21 November 2026

PT Totalindo Eka Persada

MoneyTalk.id,Jakarta – Dua kasus dugaan korupsi pengadaan lahan yang menyeret Perumda Pembangunan Sarana Jaya masih menjadi ganjalan bagi BUMD milik Pemprov DKI Jakarta tersebut hingga 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menuntaskan pengusutan dan mengembangkan penyidikan apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain.

Kedua perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan lahan di Pulo Gebang, Jakarta Timur, dan Rorotan, Jakarta Utara. Meski merupakan dua perkara berbeda, keduanya sama-sama berkaitan dengan proses pengadaan tanah oleh Sarana Jaya.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta KPK segera mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat apabila penyidik telah mengantongi bukti yang cukup.

“Kalau sudah menemukan dua alat bukti, silakan untuk menetapkan tersangka,” kata Uchok dalam keterangan resminya, Sabtu (21/11/2026).

Menurut dia, KPK juga perlu mengembangkan penyidikan untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan lain. Ia mengingatkan agar penyidik tidak terlalu lama berkutat pada satu perkara sehingga pengusutan terhadap dugaan keterlibatan pihak lain justru terhambat.

“Dari kasus ini, KPK bisa mengembangkan ke yang lain. Diminta KPK jangan lama-lama fokus hanya pada kasus ini,” ungkapanya.

Lebih lanjut Uchok juga mendesak KPK segra mendalami dugaan aliran uang dan pemberian fasilitas kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan transaksi pengadaan lahan. Pihak yang terbukti menerima pemberian tersebut, menurut dia, harus diproses sesuai ketentuan hukum.

“Orang-orang yang sudah menerima duit dan fasilitas terkait transaksi, CBA meminta kepada KPK untuk ditetapkan jadi tersangka,” tegasnya.

Dalam perkara Pulo Gebang atau Cakung periode 2018–2019, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka, di antaranya mantan Direktur Utama Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, dan pemilik manfaat PT Adonara Propertindo Rudy Hartono Iskandar. Perkara ini berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp256 miliar.

Sementara dalam perkara Rorotan periode 2019–2020, KPK pada September 2024 menetapkan lima tersangka, yakni Yoory Corneles Pinontoan, mantan pejabat Sarana Jaya Indra S. Arharrys, Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada Donald Sihombing, Komisaris PT Totalindo Eka Persada Saut Irianto Rajagukguk, serta Direktur Keuangan PT Totalindo Eka Persada Eko Wardoyo. Kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan sekitar Rp223 miliar.

Perkembangan terbaru, pada 4 November 2026, penyidik KPK memeriksa saksi dari pihak swasta berinisial SL untuk mendalami penandatanganan dokumen jual beli lahan Rorotan. Dua saksi lainnya, MS dan SS, tidak memenuhi panggilan dan akan dijadwalkan ulang. Pemeriksaan tersebut menunjukkan penyidikan perkara Rorotan masih berlanjut.

Di luar proses hukum, adanya dua perkara tersebut Uchok menilai harus menjadi bahan evaluasi bagi jajaran direksi Sarana Jaya saat ini, fokus pada penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

“Harus jadi bahan evaluasi mendalam, penguatan fungsi pengawasan, kehati-hatian dalam pengadaan lahan, kajian kelayakan, serta pengendalian internal menjadi penting agar persoalan kerugian uang negara dalam jumlah besar tidak kembali terjadi, serta menjadi alarm keras bagi BUMD lainnya,” tutupnya.