10 November 2026

Prof Paiman Raharjo

MoneyTalk, Jakarta – Prof. Paiman Raharjo, mantan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), menyampaikan kabar kemenangan gugatan perdata yang diajukannya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat melawan Yayasan Moestopo dan Hermanto. Dalam putusan tersebut, pihak Prof. Paiman dinyatakan menang, sementara Yayasan Moestopo dan Hermanto terbukti bersalah.

Prof. Paiman menuturkan, permasalahan ini berawal dari penugasan yang diberikan Yayasan kepadanya pada tahun 2013 untuk menyelesaikan sengketa internal Moestopo. Saat itu, yayasan sedang menghadapi gugatan dari adik-adik Hermanto dan bahkan diblokir oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Sejak tahun 2013 hingga 2021 saya berjuang menyelesaikan masalah besar ini, hingga berhasil menuntaskan semua proses hukum sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung,” ujar Prof. Paiman dalam pernyataan kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).

Atas keberhasilan itu, tercapai kesepakatan tertulis yang menyatakan Prof. Paiman akan menjabat sebagai rektor selama 10 tahun, mulai 2022 hingga 2032. Perjanjian tersebut juga mencantumkan klausul bahwa jika pihak Yayasan dan Hermanto mengingkari janji, maka Prof. Paiman berhak menerima ganti rugi langsung sebesar Rp500 miliar.

Namun, baru satu tahun menjabat, Prof. Paiman mengaku sudah dua kali diberhentikan secara sepihak oleh Yayasan. Menurutnya, tindakan tersebut jelas melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Karena janji tersebut tidak dipenuhi, Prof. Paiman menggugat ke PN Jakarta Pusat dan kini memenangi perkara tersebut. “Jika putusan ini inkrah atau saya menang, saya akan serahkan Moestopo kepada lima cucu Prof. Moestopo yang secara sah berhak menyelamatkan UPDM,” tegasnya.

Prof. Paiman menutup pernyataannya dengan ucapan terima kasih atas doa dan dukungan dari seluruh pihak, khususnya para alumni Moestopo.

MoneyTalk, Jakarta – Isu mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kembali menghangat. Kali ini, tokoh akademis dan mantan Rektor Universitas Moestopo (Beragama), Prof Paiman Raharjo, mengambil langkah tegas dengan melaporkan balik tiga pihak yang selama ini menuding dirinya terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia di Pasar Pramuka.

Melalui kuasa hukumnya, Farhat Abbas, Prof Paiman secara resmi telah melaporkan tiga orang yakni Roy Suryo, Beathor Suryadi, dan Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut tak hanya terkait dugaan penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, namun juga dugaan pemerasan yang dialaminya dalam rangkaian polemik yang berkembang.

“Sudah saatnya kebenaran ditegakkan. Tuduhan terhadap saya selama ini tidak hanya mencoreng nama baik saya secara pribadi, tapi juga dunia akademik dan institusi tempat saya mengabdi. Ini bukan hanya persoalan hoaks, tapi juga ada unsur pembunuhan karakter dan pemerasan yang sangat serius,” ujar Prof Paiman kepada media,Kamis (11/7/2025).

Prof Paiman secara khusus menyoroti peran Beathor Suryadi yang sebelumnya pernah bertemu dengannya secara pribadi. Dalam pertemuan tersebut, menurut Paiman, Beathor sempat menyampaikan permintaan maaf secara langsung di sebuah restoran plaza Senayan Jakarta. Namun, ia merasa aneh karena pasca pertemuan itu, tuduhan dari Beathor justru kembali muncul ke publik.

“Beathor pernah minta maaf secara langsung. Tapi setelah itu kenapa masih menyerang saya lagi? Ini jelas menunjukkan ada sesuatu di balik tuduhan ini. Karena sebelumnya Beathor minta uang Rp 20 juta dengan alasan untuk kegiatan dan oleh saya hanya diberi Rp 15 juta. Rupanya Beathor tidak puas karena permintaannya tidak dikabulkan secara keseluruhan, sehingga Beathor melontarkan kembali fitnah yang lebih kejam,” tegasnya.

Ketika ditanya wartawan mengenai apakah tuduhan tersebut bermuatan pemerasan, Prof Paiman tidak secara gamblang menjawab, namun menegaskan bahwa semua proses hukum kini tengah ditangani oleh kuasa hukumnya, Farhat Abbas. “Itu ranah pengacara saya. Semua bukti sudah kami siapkan dan akan kami serahkan ke pihak kepolisian,” ujar Paiman dengan nada tegas.

Sementara itu, Farhat Abbas menyatakan bahwa laporan ke Polda Metro Jaya bukan hanya untuk membela kliennya, tapi juga untuk menunjukkan bahwa tuduhan palsu dan kampanye hitam di ruang publik harus dihadapi dengan serius melalui jalur hukum.

Lebih lanjut, Prof Paiman juga mengingatkan bahwa polemik ini telah merusak integritas dunia pendidikan dan memanipulasi opini publik. Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap isu yang tidak berbasis fakta dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Laporan Prof Paiman Raharjo ini menjadi titik balik dari tuduhan-tuduhan yang telah bergulir sejak beberapa tahun terakhir. Dengan keterlibatan pengacara kontroversial seperti Farhat Abbas, diperkirakan kasus ini akan menjadi sorotan public.

Kini, publik menantikan sejauh mana proses hukum di Polda Metro Jaya akan menguak motif dan aktor di balik tuduhan pemalsuan ijazah yang tak kunjung surut, serta apakah benar ada unsur pemerasan terstruktur sebagaimana disinyalir oleh Prof Paiman dan tim kuasa hukumnya

MoneyTalk, Jakarta – Politikus senior PDIP, Beathor Suryadi, kembali membuat pernyataan kontroversial terkait keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pernyataan terbarunya, Beathor menyebut telah menemukan titik terang soal lokasi penerbitan ijazah yang selama ini menjadi polemik. Lokasi tersebut disebut-sebut berada di kawasan Pasar Pojok Pramuka, Salemba, Jakarta Pusat.

“Permintaan pihak Jokowi agar lima aktivis TPUA membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, telah kami jawab pagi ini melalui temuan investigasi kami yang sudah cukup solid,” ujar Beathor, Selasa (24/6/2025).

Menurut Beathor, hasil pelacakan terhadap beberapa kader PDIP DKI yang terlibat secara diam-diam dalam pembuatan dokumen tersebut mengarah pada satu nama sentral, yakni Prof. Paiman Raharjo. Sosok ini diketahui pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo dan pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) di Era Pemerintahan Jokowi.

“Paiman Raharjo ini tidak hanya pernah punya kios usaha pengetikan skripsi dan dokumen di Pasar Pramuka, tapi juga dikenal dekat dengan Presiden Jokowi sebagai Ketua Relawan Sedulur Jokowi,” kata Beathor.

Beathor menyebut, dari informasi yang ia peroleh, terdapat dugaan kuat bahwa Widodo pernah menemui Paiman Raharjo di Pasar Pramuka dalam rangka menyusun dokumen penting yang diduga berkaitan dengan pembuatan ijazah. Ia menilai fakta ini memperkuat dugaan keterlibatan langsung tokoh-tokoh relawan dan kader internal PDIP dalam proses tersebut.

“Bertemunya Widodo dengan Prof Paiman di Pasar Pramuka menjadi titik penting dalam rekonstruksi alur pembuatan ijazah itu. Ini bukan lagi sekadar asumsi,” tegas Beathor.

Meski belum ada bukti resmi yang dipublikasikan kepada publik, Beathor menyatakan bahwa investigasi timnya sudah cukup kuat untuk menjadi dasar tuntutan penghentian penyelidikan terhadap aktivis TPUA yang selama ini diseret dalam kasus pelaporan balik.

“Dengan terungkapnya lokasi penerbitan dan aktor-aktor di baliknya, semestinya Polda Metro Jaya menghentikan proses pemeriksaan terhadap aktivis yang dituduh menyebarkan informasi palsu,” tambahnya.

Beathor menegaskan bahwa tugas moralnya sebagai senior dalam gerakan aktivis telah selesai dengan pengungkapan ini.

“Tugasku selesai. Telah ditemukan lokasi dan aktor penerbitan ijazah itu. Sekarang waktunya publik menilai dan lembaga penegak hukum bersikap,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Prof. Paiman Raharjo maupun Jokowi terkait tuduhan ini. Namun isu keaslian ijazah Jokowi telah menjadi perdebatan publik sejak beberapa tahun terakhir, dengan berbagai pihak menyerukan audit terbuka dan transparan.

Isu ini diprediksi akan kembali menjadi bahan perdebatan panas di tengah dinamika politik pasca-pemilu dan menjelang kontestasi 2029