Prie Agung Archives -

Aktivis Muda NU Bali Minta Kejati Bali Usut Dugaan Korupsi BBM DLHK Badung dan Denpasar pariwisata bali

Aktivis Muda NU Bali Minta Kejati Bali Usut Dugaan Korupsi BBM DLHK Badung dan Denpasar

Hedi Batubara 14 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk kendaraan operasional sampah di Kecamatan Medan Polonia Tahun Anggaran 2024. Penetapan tersebut dilakukan pada Rabu, 12 November 2025.

Dari tiga tersangka yang ditetapkan, dua di antaranya telah ditahan, yakni IAS selaku Pengguna Anggaran (PA) dan IRD yang menjabat sebagai Staf Sarana dan Prasarana Kendaraan Operasional Sampah. Satu tersangka lainnya masih menunggu proses penahanan lanjutan.

Sementara penegakan hukum di Medan bergerak cepat, situasi berbeda justru tampak di Bali. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali dinilai tidak berani mengusut dugaan praktik korupsi berjamaah terkait anggaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM) di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

Sebelumnya, Koordinator Aktivis Muda NU Bali, Prie Agung, mengungkapkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi kerugian negara mencapai Rp9 miliar yang berasal dari dugaan penyimpangan distribusi kupon BBM untuk kendaraan pengangkut sampah di DLHK Badung.

Tak hanya Badung, dugaan serupa juga muncul di DLHK Kota Denpasar. Prie menjelaskan bahwa meski pola anggarannya berbeda, indikasi kecurangannya sangat jelas. Di Denpasar, anggaran BBM diduga dipecah menjadi beberapa unit kecil seolah-olah untuk menghindari perhatian auditor.

“Anggaran raksasa yang disamarkan dalam pecahan kecil. Ini taktik klasik menghindari audit. Tahun 2025, tercatat ada anggaran BBM Rp25,5 miliar, Rp3,1 miliar, dan Rp489 juta untuk pembelian Pertamax, Dexlite, hingga Bio Solar,” ujar Prie, Jumat (14/11/2/25).

Ia mendesak Kejati Bali untuk tidak berpangku tangan dan segera memanggil Kepala DLHK Denpasar guna dimintai keterangan atas dugaan penyimpangan tersebut.

“Sudah cukup rakyat jadi korban. Panggil dong kepala dinasnya! Ini uang pajak rakyat, bukan warisan nenek moyang. Kejati Bali jangan cuma diam menonton,” tegas Prie.

Hingga berita ini diturunkan, Kejati Bali belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan desakan publik tersebut.

CBA Desak KPK Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi BBM di DLHK Badung dan Denpasar, Kejati Bali Dinilai Lumpuh Uchok Sky Khadafi

CBA Desak KPK Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi BBM di DLHK Badung dan Denpasar, Kejati Bali Dinilai Lumpuh

Hedi Batubara 29 Juli 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi berjamaah dalam anggaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas (BBM) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Bali.

Uchok menilai Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali tidak menunjukkan kemajuan berarti dalam mengusut kasus-kasus korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran BBM di dua instansi tersebut.

“Sudah saatnya KPK turun tangan. Kejati Bali tampaknya lumpuh, tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus besar seperti ini. Ini menyangkut uang negara, uang rakyat,” ujar Uchok dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025).

Sebelumnya, Koordinator Aktivis Muda NU Bali, Prie Agung, juga menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut adanya potensi kerugian negara hingga Rp9 miliar hanya dari pola distribusi kupon BBM untuk sopir pengangkut sampah di DLHK Badung.

“Ini bukan perkara sepele. Rp9 miliar uang rakyat terancam hilang. Ironisnya, sopir-sopir malah disuruh mengembalikan kerugian ke kas negara. Plt. Kepala DLHK Badung, Ida Bagus Gede Arjana, harus bertanggung jawab!” tegas Prie Agung, Kamis (5/6/2025).

Lebih lanjut, Prie juga mengungkapkan dugaan modus serupa di DLHK Kota Denpasar. Meski menggunakan pendekatan anggaran yang berbeda, tetap saja pola pembagiannya memunculkan kecurigaan.

“Di Denpasar, anggaran BBM dipecah ke dalam unit-unit kecil. Ini pola klasik untuk menghindari audit. Pada 2025, tercatat anggaran BBM dalam tiga pecahan besar: Rp25,5 miliar, Rp3,1 miliar, dan Rp489 juta untuk pembelian Pertamax, Dexlite, hingga Bio Solar,” ungkap Prie.

Ia menuntut Kejati Bali segera memanggil dan memeriksa Kepala DLHK Denpasar. “Rakyat jangan terus jadi korban. Ini uang pajak, bukan warisan pribadi. Kepala dinas harus bertanggung jawab. Kejati Bali jangan hanya jadi penonton!” pungkasnya.

Dengan makin derasnya sorotan publik dan desakan masyarakat sipil, KPK diharapkan segera turun tangan agar dugaan korupsi ini tidak tenggelam begitu saja. Transparency dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah kini kembali dipertanyakan.

Gara-gara Tender Mobil Penumpang, Aktivis Muda NU Bali Desak KPK Panggil I Wayan Koster 1749101021924

Gara-gara Tender Mobil Penumpang, Aktivis Muda NU Bali Desak KPK Panggil I Wayan Koster

Hedi Batubara 22 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Dugaan kejanggalan dalam proses tender kendaraan bermotor penumpang di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali kembali mencuat. Kali ini, sorotan tajam datang dari Aktivis Muda Nahdlatul Ulama (NU) Bali yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menyelidiki tender tersebut dan segera memanggil Gubernur Bali, I Wayan Koster.

Tender dengan nilai fantastis sebesar Rp 10.170.800.000 itu dimenangkan oleh PT. Grand Integra Teknologi (GINTEK), sebuah perusahaan nasional yang baru berdiri pada 15 Oktober 2021. Meskipun dikenal sebagai perusahaan pengadaan barang dan jasa, belakangan diketahui PT Gintek juga bergerak di sektor ekspor-impor sapi perah dan sapi potong.

Kordinator Aktivis Muda NU Bali, Prie Agung, menyebut bahwa kemenangan PT Gintek dalam tender mobil penumpang yang digelar oleh Biro Pengadaan Barang, Jasa, dan Perekonomian Pemprov Bali sangat janggal dan mencurigakan. Ia mempertanyakan kenapa perusahaan-perusahaan besar seperti PT. Astra International, Tbk dan PT. Tri Karya Cemerlang Coro yang mengajukan penawaran lebih rendah justru bisa kalah.

“Masa sekelas PT Astra yang sudah terbukti reputasinya kalah dari perusahaan baru yang lebih dikenal di sektor sapi perah? Ini sangat aneh dan terkesan dipaksakan,” tegas Prie Agung dalam keterangannya kepada media, Minggu (22/6/2025).

Menurut Prie, Astra International dan Tri Karya Cemerlang Coro menawarkan harga hanya sebesar Rp 10.032.000.000, namun keduanya didiskualifikasi hanya karena alasan kesalahan input harga.

“Kalau memang hanya kesalahan input, kenapa tidak diberikan ruang klarifikasi? Ini justru memperkuat dugaan adanya permainan dalam tender ini,” tambahnya.

Oleh karena itu, Aktivis Muda NU Bali mendesak KPK untuk segera memanggil panitia tender dan Gubernur Bali, I Wayan Koster, guna dimintai keterangan dan memastikan proses tender tersebut berjalan tanpa intervensi atau rekayasa.

“KPK tidak boleh diam. Publik berhak tahu, dan transparansi harus dijunjung tinggi. Ini menyangkut penggunaan uang rakyat,” pungkas Prie Agung.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemprov Bali maupun PT Gintek terkait desakan tersebut.

Dugaan Penyimpangan Anggaran, Ruang Tamu Ketua DPRD Bali Direhab Rp 200 Juta, Tahun Depan Nambah Lagi Rp 800 Juta 1749101021924

Dugaan Penyimpangan Anggaran, Ruang Tamu Ketua DPRD Bali Direhab Rp 200 Juta, Tahun Depan Nambah Lagi Rp 800 Juta

Hedi Batubara 9 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Publik Bali dikejutkan oleh kabar penggunaan anggaran ratusan juta rupiah hanya untuk merenovasi ruang tamu Ketua DPRD Provinsi Bali. Di penghujung tahun 2024, Sekretariat DPRD Provinsi Bali menggelontorkan dana sebesar Rp 200.000.000 untuk mempercantik ruang tamu pimpinan dewan agar terlihat “lux dan mewah”.

Namun, yang lebih mencengangkan, pada tahun 2025, kembali dianggarkan proyek serupa dengan label “Pemeliharaan Ruang Pimpinan DPRD” senilai Rp 800.000.000!

Kordinator Aktivis Muda NU Bali, Prie Agung, secara tegas menyebut proyek ini patut dicurigai sebagai penyimpangan anggaran. “Ini seperti double-double anggaran. Tahun 2024 rehab ruang tamu, tahun 2025 muncul lagi anggaran pemeliharaan ruang pimpinan. Padahal ruangnya itu-itu juga!” ujar Prie Agung dengan nada geram kepada wartawan, Senin (9/6/2025).

Ia bahkan mendesak Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan menyelidiki kemungkinan adanya praktek korupsi atau mark-up proyek dalam kegiatan ini.

Tak hanya pimpinan dewan, fraksi-fraksi di DPRD Bali pun ikut kebagian jatah renovasi, dengan total anggaran Rp 400.000.000 hanya untuk perbaikan ruang fraksi. “Padahal kalau untuk bekerja demi rakyat, ruangan sederhana pun cukup. Tapi ini malah bancakan anggaran untuk hal-hal yang tak menyentuh kepentingan publik,” tambahnya.

Prie Agung menyebut bahwa proyek-proyek seperti ini hanyalah pemborosan uang rakyat yang manfaatnya tak dirasakan oleh masyarakat. “Yang menikmati ya Sekretariat Dewan itu sendiri. Rakyat? Ditinggal meratapi harga beras,” sindirnya tajam.

Kejati Bali Diminta Usut! Anggaran BBM DLHK Badung dan Denpasar Diduga Jadi Lumbung Korupsi 1749101021924

Kejati Bali Diminta Usut! Anggaran BBM DLHK Badung dan Denpasar Diduga Jadi Lumbung Korupsi

Hedi Batubara 5 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Dugaan bancakan anggaran kembali mencuat di Bali. Kali ini, sorotan tajam diarahkan ke anggaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, yang diduga menjadi sumber praktik korupsi berjamaah.

Koordinator Aktivis Muda NU Bali, Prie Agung, mengungkapkan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menunjukkan potensi kerugian negara hingga Rp9 miliar hanya dari pola distribusi kupon BBM untuk para sopir pengangkut sampah di DLHK Badung.

“Ini bukan soal kecil. Rp9 miliar uang rakyat terancam raib. Tapi ironisnya, justru para sopir disuruh mengembalikan ke kas negara. Plt. Kepala DLHK Badung Ida Bagus Gede Arjana harus bertanggung jawab! Kejati Bali harus segera turun tangan!” tegas Prie Agung, Kamis (5/6/2025).

Tak hanya di Badung, dugaan serupa juga mencuat di DLHK Kota Denpasar. Menurut Prie, ada pola penganggaran yang berbeda, namun tetap mengundang kecurigaan. Di Denpasar, anggaran BBM dipecah-pecah ke dalam unit-unit kecil, seolah untuk menghindari sorotan audit.

“Anggaran raksasa yang disamarkan dalam pecahan kecil. Ini taktik klasik menghindari audit. Tahun 2025, tercatat ada anggaran BBM Rp25,5 miliar, Rp3,1 miliar, dan Rp489 juta untuk pembelian Pertamax, Dexlite, hingga Bio Solar,” lanjutnya.

Prie mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali untuk tidak tinggal diam. Ia meminta Kepala DLHK Denpasar segera dipanggil dan dimintai keterangan.

“Sudah cukup rakyat jadi korban. Panggil dong kepala dinasnya! Ini uang pajak rakyat, bukan warisan nenek moyang. Kejati Bali jangan cuma diam menonton,” pungkasnya.

Skandal DLHK Kabupaten Badung: Rp9 Miliar Raib, Sopir Jadi Kambing Hitam! 1748787762344

Skandal DLHK Kabupaten Badung: Rp9 Miliar Raib, Sopir Jadi Kambing Hitam!

Hedi Batubara 3 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Drama mencengangkan terungkap di tubuh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencatat potensi kerugian negara sebesar Rp.9 miliar dari anggaran distribusi BBM sopir truk sampah. Namun yang bikin geger, sopir-sopir kecil justru disalahkan dan diminta mengembalikan kerugian itu ke kas negara!

Hal ini memicu reaksi keras dari Aktivis Muda Nahdlatul Ulama (NU) Bali, Prie Agung. Ia menuding ada bancakan anggaran besar-besaran di DLHK yang menjadikan sopir hanya sebagai tumbal.

“Berarti BPK menemukan penyimpangan kupon BBM. Ini harus diusut tuntas oleh Kejati Bali! Masak kerugian negara malah disuruh tanggung sopir-sopir? Ini benar-benar drama kotor!” tegas Prie Agung dalam keterangannya, Selasa (3/6).

Prie mengungkapkan bahwa anggaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas DLHK Badung mencapai angka fantastis. Pada tahun 2024 saja, tercatat Rp35,2 miliar, sementara untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) dianggarkan Rp6,05 miliar.

“Anggarannya besar sekali, sangat nikmat bagi mereka yang tak takut dosa,” sindirnya tajam.

Ia juga mempertanyakan sikap Plt. Kepala DLHK Badung, Ida Bagus Gede Arjana, yang dinilai melempar tanggung jawab kepada rakyat kecil.

“Ini lucu dan memalukan. Uang negara hilang, pejabat diam, sopir disuruh ganti. Apa-apaan ini? Kami desak Kejati Bali segera panggil Ida Bagus Gede Arjana,” ujar Prie Agung geram.

Menurut Prie, publik wajib tahu bahwa praktik seperti ini adalah bentuk kezaliman terhadap rakyat kecil. Ia menegaskan, NU Muda Bali akan terus mengawal kasus ini hingga terang benderang.

Skandal Proyek Kendaraan Bermotor Penumpang Provinsi Bali, Kejagung Desak Panggil I Wayan Koster 1748787762344

Skandal Proyek Kendaraan Bermotor Penumpang Provinsi Bali, Kejagung Desak Panggil I Wayan Koster

Hedi Batubara 2 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Kordinator Aktivis Muda NU Bali, Prie Agung menyampaikan hasil pemantauan dan analisis mendalam terhadap proses tender Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan Perekonomian, tahun anggaran 2025, dengan Kode Tender: 10024465000.

Menurut Prie Agung, kami menemukan beberapa soal serius yang perlu didalami oleh Kejaksaan Agung dalam tender mobil Pemda Provinsi Bali tersebut. Dimana ditemukan adanya Indikasi Rekayasa Penawaran. Terdapat peserta yang mengajukan harga penawaran tidak wajar (Rp 2,00) dan dinyatakan sebagai kesalahan input. Anehnya, peserta utama kemudian mengundurkan diri dengan alasan serupa. Pola ini mencurigakan dan berpotensi kuat sebagai modus manipulasi tender untuk mengarahkan kemenangan ke peserta tertentu.

Kemudian yang soal keanehan yang kedua, adalah ditemukan adanya Harga Penawaran Nyaris Sama dan Mendekati HPS. Dimana Sebagian besar peserta mengajukan harga penawaran yang sangat berdekatan dengan HPS. Kondisi ini mengindikasikan dugaan kuat adanya pengondisian harga dan minimnya persaingan sehat. Praktik semacam ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip pengadaan yang bersih dan kompetitif, jelas Aktivis Muda NU Bali tersebut.

Juga ditemukan adanya Ketimpangan Besar antara Pagu dan HPS. Nilai Pagu Anggaran mencapai Rp 28,1 miliar, sementara HPS hanya Rp 10,3 miliar. Selisih sebesar hampir Rp 18 miliar menjadi pertanyaan besar terkait perencanaan anggaran yang tidak efisien, serta membuka celah terhadap dugaan penggelembungan anggaran atau pengalokasian yang tidak transparan., dan ini adalah keanehan yang ketiga, jelas Prie Agung.

Dan keanehan yang Terakhir adalah ditemukan Durasi Pelaksanaan Tender Terlalu Singkat. Proses tender dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, yang dapat menghambat partisipasi pelaku usaha baru serta membatasi persaingan terbuka. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat reformasi pengadaan yang inklusif dan akuntabel, lanjut Prie Agung.

Maka dari banyak persoalan dari tender Kendaraan Bermotor Penumpang di Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan Perekonomian, Kami dari Aktivis Muda Bali meminta kepada Kejaksaan Agung untuk segera memanggil Gubernur Bali I Wayan Koster, pungkas Prie Agung.

Ngeri…. Anggaran Acara I Wayan Koster untuk sewa Dekorasi sebesar Rp.3.8 miliar 1748787762344

Ngeri…. Anggaran Acara I Wayan Koster untuk sewa Dekorasi sebesar Rp.3.8 miliar

Hedi Batubara 1 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Kordinator Aktivis Muda NU Bali, Prie Agung mendukung Gubernur Bali I Wayan Koster untuk menindak tegas perselingkuhan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Bali.

Tapi sayang, sampai sekarang belum ada tindakan dari Gubernur Bali I Wayan Koster kepada ASN yang ketahuan melakukan praktik perselingkuhan di lingkungan institusi Pemprov Bali. Masih sekedar Omon Omon, dan hanya membentuk tim khusus untuk menyelidiki isu tersebut, jelas Prie Agung.

Selain Perselingkuhan ASN yang harus ditindak, Akan lebih baik Gubernur Bali I Wayan Koster mengikuti anjuran Presiden Prabowo untuk melakukan efesiensi anggaran di provinsi Bali. Dimana Pada tahun 2025 Biro Umum Provinsi Bali akan menghabiskan anggaran sebesar Rp.3.8 miliar untuk proyek Belanja Sewa Alat Kantor, lanjut Kordinator Aktivis Muda NU Bali.

Dimana anggaran sebesar Rp.3.8 miliar untuk Sewa Dekorasi untuk kegiatan acara Kepala Daerah atau Gubernur Bali. Dan anggaran sebesar Rp.3.8 miliar sangat mahal, dan hanya menghambur hambur duit pajak rakyat saja, ujar Prie Agung.

Kalau bisa kami dari Aktivis Muda NU Bali meminta kepada Gubernur Bali I Wayan Koster untuk segera merelokasi anggaran Sewa Dekorasi acara Gubernur kepada kebutuhan rakyat miskin di Bali.

Jadi sambil urus ASN yang selingkuh, lebih pak Gubernur perbaiki dulu dong diri sendiri. Potong itu anggaran sebesar Rp.3.8 miliar untuk Sewa Dekorasi acara Gubernur kepada kebutuhan rakyat miskin di Bali,pungkas Prie Agung.

Prie Agung

Aktivis Muda NU Bali Minta Kejati Bali Usut Dugaan Korupsi BBM DLHK Badung dan Denpasar

CBA Desak KPK Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi BBM di DLHK Badung dan Denpasar, Kejati Bali Dinilai Lumpuh

Gara-gara Tender Mobil Penumpang, Aktivis Muda NU Bali Desak KPK Panggil I Wayan Koster

Dugaan Penyimpangan Anggaran, Ruang Tamu Ketua DPRD Bali Direhab Rp 200 Juta, Tahun Depan Nambah Lagi Rp 800 Juta

Kejati Bali Diminta Usut! Anggaran BBM DLHK Badung dan Denpasar Diduga Jadi Lumbung Korupsi

Skandal DLHK Kabupaten Badung: Rp9 Miliar Raib, Sopir Jadi Kambing Hitam!

Skandal Proyek Kendaraan Bermotor Penumpang Provinsi Bali, Kejagung Desak Panggil I Wayan Koster

Ngeri…. Anggaran Acara I Wayan Koster untuk sewa Dekorasi sebesar Rp.3.8 miliar

Baca Juga Berita Ini

Begini Cara Desa Sejahtera Astra Sasak Ende Gerakkan Ekonomi Warga Lewat Budaya Lokal

Prabowo Tak Tolak Niat Mundur, Gibran Minta Waktu Buktikan Keabsahan Ijazah di PTUN

Kader PAN Gelar Pertemuan Tertutup, Siapkan 7 Kandidat Pengganti Zulkifli Hasan

Laskar Cinta Jokowi Sebut Raja Juli, Giring dan Isyana Pengkhianat: Dulu Berkat Jokowi, Kini Tinggalkan PSI