MoneyTalk.id,Jakarta – Kinerja PT Bank Multiarta Sentosa Tbk atau Bank MAS menjadi sorotan setelah muncul persoalan sengketa kredit dan agunan nasabah yang diberitakan media, sementara laporan keuangan perseroan menunjukkan adanya kredit bermasalah yang perlu dicermati. Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan debitur, transparansi penyelesaian sengketa, serta efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah kasus Bambang Heryono, mantan direktur perusahaan distribusi alat kesehatan PT Mitramed Farma Utama. Dalam laporan KabarBursa.com pada 21 April 2025, Bambang disebut pernah mengajukan pinjaman modal kerja sebesar Rp16,2 miliar kepada Bank MAS pada 2014 dengan jaminan dua rumah dan satu apartemen.
Laporan tersebut mengangkat persoalan pelelangan aset yang dialami keluarga Bambang di tengah sengketa mengenai status utang yang disebut tidak lagi tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Kasus itu memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara catatan kredit dalam sistem informasi dan penyelesaian kewajiban berdasarkan perjanjian kredit. Namun, hilangnya catatan dalam SLIK tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa utang telah lunas atau hak kreditur atas agunan otomatis berakhir. Baca laporan KabarBursa.com.
Kredit Bermasalah Menjadi Catatan
Persoalan sengketa kredit tersebut perlu dibaca bersama kondisi kualitas kredit Bank MAS. Berdasarkan laporan keuangan semester I 2025, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) bruto perseroan mencapai 3,68 persen, meningkat dibandingkan 3,19 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada periode tersebut, Bank MAS membukukan laba bersih Rp99,87 miliar, turun 3,51 persen dibandingkan semester I 2024. Pendapatan bunga bersih memang meningkat menjadi Rp453,15 miliar, tetapi kenaikan beban operasional ikut menekan kinerja perusahaan. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) naik dari 84,70 persen menjadi 86,87 persen. Sumber: Bisnis.com.
Angka tersebut menunjukkan adanya tekanan pada kualitas kredit dan efisiensi operasional pada semester I 2025. Meski demikian, rasio NPL tidak serta-merta berarti bank mengalami kerugian bersih. NPL mengukur proporsi kredit bermasalah terhadap total kredit, sedangkan laba atau rugi ditentukan oleh keseluruhan pendapatan, beban, pencadangan, dan faktor keuangan lainnya.
Perkembangan berikutnya juga perlu diperhatikan. Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2026, NPL bruto Bank MAS tercatat sebesar 2,15 persen, turun dibandingkan 2,52 persen pada akhir 2025. NPL neto juga turun dari 1,07 persen menjadi 0,83 persen.
Data tersebut memperlihatkan perbaikan kualitas kredit berdasarkan rasio yang dilaporkan. Karena itu, gambaran mengenai Bank MAS harus mencakup perkembangan terbaru, bukan hanya memakai angka kredit bermasalah pada periode sebelumnya.
Restrukturisasi Kredit Ratusan Miliar Rupiah
Laporan keuangan per 30 Juni 2026 juga mencatat kredit yang telah direstrukturisasi sebesar Rp435,51 miliar. Jumlah tersebut turun dibandingkan Rp499,10 miliar pada akhir 2025.
Dari jumlah kredit yang direstrukturisasi itu, sebesar Rp137,50 miliar masih masuk kategori kredit bermasalah. Angka ini turun dibandingkan Rp198,77 miliar pada akhir 2025.
Restrukturisasi merupakan mekanisme untuk mengubah persyaratan kredit, misalnya memperpanjang tenor atau menyesuaikan bunga, ketika debitur menghadapi kesulitan memenuhi kewajibannya. Langkah tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran oleh bank maupun debitur.
Namun, data itu tetap menjadi bagian penting dalam menilai risiko kredit. Publik perlu mengetahui bagaimana bank menyeleksi calon debitur, menilai kemampuan membayar, mengawasi penggunaan pinjaman, dan menyelesaikan kredit yang mengalami penurunan kualitas.
Pada tanggal yang sama, Bank MAS melaporkan total kredit sekitar Rp13,80 triliun dan cadangan kerugian penurunan nilai kredit sekitar Rp238,02 miliar. Perseroan menyatakan cadangan tersebut memadai. Penilaian lebih lanjut tetap memerlukan pemeriksaan atas kualitas portofolio kredit, kecukupan pencadangan, dan perkembangan penagihan. Sumber: laporan keuangan semester I 2026.
Laba Rp205 Miliar, tetapi Sengketa Debitur Tetap Perlu Dijelaskan
Di tengah sorotan terhadap kredit bermasalah dan sengketa agunan, Bank MAS justru mencatat laba bersih Rp205,13 miliar sepanjang tahun buku 2025.
Dalam pemberitaan Infobanknews pada 21 Mei 2026, perseroan disebut memilih menahan sebagian besar laba untuk memperkuat modal dan mendukung ekspansi digital. Total aset Bank MAS mencapai Rp33,10 triliun pada akhir 2025, sedangkan dana pihak ketiga tumbuh menjadi Rp28,58 triliun.
Penyaluran kredit juga meningkat menjadi Rp13,82 triliun. Sementara itu, kredit digital melonjak 116,86 persen menjadi Rp1,13 triliun.
Data tersebut penting karena menunjukkan Bank MAS tetap membukukan laba dan memperluas kegiatan usaha. Dengan demikian, persoalan yang perlu diuji bukanlah anggapan bahwa bank mengalami kerugian secara keseluruhan, melainkan bagaimana perseroan mengelola risiko kredit, menangani sengketa, dan memastikan hak nasabah maupun debitur terlindungi. Sumber: Infobanknews, 21 Mei 2026.
Keluhan Uang Rekening Hilang dan Dugaan Teguran OJK Perlu Diverifikasi
Selain persoalan kredit dan agunan, muncul pertanyaan mengenai keluhan nasabah terkait dugaan uang rekening yang hilang serta informasi tentang teguran OJK kepada Bank MAS.
Dua persoalan tersebut perlu diperiksa secara terpisah. Keluhan mengenai saldo rekening yang berkurang atau transaksi yang tidak dikenal harus ditelusuri berdasarkan bukti transaksi, riwayat rekening, pengaduan resmi, serta tanggapan bank. Tanpa identitas kasus, dokumen pendukung, dan konfirmasi dari pihak terkait, belum cukup dasar untuk menyatakan bahwa uang nasabah benar-benar hilang akibat kesalahan atau pelanggaran bank.
Demikian pula, informasi mengenai teguran OJK perlu disertai dokumen atau keterangan resmi yang menjelaskan tanggal, jenis sanksi atau tindakan pengawasan, serta dasar pelanggarannya. Penelusuran sumber yang tersedia untuk penyusunan berita ini belum menemukan bukti yang cukup untuk memastikan adanya teguran khusus OJK kepada Bank MAS sebagaimana yang dipersoalkan.
Karena itu, kedua hal tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang telah terverifikasi. Namun, apabila terdapat pengaduan nasabah atau dokumen resmi yang mendukungnya, persoalan itu layak ditindaklanjuti melalui konfirmasi kepada bank dan regulator.
OJK Perlu Memastikan Perlindungan Nasabah
Kasus sengketa debitur dan perkembangan kualitas kredit Bank MAS menegaskan pentingnya pengawasan yang transparan. OJK memiliki peran dalam mengawasi kesehatan bank serta melindungi konsumen jasa keuangan sesuai kewenangannya.
Dalam sengketa kredit, pemeriksaan perlu mencakup kejelasan perjanjian, status kewajiban debitur, pencatatan pembayaran, prosedur restrukturisasi, pemberitahuan kepada pihak terkait, serta dasar hukum eksekusi agunan. Jika sengketa berkaitan dengan data SLIK, perlu pula diperiksa apakah informasi yang dilaporkan telah sesuai dengan keadaan dan dokumen yang berlaku.
Untuk pengaduan mengenai saldo rekening, pemeriksaan harus diarahkan pada rekam transaksi dan mekanisme penanganan pengaduan. Jika ditemukan transaksi tanpa otorisasi atau kesalahan pencatatan, penyelesaiannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan hak nasabah.
Hingga informasi dan dokumen pendukung diperoleh, belum tepat menyimpulkan bahwa Bank MAS melakukan pelanggaran atau bahwa OJK telah menjatuhkan sanksi tertentu. Pihak bank dan regulator perlu dimintai penjelasan agar publik memperoleh gambaran yang utuh.
Kesimpulan sementara, Bank MAS memiliki catatan NPL yang meningkat pada semester I 2025, tetapi rasio tersebut membaik pada Juni 2026. Perseroan juga membukukan laba sepanjang 2025. Di sisi lain, sengketa debitur yang diberitakan media menunjukkan perlunya transparansi dalam penyelesaian kredit dan eksekusi agunan.
Klarifikasi mengenai dugaan uang rekening hilang dan teguran OJK menjadi bagian penting yang masih perlu dilengkapi sebelum persoalan tersebut dapat diberitakan sebagai fakta. Dengan demikian, penilaian terhadap Bank MAS harus bertumpu pada dokumen, keterangan para pihak, dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
