18 November 2026

PT Pupuk Indonesia (Persero)

MoneyTalk.id,Jakarta – PT Pupuk Indonesia (Persero) melaporkan laba bersih pada semester pertama 2026 melejit 253% menjadi Rp8,51 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun pada saat yang sama, tagihan atau piutang subsidi BUMN itu ke pemerintah juga naik drastis.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dirilis pada 31 Juli 2026, PT Pupuk Indonesia mencatatkan pendapatan sebesar Rp59,67 triliun atau tumbuh 51% pada semester I/2026 dengan peningkatan EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) hingga 140% menjadi Rp14,28 triliun.

Kenaikan pendapatan terutana disumbang oleh lonjakan penggantian biaya subsidi dari pemerintah mencapai dua kali lipat menjadi Rp34,08 triliun. Seiring peningkatan biaya subsidi ini, total aset perusahaan pada semester I/2026 terdongkrak Rp31,87 triliun menjadi Rp182,05 triliun atau setara 21,2% dari tahun sebelumnya.

Mencermati data tersebut, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyebut lonjakan piutang subsidi yang tinggi itu merupakan konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah yang mengubah mekanisme subsidi pupuk berbasis nilai pasar mulai tahun ini.

“PT Pupuk Indonesia sekarang menerapkan skema marked to market (MTM) dari sebelumnya cost plus margin. Masalahnya MTM justru menyebabkan nominal piutang subsidi menjadi lebih besar daripada cost plus, padahal skema itu diklaim untuk efisiensi,” ujarnya, Rabu (14/10/2026).

Uchok berpandangan lonjakan keuntungan PT Pupuk Indonesia itu tidak mencerminkan fundamental bisnis tetapi lebih didorong kenaikan biaya subsidi atau piutang subsidi dari pemerintah. Dia pun menyoroti besarnya selisih angka subsidi antara perhitungan menggunakan MTM dan cost plus.

Berdasarkan simulasi, ungkap Uchok, nilai subsidi untuk pupuk urea saja selama Januari-Agustus 2026 mencapai Rp26,81 triliun jika dihitung menggunakan skema MTM. Adapun dengan metode cost plus yang mengacu Harga Pokok Penjualan Sementara (HPPS) Kementan, nilai subsidi urea selama periode itu hanya Rp18,94 triliun. Artinya terdapat selisih hampir Rp8 triliun.

“Selisih yang besar ini justru menunjukkan inefisiensi dalam mekanisme subsidi. MTM ini kan mengikuti ferticon atau harga pasar yang sulit diprediksi secara tepat oleh siapapun. Harga pasar sangat dipengaruhi oleh geopolitik dan kondisi pabrik di masing-masing negara. Sedangkan metode cost plus relatif lebih stabil dan aman bagi perusahaan karena memberikan kepastian dalam penetapan harga,” jelasnya.

Penerapan skema MTM mengacu pada Perpres No. 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, yang ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Menteri Pertanian di antaranya Permentan No. 06 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Komersial dan Komponen Bahan Baku Pupuk Bersubsidi. Aturan yang diteken Mentan Amran Sulaiman pada 8 Maret 2026 ini berlaku surut per Januari 2026.

Dalam Permentan 06/2026, nilai komersial atau ferticon dihitung berdasarkan harga acuan pasar dan alfa. Harga acuan pasar merupakan harga referensi pupuk dari publikasi harga pasar internasional (Asia Tenggara) dalam kondisi curah di gudang pabrik, dengan nilai komersial untuk penyesuaian formula pupuk dan nilai konversi kurs rupiah. Adapun alfa terdiri dari biaya pengantongan, handling hingga distribusi. Kementan juga menetapkan harga batas atas dan batas bawah untuk nilai komersial sementara pupuk bersubsidi.

Di sisi lain, lanjut Uchok, skema MTM menguntungkan PT Pupuk Indonesia karena memungkinkan BUMN itu mendapat suntikan modal melalui mekanisme subsidi. Selain mendapat uang muka, perusahaan kini bisa melakukan penagihan subsidi setiap bulan, yang besarannya bergantung pada realisasi penyaluran pupuk subsidi dikali harga fertecon setiap bulan.

Data mengungkapkan penggantian biaya subsidi ataupun piutang subsidi dari pemerintah terus meningkat sepanjang tahun ini. Hingga 31 Agustus 2026, total piutang subsidi dari pemerintah ke PT Pupuk Indonesia sudah mencapai Rp39,64 triliun atau tiga kali dari posisi per 31 Desember 2025 (saldo piutang subsidi) yang tercatat Rp13,29 triliun.

Lonjakan ini disebabkan adanya estimasi piutang subsidi dari pemerintah sebesar Rp26,16 triliun per 31 Agustus 2026. Estimasi ini merupakan komponen baru yang tidak terdapat pada laporan 31 Desember 2025. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2025, maka tambahan estimasi piutang subsidi itu sangat material atau signifikan.

Penggunaan Dana Subsidi

Selain itu, Uchok mengingatkan direksi PT Pupuk Indonesia tidak menggunakan dana subsidi pupuk untuk belanja modal atau kepentingan komersial lainnya, termasuk investasi dan revitalisasi pabrik.

Dia mengatakan dana subsidi pupuk pada hakekatnya merupakan keuangan negara yang dititipkan pengelolaannya kepada BUMN. Masuknya dana ke rekening perusahaan tidak berarti terjadi pengalihan kepemilikan kepada BUMN.

“BUMN dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana amanat atau penugasan negara, bukan sebagai pemilik bebas atas dana itu. Ruang diskresi direksi terhadap dana subsidi jauh lebih terbatas dibandingkan dengan dana komersial perusahaan,” kata Uchok.

Dia menegaskan belanja subsidi tidak sama dengan belanja modal atau investasi. Subsidi bertujuan memenuhi kebutuhan publik secara langsung dalam tahun anggaran berjalan, sedangkan belanja modal bersifat jangka panjang yang menghasilkan manfaat ekonomi selama lebih dari satu tahun anggaran. Oleh karena itu, mencampuradukkan kepentingan subsidi dengan investasi tidak dapat dibenarkan secara hukum.

“Penyimpangan penggunaan keuangaan negara ini dapat menimbulkan risiko hukum serius apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya pihak tertentu, atau penyalahgunaan keenangan yang merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya.

Dia mengatakan penggunaan dana subsidi bahkan tidak dibenarkan walaupun untuk sementara. Alasan bahwa dana ‘diparkir’ atau ‘diputar sementara’ atau ‘dipinjam’ untuk pembangunan pabrik kemudian dikembalikan sebelum kebutuhan subsidi jatuh tempo tidak menghilangkan pesoalan hukum.

“Penggunaan dana subsidi untuk investasi dapat menimbulkan risiko audit BPK dan risiko pertanggungjawaban hukum direksi. BJR (business judgement rule) tidak diposisikan sebagai perlindungan untuk penggunaan dana subsidi,” lanjutnya.

Menurut Uchok, pembangunan pabrik tetap dapat dilakukan tetapi harus menggunakan penanaman modal negara (PMN), laba non-subsidi, pembiayaan korporasi, atau mekanisme penugasan investasi khusus, dengan pemisahan yang jelas dari dana subsidi.

MoneyTalk.id,Jakarta – PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG), anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang jasa pelayaran dan angkutan laut, tengah menghadapi sorotan terkait kinerja keuangannya.

Sorotan tersebut mengemuka setelah laporan mengenai kerugian PILOG dalam beberapa tahun terakhir muncul di tengah rencana konsolidasi perusahaan-perusahaan logistik milik negara.

The Jakarta Post pada Mei 2026 melaporkan PILOG membukukan kerugian sekitar Rp90,52 miliar pada 2024. Angka tersebut menjadi perhatian karena perusahaan merupakan bagian dari ekosistem BUMN yang memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi pupuk nasional.

PILOG sendiri merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero). Berdasarkan laporan tahunan Pupuk Indonesia 2024, kepemilikan saham PILOG terdiri dari PT Pupuk Indonesia sebesar 55,77 persen dan PSP sebesar 44,23 persen.

Dari laba menjadi kerugian

Tekanan terhadap PILOG sebenarnya bukan persoalan yang baru muncul pada 2024.

Laporan Tahunan PILOG 2023 mencatat perusahaan membukukan rugi bersih sekitar Rp11,99 miliar, berbalik dari laba sekitar Rp19,51 miliar pada 2022.

Pada saat yang sama, pendapatan jasa 2023 tercatat Rp481,08 miliar, turun dari Rp503,13 miliar pada 2022. Beban jasa tercatat Rp454,30 miliar sehingga perusahaan membukukan rugi bruto sekitar Rp26,78 miliar.

Persoalan lainnya terlihat pada struktur kewajiban.

Pada 2023, total liabilitas PILOG tercatat sekitar Rp420,94 miliar, meningkat 29,13 persen dibandingkan 2022 yang sebesar Rp391,81 miliar.

Liabilitas jangka pendek mencapai sekitar Rp215,26 miliar, naik 46,24 persen dari Rp147,19 miliar pada 2022. Laporan perusahaan menyebut kenaikan tersebut terutama dipengaruhi adanya pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk operasional.

Pinjaman bank dan utang pajak

Komponen utang juga menjadi perhatian.

Pinjaman bank jangka pendek PILOG pada 2023 mencapai sekitar Rp74,94 miliar, meningkat 12,32 persen dibandingkan 2022.

Selain itu, utang pajak tercatat sekitar Rp6,67 miliar, meningkat tajam dibandingkan Rp2,24 miliar pada tahun sebelumnya.

Perusahaan dalam laporan tahunannya menjelaskan kenaikan utang pajak tersebut berkaitan dengan pencadangan beban pajak penghasilan atas indikasi kekurangan pembayaran pajak untuk masa pajak sebelumnya.

Pada sisi lain, liabilitas jangka panjang pada 2023 mencapai Rp205,68 miliar. Di dalamnya terdapat pinjaman pemegang saham sekitar Rp200 miliar, yang menurut laporan tahunan merupakan dana dari PT Pupuk Indonesia (Persero).

Artinya, persoalan PILOG tidak hanya berkaitan dengan laba-rugi, tetapi juga menyangkut struktur pembiayaan dan kewajiban perusahaan.

Bisnis kapal menghadapi risiko operasional

Sebagai perusahaan pelayaran, PILOG juga menghadapi risiko operasional yang tidak kecil.

Pada Oktober 2022, misalnya, kapal MV Abusamah mengalami kendala mesin ketika membawa bahan baku pupuk. PILOG ketika itu menyatakan distribusi bahan baku pupuk tetap berjalan dan pasokan pupuk kepada petani tidak terganggu.

Kemudian pada 2026, sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan membahas insiden kapal MV Ibrahim Zahier yang bertubrukan dengan TB Alfine Marine 13 di perairan Tanjung Buyut. Penelitian tersebut menganalisis dampak insiden terhadap kegiatan operasional PILOG.

Persoalan armada menjadi penting karena bisnis PILOG sangat bergantung pada keberadaan kapal, biaya operasional, pemeliharaan, docking, bahan bakar, serta kelancaran kegiatan bongkar muat.

Lalu bagaimana dengan PHK?

Isu ketenagakerjaan juga layak mendapat perhatian di tengah tekanan kinerja perusahaan.

Namun, berdasarkan penelusuran sumber publik yang tersedia, belum ditemukan data kredibel yang menunjukkan adanya PHK massal di PILOG yang dapat dipastikan jumlah maupun periodenya.

Karena itu, informasi mengenai PHK tidak semestinya diperlakukan sebagai fakta sebelum ada keterangan resmi dari manajemen, serikat pekerja, atau instansi ketenagakerjaan.

Data Pupuk Indonesia menunjukkan PILOG masih menjalankan program pengembangan kompetensi karyawan. Dalam laporan 2024, PILOG tercatat memiliki realisasi 467 mandays pelatihan, meningkat dari 420 mandays pada 2023.

Dengan demikian, persoalan ketenagakerjaan PILOG perlu dilihat secara lebih hati-hati dan tidak langsung disimpulkan sebagai akibat dari kerugian perusahaan.

Pemerintah siapkan konsolidasi perusahaan logistik

Tekanan kinerja PILOG terjadi ketika pemerintah melalui Danantara mendorong konsolidasi perusahaan-perusahaan logistik BUMN.

The Jakarta Post melaporkan rencana konsolidasi tersebut mencakup 15 BUMN dan unit logistiknya, termasuk PILOG dan Semen Indonesia Logistik. Tujuannya antara lain membangun entitas logistik yang lebih terintegrasi dan mengatasi persoalan struktural pada sektor logistik BUMN.

PILOG juga secara resmi menyatakan pada 2025 bahwa perusahaan sedang memperkuat efisiensi dan operasional melalui RKAP 2025. Manajemen menyebut penguatan layanan logistik diperlukan untuk mendukung distribusi pupuk nasional.

Sementara itu, laman resmi PILOG masih mencantumkan laporan tahunan hingga 2025, sehingga laporan tersebut menjadi sumber penting untuk melihat perkembangan kinerja perusahaan secara lebih mutakhir.

Tantangan besar di depan mata

Persoalannya kini bukan semata apakah PILOG pernah mencatat kerugian.

Pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana perusahaan memperbaiki struktur biaya, meningkatkan utilisasi armada, mengendalikan kewajiban, menjaga arus kas dan memastikan bisnis pelayaran tetap mampu menopang distribusi pupuk nasional.

Apalagi PILOG memiliki posisi strategis dalam rantai pasok pupuk. Ketika kinerja keuangan perusahaan terganggu, efisiensi tidak bisa hanya dibebankan kepada pekerja. Manajemen juga perlu menjelaskan strategi memperbaiki kinerja, pengelolaan armada, struktur utang, investasi, serta target profitabilitas ke depan.

PILOG sendiri menyediakan kanal whistleblowing system untuk menerima laporan dugaan pelanggaran tata kelola perusahaan dari internal maupun eksternal.

Karena itu, transparansi menjadi penting. Publik membutuhkan penjelasan berbasis angka mengenai penyebab kerugian, perkembangan utang, kondisi armada, strategi efisiensi dan kebijakan ketenagakerjaan perusahaan.

Di tengah agenda konsolidasi logistik BUMN, rapor keuangan PILOG menjadi salah satu pekerjaan rumah yang tidak bisa diabaikan.

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analisis (CBA) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menindaklanjuti temuan audit yang mengungkap adanya 21 temuan dengan potensi kerugian negara dan pemborosan anggaran sebesar Rp12,59 triliun di PT Pupuk Indonesia (Persero).

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa laporan BPK tersebut tidak boleh berhenti sebatas dokumen administratif semata. Menurutnya, temuan dengan nilai sebesar itu harus segera diserahkan kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti secara serius.

“Laporan potensi kerugian negara sebesar Rp12,59 triliun di BUMN PT Pupuk Indonesia jangan hanya dijadikan laporan di atas kertas. Harus diserahkan kepada aparat hukum, baik KPK maupun Kejaksaan Agung, agar ada tindak lanjut yang jelas,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Rabu (15/12/2025).

Uchok menilai, sebagai auditor negara, BPK dalam menyusun laporan audit tentu telah didukung oleh bukti dan data yang kuat. Oleh karena itu, hasil audit tersebut sudah cukup menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk memulai proses penyelidikan di tubuh PT Pupuk Indonesia.

“BPK biasanya bekerja dengan data dan bukti yang sangat kuat. Ini bisa menjadi pintu masuk bagi aparat hukum untuk membuka penyelidikan,” tambahnya.

CBA menyoroti salah satu temuan utama BPK, yakni adanya indikasi pemahalan harga (overpricing) senilai Rp1,91 triliun dalam pelaksanaan pengadaan bahan baku nitrogen, fosfor, dan kalium (NPK), termasuk pengadaan batuan fosfat (phosphate rock) dan kalium klorida (KCL).

Menurut Uchok, pemahalan harga tersebut perlu diusut secara mendalam oleh aparat hukum untuk memastikan apakah masih berada dalam koridor bisnis ke bisnis (business to business) yang wajar atau justru mengarah pada dugaan praktik mark up yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.

“Pemahalan harga ini harus diungkap secara terang. Apakah masih murni urusan bisnis atau ada indikasi mark up yang merugikan negara dan menguntungkan oknum tertentu,” tegasnya.

Atas dasar itu, CBA mendorong Kejaksaan Agung untuk segera memulai proses penyelidikan dan memanggil pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab, termasuk Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, guna dimintai keterangan terkait temuan tersebut.

“Sudah saatnya aparat hukum bertindak cepat dan tegas demi menjaga keuangan negara dan akuntabilitas pengelolaan BUMN,” tutup Uchok Sky.