasan, maka tindakan premanisme yang dituduhkan kepada GRIB juga harus ditindak tegas.

“GRIB mesti dibubarkan,” kata Rizal.

Di akhir pernyataannya, Rizal menilai tindakan Hercules justru menjadi “bunuh diri politik” bagi dirinya sendiri.

“Hercules dengan pistolnya itu telah bunuh diri. Sulit mencari pilihan lain selain Hercules dihukum dan GRIB dibubarkan. Negara hukum harus membuktikan konsistensi dan kemandirian atas dirinya,” tutup Rizal Fadillah

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan ucapan selamat kepada Husni Amriyanto Putra atas keberhasilannya meraih gelar doktor politik Islam dengan predikat sangat memuaskan dalam sidang promosi doktor yang digelar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Dalam sambutannya, Haedar Nashir menegaskan bahwa perjalanan akademik menuju gelar doktor bukanlah proses yang mudah. Menurutnya, pendidikan tinggi merupakan jalan panjang yang penuh pendalaman ilmu, pengorbanan, dan ketekunan.

“Saya menyampaikan selamat atas gelar akademik doktor untuk Pak Husni Amriyanto. Ini perjalanan panjang, penuh liku, penuh pendalaman. Jangan risau dengan batas-batas terakhir dalam proses akademik, karena semua itu bagian dari pendalaman keilmuan,” ujar Haedar Nashir, Selasa (12/5/2026).

Haedar mengaku mengenal dekat Husni Amriyanto karena pernah menjadi mahasiswanya secara langsung. Karena itu, ia memahami proses perjuangan akademik yang dijalani hingga akhirnya mampu menyelesaikan studi doktoralnya.

“Saya tahu persis Pak Husni, mahasiswa saya. Saya selalu mengingatkan kepada siapa saja untuk menyelesaikan pendidikan dengan sungguh-sungguh,” katanya.

Menurut Haedar, gelar akademik bukan sekadar simbol formal, melainkan instrumen untuk mempertajam keilmuan dan meningkatkan tanggung jawab intelektual di tengah masyarakat.

“Gelar akademik itu mempertajam keilmuan kita. Orang yang berilmu derajatnya akan naik. Tetapi semakin tinggi ilmu, semakin besar pula tanggung jawabnya,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Haedar juga menyinggung peran para promotor dalam proses akademik doktoral. Ia menyebut keberhasilan seorang doktor tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab dan pendampingan para promotor.

“Itu juga tanggung jawab promotornya Pak Husni,” ujarnya.

Haedar Nashir turut menyampaikan apresiasi kepada Gaffar Karim yang terlibat sebagai penguji dalam sidang promosi doktor tersebut. Ia mengatakan forum akademik seperti sidang doktor merupakan ruang penting untuk mempertajam kritik dan memperkaya perspektif keilmuan.

“Saya berterima kasih kepada Gaffar Karim yang menguji. Saya sering menghadiri acara-acara seperti ini, karena di ruang akademik banyak kritik dan masukan penting,” katanya.

Lebih jauh, Haedar juga menyinggung kritik terhadap peran Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat sipil berbasis keagamaan atau faith-based organization (FBO). Menurutnya, kritik harus diterima sebagai bagian dari upaya perbaikan organisasi.

Ia mengakui masih ada pandangan yang menilai Muhammadiyah belum optimal dalam memainkan peran sosial kemanusiaan secara luas.

“Banyak kritik bahwa Muhammadiyah belum optimal sebagai FBO. Padahal Muhammadiyah harus hadir dalam layanan sosial dan kemanusiaan, tidak sekadar ritual,” ujar Haedar.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan organisasi keagamaan dalam isu hak asasi manusia hingga peran perdamaian atau peacemaking di tengah masyarakat.

“Kritik lain misalnya soal advokasi HAM dan belum masuk lebih jauh pada peacemaking. Tetapi kritik setajam apa pun boleh disampaikan di internal. Kritik itu bisa menjadi masukan untuk kemajuan,” tandasnya

MoneyTalk, Jakarta – Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang resmi dimulai hari ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi dan posisi MUI sebagai “Tenda Besar” umat Islam. Hal ini ditegaskan oleh Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, Ketua Umum MUI periode 2014–2015, dalam pernyataannya menjelang pelaksanaan Munas.

Menurut Din Syamsuddin, MUI sejak awal telah menjalankan fungsi sebagai wadah musyawarah ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim. Namun ia mengakui masih adanya dominasi organisasi tertentu dalam kepengurusan, yang membuat MUI belum sepenuhnya mencerminkan kebersamaan umat Islam.

“Jika MUI masih didominasi oleh organisasi tertentu, maka MUI belum kaffah dalam menjalankan misi rahmatan lil ‘alamin dan belum berfungsi fauqal jami’ walil jami’ berada di atas dan untuk semua golongan,” kata Din, Kamis (20/11/2025).

Ketua Dewan Pertimbangan MUI periode 2015–2020 itu menekankan bahwa susunan kepengurusan MUI ke depan harus lebih inklusif. Ia mengusulkan agar seluruh unsur umat Islam, terutama Ketua Umum dari sekitar 70 ormas Islam, masuk dalam keanggotaan Dewan Pertimbangan. Selain itu, jika Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI berasal dari organisasi tertentu, maka Ketua Dewan Pertimbangan idealnya dari organisasi lain.

“Jangan ada dominasi. Struktur kepengurusan harus mencerminkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan umat,” ujarnya. Ia juga menilai posisi wakil ketua umum perlu diisi oleh perwakilan dari berbagai ormas agar MUI benar-benar menjadi wadah bersama.

Din menegaskan, tantangan umat Islam saat ini semakin besar dan kompleks sehingga MUI dituntut tampil sebagai problem solver sekaligus penghela lokomotif keumatan dan kebangsaan. Untuk itu, MUI harus menghadirkan change leadership dan memiliki kemampuan manajemen perubahan yang kuat.

Terkait hubungan MUI dengan negara, Din mengingatkan pentingnya menjaga peran sebagai khadimul ummah dan shadiqul hukumah—pelayan umat dan mitra strategis pemerintah. Menurutnya, MUI perlu mendukung pemerintah yang bekerja dengan benar, namun harus berada di garis depan melakukan amar ma’ruf nahi munkar jika pemerintah menyimpang dari konstitusi dan nilai-nilai agama.

“Jika pemerintah salah atau menyeleweng, ulama harus berada di shaf terdepan,” pungkas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005–2015 itu.

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan MUI Pusat, Prof. M. Din Syamsuddin, menilai seruan Presiden RI Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB untuk menghidupkan kembali konsep Solusi Dua Negara bagi Palestina–Israel sebagai langkah ideal, namun nyaris mustahil tanpa perubahan mendasar di lapangan.

Menurut Din, gagasan dua negara yang sejak lama dianut negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) termasuk Indonesia sejatinya baik untuk mengakhiri konflik berkepanjangan Israel–Palestina. Namun syarat-syarat pokok seperti pengunduran diri Israel dari wilayah yang dikuasai sejak Perang 1967, penghentian pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat, dan status Yerusalem sebagai kota suci yang netral, tidak pernah dipenuhi Israel.

“Pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat semakin menjadi-jadi. Bahkan secara sepihak Israel dengan dukungan Amerika Serikat menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota,” ujar Din dalam keterangan tertulis, Rabu (24/9/2025).

Ia menambahkan, aksi Israel yang terus membangun pemukiman, melakukan kekerasan di Gaza, serta menodai Masjid Al-Aqsha telah membatalkan kesepakatan Solusi Dua Negara. “Seruan Presiden Prabowo di PBB untuk revivalisasi Solusi Dua Negara nyaris bak teriakan di tengah samudera, keras tapi hilang ditelan deburan ombak,” tegas Din.

Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta ini menekankan, faktor fundamental yang harus diatasi adalah penghentian genosida di Gaza dan pengakhiran pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Tanpa itu, katanya, solusi dua negara akan tetap hampa karena sulit diterima Israel.

Sebagai negara yang menjunjung perdamaian dan keadilan, Din mendorong Indonesia untuk mendesak Israel mundur dari wilayah pendudukan, menghentikan genosida, dan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza yang kelaparan.

“Jika jalan damai tidak digubris Israel, maka jalan militer lewat Peace Keeping Force atau War Preventing Force bisa menjadi pilihan. Pertanyaannya, beranikah Indonesia mempelopori opsi ini? Itu sangat tergantung pada nyali dan kekuatan hati kepala negaranya,” pungkas Din, yang juga menjabat Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP).

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin mengatskan perkembangan kehidupan bangsa dan negara mengarah ke kekacauan politik yang dapat membawa malapetaka nasional.

“Dengan kekacauan politik tersebut sangat patut diduga ada pihak yang ingin menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dan menggantikannya. Kelompok ini sengaja melakukan pembusukan politik dari dalam, dan menimbulkan serta memanfaatkan kekecewaan rakyat terhadap DPR/DPRD, Pemda, bahkan Polri,” kata Din Syamsuddin.

“Mereka membuat kebijakan dan tindakan yang mengecewakan agar rakyat marah. Besar kemungkinan pihak ini didukung oleh para oligarki ekonomi dan koruptor kelas kakap yang merasa terganggu” sambung Mantan Ketua Umum MUI Pusat.

Oleh karena itu Kata Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini “Saya menyerukan kepada rakyat cinta damai dan keadilan, khususnya mahasiswa dan umat beragama, agar tidak mudah terpengaruh apalagi ditunggangi oleh kelompok kepentingan itu, namun tetap bersikap loyal-kritis terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,”

Din mengungkapkan dua hal yaitu kepada Presiden Prabowo Subianto dan Angkatan Muda Umat Islam.

Kepada Presiden Prabowo Subianto diminta agar bersikap decisive, bertindak berani, cepat dan tegas mengatasi keadaan. Presiden Prabowo Subianto diminta berani mengganti para pembantunya baik dalam kabinet maupun di lingkungan TNI dan Polri yg menampilkan monoloyalitas dan pro rakyat.

Kepada Angkatan Muda Umat Islam (dan umat agama lain), laskar, dan penegak amar makruf nahyi munkar agar bersabar menahan diri, dan jangan bermain di gendang pihak lain.

“Galang kebersamaan dengan Prajurit TNI dan Polri yang Pancasilais. Kita mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk berani menyelamat bangsa dan negara,” jelasnya

“Saatnya beliau menyatakan ucapannya sendiri: “Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi”. Kata saya: “Cepat akan selamat, lambat bawa mudarat”,” tandas Din.