PT Supra Sekuritas Indonesia

MoneyTalk.id,Jakarta – Kepemilikan saham Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Pandu Sjahrir, di perusahaan sekuritas yang dikaitkan dengan sanksi regulator pasar modal menjadi sorotan. Persoalan ini muncul ketika pemerintah tengah berupaya memulihkan kepercayaan investor global terhadap pasar saham Indonesia setelah mendapat peringatan keras dari Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Laporan Bloomberg pada Kamis (29/10/2026) mengungkapkan, Pandu secara tidak langsung memiliki 27,5% saham PT Supra Sekuritas Indonesia. Kepemilikan tersebut dilakukan melalui PT Asha Artha Sehati, perusahaan yang 99,99% sahamnya dimiliki Pandu, berdasarkan catatan registrasi perusahaan yang ditelaah Bloomberg. Investasi itu tercatat sejak akhir 2023.

Persoalan menjadi sensitif karena Supra Sekuritas disebut oleh sejumlah sumber yang mengetahui perkara tersebut sebagai perusahaan berkode broker SS yang dirujuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengumuman sanksi terhadap sejumlah perusahaan sekuritas terkait pelanggaran administratif dalam kasus perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA). Bloomberg menyebut regulator sebelumnya menjatuhkan sanksi kepada lebih dari selusin entitas dalam perkara yang berkaitan dengan manipulasi pasar saham.

Denda Rp2,1 Triliun, OJK Ungkap Manipulasi Pasar

OJK pada 21 Oktober 2026 mengumumkan sanksi dalam perkara perdagangan saham DSSA serta penawaran umum perdana saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Dalam kasus DSSA, PT SMT dikenai denda administratif Rp1,5 triliun. Sementara itu, AH Ltd didenda Rp500 miliar dalam kasus BREN dan TC Pte Ltd didenda Rp100 miliar dalam kasus CUAN. Total denda ketiga pihak tersebut mencapai Rp2,1 triliun.

Dalam pemeriksaan saham DSSA, OJK menemukan manipulasi pasar yang dilakukan nasabah melalui sejumlah anggota bursa secara terencana dan terstruktur sehingga harga saham mengalami kenaikan signifikan. OJK juga menjatuhkan denda administratif kepada sembilan anggota bursa dan peringatan tertulis kepada delapan tenaga pemasaran perusahaan sekuritas.

Namun, OJK tidak menyebut seluruh pihak yang dikenai sanksi dalam pengumuman awalnya dengan nama lengkap. Hubungan antara Supra Sekuritas dan kode broker SS dalam perkara tersebut dilaporkan Bloomberg berdasarkan keterangan sumber yang tidak disebutkan identitasnya. Karena itu, rincian sanksi dan tanggung jawab masing-masing pihak harus tetap merujuk pada dokumen resmi regulator.

Transaksi DSSA Tembus Rp60,6 Triliun

Sorotan terhadap Supra Sekuritas juga berkaitan dengan aktivitas perdagangannya pada saham DSSA. Bloomberg melaporkan, dalam periode 12 bulan terakhir, perusahaan tersebut menangani transaksi saham senilai sekitar Rp60,6 triliun atau US$3,3 miliar. Nilai transaksi itu lebih dari tiga kali lipat dibandingkan broker lain, berdasarkan data perdagangan yang dihimpun Bloomberg. Supra juga tercatat sebagai pembeli bersih terbesar saham tersebut dalam periode yang sama.

Bloomberg Technoz turut melaporkan aktivitas akumulasi saham DSSA oleh broker SS. Dalam laporan 29 Oktober 2026, media tersebut menyebut SS mengakumulasi sekitar 20,6 juta lot saham DSSA dengan valuasi sekitar Rp1,1 triliun selama satu tahun terakhir. Secara year-to-date, akumulasi yang dilaporkan mencapai 21,2 juta lot dengan harga rata-rata Rp918 per saham dan nilai sekitar Rp1,4 triliun.

Besarnya aktivitas transaksi tersebut membuat transparansi kepemilikan saham dan pola perdagangan menjadi isu penting. Meski demikian, besarnya transaksi suatu broker tidak dengan sendirinya membuktikan adanya manipulasi oleh pemegang saham perusahaan sekuritas itu. Penilaian mengenai pelanggaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan keputusan regulator.

Pandu Sebut Investasi Bersifat Pasif

Juru bicara Pandu mengonfirmasi kepada Bloomberg bahwa Pandu merupakan pemegang saham minoritas Supra Sekuritas dalam kapasitas pribadi. Namun, kepemilikan tersebut disebut sebagai investasi pasif. Pandu diklaim tidak pernah menjabat sebagai direksi, komisaris, ataupun bagian dari manajemen perusahaan, serta tidak terlibat dalam operasional harian, aktivitas perdagangan, maupun keputusan kepatuhan.

Juru bicara tersebut juga menegaskan bahwa kepemilikan saham tidak boleh disamakan dengan tanggung jawab atas tindakan perusahaan. Pandu disebut menghormati kewenangan OJK dan mendukung penegakan aturan pasar modal yang kuat dan adil, termasuk peningkatan transparansi, tata kelola, serta kepercayaan investor.

Bloomberg tidak menemukan indikasi bahwa Pandu memperoleh keuntungan dari investasinya di Supra Sekuritas atau mengetahui aktivitas perdagangan saham DSSA yang menjadi perhatian regulator. Pandu sendiri tidak dilaporkan dituduh melakukan pelanggaran dalam perkara tersebut. Keterangan ini penting agar pemberitaan tidak mencampuradukkan kepemilikan saham dengan dugaan keterlibatan dalam pelanggaran pasar modal.

Ironi di Tengah Upaya Memulihkan Kepercayaan Investor

Sorotan terhadap kepemilikan tersebut muncul ketika Pandu menjadi salah satu tokoh penting yang menjembatani Danantara dengan investor internasional. Ia sebelumnya secara terbuka mendukung evaluasi MSCI terhadap pasar saham Indonesia dan menilai peringatan lembaga penyedia indeks itu sebagai momentum untuk memperbaiki likuiditas serta transparansi pasar modal.

MSCI telah menyoroti persoalan struktur kepemilikan saham yang tidak transparan, ketidakpastian mengenai jumlah saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan publik atau free float, serta dugaan transaksi terkoordinasi. Pada Oktober 2026, MSCI memperingatkan kemungkinan penurunan klasifikasi pasar Indonesia menjadi kategori standalone, yang dapat mengurangi daya tarik saham domestik bagi investor global.

Reuters melaporkan pada 19 Oktober 2026 bahwa gejolak setelah peringatan MSCI menghapus sekitar US$65 miliar kapitalisasi pasar dalam satu hari. Indonesia kini menghadapi pekerjaan besar untuk membuktikan bahwa reformasi pasar modal bukan hanya perubahan aturan di atas kertas, melainkan juga disertai pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten.

Dalam situasi tersebut, kepemilikan saham pejabat investasi negara di perusahaan sekuritas yang dikaitkan dengan sanksi regulator layak mendapat penjelasan terbuka mengenai tata kelola, pengungkapan kepentingan, dan mekanisme pencegahan konflik kepentingan. Hal ini bukan berarti Pandu terbukti melakukan pelanggaran, melainkan karena posisi strategisnya dalam menarik investasi global membuat transparansi menjadi sangat penting.

Kepercayaan pasar tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dapat dihimpun atau janji pemerintah untuk memperbaiki regulasi. Investor juga membutuhkan kepastian bahwa setiap pelaku pasar diawasi dengan standar yang sama, kepemilikan saham dapat ditelusuri, dan dugaan pelanggaran diperiksa secara independen. Dalam upaya memulihkan reputasi pasar modal Indonesia, keterbukaan informasi dan konsistensi penegakan hukum menjadi ujian yang tidak dapat dihindari.