21 November 2026

PT Toba Pulp Lestari

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) Jalih Pitoeng mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menelusuri lebih jauh dugaan korupsi dalam perkara pajak PT Toba Pulp Lestari (TPL), termasuk memeriksa pihak-pihak yang memiliki hubungan historis dan kewenangan dalam perusahaan tersebut.

Jalih secara khusus meminta penyidik Kejagung menelusuri kemungkinan keterkaitan Sukanto Tanoto dengan perkara yang diduga berlangsung pada rentang 2008–2025 tersebut.

Menurut Jalih, permintaan itu bukan berarti menuduh Sukanto Tanoto terlibat dalam tindak pidana. Namun, kata dia, penyidik perlu membuka seluruh mata rantai pengambilan keputusan, struktur kepemilikan, hubungan bisnis, serta aliran dana yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Jangan sampai penyidikan hanya berhenti pada level pelaksana. Kalau ada dugaan kerugian negara sekitar Rp2 triliun, maka seluruh pihak yang memiliki hubungan dengan kebijakan perusahaan dan transaksi yang diperiksa harus ditelusuri secara objektif,” kata Jalih kepada wartawan, Rabu (19/8/2026).

Jalih menilai keterkaitan historis Sukanto Tanoto dengan TPL menjadi salah satu alasan mengapa nama tersebut layak ditelusuri dalam proses penyidikan.

PT TPL sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama. Perusahaan tersebut didirikan pada 1983 dan kemudian berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari pada 2000.

“Hubungan historis itu tentu menjadi bagian dari informasi yang penting bagi penyidik. Tetapi sekali lagi, hubungan historis tidak otomatis berarti keterlibatan dalam perkara pidana. Karena itu, yang kami minta adalah pemeriksaan dan penelusuran berdasarkan bukti,” ujarnya.

Dalam perkara tersebut, Kejagung mengungkap dugaan manipulasi pelaporan nilai penjualan ekspor produk PT TPL. Penyidik menduga nilai penjualan yang dilaporkan lebih rendah dibandingkan nilai transaksi sebenarnya.

Selain itu, produk yang diduga merupakan dissolving pulp disebut dilaporkan sebagai paper grade pulp atau BHKP. Perbedaan pelaporan tersebut diduga berdampak terhadap nilai transaksi dan kewajiban perpajakan perusahaan.

Kejagung juga telah menetapkan dua orang berinisial BP dan SR sebagai tersangka. Keduanya disebut berkaitan dengan pemeriksaan pajak PT TPL pada sejumlah tahun dan diduga memperoleh keuntungan terkait perkara tersebut.

Jalih mengatakan penetapan tersangka terhadap dua pihak tersebut seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan perkara secara lebih luas.

“Kalau memang ada rekayasa dalam proses pemeriksaan pajak, harus dicari siapa yang memerintahkan, siapa yang mengetahui, siapa yang menerima manfaat, dan bagaimana aliran uangnya. Jangan berhenti hanya pada orang yang berada di lapangan,” tegasnya.

FORMASI juga meminta Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen transaksi, laporan ekspor, dokumen perpajakan, struktur perusahaan, komunikasi internal, serta aliran dana yang berkaitan dengan dugaan perkara tersebut.

Jalih menekankan bahwa prinsip follow the money penting diterapkan untuk memastikan perkara tidak berhenti pada dugaan pelanggaran administratif atau hanya menjerat pihak tertentu.

“Kami mendorong Kejagung bekerja secara profesional dan transparan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum, tetapi siapa pun yang tidak terlibat juga harus dilindungi dari tuduhan tanpa bukti,” katanya.

Ia berharap penyidikan Kejagung dapat mengungkap secara terang apakah dugaan manipulasi pajak tersebut hanya dilakukan oleh oknum tertentu atau terdapat pihak lain yang memiliki peran lebih besar.

“Publik menunggu apakah perkara ini hanya sampai pada dua tersangka atau justru membuka jaringan yang lebih luas. Karena itu, semua pihak yang relevan harus diperiksa berdasarkan alat bukti,” pungkas Jalih Pitoeng.

MoneyTalk, Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara menetapkan tujuh perusahaan sebagai pihak yang diduga paling bertanggung jawab atas bencana ekologis berupa banjir bandang dan longsor yang melanda kawasan Tapanuli sejak Selasa (25/11/2025). Bencana tersebut menghantam sedikitnya delapan kabupaten/kota, dengan wilayah terdampak terparah berada di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.

Puluhan ribu warga terpaksa mengungsi, ribuan rumah rusak, dan ribuan hektare lahan pertanian hancur tersapu banjir. Hingga hari ini, tercatat 51 desa di 42 kecamatan ikut terdampak, termasuk rusaknya infrastruktur dasar, sekolah, dan rumah ibadah.

Menurut WALHI, kerusakan terbesar terjadi di kawasan Ekosistem Harangan Tapanuli atau Ekosistem Batang Toru, sebuah bentang hutan tropis penting yang selama ini menjadi penyangga hidrologis utama di Sumatera Utara. Sebagian besar kawasan hutan ini berada di Tapanuli Utara (66,7%), disusul Tapanuli Selatan (22,6%) dan Tapanuli Tengah (10,7%).

Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba, menyebut tujuh perusahaan memiliki jejak eksploitasi yang signifikan terhadap kerusakan hutan Batang Toru.

“Kami mengindikasikan tujuh perusahaan sebagai pemicu kerusakan karena aktivitas eksploitatif yang membuka tutupan hutan Batang Toru,” ujar Rianda di Medan, Rabu (26/11/2025).

Tujuh perusahaan tersebut adalah:

1. PT Agincourt Resources – Tambang emas Martabe

2. PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) – PLTA Batang Toru

3. PT Pahae Julu Micro-Hydro Power – PLTMH Pahae Julu

4. PT SOL Geothermal Indonesia – Proyek panas bumi Taput

5. PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) – Unit PKR di Tapanuli Selatan

6. PT Sago Nauli Plantation – Perkebunan sawit di Tapanuli Tengah

7. PTPN III Batang Toru Estate – Perkebunan sawit di Tapanuli Selatan

WALHI menyebut seluruh perusahaan ini beroperasi di atau dekat area inti habitat orangutan Tapanuli, harimau Sumatera, tapir, serta satwa liar dilindungi lainnya.

Rangkaian Kerusakan Lingkungan yang Diungkap WALHI

1. PT Agincourt Resources – Tambang Emas Martabe

WALHI mencatat hilangnya sekitar 300 hektare tutupan hutan dan lahan pada 2015–2024. Lokasi TMF perusahaan disebut berdekatan dengan Sungai Aek Pahu yang kerap keruh saat hujan setelah operasi PIT Ramba Joring dimulai.

Selain itu, PT Agincourt berencana memperluas kapasitas produksi hingga 7 juta ton per tahun yang berdampak pada pembukaan 583 hektare lahan baru, termasuk penebangan 185.884 pohon. Investigasi WALHI menemukan sekitar 120 hektare sudah dibuka.

2. PLTA Batang Toru – PT NSHE

Proyek PLTA ini dikatakan menghilangkan lebih dari 350 hektare hutan di sepanjang jalur sungai sepanjang 13 km. Dampaknya meliputi: fluktuasi debit sungai, sedimentasi tinggi akibat pembuangan limbah galian, potensi polusi bila limbah mengandung unsur beracun

Video banjir bandang di Jembatan Trikora menunjukkan banyak gelondongan kayu, yang menurut WALHI diduga berasal dari area pembangunan PLTA.

3. PT Toba Pulp Lestari (TPL)

Melalui skema Perkebunan Kayu Rakyat (PKR), WALHI menilai ratusan hingga ribuan hektare hutan di DAS Batang Toru telah berubah menjadi kebun eukaliptus.

4. Skema PHAT (Pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami)

Dalam tiga tahun terakhir, skema PHAT diduga menyebabkan degradasi sekitar 1.500 hektare koridor satwa di kawasan Dolok Sibualbuali–Hutan Lindung Batang Toru Blok Barat.

“Ini Bencana Ekologis, Bukan Semata Bencana Alam”

Rianda menegaskan bahwa derasnya hujan bukan satu-satunya penyebab banjir bandang.

“Setiap banjir membawa kayu-kayu besar, dan citra satelit menunjukkan hutan gundul di sekitar lokasi. Ini bukti campur tangan manusia melalui kebijakan yang memberi ruang pembukaan hutan,” tegasnya.

Ia menyebut peristiwa ini sebagai bencana ekologis akibat kegagalan negara mengendalikan kerusakan lingkungan.

Tuntutan WALHI Sumatera Utara

WALHI Sumut mendesak pemerintah untuk segera:

1. Menghentikan Aktivitas Industri Ekstraktif di Batang Toru

Termasuk: evaluasi dan pencabutan izin PT Agincourt Resources, penghentian proyek PLTA Batang Toru (NSHE), pencabutan izin PT Toba Pulp Lestari dan praktik PKR, penghentian aktivitas empat perusahaan lainnya

2. Menindak Tegas Pelaku Perusakan Lingkungan

3. Mendorong Kebijakan Perlindungan Ekosistem Batang Toru

Melalui harmonisasi RTRW Kabupaten, Provinsi, dan Nasional.

4. Memastikan Kebutuhan Dasar Para Penyintas

Sekaligus memetakan wilayah rawan untuk memitigasi bencana serupa.

Rianda menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan kembali menegaskan bahwa negara harus hadir menindak perusak lingkungan.

“Kami tidak ingin bencana ini berulang. Negara harus bertindak dan menghukum para pelanggar.”