MoneyTalk.id,Jakarta – Bisnis pinjaman online (pinjol) terus berkembang di tengah kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan cepat. Namun, di balik kemudahan memperoleh pinjaman, risiko gagal bayar, kredit bermasalah, penagihan, hingga kerugian pemberi dana menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian.
Salah satu perusahaan yang menarik untuk dicermati adalah PT Kreditku Teknologi Indonesia melalui platform pinjaman daring Kredinesia.
Berdasarkan informasi yang dipublikasikan di situs resmi Kredinesia, perusahaan tersebut mencatat total pendanaan tersalurkan sejak berdiri mencapai Rp2,51 triliun. Sementara penyaluran pada tahun berjalan mencapai Rp274,2 miliar, dengan posisi terakhir sebesar Rp125,4 miliar per 27 September 2026.
Besarnya penyaluran dana tersebut memperlihatkan skala kegiatan usaha Kredinesia. Namun, angka penyaluran yang besar juga harus dibaca bersama kualitas pembayaran pinjaman dan risiko pembiayaan bermasalah.
Kualitas Pendanaan: Hampir Seperempat Masuk Kategori Tidak Lancar
Salah satu data yang patut menjadi perhatian adalah komposisi kualitas pendanaan yang ditampilkan dalam situs resmi Kredinesia.
Perusahaan mencantumkan kualitas pendanaan sebagai berikut:
-Lancar: 75,85 persen.
-Dalam Perhatian Khusus: 8,56 persen.
-Kurang Lancar: 7,38 persen.
-Diragukan: 6,28 persen.
-Macet: 1,93 persen.
Jika kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet dijumlahkan, terdapat sekitar 24,15 persen pendanaan yang tidak masuk kategori lancar.
Angka tersebut menjadi indikator risiko yang perlu diperhatikan. Meskipun kategori dalam perhatian khusus belum tentu berarti gagal bayar, besarnya kelompok pembiayaan yang tidak lancar menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap kemampuan pembayaran para peminjam.
Sementara itu, kategori macet sebesar 1,93 persen merupakan bagian yang secara khusus perlu dicermati karena berkaitan dengan risiko gagal bayar.
Apakah Kredinesia Mengalami Kerugian?
Persoalan lain yang perlu dijawab adalah kondisi keuntungan dan kerugian perusahaan.
Besarnya total pendanaan yang disalurkan tidak otomatis menunjukkan perusahaan memperoleh keuntungan. Begitu pula tingginya kredit bermasalah tidak otomatis berarti perusahaan mengalami kerugian bersih.
Untuk mengetahui kondisi sebenarnya, diperlukan laporan keuangan perusahaan yang memuat pendapatan, beban operasional, biaya pendanaan, pencadangan kerugian kredit, piutang, aset, kewajiban, serta laba atau rugi bersih.
Sampai data laporan keuangan yang dapat diverifikasi tersedia, belum cukup dasar untuk menyatakan Kredinesia mengalami kerugian atau mencatat keuntungan tertentu.
Namun, risiko pembiayaan bermasalah tetap menjadi persoalan penting. Apabila pinjaman tidak kembali sesuai perjanjian, pemberi dana berpotensi menghadapi kerugian sesuai mekanisme dan ketentuan pendanaan yang berlaku.
Keluhan Nasabah: Restrukturisasi dan Penagihan Pernah Dipersoalkan
Persoalan pelayanan juga pernah muncul dalam pengaduan konsumen.
Pada 23 Maret 2022, seorang konsumen bernama Devi Purwandari menyampaikan keluhan melalui Media Konsumen dengan judul “Aplikasi Pinjol Kredinesia Mempersulit Nasabah yang Beritikad Baik”.
Dalam pengaduannya, Devi mengaku mengalami kesulitan keuangan setelah tidak lagi bekerja. Ia mengajukan permohonan keringanan pembayaran dan restrukturisasi sebelum tanggal jatuh tempo.
Menurut pengakuannya, permohonan tersebut telah disampaikan melalui surat elektronik kepada layanan pelanggan Kredinesia. Namun, ia mengeluhkan jawaban yang berulang dan belum memberikan kepastian penyelesaian.
Devi juga mengaku tetap mendapatkan tekanan dari petugas penagihan meskipun telah menyampaikan keinginan untuk menyelesaikan kewajibannya melalui pembayaran dengan tenor lebih panjang.
Pengaduan tersebut merupakan pengalaman individual konsumen dan tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh nasabah Kredinesia. Namun, kasus itu memperlihatkan pentingnya transparansi prosedur restrukturisasi, komunikasi dengan konsumen, dan kepastian penanganan pengaduan.
Utang Nasabah dan Risiko Gagal Bayar
Dalam bisnis pinjaman daring, hubungan antara peminjam dan pemberi dana mengandung risiko kredit. Nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya dapat menghadapi konsekuensi sesuai perjanjian dan peraturan yang berlaku.
Di sisi lain, pemberi dana juga menghadapi risiko apabila peminjam mengalami gagal bayar.
Kredinesia sendiri mencantumkan peringatan di situs resminya bahwa transaksi pendanaan memiliki risiko tinggi dan masyarakat tidak disarankan berutang apabila tidak memiliki kemampuan membayar.
Peringatan tersebut menunjukkan bahwa risiko gagal bayar merupakan bagian yang harus diperhitungkan dalam kegiatan pendanaan.
Karena itu, transparansi informasi mengenai kualitas pendanaan, tingkat keberhasilan penagihan, serta mekanisme penanganan pinjaman bermasalah menjadi penting bagi peminjam maupun pemberi dana.
Legalitas dan Pengawasan OJK
Kredinesia dikelola PT Kreditku Teknologi Indonesia. Berdasarkan keterangan perusahaan dalam kebijakan privasinya, perusahaan memperoleh izin OJK melalui keputusan Nomor S-433/NB.223/2021 tertanggal 28 April 2021.
Dengan demikian, persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya status legalitas, tetapi juga bagaimana perusahaan menjalankan prinsip kehati-hatian, tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.
Status berizin dan diawasi OJK bukan jaminan bahwa seluruh pinjaman akan lancar atau setiap pemberi dana terbebas dari risiko kerugian.
OJK Perlu Memastikan Perlindungan Konsumen
Persoalan pinjaman bermasalah pada industri pinjaman daring juga menjadi perhatian regulator.
OJK terus mendorong perusahaan penyelenggara pendanaan digital untuk memperkuat manajemen risiko, proses penilaian kelayakan peminjam, serta perlindungan konsumen.
Dalam kasus Kredinesia, sejumlah hal layak mendapatkan penjelasan terbuka, antara lain bagaimana perkembangan kualitas pendanaan, berapa nilai pinjaman yang mengalami keterlambatan, bagaimana penyelesaian pinjaman macet, serta bagaimana perusahaan menangani permohonan restrukturisasi.
Perusahaan juga perlu memberikan penjelasan mengenai laporan keuangan, perkembangan laba atau rugi, kewajiban perusahaan, dan pencadangan risiko kredit.
Pada akhirnya, kemudahan mendapatkan pinjaman tidak boleh mengesampingkan hak konsumen. Nasabah membutuhkan kepastian informasi, prosedur pembayaran yang jelas, dan penanganan pengaduan yang bertanggung jawab.
Sementara pemberi dana membutuhkan informasi yang transparan mengenai risiko dan kualitas pengembalian dana.
Kredinesia perlu menjelaskan kondisi kualitas pendanaan dan keuangannya secara terbuka. Sebab, di tengah bisnis pinjaman daring yang terus berkembang, kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun melalui besarnya penyaluran pinjaman, tetapi juga melalui transparansi, tata kelola, dan perlindungan konsumen.
